KEDIRI–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Menurut Majelis Hakim, pernyataan Terdakwa menunjukkan kalimat/bahasa yang lebih tepat dipahami sebagai ekspresi protes, solidaritas, dan kritik terhadap kekuasaan dan merupakan hak untuk berpendapat atau kebebasan berpikir dan dalam linguistik forensik berlaku prinsip non-attribution of third-party speech, yaitu penutur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas ujaran yang tidak ia ucapkan.

Tgl 28 April 2026 di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kediri, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Khairul, S.H., M.H. dengan anggota Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H. dan Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H. dibantu Dedik W Panitera Pengganti menyidangkan perkara Pidana Nomor 166/Pid.B/2025/PN Kdr atas nama Terdakwa Saiful Amin.

Hari itu, agenda sidang adalah pembacaan putusan, nampak ruang sidang dipenuhi pengunjung yang terlihat antusias ingin mengetahui isi Putusan.

Perkara ini menarik perhatian karena berkaitan kerusuhan yang terjadi di Kota Kediri pada 30 Agustus 2025 dan dalam persidangan menghadirkan pula ahli Usman Hamid dan Bivitri Susanti.

Terdakwa merupakan aktivis yang melakukan unjuk rasa sebagai bentuk rasa duka dan solidaritas atas kematian seorang pengemudi ojek online, sesaat pada kegiatan unjuk rasa disertai aksi pelemparan dan berlanjut terjadinya kerusuhan.

Terdakwa didakwa Pasal 45 A ayat 3 Jo Pasal 28 ayat 3 Undang-undang ITE atau Pasal 246 Jo Pasal 20 huruf c KUHP Nasional eks Pasal 160 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam tuntutannya, Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 246 KUHP Nasional dan dituntut 6 (enam) Bulan Penjara.

Majelis Hakim dalam putusannya pada pokoknya Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan (Vrijspraak).

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan pendapat/ekspresi yang disampaikan oleh Terdakwa masuk ke dalam cakupan pidato dan ekspresi politik yang seharusnya dilindungi oleh negara, mengingat konteks sosial politik yang sedang terjadi ketika pendapat/ekspresi tersebut disampaikan.

Kritik terhadap kebijakan Pemerintah dan pernyataan para pejabat publik merupakan bentuk ekspresi yang sah dan lazim di negara demokrasi. Ajakan untuk mengikuti aksi unjuk rasa dan ajakan konsolidasi lanjutan sebagai bentuk kritik atas kinerja Lembaga Negara merupakan bagian pidato dan ekspresi politik yang sah dan tidak berbahaya.

Kegiatan unjuk rasa/demonstrasi dalam perkara ini harus dilihat dalam konteks gelombang unjuk rasa yang masif pada Agustus 2025 dan memuncak pasca pada tanggal 28 Agustus 2025. Pernyataan Terdakwa tersebut adalah merupakan pelaksanaan (exercise) dari kebebasan berpendapat dan berekspresi (freedom of speech and expression) yang merupakan hak asasi manusia dan dilindungi oleh Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Terlebih kegiatan aksi unjuk rasa, ternyata sebelumnya telah dilaporkan melalui surat dan diterima oleh anggota Kepolisian Polres Kediri Kota, dengan demikian menurut Majelis Hakim dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, maka setelah menerima pemberitahuan tersebut Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum dan bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Menurut Majelis Hakim, pernyataan Terdakwa menunjukkan kalimat/bahasa yang lebih tepat dipahami sebagai ekspresi protes, solidaritas, dan kritik terhadap kekuasaan dan merupakan hak untuk berpendapat atau kebebasan berpikir dan dalam linguistik forensik berlaku prinsip non-attribution of third-party speech, yaitu penutur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas ujaran yang tidak ia ucapkan.

Teriakan massa seperti “serang”, “bakar”, atau bentuk kekerasan lain tidak dapat secara pragmatik diatribusikan kepada terdakwa. flyer ajakan unjuk rasa menurut Majelis Hakim merupakan pelaksanaan hak dan kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi yang seharusnya dilindungi.

Kebebasan berekspresi merupakan kebebasan menyatakan pendapat yang berhubungan dengan publik atau hubungan antar manusia, yang dilindungi dalam Pasal 19 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Terhadap putusan tersebut Terdakwa menyatakan menerima putusan dan berterima kasih atas putusan yang telah dijatuhkan menunjukkan hak demokrasi masih dilindungi sementara itu Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Ardian Bagas Taruna

Humas MA, Jakarta
Rabu,29 April 2026

Sulawesi Utara ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI— Tim dari U.S. Department of Justice/OPDAT bersama perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri (PN) Manado pada Senin, (27/04). Kehadiran mereka bertujuan untuk melihat langsung penanganan perkara yang sedang disidangkan, khususnya perkara-perkara yang mendapat perhatian masyarakat.

Dalam dialog dengan Ketua PN Manado, Nova Loura Sasube, mereka menanyakan sejumlah hal terkait perkara yang ditangani. Perkara narkotika disebut sebagai salah satu yang paling banyak menyita perhatian publik. Selain itu, tim juga menanyakan jumlah perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) serta jumlah hakim adhoc Tipikor di PN Manado.

“Saat ini terdapat tiga hakim adhoc, dengan perkara Tipikor umumnya berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintah daerah,” terang Nova Sasube.

Tim juga menyoroti perkara yang melibatkan organisasi keagamaan, yang belakangan menjadi sorotan masyarakat.

Tidak hanya itu, tim audiensi menanyakan perkara penipuan, baik yang melibatkan individu maupun sektor perbankan, serta perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang pada tahun lalu tercatat sebanyak empat kasus. Mereka juga mengapresiasi sistem pembagian perkara di PN Manado yang kini menggunakan aplikasi Smart Majelis di seluruh satuan kerja sejak awal tahun ini.

Usai berdiskusi, tim meninjau ruang sidang, termasuk aspek keamanan ruang persidangan dan perlindungan bagi hakim. Tim OPDAT merencanakan akan menyelenggarakan pelatihan terpadu.

“Ke depan akan ada pelatihan bersama aparat penegak hukum, termasuk pembahasan mengenai pengamanan persidangan,” ujar Tomika Patterson dari OPDAT.

Tim audiensi juga memberikan apresiasi terhadap konsep Peradilan Terpadu yang diterapkan PN Manado. Menurut mereka, penataan ruang sidang dan pelayanan masyarakat sudah sangat baik, ditunjang dengan sistem pemantauan melalui CCTV yang membuat seluruh aktivitas persidangan lebih transparan dan terkontrol.

Andi Ramdhan Adi Saputra – Dandapala Contributor
Rabu, 29 Apr 2026

Bhopal, India –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—— Dr. Harold D’Costa, Presiden Cyber Security Corporation dan pelatih internasional forensik digital dan hukum siber, melanjutkan sesi keamanan siber dalam program pelatihan hakim Indonesia di NJA Bhopal dengan pemaparan yang lebih teknis dan berbasis kasus nyata (28/4). Dr. D’Costa menekankan bahwa kejahatan siber bukanlah ancaman yang abstrak, ia terjadi setiap hari, kepada siapa saja, termasuk kepada para peserta yang hadir di ruangan itu.

Untuk membuktikan poinnya, Dr. D’Costa menunjukkan secara langsung pesan WhatsApp dari nomor berkode +62 (nomor Indonesia) yang masuk ke perangkatnya saat sesi berlangsung, serta sebuah SMS mencurigakan dari nomor yang tidak dikenal. “Inilah yang sedang saya bicarakan. Ini bukan contoh hipotetis. Ini nyata, dan ini terjadi sekarang,” ujarnya.

Dr. D’Costa memetakan jenis-jenis penipuan siber yang paling marak pada 2025, baik di India maupun secara global, baik itu penipuan refund, pemindaian kode QR palsu, sampai call forwarding scam. Di mana korban diarahkan menghubungi nomor berawalan bintang (*) yang secara otomatis mengalihkan semua panggilan dan SMS ke nomor pelaku sehingga akun WhatsApp korban dapat diambil alih, serta penipuan investasi kripto, penipuan lowongan kerja melalui LinkedIn, hingga sextortion yang menyasar individu melalui rekaman video panggilan yang dimanipulasi.

Ia secara khusus membahas ransomware yang menyerang sektor kesehatan. Termasuk kasus nyata di mana seluruh data pasien sebuah rumah sakit di India dikunci oleh peretas dan baru bisa diakses kembali setelah pembayaran tebusan dalam bentuk Bitcoin. “Rumah sakit itu tidak memiliki satu pun salinan cadangan data pasien dalam bentuk fisik. Semua telah didigitalkan tanpa proteksi cadangan yang memadai. Itu adalah kelalaian yang fatal,” ujarnya.

Terkait tantangan hukum lintas yurisdiksi, Dr. D’Costa menegaskan bahwa akar persoalan paling besar dalam penegakan hukum siber internasional adalah absennya mekanisme kerja sama yang cepat dan efektif. Ia mencontohkan kasus di mana email ancaman yang diadukan ke polisi ternyata berasal dari server di California yang terhubung ke server di Irlandia, sementara pelakunya diduga berada di wilayah lain. “Investigasi terhenti bukan karena polisi tidak mampu, tetapi karena prosedur Mutual Legal Assistance Treaty membutuhkan waktu yang panjang dan tidak selalu menghasilkan informasi yang dibutuhkan,” jelasnya.

Dr. D’Costa menutup sesi kedua ini dengan menekankan bahwa para hakim perlu memahami nuansa teknis kejahatan siber bukan untuk menjadi investigator, tetapi untuk mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat dan kritis terhadap bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan.

Galang Adhe Sukma – Dandapala Contributor
Rabu, 29 Apr 2026

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM–MEDIA FORSIMEMA RI—Puluhan jurnalis dari media cetak, elektronik, dan online turut hadir, menunjukkan besarnya perhatian insan pers terhadap keterbukaan informasi dan perkembangan dunia peradilan di Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar kegiatan silaturahmi bersama puluhan jurnalis dari berbagai media cetak, elektronik, dan online pada Rabu (29/4/2026) di Ruang Pleno Lantai 2, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat sinergi antara lembaga peradilan dan insan pers dalam menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat.

Acara tersebut menghadirkan para juru bicara MA, yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Suharto, dan Hakim Agung Kamar Perdata Heru Pramono. Sementara itu, Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Sobandi hadir sebagai moderator dalam forum dialog yang berlangsung hangat dan interaktif tersebut.

Puluhan jurnalis dari media cetak, elektronik, dan online turut hadir, menunjukkan besarnya perhatian insan pers terhadap keterbukaan informasi dan perkembangan dunia peradilan di Indonesia.

Dalam sambutannya, Suharto menegaskan bahwa hubungan antara Mahkamah Agung dan media massa bukan hubungan yang baru, melainkan sudah lama terjalin. Bukan pula sekadar hubungan kelembagaan, melainkan kemitraan strategis dalam membangun pemahaman publik terhadap proses penegakan hukum dan pelayanan peradilan.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi yang benar, objektif, dan mudah dipahami mengenai berbagai kebijakan maupun putusan pengadilan. Dalam konteks tersebut, jurnalis memiliki peran penting sebagai jembatan antara lembaga peradilan dan publik.

“Sinergi antara Mahkamah Agung dan insan pers sangat penting. Media memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh sebab itu, komunikasi yang baik antara Mahkamah Agung dan media harus terus diperkuat.

Senada dengan Suharto, Heru Pramono juga menyatakan bahwa Media memiliki peran yang signifikan bagi tersebarnya informasi hukum kepada masyakarat.

Ia yang pernah menjadi juru bicara di Pengadilan Tinggi Jakarta menyoroti bahwa jurnalis harus mampu memberikan pemahaman yang baik kepada Masyarakat.

“Termasuk menjaga privasi para pihak. Misalnya terhadap perkara yang menyangkut anak, perceraian, dan lain-lain,” ujar mantan Panitera MA tersebut.

Sebagai moderator, Kepala BUA Sobandi turut menyoroti pentingnya membangun komunikasi yang sehat dan berkelanjutan antara Mahkamah Agung dengan media. Menurutnya, forum silaturahmi seperti ini menjadi ruang strategis untuk mempererat hubungan sekaligus menyamakan persepsi dalam penyampaian informasi publik.

Ia berharap, melalui komunikasi yang lebih intensif, pemberitaan mengenai Mahkamah Agung dapat semakin konstruktif, edukatif, dan memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat mengenai wajah peradilan Indonesia.

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari para jurnalis terkait pola komunikasi kelembagaan, akses informasi, hingga kebutuhan publik terhadap informasi hukum yang cepat, akurat, dan terpercaya.

Silaturahmi ini menjadi penegasan bahwa Mahkamah Agung terus membuka ruang kolaborasi dengan media sebagai mitra strategis dalam menghadirkan peradilan yang transparan, modern, dan dipercaya masyarakat.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Azzah Zain Al Hasany

Humas MA, Jakarta
Rabu,29 April 2026