Jakarta ––INDOTIPIKOR.COM— Transformasi digital di lingkungan peradilan umum kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI resmi mewajibkan penggunaan Aplikasi Badilum Learning Center (BLC) bagi seluruh aparatur peradilan umum di Indonesia.

Kebijakan tegas ini tertuang dalam Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1698/DJU/SK.TI.1.1/XII/2025 yang menjadi tonggak penting penguatan kompetensi aparatur berbasis teknologi.https://badilum.mahkamahagung.go.id/attachments/article/5204/SK%20Pemberlakuan%20BLC.pdf

BLC hadir bukan sekadar aplikasi, melainkan platform pembelajaran digital terintegrasi yang dirancang untuk menjawab tantangan zaman: cepat, fleksibel, dan berkelanjutan. Aparatur peradilan kini dituntut untuk tidak hanya profesional, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Peluncuran BLC yang telah dilakukan sejak 19 Agustus 2025 oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi pijakan kuat bahwa digitalisasi bukan sekadar wacana, melainkan arah kebijakan yang konkret dan terukur.

Melalui keputusan ini, seluruh satuan kerja peradilan umum wajib memanfaatkan BLC dalam setiap kegiatan peningkatan kapasitas, mulai dari bimbingan teknis hingga pelatihan berkelanjutan. Tidak ada lagi alasan untuk tertinggal.

Pengelolaan dan pengembangan aplikasi ini juga dikawal langsung oleh tim khusus yang dibentuk Dirjen Badilum, memastikan sistem berjalan optimal, terarah, dan terus berkembang.

Berlaku sejak 15 Desember 2025, kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa Mahkamah Agung serius mendorong revolusi pembelajaran aparatur peradilan menuju ekosistem digital yang modern dan terintegrasi.

Tim BLC – Dandapala Contributor
Selasa, 14 Apr 2026

Jakarta —–INDOTIPIKOR.COM— Kalangan hakim melalui Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi antar Aparat Penegak Hukum (APH) dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA). Penandatanganan tersebut berlangsung di Gedung Utama Lantai 11 Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Selasa (14/4/2026).

Dari perspektif hakim, kerja sama ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas penegakan hukum, khususnya dalam menjawab tantangan kompleksitas perkara dan dinamika regulasi yang terus berkembang. Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman membutuhkan pemahaman yang komprehensif terhadap konstruksi perkara yang dibangun oleh penuntut umum, sehingga sinergi yang sehat menjadi kebutuhan mendasar.

Ketua Umum Pengurus Pusat IKAHI menekankan bahwa hubungan profesional antara hakim dan jaksa harus tetap berlandaskan pada asas independensi kekuasaan kehakiman, namun di sisi lain juga memerlukan ruang dialog yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kualitas putusan.

“Kerja sama ini bukan untuk mencampuri independensi masing-masing, melainkan untuk membangun kesamaan pemahaman hukum serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga proses peradilan dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan,” ujarnya.

Menurutnya, hakim dan jaksa merupakan dua entitas yang memiliki fungsi berbeda namun saling berkaitan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penguatan komunikasi dan pertukaran gagasan hukum menjadi penting, terutama dalam menghadapi implementasi berbagai regulasi baru, termasuk pembaruan hukum pidana nasional.

Lebih lanjut, IKAHI memandang bahwa Nota Kesepahaman ini harus dimaknai sebagai langkah konkret untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan peningkatan profesionalisme hakim tanpa mengurangi prinsip imparsialitas dalam memeriksa dan mengadili perkara.

Selain itu, kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya besar lembaga peradilan dalam mewujudkan visi Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Dengan terbangunnya kolaborasi yang substantif, hakim diharapkan semakin adaptif, responsif, dan berintegritas dalam menjalankan fungsi yudisialnya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, serta jajaran pengurus IKAHI dan PERSAJA. Penandatanganan MoU ini sekaligus menjadi simbol komitmen bersama untuk memperkuat soliditas penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan.

Dharma S. Negara – Dandapala Contributor
Selasa, 14 Apr 2026

INDOTIPIKOR.COM—Zona Integritas jadi kunci reformasi peradilan, dorong layanan bersih, transparan, dan berintegritas demi tingkatkan kepercayaan publik

Pendahuluan

Reformasi birokrasi di lingkungan peradilan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, pencanangan Zona Integritas menjadi salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta badan peradilan di bawahnya.

Zona Integritas bukan sekadar simbol administratif, melainkan komitmen moral dan institusional untuk membangun budaya kerja yang berorientasi pada integritas, pelayanan publik yang berkualitas, serta pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui pencanangan ini, pengadilan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Pembahasan

Pengertian dan Tujuan Zona Integritas

Pencanangan Zona Integritas adalah deklarasi komitmen dari suatu satuan kerja untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui perubahan pola pikir, budaya kerja, serta sistem pelayanan.

Tujuan utama dari pencanangan Zona Integritas adalah menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat akuntabilitas kinerja aparatur. Dengan adanya Zona Integritas, diharapkan setiap aparatur memiliki kesadaran untuk menjalankan tugas secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

Pentingnya Pencanangan Zona Integritas di Pengadilan

Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, integritas aparatur peradilan menjadi faktor utama dalam menjaga marwah lembaga peradilan.

Pencanangan Zona Integritas di lingkungan pengadilan menjadi penting karena lembaga peradilan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan putusan yang adil, tetapi juga harus menunjukkan proses yang bersih dan bebas dari praktik yang merusak kepercayaan publik. Dengan adanya Zona Integritas, pengadilan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Selain itu, pencanangan Zona Integritas juga menjadi bagian dari upaya Mahkamah Agung dalam mendukung program reformasi birokrasi nasional, yang menempatkan integritas sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dasar Hukum Zona Integritas

Pencanangan Zona Integritas di lingkungan pengadilan memiliki dasar hukum dalam wujud SK KMA Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung Dan Peradilan Di Bawahnya yang menjadi dasar dalam kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan badan peradilan.

Kebijakan ini juga sejalan dengan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang menekankan pentingnya penyelenggaraan peradilan yang bersih dan berwibawa, serta peraturan internal Mahkamah Agung yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan peradilan.

Dengan dasar hukum tersebut, pencanangan Zona Integritas bukan hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung.

Peran Seluruh Aparatur Peradilan

Keberhasilan Zona Integritas tidak dapat dicapai hanya melalui kebijakan formal, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh aparatur peradilan. Setiap individu, mulai dari pimpinan hingga staf pelaksana, memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan mengimplementasikan nilai-nilai integritas dalam setiap aktivitas kerja.

Seluruh aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya wajib mendukung pencanangan Zona Integritas di satuan kerjanya masing-masing. Dukungan tersebut diwujudkan melalui komitmen nyata dalam menjalankan tugas secara profesional, menjauhi praktik penyimpangan, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Penandatanganan Pakta Integritas dan Pencanangan Terbuka

Salah satu bentuk konkret dari pencanangan Zona Integritas adalah penandatanganan pakta integritas oleh seluruh aparatur. Penandatanganan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga integritas dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pencanangan Zona Integritas juga dilakukan secara terbuka dengan melibatkan instansi terkait serta pimpinan daerah. Keterbukaan ini bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pengadilan telah berkomitmen untuk membangun wilayah yang bebas dari korupsi dan memberikan pelayanan yang bersih.

Keterlibatan pimpinan daerah dalam pencanangan tersebut juga menjadi simbol sinergi antara lembaga peradilan dengan pemerintah daerah dalam mendukung upaya pembangunan integritas di sektor publik.

Harapan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung menaruh harapan besar agar seluruh pengadilan yang telah mencanangkan Zona Integritas mampu mengimplementasikan komitmen tersebut secara konsisten dan berkelanjutan. Pencanangan tidak boleh berhenti pada seremoni, tetapi harus diikuti dengan perubahan nyata dalam budaya kerja dan pelayanan publik.

Pengadilan diharapkan mampu menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membangun kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang profesional dan transparan. Selain itu, evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam memastikan keberhasilan Zona Integritas.

Penutup

Pencanangan Zona Integritas merupakan langkah strategis dalam mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Melalui komitmen bersama seluruh aparatur, diharapkan pengadilan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Integritas bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga dan diwujudkan dalam setiap tindakan. Dengan semangat Zona Integritas, Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawahnya diharapkan mampu menjadi teladan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa.

Untuk mendapatkan Barita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Nur Amalia Abbas

Humas MA, Jakarta
Selasa,14 April 2026

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa konsultasi dengan LPS menjadi langkah penting untuk menyelaraskan substansi kebijakan.

Mahkamah Agung (MA) menggelar rapat konsultasi bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Selasa, 14 April 2026, bertempat di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Pertemuan strategis ini difokuskan pada pembahasan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Raperma) mengenai tata cara penyelesaian sengketa bank dalam likuidasi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Urusan Administrasi, Dr. Sobandi, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Dr. Ifa Sudewi, S.H., M.HUM, Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas, dan lainnya. Sedangkan dari jajaran LPS hadir Direktur Eksekutif LPS Ary Zulfikar dan jajarannya.

Dalam forum tersebut, dibahas secara mendalam rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) terkait penyelesaian sengketa bank dalam likuidasi.

Dalam sambutannya, Dr. Sobandi menyampaikan bahwa secara prinsip, rancangan Perma tersebut telah memperoleh persetujuan dalam rapat pimpinan Mahkamah Agung pada 6 April 2026. Salah satu poin penting yang mendapat perhatian adalah pengenalan model penyelesaian sengketa melalui mekanisme hakim tunggal.

“Beberapa model baru yang kita usulkan, seperti penggunaan hakim tunggal, mendapat respons positif dari pimpinan Mahkamah Agung,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa konsultasi dengan LPS menjadi langkah penting untuk menyelaraskan substansi kebijakan, khususnya terkait batas nilai sengketa yang dapat ditangani oleh hakim tunggal. Dalam rancangan awal, batas tersebut diusulkan sebesar Rp1 miliar, namun terdapat wacana untuk meningkatkannya hingga Rp2 miliar.

“Hal ini perlu kita diskusikan bersama LPS, apakah terdapat kendala apabila nilai tersebut dinaikkan. Masukan dari LPS sangat penting untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif,” tambahnya.

Selain itu, pembahasan juga menyentuh aspek penyelesaian likuidasi perusahaan asuransi. Mahkamah Agung berpandangan bahwa pengaturan terkait hal tersebut akan lebih optimal apabila didukung oleh perangkat regulasi khusus dari LPS, sehingga dapat dikaji secara komprehensif di tahap selanjutnya.

Sebagai tindak lanjut, hasil konsultasi ini akan segera dibawa ke tahap harmonisasi sebelum diajukan kembali kepada pimpinan Mahkamah Agung untuk mendapatkan persetujuan final.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Mahkamah Agung, dalam memperkuat tata kelola penyelesaian sengketa yang efektif, transparan, dan adaptif terhadap dinamika sektor keuangan nasional.Pasca kegiatan konsultasi ini, Mahkamah Agung dijadwalkan akan segera melakukan proses harmonisasi pada hari berikutnya.

Hasil harmonisasi tersebut selanjutnya akan diajukan kembali kepada Pimpinan MA untuk mendapatkan persetujuan akhir sebelum resmi diundangkan.

Pihak Mahkamah Agung menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada LPS atas sinergi yang terjalin demi terciptanya kepastian hukum dalam sektor perbankan di Indonesia.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Azzah Zain Al Hasany

Humas MA, Jakarta
Selasa,14 April 2026

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM–MEDIA FORSIMEMA RI—-kolaborasi IKAHI dan PERSAJA, bertujuan untuk mempercepat proses transformasi sistem peradilan dan penegakan hukum yang komprehensif

Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Persatuan Jaksa Indonsia (PP PERSAJA) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dalam rangka kerja sama peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia, Selasa (14/4/2026).

Kerja sama tersebut, tidak hanya berisfat simbol komitmen kelembagaan melainkan juga tonggak penguatan sinergitas Hakim dan Jaksa.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PP IKAHI, Prof. Dr. H. Yanto, S.H., M.H. menyampaikan beragam tantangan dihadapi Hakim dan Jaksa dalam proses peradilan pidana di fase transisi regulasi pidana baru. Maka, diperlukan pertukaran gagasan hukum konstruktif, dengan tetap berpedoman pada asas diferensiasi fungsional.

“Peningkatan kapasitas, profesionalisme dan pemahaman hukum anggota, menjadi landasan kerjasama dan inilah bukan hal baru yang dilaksanakan oleh IKAHI dan PERSAJA ”, ujar Ketua Kamar Pengawasan MA RI dimaksud.

Prof. Yanto menegaskan, kerjasama tersebut bukan sekedar mengulang pola kerja sama yang sudah ada, melainkan peningkatan kualitas kerja sama yang berikan dimensi baru dan lebih responsif.

Pemberian Cindera Mata antara PP IKAHI dan PERSAJA. Dokumentasi PP IKAHI
“Nota kesepahaman yang disepakati, juga bukan bertujuan untuk gantikan peran lembaga pendidikan dan pelatihan yang sudah ada, melainkan untuk menyediakan ruang yang dapat menjembatani kesenjangan norma hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan”, tambah Mantan Ketua PN Jakarta Pusat tersebut.

Ia menambahkan kolaborasi IKAHI dan PERSAJA, bertujuan untuk mempercepat proses transformasi sistem peradilan dan penegakan hukum yang komprehensif.

“Harapannya ke depan, nota kesepahaman akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang kongkret dan berikan dampak positif bagi kedua lembaga”, tambah Prof Yanto.

Sebagai informasi nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) ditandatangani secara langsung oleh Ketua Umum PP IKAHI, Prof. Dr. H. Yanto, S.H., M.H. dan PERSAJA, Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum di gedung Kejaksaan Agung dan disaksikan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dan Jaksa Agung RI, Prof. Dr. ST Burhanuddin, S.H., M.M., M.H.

Selain itu, dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan Agung RI, serta Para Pengurus Pusat IKAHI dan PERSAJA.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Adji Prakoso

Humas MA, Jakarta
Selasa,14 April 2026