Tangerang ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KORPS POLRI— Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Halal Bihalal Idul Fitri 1447 H bersama Keluarga Besar KSPSI AGN di PT KMK Global Sports, Cikupa, Selasa (14/04).
Dalam arahannya, Kapolri menekankan pentingnya membangun Soliditas dan Harmonisasi antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Mengingat tantangan ekonomi global yang dinamis, stabilitas kamtibmas dan iklim investasi yang kondusif menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Kapolri juga mengajak seluruh elemen buruh untuk mengedepankan dialog dalam setiap penyelesaian masalah industrial serta menyambut peringatan May Day dengan penuh kegembiraan dan ketertiban.
Hadir dalam acara tersebut Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, Wagub Banten Achmad Dimyati Natakusumah, serta unsur Forkopimda.
Mari bersama kita jaga kondusifitas demi Indonesia yang lebih maju!
INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEJAGUNG RI—Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) Kejaksaan Agung mewakili Satuan Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menangkan gugatan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Selasa 14 April 2026.
Gugatan tersebut diajukan oleh Laurenz Henry Sianipar dkk selaku pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 287/G/TF/2025/PTUN-JKT yang telah memenangkan Pelaksana Satgas PKH selaku terbanding.
Adapun Putusan Banding Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 45/B/TF/2026/PT.TUN.JKT tanggal 07 April 2026 telah memenangkan Tim JPN selaku kuasa dari Satgas PKH yang disampaikan melalui persidangan secara e-Cout yang didasarkan atas pengajuan banding yang dilakukan oleh Laurenz Henry Sianipar, dkk pada tanggal 23 Januari 2026 selaku pihak penggugat pada sidang Pengadilan TUN Jakarta.
Gugatan pada tingkat pertama tersebut terkait dengan tindakan faktual atas pemasangan plang/papan penyitaan lahan sawit oleh Satgas PKH di lahan perkebunan seluas 508,8 Ha di Desa Kepenghuluan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
Salah satu Tim JPN yakni Kasubdit Bantuan Hukum TUN pada JAM DATUN menegaskan bahwa terhadap Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 45/B/TF/2026/PT.TUN.JKT tanggal 7 April 2026 yang telah menguatkan putusan tingkat pertama.
Pada pokoknya putusan tersebut membenarkan tindakan Satgas PKH secara hukum atas perkara a quo, pihak pembanding (Penggugat pada perkara tingkat pertama) sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019, masih memiliki hak untuk mengajukan Permohonan Kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada penggugat/pemohon kasasi, namun sampai putusan banding ini kami terima belum ada permohonan kasasi yang diajukan
Jakarta, 14 April 2026
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
Jakarta –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS MABES POLRI— Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri Tahun Anggaran 2026 resmi digelar hari ini, Selasa (14/4), di Jakarta. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat peran fungsi kehumasan Polri dalam menghadapi dinamika informasi publik di era digital yang semakin kompleks.
Rakernis Humas Polri 2026 mengusung tema “Optimalisasi Komunikasi Publik dan Manajemen Media, Humas Polri Presisi Siap Menyukseskan Rencana Kerja Polri dan Pemerintah dalam Rangka Mewujudkan Program Asta Cita Presiden RI Tahun 2026.”
Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Humas Polri baik secara luring maupun daring, mulai dari tingkat Mabes hingga kewilayahan.
Dalam rangka memperkuat kapasitas kehumasan, Rakernis Humas Polri 2026 juga melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan mulai dari pembekalan materi oleh narasumber internal dan eksternal, hingga diskusi panel yang membahas isu strategis komunikasi publik.
Dalam sambutannya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menekankan pentingnya peran strategis Humas dalam menjaga stabilitas informasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
“Di era digital dan kecerdasan buatan, kecepatan informasi harus diimbangi dengan kebenaran. Humas Polri harus menjadi yang terdepan dalam memastikan publik tidak hanya cepat menerima informasi, tetapi juga menerima informasi yang benar,” ujar Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.
Ia juga menegaskan bahwa Humas Polri memiliki peran penting sebagai ujung tombak komunikasi publik yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun citra positif institusi secara berkelanjutan. Menurutnya, tantangan ke depan semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya potensi disinformasi di ruang digital.
Rakernis ini juga menjadi momentum untuk melakukan evaluasi kinerja, penyamaan persepsi, serta merumuskan strategi komunikasi publik yang lebih adaptif, profesional, dan berbasis data. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas personel Humas Polri dalam pengelolaan media, baik konvensional maupun digital.
Melalui Rakernis Humas Polri 2026, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antar jajaran Humas serta optimalisasi manajemen media dalam membentuk opini publik yang konstruktif, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS TNI—-Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) PB Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) pada acara pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVI IPSI Masa Bakti 2026-2030 bertema “Pencak Silat Mendunia Menuju Olimpiade” yang digelar di Ruang Cendrawasih Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2026).
Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pemuda dan Olahraga, Kapolri, serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menerima plakat dari PB IPSI sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan pembinaan serta pengembangan pencak silat di Indonesia.
Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan pencak silat sebagai bagian dari budaya bangsa. “Kenapa pencak silat harus kita jaga, lestarikan dan kita bina. Karena pencak silat adalah bagian dari budaya, pencak silat itu bagian daripada ilmu kesatria,” ungkapnya.
Lebih lanjut Presiden menyatakan terus mendukung IPSI dan olahraga pencak silat meski nanti tidak akan menjabat sebagai ketua umum lagi. “Banyak tugas PB IPSI ke depan, saya minta maaf saya belum berhasil membawa pencak silat ke Olimpiade. Kita terus berusaha dan saya yakin pasti bisa,” lanjutnya
Presiden menambahkan bahwa pencak silat telah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dengan menyumbangkan banyak sekali medal emas, perak, dan perunggu. “Kita berharap pencak silat akan masuk olimpiade dan kita yakin akan masuk,” pungkas Presiden RI
TNI berkomitmen untuk terus mendukung pembinaan generasi muda melalui olahraga serta pelestarian dan pengembangan pencak silat sebagai warisan budaya bangsa, guna mendorong prestasi di tingkat dunia dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.
JAKARTA,—INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—Selasa 14 April 2026
Pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas Tempat Bekerja dengan skema work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pekan pertama menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Pemerintah menilai implementasi kebijakan ini berjalan lancar.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa secara umum penerapan WFH di instansi pemerintah pusat telah berjalan sesuai dengan kebijakan.
“Sejauh ini catatan kami menunjukkan gambaran yang cukup menggembirakan. Implementasi di instansi pemerintah pusat berjalan kondusif dan mampu mempertahankan kinerja. Hal ini juga merupakan bagian dari pengalaman yang telah kita lakukan sepanjang pandemi Covid-19 yang lalu,” ujar Rini di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Ia menambahkan, kementerian dan lembaga telah cepat dan mampu untuk beradaptasi dengan pola kerja berbasis karakteristik tugas kedinasan serta pencapaian kinerja yang berorientasi pada output dan outcome. “Ini bukan pengurangan jam kerja, melainkan bentuk transformasi cara kerja agar lebih cerdas, efisien, adaptif, dan responsif. Target kinerja ASN tidak berubah, yang berubah adalah bagaimana mereka bekerja,” tegasnya.
Rini menekankan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Berdasarkan pemantauan melalui Survei Kepuasan Masyarakat dan kanal pengaduan di tiap instansi, layanan esensial tetap berjalan normal.
“Yang menjadi prioritas utama kami dan ini tidak bisa ditawar adalah pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Layanan esensial dan yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap berjalan dan tidak berhenti seperti biasa, termasuk bagi kelompok rentan,” jelasnya.
Meski demikian, pemerintah mencatat sejumlah hal yang masih perlu diperbaiki. Diantaranya adalah kesiapan infrastruktur digital yang belum merata di setiap instansi, serta proses penyesuaian dalam pemetaan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan secara fleksibel maupun yang harus tetap dilaksanakan secara tatap muka.
“Memang ada variasi kesiapan infrastruktur digital antar instansi, dan beberapa masih dalam proses menyesuaikan pembagian tugas. Ini terus kami pantau dan sempurnakan,” kata Rini.
Terkait pelaksanaan di daerah, koordinasi terus dilakukan dengan pemerintah daerah sesuai kewenangan Kementerian Dalam Negeri yang memiliki panduan teknis tersendiri bagi ASN daerah.
Lebih lanjut, Rini menegaskan bahwa evaluasi dalam satu pekan belum cukup untuk menarik kesimpulan secara menyeluruh. Evaluasi kebijakan ini akan dilakukan secara berkala setiap dua bulan, dengan evaluasi pertama dijadwalkan pada Juni 2026.
“Setiap instansi wajib melaporkan capaian kinerja organisasi, kinerja ASN, efisiensi energi, dan kualitas pelayanan publik. Dari situ kami akan menjadikan sebagai basis data yang kuat untuk melakukan langkah-langkah penyesuaian jika diperlukan,” ungkapnya.
Ia pun menyampaikan optimisme terhadap keberhasilan kebijakan ini dengan menegaskan pentingnya pengawalan secara berkelanjutan. “Intinya, kami optimistis namun tetap waspada. Transformasi budaya kerja birokrasi adalah proses, bukan peristiwa sekali jadi. Kami akan terus mengawal agar tujuan transformasi tata kelola, efisiensi energi, dan pelestarian lingkungan dapat tercapai dalam jangka panjang,” pungkas Rini.
Jakarta —–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN– Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan kabar baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian PKP bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan bahwa masyarakat dengan catatan kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di bawah hingga Rp1 juta kini tetap dapat mengajukan kredit rumah subsidi.
“Jadi yang selama ini ada catatan SLIK OJK satu juta ke bawah, mulai detik ini boleh mengajukan kredit rumah subsidi. Ini kabar baik bagi rakyat. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu ketua OJK saya betul betul merasa OJK bekerja dengan hati dan bekerja dengan profesional dan dengan cepat tidak menghambat (deep state),” ujar Menteri Ara dalam jumpa pers usai melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Komisioner OJK di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Menurut Menteri Ara, keputusan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang yang dilakukan Kementerian PKP melalui berbagai pertemuan dengan OJK. “Kabar baik hari ini OJK memutuskan satu juta ke bawah yang ada di SLIK boleh mengajukan kredit rumah subsidi. Ini suatu fenomena. Saya sampai enam kali melakukan pertemuan di OJK untuk memperjuangkan hal ini, dan ini baru terjadi di era pemerintahan Presiden Prabowo,” katanya.
Menteri Ar juga menekankan pentingnya percepatan implementasi kebijakan tersebut tanpa hambatan birokrasi. Ia mengingatkan agar tidak ada “deep state” atau hambatan birokrasi yang memperlambat pelaksanaan kebijakan pro rakyat. “Keputusan ini pasti ditunggu rakyat banyak. Saya berharap tidak ada hambatan dalam implementasinya, baik di OJK maupun perbankan,” tegasnya.
Selain itu, Menteri Ara juga menyampaikan rencana pembentukan satuan tugas (satgas) bersama untuk mempercepat program perumahan rakyat, khususnya target pembangunan 3 juta rumah. “Kami akan undang berbagai pihak untuk merumuskan struktur satgas yang efektif, efisien, dan produktif, sehingga masalah-masalah perumahan bisa diselesaikan dengan cepat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan bahwa OJK mendukung penuh program prioritas pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia. “OJK mendukung penuh suksesnya pencapaian program prioritas pemerintah, yaitu pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat Indonesia,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua OJK juga mengumumkan sejumlah kebijakan strategis untuk mendukung percepatan program perumahan, selain catatan SLIK yang ditampilkan hanya kredit dengan nominal Rp1 juta ke atas, juga pembaruan data pelunasan kredit maksimal H+3 setelah pelunasan dilakukan, pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera untuk mempercepat proses pembiayaan perumahan, dan penegasan kredit rumah subsidi sebagai program prioritas pemerintah dalam aspek penjaminan.
“Juga pembentukan Satgas Percepatan Program 3 Juta Rumah bersama Kementerian PKP, OJK, Tapera, dan asosiasi pengembang.
Penambahan informasi pada laporan SLIK bahwa data tersebut tidak menentukan persetujuan kredit oleh lembaga keuangan,” kata Ketua OJK.
Friderica juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut telah diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK dan akan mulai berlaku paling lambat akhir Juni 2026 setelah proses penyesuaian sistem.
“Kami memerlukan waktu sekitar dua bulan untuk penyesuaian sistem dan sosialisasi kepada pelaku jasa keuangan. Selambat-lambatnya kebijakan ini berjalan pada akhir Juni 2026,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi upaya Menteri PKP yang dinilai konsisten memperjuangkan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Kami melihat Pak Menteri luar biasa memperjuangkan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah,” tutup Friderica.
Jakarta –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—– Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan langkah mitigasi terpadu untuk mengantisipasi potensi musim kemarau panjang tahun 2026 yang diperkirakan datang lebih awal dan berlangsung lebih lama dari kondisi normal.
Menteri PU Dody Hanggodo yang diwakili oleh Plh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Adenan Rasyid menegaskan bahwa kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini karena berpotensi berdampak pada ketahanan air, pangan, dan lingkungan.
“Musim kemarau tahun 2026 diperkirakan datang lebih awal, berlangsung lebih lama, dan memiliki tingkat kekeringan di atas kondisi normal. Kondisi ini merupakan ancaman serius terhadap ketahanan air, pangan, dan lingkungan sehingga diperlukan langkah mitigasi yang terencana, terukur, dan terintegrasi,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Strategi Mitigasi dan Penanggulangan Dampak Musim Kemarau Panjang Tahun 2026 di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Berdasarkan kajian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun 2026 akan bertepatan dengan fenomena El Nino yang diperkirakan mulai terjadi pada bulan Juli dengan intensitas lemah hingga moderat dan peluang 50-80%, sehingga musim kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis di Indonesia.
Dampak kekeringan diperkirakan akan dirasakan pada berbagai sektor, antara lain penurunan debit sungai, berkurangnya volume waduk, serta cadangan air tanah pada sektor sumber daya air. Di sektor pertanian, kondisi ini berpotensi mengganggu pola tanam. Sementara pada aspek lingkungan, risiko kebakaran hutan dan lahan juga berpotensi akan meningkat, khususnya di kawasan gambut.
Sebagai langkah mitigasi, Kementerian PU menetapkan enam strategi utama, yaitu optimalisasi operasi tampungan air melalui pengaturan alokasi berbasis prioritas dan data real-time, penguatan jaringan irigasi untuk meminimalkan kehilangan air, peningkatan kesiapan sarana dan prasarana agar seluruh peralatan siap operasi, penyesuaian pola tanam sesuai ketersediaan air dan kondisi iklim, percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air (bendungan, irigasi, dan sumber air alternatif), serta optimalisasi fungsi seluruh bangunan air.
Adenan menegaskan bahwa mitigasi dampak kemarau ini bukan merupakan pekerjaan sektoral, melainkan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kita tidak dapat menghindari musim kemarau, namun kita dapat memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi krisis. Antisipasi, kecepatan, dan koordinasi adalah kunci yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menambahkan BMKG siap memperkuat koordinasi dengan Kementerian PU, khususnya dalam penyediaan data klimatologi untuk mendukung langkah mitigasi yang lebih tepat.
“Kita harapkan dari segi iklim agar airnya ini tidak too much atau too little. Kalau airnya terlalu banyak akan terjadi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, longsor, dan sebagainya tapi kalau dalam kondisi yang sangat sedikit, akan terjadi bencana hidrometeorologi yang lebih kering seperti karhutla kekeringan, dan lain sebagainya. Semoga kita semua dapat bersatu dalam langkah yang sama dalam mengantisipasi musim kemarau yang datangnya lebih cepat dan lebih panjang,” ujarnya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dua roadmap strategis, yaitu Roadmap Pengembangan Pasar Derivatif Berlandaskan Instrumen Pasar Modal 2026-2030 dan Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026-2030, sebagai langkah untuk memperkuat pendalaman pasar keuangan, meningkatkan pelindungan investor, serta mendorong pendanaan dan investasi berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Penerbitan kedua roadmap ini menegaskan komitmen OJK dalam membangun sektor jasa keuangan yang inklusif, efisien, dan berdaya saing, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional, termasuk target net zero emission Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat, serta amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Penguatan Pasar Derivatif untuk Mewujudkan Pasar yang Likuid dan Kredibel
Melalui Roadmap Pengembangan Pasar Derivatif Berlandaskan Instrumen Pasar Modal 2026–2030, OJK menetapkan arah pengembangan pasar derivatif yang likuid, efisien, kredibel, dan berintegritas, serta mampu berperan sebagai instrumen penting dalam manajemen risiko dan pendalaman pasar keuangan.
Roadmap ini disusun berdasarkan empat pilar utama, yaitu:
Pilar I: Penguatan Pelindungan Investor, meliputi pengembangan kerangka klasifikasi investor ritel dan profesional yang terintegrasi dengan single investor identification, harmonisasi standar know your customer, pembatasan leverage bagi investor ritel, penerapan negative balance protection, penguatan pemisahan aset nasabah, serta pengembangan dana pelindungan investor.
Pilar II: Harmonisasi dan Pengawasan Intermediari, diarahkan pada penyelarasan perizinan, standar tata kelola, dan persyaratan permodalan bagi seluruh intermediari dalam kerangka OJK, disertai penguatan manajemen risiko, kewajiban pelaporan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui sertifikasi derivatif dan pengembangan profesional berkelanjutan.
Pilar III: Pengembangan Pasar, dalam rangka memperluas variasi produk derivatif dan meningkatkan partisipasi pasar, khususnya dari investor institusi, melalui pengembangan kontrak derivatif baru, baik yang diperdagangkan di bursa maupun over-the-counter yang terstandardisasi, serta penguatan likuiditas pasar melalui kerangka liquidity provider dan fasilitasi partisipasi lintas pasar.
Pilar IV: Efisiensi Infrastruktur, untuk mendorong penguatan struktur bursa dan lembaga kliring agar lebih efisien dan diakui secara internasional, termasuk melalui implementasi standar IOSCO/PFMI, penguatan kapasitas menuju Qualifying CCP, serta pengembangan kerangka pengelolaan agunan lintas aset yang terintegrasi sesuai standar internasional.
Seluruh pilar tersebut diimplementasikan dengan dukungan enabler, antara lain koordinasi lintas pemangku kepentingan, penguatan pengaturan dan perizinan, peningkatan pengawasan dan pelaporan, serta sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan secara bertahap dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Pengembangan Pasar Modal Berkelanjutan untuk Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon
Sementara itu, melalui Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026–2030, OJK memperkuat peran pasar modal sebagai motor penggerak pendanaan dan investasi berkelanjutan berbasis prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG).
Roadmap ini disusun berdasarkan empat pilar utama, yaitu:
Pilar I: Memperkuat fondasi pasar modal berkelanjutan, melalui perumusan dasar kebijakan dan regulasi pasar modal berkelanjutan.
Pilar II: Menumbuhkan aktivitas pasar modal berkelanjutan, dengan upaya percepatan pertumbuhan dan diversifikasi produk dan aktivitas pasar modal berkelanjutan.
Pilar III: Mendorong partisipasi dalam pasar modal berkelanjutan, melalui penyediaan perangkat pendukung dan insentif yang tepat dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri pelaku pasar untuk berpartisipasi aktif dalam pasar modal berkelanjutan.
Pilar IV: Memperkuat kolaborasi untuk pengembangan pasar modal berkelanjutan, melalui koordinasi dan kerja sama baik domestik maupun internasional guna mendukung pengembangan dan pertumbuhan pasar modal berkelanjutan di Indonesia secara berkesinambungan.
Pasar modal Indonesia telah memiliki berbagai produk pendanaan dan investasi berkelanjutan. Per Desember 2025, total akumulasi penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan telah mencapai IDR 74,14 triliun (USD 4,43 miliar), dengan komposisi tema Lingkungan (green) sebesar 42,72 persen, Sosial (social) sebesar 28,82 persen, Keberlanjutan (sustainability) sebesar 26,44 persen, dan Terkait Keberlanjutan (sustainability-linked) sebesar 2,02 persen. Melalui implementasi roadmap ini, diharapkan dapat meningkatkan akumulasi penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan yang diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 55,11 persen per tahun.
Sementara itu, produk investasi dalam bentuk reksa dana berbasis ESG juga hadir di pasar modal Indonesia dengan nilai Assets Under Management (AUM) mencapai Rp9,98 triliun (USD 596,96 juta) per Desember 2025, didominasi oleh reksa dana indeks sebesar 52,88 persen, diikuti reksa dana pendapatan tetap sebesar 18,21 persen dan exchange traded fund (ETF) sebesar 17,46 persen. Produk reksa dana berbasis ESG melalui roadmap ini diproyeksikan dapat tumbuh rata-rata sebesar 14,36 persen per tahun.
Pasar modal Indonesia juga telah memiliki berbagai indeks berbasis ESG, antara lain SRI-KEHATI, IDX ESG Leaders, ESG Sector Leaders IDX KEHATI, ESG Quality 45 IDX KEHATI, dan IDX LQ45 Low Carbon Leaders, yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan investasi dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan aspek ESG.
OJK mengapresisasi seluruh pihak yang telah terlibat aktif dalam mendukung penyusunan Roadmap ini termasuk Kementerian dan Lembaga, SRO, asosiasi industri keuangan, pemangku kepentingan lainnya, serta mitra pembangunan, Asian Development Bank (ADB).
Melalui kedua roadmap ini, OJK berharap tercipta sinergi yang kuat antara pengembangan instrumen keuangan, peningkatan pelindungan investor, serta penguatan pendanaan dan investasi berkelanjutan.
Kebijakan pembatasan media sosial bagi pelajar yang digulirkan Pemerintah Republik Indonesia melalui PP TUNAS (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak yang berlaku mulai Maret 2026 mendapat respons positif kalangan pendidik dan orang tua.
Di tengah upaya tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) sejak tahun 2025 telah mengembangkan Super Aplikasi Rumah Pendidikan yang hadir sebagai solusi strategis alternatif ruang dan jejaring digital edukatif dan terintegrasi.
Guru Biologi SMAN 8 Raja Ampat, Winanto Tri Hapsoro, menilai pembatasan media sosial menjadi langkah penting melindungi pelajar dari paparan konten negatif yang berpotensi memengaruhi perkembangan psikologis mereka.
“Pembatasan media sosial oleh pemerintah sangat relevan, karena pelajar masih berada pada fase perkembangan yang rentan pengaruh konten negatif. Yang menarik, kebijakan ini juga disertai solusi konkret seperti Super Aplikasi Rumah Pendidikan yang sudah kami gunakan secara aktif di sekolah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Winanto menjelaskan bahwa fitur dalam Super Aplikasi Rumah Pendidikan, khususnya Ruang Murid, telah membantu siswa di wilayah terpencil seperti Raja Ampat untuk mengakses materi pembelajaran berkualitas secara efisien.
Ia mencontohkan penggunaan fitur Lab Maya yang memungkinkan siswa di provinsi baru seperti Provinsi Papua Barat Daya memperoleh pengalaman belajar setara dengan yang tersedia di kota-kota besar di Pulau Jawa.
“Konten seperti Lab Maya sangat membantu siswa kami memahami materi secara lebih mendalam. Aksesnya juga stabil dan jarang gangguan. Bahkan, sudah terbentuk ketertarikan dan loyalitas siswa terhadap platform ini. Ke depan, saya berharap ada pengembangan fitur jejaring sosial edukatif yang memungkinkan interaksi antar pelajar lintas daerah maupun jenjang,” tambahnya.
Guru SMA sejak tahun 2015 ini juga menekankan pentingnya optimalisasi versi mobile dari aplikasi tersebut, mengingat keterbatasan fasilitas laboratorium komputer di daerah. Menurutnya, akses melalui gawai menjadi solusi utama bagi guru dan siswa.
Selain itu, ia mengusulkan agar konten pembelajaran dikemas dengan pendekatan video pendek yang adaptif terhadap preferensi generasi muda.
“Format konten perlu menyesuaikan dengan kebiasaan siswa saat ini, seperti video pendek ala TikTok. Ini penting agar pembelajaran tetap relevan dan menarik,” tuturnya.
Dukungan serupa juga datang dari kalangan orang tua. Siti Samiatun, orang tua siswa asal Cimahi, menyatakan, pembatasan media sosial memberikan rasa aman lebih bagi keluarga, terutama dalam mengontrol aktivitas digital anak.
“Saya setuju dengan pembatasan media sosial. Anak jadi tidak terlalu larut dan lupa waktu. Apalagi sekarang sudah ada platform pembelajaran digital yang bisa menjadi alternatif. Untuk konten negatif seperti pornografi, sebenarnya sudah terbantu fitur pemblokiran dari IndiHome, tetapi dengan kebijakan pemerintah ini tentu kami merasa lebih tenang,” ujarnya
Sementara itu, dari perspektif pelajar, implementasi kebijakan ini masih dinamis. Muhammad Najmi HR, siswa kelas VI di salah satu SDIT di Sarijadi, Kota Bandung, mengakui akses terhadap media sosial belum sepenuhnya terbatas.
Ia menyebutkan masih dapat mengakses TikTok dan YouTube menggunakan akun eksisting sebelumnya, sehingga efektivitas kebijakan masih perlu ditingkatkan melalui pengawasan dan integrasi sistem yang lebih komprehensif.
Kepala Pusdatin, Wibowo Mukti, mengatakan bahwa Super Aplikasi Rumah Pendidikan menghadirkan delapan menu utama, antara lain Ruang Murid dan Ruang Guru, yang dirancang untuk mendukung ekosistem pembelajaran digital nasional.
Pengembangan aplikasi ini dilatarbelakangi kondisi sebelumnya di mana layanan pendidikan digital tersebar di hampir 300 aplikasi berbeda, yang digunakan lebih dari 4 juta guru dan 40 juta siswa di lebih dari 17 ribu pulau di Indonesia. Melalui integrasi tersebut, Super Aplikasi Rumah Pendidikan diharapkan menjadi solusi terpadu yang tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga menciptakan pembelajaran inklusif di tanah air.
(Penulis &Dokumentasi) Tim Pusdatin/Editor: Rayhan, Denty A.)
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM–MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meluruskan informasi terkait pengadaan sejumlah barang seperti kaos kaki, laptop, dan alat makan yang menjadi sorotan publik.
Dadan menegaskan bahwa pengadaan barang-barang tersebut memang ada sebagai bagian dari kebutuhan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun jumlahnya tidak sebesar yang ramai diberitakan.
“Pengadaan itu ada, tetapi tidak sebanyak yang disebutkan. Misalnya laptop 32.000 unit dan alat makan senilai Rp4 triliun sama sekali tidak benar,” tegas Dadan di Jakarta, Senin (13/4).
Dia menegaskan, pengadaan kaos kaki, laptop dan alat makan dilakukan sesuai kebutuhan riil di lapangan dan tidak dalam jumlah fantastis seperti yang beredar.
Dadan menyampaikan, sepanjang tahun 2025, pengadaan laptop di lingkungan BGN hanya dilakukan sebanyak 5.000 unit. “Pengadaan laptop bukan 32.000 unit seperti yang beredar, tetapi hanya sekitar 5.000 unit sepanjang 2025,” tegasnya lagi.
Selain itu, terkait pengadaan alat makan hanya dilakukan untuk 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pengadaan alat makan hanya untuk 315 SPPG yang dibiayai APBN dengan pagu sekitar Rp215 miliar,” sebut Dadan.
Dadan memastikan pembangunan SPPG berbasis APBN tersebut telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri terkait, sehingga seluruh pengadaan mengikuti perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah.
Dari sisi anggaran, Dadan merinci bahwa pagu untuk pengadaan alat makan sebesar Rp89,32 miliar, dengan realisasi mencapai sekitar Rp68,94 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien dan tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan.
Selain itu, pengadaan alat dapur juga menjadi bagian penting dalam mendukung operasional SPPG. Untuk pengadaan alat dapur, pagu anggaran ditetapkan sebesar Rp252,42 miliar dengan realisasi sekitar Rp245,81 miliar.
Menurutnya, seluruh pengadaan tersebut dilakukan secara terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing SPPG, sehingga tidak ada pemborosan anggaran dalam pelaksanaannya. Dadan pun menegaskan, angka-angka tersebut jauh dari klaim yang beredar di publik yang menyebutkan nilai pengadaan mencapai triliunan rupiah.
Sementara itu, terkait kaos kaki, Dadan menekankan bahwa BGN tidak melakukan pengadaan secara langsung. Dia menjelaskan bahwa kaos kaki merupakan bagian dari perlengkapan yang diberikan saat pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
“Untuk kaos kaki, itu bukan pengadaan di BGN. Itu diberikan saat pendidikan SPPI sebagai bagian dari perlengkapan peserta yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dadan kembali menjelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan SPPI dilakukan di Universitas Pertahanan dengan menggunakan anggaran dari BGN yang dikelola melalui mekanisme swakelola tipe 2.
Dalam skema ini, pelaksanaan kegiatan, termasuk pengadaan perlengkapan, dilakukan oleh pihak Unhan. “Jadi perlu dipahami bahwa pengadaan tersebut bukan dilakukan langsung oleh BGN, melainkan oleh Unhan dalam rangka pelaksanaan pendidikan SPPI,” ujarnya.
Setiap penggunaan anggaran negara di lingkungan BGN, kata Dadan, telah melalui mekanisme perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dadan pun mengingatkan bahwa penyebaran informasi yang tidak akurat dan tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan kesalahpahaman dan keresahan di tengah masyarakat yang akhirnya berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap program pemerintah di BGN.
“Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan merujuk pada sumber resmi,” katanya.
BGN, lanjut Dadan, berkomitmen menjaga prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran, serta terbuka terhadap pengawasan baik dari internal maupun eksternal BGN.
