Wakatobi,–INDOTIPIKOR.COM–MEDIA FORSIMEMA RI— Sulawesi Tenggara – Keindahan Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sempat tercoreng akibat aksi vandalisme yang dilakukan dua pemuda setempat. Peristiwa tersebut berujung pada proses hukum dalam perkara Nomor 9/Pid.B/2026/PN Wgw yang disidangkan di PN Wangi- wangi pada tanggal 29 April 2026. Perkara tersebut menjadi perhatian publik terkait pentingnya menjaga fasilitas umum.

Insiden terjadi pada Minggu, 28 September 2025 sekitar pukul 15.00 WITA. Dua terdakwa, Suhardin alias La Suha dan Pati Adrian alias La Pati, diketahui sebelumnya mengonsumsi minuman keras jenis arak di kediaman salah satu terdakwa. Dalam kondisi dipengaruhi alkohol, keduanya kemudian mencari seseorang bernama La Gega di Desa Sombu.

Situasi memanas ketika salah satu dari Terdakwa menampar seorang anak bernama Muhammad Akbar yang tidak mengetahui keberadaan orang yang dicari. Tindakan tersebut memicu kemarahan warga yang kemudian mengejar para terdakwa. Bukannya meredakan keadaan, kedua terdakwa justru melontarkan kata-kata kasar dan melakukan aksi perusakan fasilitas umum.

Dalam persidangan terungkap bahwa para terdakwa merusak sejumlah fasilitas desa, antara lain pot bunga yang ditarik, ditendang, dan dibanting. Tercatat sebanyak tiga pot plastik putih, dua pot plastik hitam, serta empat pot semen hancur. Selain itu, tiga tanaman hias yang ditanam menggunakan dana desa turut mati akibat perusakan tersebut. Tidak hanya itu, tong sampah milik desa juga dihamburkan isinya ke jalan raya sehingga mengganggu kebersihan dan estetika lingkungan.

Akibat perbuatan tersebut, total kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp4.630.000,00. Namun, dampak yang lebih luas dirasakan pada citra Desa Sombu sebagai destinasi wisata serta terganggunya ketertiban masyarakat.

Meski telah tercapai kesepakatan damai melalui mekanisme restorative justice pada 9 Maret 2026 antara para terdakwa dan Kepala Desa Sombu, proses hukum tetap berlanjut hingga putusan. Majelis Hakim menilai bahwa perusakan fasilitas publik tidak dapat dianggap sepele meskipun telah ada perdamaian.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 521 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keduanya dijatuhi pidana penjara selama dua bulan.

Hakim anggota dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa hukuman tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera, menjaga kewibawaan hukum, serta mencegah terulangnya tindakan serupa di kemudian hari.

Namun demikian, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Ketua Majelis, Akhyar Fauzan, S.H., yang mengusulkan pendekatan keadilan restoratif dengan menjatuhkan pidana pengawasan dan kewajiban mengganti kerusakan sebagai bentuk tanggung jawab langsung. Meski begitu, putusan akhir tetap mengikuti suara mayoritas hakim.

Majelis Hakim menyampaikan kasus ini menjadi pengingat bahwa vandalisme dapat merusak fasilitas fisik juga merusak tatanan sosial dan rasa memiliki masyarakat terhadap lingkungannya.

Pemerintah desa dan masyarakat diharapkan dapat menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga fasilitas publik demi keberlanjutan pariwisata Wakatobi.

Ahmad Hasibuan – Dandapala Contributor
Kamis, 30 Apr 2026

Bandung.–INDOTIPIKOR.COM–MEDIA FORSIMEMA RI— Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badilum Dr. Hasanudin secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Eksekusi Bidang Perdata, Kamis 30/4.

“Bimtek ini sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur peradilan dalam mendukung optimalisasi pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujar Dr. Hasanudin ketika membuka Bimtek tersebut.

Kegiatan ini diikuti oleh para hakim, panitera, panitera muda perdata, jurusita, serta aparatur peradilan dari seluruh satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung. Acara pembukaan berlangsung khidmat dengan diawali laporan panitia pelaksana, dilanjutkan sambutan dari Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sekaligus membuka kegiatan secara resmi.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung menegaskan pentingnya pemahaman yang komprehensif terkait pengelolaan PNBP secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan eksekusi perkara perdata yang efektif, profesional, dan berkeadilan.

“Melalui Bimtek ini diharapkan seluruh aparatur peradilan dapat meningkatkan kompetensi teknis, memperkuat integritas, serta memastikan pelayanan peradilan berjalan optimal, khususnya dalam pengelolaan PNBP dan pelaksanaan eksekusi perkara perdata,” ujarnya.

Pelaksanaan Bimtek ini menggunakan metode pembelajaran berjenjang, diawali dengan pembelajaran mandiri melalui platform Badilum

Badilum Learning Center (BLC), yang memungkinkan peserta memahami materi dasar secara fleksibel dan terstruktur. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tatap muka untuk pendalaman materi, diskusi interaktif, serta pembahasan permasalahan teknis yang dihadapi di lapangan.

Materi Bimtek mencakup tata kelola administrasi dan pelaporan PNBP, mekanisme eksekusi putusan perdata, kendala teknis di lapangan, serta strategi penyelesaian permasalahan berdasarkan regulasi terbaru dan praktik terbaik di lingkungan peradilan. Kegiatan ini juga menjadi forum diskusi dan koordinasi antar peserta guna menyamakan persepsi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di masing-masing satuan kerja.

Dengan terselenggaranya Bimtek ini, diharapkan seluruh peserta mampu mengimplementasikan hasil pembelajaran secara profesional dalam mendukung terwujudnya badan peradilan yang agung, modern, dan terpercaya.

Tim BLC – Dandapala Contributor
Kamis, 30 Apr 2026

Jakarta —–INDOTIPIKOR.COM–MEDIA FORSIMEMA RI— Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Iwan Anggoro Warsita, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan peningkatan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada 29–30 April 2026 di Menara Peninsula Hotel.

Dalam kesempatan tersebut, Iwan Anggoro Warsita mengangkat isu pembaruan KUHAP sebagai penanda era baru keadilan pidana di Indonesia. Berbagai perspektif diuraikan, salah satunya mengenai transformasi paradigma KUHAP: dari sistem lama yang menempatkan penghukuman sebagai tujuan utama, menuju fase transisi berupa reformasi menyeluruh hukum acara pidana, hingga pada sistem baru yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif sebagai upaya pemulihan keadaan.

Selain itu, Iwan Anggoro Warsita menjelaskan bahwa dalam konstruksi KUHAP baru, hakim kini memiliki kewenangan baru berupa pemutusan pemaafan. “Salah satu inovasi paling revolusioner dalam KUHAP baru: hakim dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa menjatuhkan pidana apa pun. Kewenangan ini memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek rehabilitatif, kemanusiaan, dan pemulihan melampaui sekadar formalitas hukuman,” ujar KPN Jakarta Timur dalam pemaparannya.

Dalam sesi tersebut, Iwan Anggoro Warsita juga menegaskan dimensi filosofis KUHAP baru sebagai jalan menuju keadilan yang hakiki. “KUHAP baru adalah amanat sejarah dan konstitusi—sebuah janji bahwa hukum hadir bukan untuk menakuti, melainkan untuk melindungi dan memulihkan martabat setiap manusia,” sambung KPN Jakarta Timur.

Di akhir sesi, Iwan Anggoro Warsita menegaskan KUHAP baru sebagai penanda era baru keadilan pidana di Indonesia. Ia memposisikannya sebagai tonggak reformasi hukum dengan transformasi dalam tiga dimensi: dari penghukuman menuju pemulihan, penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pergeseran dari pendekatan konvensional ke pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan.

Dalam penutupnya, ia menekankan bahwa implementasi KUHAP baru merupakan tanggung jawab bersama. “Mari bersama-sama mengawal implementasinya demi terwujudnya keadilan yang hakiki bagi seluruh rakyat Indonesia, tugas kita semua sebagai insan hukum,” pungkasnya

Aditya Yudi – Dandapala Contributor
Kamis, 30 Apr 2026

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—MA tegaskan beda wanprestasi & penipuan lewat vonis Henry Kurniadi; itikad buruk dan tipu muslihat jadi kunci pembeda ranah pidana-perdata.

Wanprestasi merupakan istilah keperdataan untuk menyebut situasi ketika ada pihak yang gagal memenuhi janjinya.

Karena timbul dari perjanjian, wanprestasi kerap beririsan dengan peristiwa penipuan dalam ranah pidana.

Pada praktiknya, batas antara penipuan dan wanprestasi terkadang kabur dan tidak jelas. Menjawab isu tersebut, Mahkamah Agung (MA) menegaskan tolok ukur itikad buruk sebagai poin penting yang menjadi faktor pembeda.

Perkara ini bermula dari relasi kolega antara Henry Kurniadi dan Rezky Gustinawati, sebagai sesama karyawan PT Astra International.

Ketika Henry berhenti bekerja pada Juli 2013, ia meminta bantuan Rezky yang masih aktif menjabat sebagai staf administrasi Divisi Performance and Reward Management, untuk memesankan tiket pesawat berobat ke luar negeri.

Rezky kemudian bersedia membantu mengurus tiket dan voucher hotel melalui PT Astrindo Satrya Kharisma, sebagai agen perjalanan langganan perusahaan.

Mulai Oktober 2013, Rezky terus memesankan tiket dan voucher atas nama Henry. Namun, Rezky tidak pernah memberitahukan tindakan ini kepada pihak perusahaan maupun agen, dengan alasan Henry telah melakukan “konfirmasi” kepada PT Astrindo Satrya Kharisma.

Masalahnya, PT Astrindo Satrya Kharisma tak mengetahui Henry sudah keluar dari PT Astra International.

Henry kemudian menggunakan seluruh fasilitas perjalanan dan hotel untuk berwisata bersama keluarganya ke Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, Jepang, dan Korea Selatan.

Hingga Desember 2013, Henry tercatat telah memesan 57 tiket pesawat dan voucher hotel melalui Rezky.

Total tagihannya mencapai US$66.316 atau sekitar Rp803 Juta berdasarkan kurs yang berlaku saat itu. Ketika menerima invois, PT Astra International menolak membayar dengan alasan transaksi tersebut bukan atas kepentingan perusahaan.

PT Astrindo Satrya Kharisma kemudian menagih langsung kepada Henry. Ia sempat membuat dua surat pernyataan kesanggupan membayar. Pertama pada 8 April 2014, kemudian diperbarui pada 20 Mei 2014. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, Henry pada akhirnya tetap gagal melunasi seluruh tagihan.

Atas perbuatannya, Henry didakwa dengan dakwaan alternatif penipuan atau penggelapan.

Setelah menjalani proses persidangan, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, dalam putusan tanggal 10 Juni 2015 menilai, Henry terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan, serta menjatuhkan hukuman dua tahun penjara.

Putusan ini, dikuatkan pula oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta pada 1 September 2015.

Tidak puas, Henry kembali mengajukan upaya hukum ke MA pada 30 September 2015, terdaftar dengan register Nomor 1689 K/PID/2015.

Dalam memori kasasinya, penasihat hukum Henry berargumen, perkara ini adalah sengketa hukum perdata utang piutang pemesanan tiket pesawat dan voucher hotel, sehingga bukan merupakan tindak pidana. Faktanya, Henry telah membayar sebagian tagihan sejumlah Rp145,5 Juta (setara US$11.834), serta beritikad baik melunasi dengan cara menjual apartemennya.

Penasihat hukum juga menukil Yurisprudensi Nomor 93K/KR/1969 yang menyatakan, sengketa hutang piutang merupakan sengketa perdata. Unsur penipuan pada Pasal 378 KUHP 1946 pun tidak terpenuhi karena Henry tak pernah menggunakan nama palsu, tipu muslihat, maupun kebohongan, karena seluruh pemesanan menggunakan namanya sendiri.

MA menolak seluruh alasan kasasi Henry. Menurut MA, tindakan Henry yang memesan tiket untuk dirinya dan keluarganya, seolah-olah pesanan tersebut dari PT Astra International, tidak dapat dibenarkan sebab dinilai telah memenuhi unsur “nama palsu atau jabatan palsu”.

Karena dari awal tidak berlandaskan kejujuran, situasi ini bukanlah hubungan hukum perdata, melainkan suatu itikad buruk yang bertujuan untuk merugikan orang lain dalam bentuk penipuan.

Meskipun demikian, MA meringankan hukuman menjadi 1,5 tahun penjara, karena Henry telah membayar sebagian tagihan.

Berdasarkan kaidah putusan Nomor 1689 K/PID/2015 di atas, dapat disimpulkan, itikad baik merupakan faktor krusial yang membedakan wanprestasi dan penipuan.

Wanprestasi merupakan kegagalan memenuhi prestasi dari perjanjian yang lahir dari itikad baik.

Sebaliknya, penipuan terjadi ketika suatu perjanjian didahului dengan kecurangan dalam bentuk nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat atau kebohongan.

Putusan ini sekaligus menegaskan sebagian pembayaran bukan merupakan alasan penghapus pidana, tetapi dapat dipertimbangkan sebagai aspek yang meringankan hukuman.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Romi Hardhika

Jakarta, Humas MA
Kamis,30 April 2026