JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA IMO INDONESIA—Oleh: Yakub F. Ismail

Melihat kontribusi penegakan hukum atas pendapatan negara di saat krisis ekonomi global dan tekanan rupiah terhadap mata uang global, ada sedikit harapan bahwa penegakan hukum ternyata mampu berkontribusi dalam memberikan pendapatan terutama PNBP, sebagaimana diperlihatkan kepada kita semua pada Kamis (14/5/2026).

Pada momentum tersebut, Satgas PKH yang bernaung di Kejaksaan Agung RI berkontribusi lebih dari Rp10 Triliun diserahkan ke Menteri Keuangan (Menkeu RI) dan 2.3 juta hektar lahan siap pakai diserahkan BUMN Agrinas.

Penyerahan aset tersebut disaksikan langsung oleh Presiden, dan ini termasuk penyerahan yang ketiga kalinya di mana sebelumnya juga telah menyerahkan sebesar Rp5 triliun lebih sekaligus Rp11 triliun lebih.

Juga, tercatat sudah jutaan ha telah diselamatkan oleh Satgas tersebut. Tidak cukup di pusat, semarak ini juga diikuti oleh institusi Kejaksaan di daerah daerah seperti Kejaksaan Tinggi Sumsel yang berhasil memulihkan keuangan negara hingga mencapai lebih dari Rp1.2 triliun dan seterusnya.

Itu semua dalam lingkup PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), tidak terhitung juga yang diselamatkan oleh Negara bidang Tindak Pidana Khusus dan bidang lain seperti Badan Pemulihan Aset dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Tentu usaha ini tidak mudah dan mendapat tantangan dari berbagai pihak, yakni pemilik lahan dan pelaku tindak pidana yang mempunyai kekuatan segalanya dan bisa membayar siapa saja untuk menghalangi proses-proses penegakan hukum.

Di sisi lain, tugas penegakan hukum tidak mudah dilakukan karena ancamannya adalah nyawa. “Tidak saja karena medannya yang berat, tapi juga menghadapi orang-orang yang mempunyai kuasa,” ujar Sumber APK Kejaksaan.

Artinya, risiko petugas di lapangan adalah pertaruhan nyawa, karena perlawanan mereka menggunakan berbagai cara, tapi karena tugas, maka itu harus dilaksanakan. Sebab, jika tidak penegak hukum bisa diperiksa dan kena demosi.

Kepempimpinan ST Burhanuddin

Sepanjang masa kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanudin, Kejaksaan selalu dipandang oleh masyarakat sebagai aparat penegak hukum yang paling populer dan dipercaya publik berturut-turut sejak tahun 2020 sampai saat ini, menurut sumber berbagai lembaga survei.

Diketahui, untuk meraih prestasi tersebut dan mempertahankannya seperti saat ini tidaklah mudah. Tentu saja karena tren penegakan hukum terutama pemberantasan tindak pidana korupsi yang sangat masif yang disebut big fish dengan nilai kerugian fantastis triliunan rupiah.

Kemudian yang tidak kalah maraknya, kinerja di daerah juga bergeliat sehingga Kejaksaan selalu dapat mengambil hati masyarakat, bahkan bapak ST Burhanudin sampai diperpanjang masa jabatannya karena dianggap mempunyai kinerja yang positif sepanjang masa.

Di sisi lain, memang masih banyak Jaksa yang kedapatan bermain-main dengan keadilan, sehingga menyebabkan tertangkapnya beberapa oknum Jaksa di daerah. Termasuk, Jaksa Agung sendiri sempat menangkap anak buahnya dengan membentuk PAM SDO atau Satgas 53. “Tidak ada tempat bagi Jaksa yang menggadaikan bertransaksi degan keadilan masyarakat,” Tegas ST Burhanuddin.

Lalu, apakah ada korelasi terkait pencapaian di atas dengan kesejahteraan insan Adhyaksa? tentu ini menjadi pertanyaan yang serius.

Hampir 10 tahun atau satu dasarwasa, gaji maupun tunjangan Jaksa belum ada kenaikan, sehingga tertinggal dengan penegak hukum lainnya. Anggaplah di sini membandingkan dengan gaji pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyidik pajak, bea cukai, dan lain-lain.

Terakhir adalah kenaikan 280% gaji hakim naik, sehingga yang menyebabkan ketimpangan dalam hal pendapatan diantara penegak hukum, bahkan di daerah para pimpinan Satker mengeluhkan akibat pemotongan anggaran banyak ditalangi sendiri, kalau demikian siapa yang salah, apa sebenarnya terjadi di negeri ini.

Atas apa yang terjadi semua bukan tidak mungkin akan terjadi degradasi moral dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini harus disikapi serius oleh pimpinan negeri ini, khususnya Presiden.

Banyak terdengar keluhan pegawai Adhyaksa di daerah, namun mereka tidak berani bersuara karena takut diintimidasi atau dipindahkan.

Hal ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Harus ada political will untuk mendorong permasalahan ini menjadi solusi.

Penulis percaya bahwa pimpinan Kejaksaan juga sudah mengajukan hal ini dan presiden juga sudah memikirkan hal ini, “Biar tidak bisa disogok/disuap,” ujar presiden di berbagai kesempatan.

Harapannya semoga presiden mendengar jeritan hati para insan Adhyaksa, jangan sampai seperti pepatah yang mengatakan “ayam yang melahirkan, sapi punya nama.” Yakni, mereka yang bekerja keras orang lain yang menikmati hasilnya.

Penulis adalah Direktur Eksekutif INISIATOR

Jakarta, —INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—- – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2026 yang mengatur kenaikan tunjangan bagi hakim ad hoc di sejumlah lingkungan peradilan khusus. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah untuk memperkuat profesionalisme, independensi, dan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Dalam beleid tersebut, tunjangan hakim ad hoc mengalami kenaikan cukup signifikan, dengan nominal tertinggi mencapai Rp105,27 juta per bulan untuk tingkat kasasi. Sementara untuk tingkat pertama ditetapkan sebesar Rp49,3 juta per bulan dan tingkat banding Rp64,5 juta per bulan.

Kenaikan tunjangan itu berlaku bagi hakim ad hoc yang bertugas di sejumlah pengadilan khusus, di antaranya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Perikanan, Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), dan Pengadilan Niaga.

Kebijakan tersebut menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum, khususnya hakim ad hoc yang selama ini memiliki peran strategis dalam menangani perkara-perkara khusus dan berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat.

Hakim ad hoc sendiri merupakan hakim nonkarier yang diangkat karena memiliki keahlian atau pengalaman tertentu sesuai bidang perkara yang ditangani. Kehadiran mereka dinilai penting untuk memperkuat kualitas putusan, terutama pada perkara yang membutuhkan kompetensi khusus seperti korupsi, hubungan industrial, hingga pelanggaran HAM.

Dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2026 disebutkan besaran tunjangan hakim ad hoc terdiri atas:

* Tingkat pertama sebesar Rp49.300.000 per bulan

* Tingkat banding sebesar Rp64.500.000 per bulan

* Tingkat kasasi sebesar Rp105.270.000 per bulan

Kebijakan kenaikan tunjangan tersebut dipandang sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan yang tengah didorong pemerintah. Selain meningkatkan kesejahteraan, langkah itu juga diharapkan mampu menjaga independensi hakim dari potensi intervensi maupun praktik-praktik yang dapat mencederai integritas lembaga peradilan.

Sejumlah kalangan menilai peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum memang perlu diimbangi dengan penguatan pengawasan dan akuntabilitas. Transparansi proses peradilan serta kualitas putusan tetap menjadi sorotan utama masyarakat dalam menilai efektivitas reformasi hukum.

Di sisi lain, kebijakan ini juga memunculkan diskusi publik terkait efisiensi anggaran negara dan prioritas belanja pemerintah di tengah tantangan ekonomi nasional. Namun pemerintah menilai penguatan sektor hukum merupakan investasi penting untuk menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat.

Pengadilan-pengadilan khusus yang diisi hakim ad hoc selama ini menangani perkara strategis yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun dunia usaha. Karena itu, kualitas dan independensi hakim menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Dengan terbitnya Perpres Nomor 5 Tahun 2026, pemerintah berharap sistem peradilan Indonesia semakin profesional, berintegritas, independen, serta mampu memberikan rasa keadilan yang lebih kuat bagi masyarakat.

Editor: Syamsul Bahri
Reporter : Ali Hanafiah

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—PN Pacitan edukasi warga lewat siaran radio mengenai layanan permohonan hukum sukarela demi kepastian administrasi kependudukan yang adil.

Bagi sebagian masyarakat, pengadilan masih kerap dipersepsikan sebagai ruang yang identik dengan sengketa, ketegangan, hingga vonis pidana. Padahal tidak seluruh layanan pengadilan berangkat dari konflik antar pihak. Dalam banyak keadaan pengadilan juga hadir sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk memberikan kepastian hukum yang adil, antara lain terkait persoalan administrasi dan identitas warga negara.

Pesan itu mengemuka dalam program “PN Pacitan Menyapa” episode ke-5 yang disiarkan bersama Radio Suara Pacitan, Rabu (13/5/2026). Dalam dialog yang mengambil tema “Ketika Pengadilan Hadir Bukan Untuk Menghukum, Tetapi Memberikan Kepastian Hukum Yang Adil” hadir sebagai narasumber hakim PN Pacitan yakni I Wayan Edi Kurniawan, S.H., M.H.,Li, dan Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Dalam dialog yang berlangsung interaktif tersebut, keduanya menjelaskan bahwa perkara perdata di pengadilan negeri secara umum terbagi ke dalam dua bentuk, yakni gugatan dan permohonan. Gugatan lahir karena adanya sengketa antara dua pihak atau lebih, sedangkan permohonan bersifat voluntair atau sukarela, yakni ketika seseorang membutuhkan penetapan atau legalitas dari negara tanpa adanya pihak lawan.

“Kalau gugatan ada sengketa antara si A dan si B. Sedangkan permohonan itu tidak ada sengketa. Yang dibutuhkan adalah kepastian hukum atau legalitas dari negara,” jelas Wayan.

Penjelasan tersebut menjadi penting karena masih banyak masyarakat yang menganggap setiap proses di pengadilan selalu identik dengan konflik dan persidangan yang panjang.
Padahal, dalam praktiknya, pengadilan juga melayani berbagai kebutuhan administrasi hukum masyarakat, seperti perbaikan nama, penyesuaian identitas dalam akta kelahiran, perubahan data orang tua, pengampuan, perwalian, hingga permohonan pengangkatan anak.

Fenomena Administrasi Kependudukan di Tengah Masyarakat

Dalam dialog itu, para narasumber juga menyinggung fenomena yang cukup sering ditemui di Pacitan, yakni perbedaan identitas orang tua dalam dokumen kependudukan.

Wayan mengungkapkan, tidak sedikit warga yang baru menyadari persoalan tersebut ketika hendak melangsungkan pernikahan. Dalam sejumlah kasus, nama orang tua yang tercantum dalam akta kelahiran ternyata merupakan nama kakek, nenek, paman, atau pihak keluarga lain yang dahulu mengasuh anak tersebut.

“Ketika akan menikah baru panik, karena buku nikah harus memuat nama orang tua kandung. Sedangkan di akta kelahiran tertulis nama pengasuhnya. Ini cukup sering kami temui di Pacitan,” ujar Wayan.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat diselesaikan hanya secara administratif biasa, melainkan harus melalui mekanisme permohonan di pengadilan agar terdapat kepastian hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Elisabeth menjelaskan bahwa setiap permohonan tetap diperiksa secara cermat oleh hakim, baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi, untuk memastikan bahwa permohonan tersebut memang memiliki dasar yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

“Tidak semua permohonan otomatis dikabulkan. Hakim tetap memeriksa alasan, bukti, serta latar belakang permohonannya,” jelas Elisabeth.

Pengadilan dan Prinsip Pelayanan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Dalam kesempatan tersebut, para narasumber juga menegaskan bahwa perkara permohonan pada umumnya dapat diselesaikan secara relatif cepat. Bahkan, dalam praktiknya, proses pemeriksaan sering kali cukup dilakukan dalam satu hingga dua kali persidangan.

Hal itu dinilai sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang menjadi prinsip pelayanan peradilan kepada masyarakat.

Selain itu, sistem administrasi perkara yang kini telah berbasis digital turut mempermudah masyarakat, termasuk dalam proses pembayaran biaya perkara yang dilakukan secara elektronik melalui mekanisme resmi pengadilan.

“Semua pembayaran sekarang dilakukan secara digital dan langsung masuk ke rekening resmi pengadilan. Tidak ada lagi praktik pembayaran tunai atau amplop-amplopan,” tegas Wayan.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun budaya pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan peradilan.

Mengubah Cara Pandang terhadap Pengadilan

Di penghujung acara, kedua narasumber mengajak masyarakat untuk tidak lagi memandang pengadilan sebagai institusi yang menakutkan. Sebaliknya, pengadilan diharapkan dapat dipahami sebagai ruang pelayanan hukum yang juga membantu masyarakat menyelesaikan persoalan administrasi dan memperoleh kepastian hukum.

Masyarakat diimbau untuk mulai memeriksa kembali dokumen-dokumen kependudukan miliknya maupun anggota keluarga sedini mungkin agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, terutama ketika dokumen tersebut dibutuhkan untuk pendidikan, perkawinan, perjalanan ibadah keagamaan, maupun keperluan hukum lainnya.

Sebagai bagian dari pelayanan kepada pencari keadilan, Pengadilan Negeri Pacitan juga menyediakan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan konsultasi hukum secara gratis.

Melalui forum komunikasi publik seperti “PN Pacitan Menyapa”, pengadilan tidak hanya menjalankan fungsi mengadili, tetapi juga memperkuat literasi hukum masyarakat serta membangun kedekatan institusi peradilan dengan warga secara lebih humanis, terbuka, dan edukatif.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Muhammad Irfan Syahputra

PN Pacitan Menyapa (Eps-5): Permohonan dan Kepastian Hukum

Jakarta, Humas MA
Jum’at,15 Mei 2026

Adelaide,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI— Australia – Mahkamah Agung (MA) RI melalui perwakilan Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI), Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), menghadiri kegiatan Women in Leadership Program dan International Association of Women Judges (IAWJ) Asia Pacific Regional Conference 2026, di Adelaide Marriott Hotel, Adelaide, Australia.

Kegiatan yang berlangsung sejak Rabu (13/05/2026) sampai dengan Jumat (15/05/2026), dipimpin langsung oleh Ketua BPHPI, Nani Indrawati. “Bagi para hakim perempuan, forum tersebut menjadi forum yang penting untuk membahas penguatan kepemimpinan perempuan di lingkungan peradilan, pemanfaatan teknologi dalam pengadilan, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan”, ucap Nani saat ditemui di sela-sela kegiatan.

Dalam konfrensi ini, Nani Indrawati hadir bersama sejumlah tokoh peradilan Internasional diantaranya Ms. Sarah E. Tuberville, Executive Director of the International Association of Women Judges, Justice Maria Theresa Mendoza – Arcega dari Philiphina Women Judges Association, Chief Justice Tetiro Semilota Maate

Moaniba, President of the Pasific Association of Women Judicial Officers, serta Judge Talasa Saaga dari District Court Samoa dalam sesi Stepping Up: Women Advancing Judicial Leadership in the Asia Pacific.

Para hakim, akademisi, dan praktisi hukum dari berbagai negara turut mengikuti konferensi tersebut membahas berbagai isu strategis dalam dunia peradilan modern.

“Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah dampak perubahan iklim terhadap masyarakat Pasifik dan pentingnya perspektif perempuan dalam perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup”, jelas Hakim Agung Kamar Perdata ini.

Ia melanjutkan para peserta juga membahas perkembangan penggunaan artificial intelligence (AI) dalam dunia peradilan. “Manfaatnya dalam mendukung administrasi peradilan dan antisipasinya”, terang Nani.

Sementara itu, dalam menghadapi tantangan etik. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi seksual anak berbasis digital, dan pentingnya pendekatan peradilan yang lebih sensitif terhadap korban juga tidak luput disoroti dalam forum tersebut.

“Para pembicara berbagi pengalaman mengenai penanganan perkara kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak di berbagai yurisdiksi kawasan Asia Pasifik”, kata Alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tersebut.

Pada konfrensi itu, Nani Indrawati, juga berkesempatan membahas perkembangan kepemimpinan hakim perempuan dan pentingnya penguatan program mentorship bagi perempuan di lingkungan peradilan.

“Dalam mendorong Penguatan Kepemimpinan Hakim Perempuan, Mahkamah Agung melalui BPHPI telah menyusun Program Mentoring”, ujarnya.

Menurutnya, Program Mentoring yang dibentuk oleh BPHPI tersebut menekankan bahwa dukungan kelembagaan, jejaring profesional, dan pembinaan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mendorong penguatan kepemimpinan hakim perempuan.

“Program ini diharapkan menjadi langkah lahirnya lebih banyak pemimpin perempuan di lembaga peradilan”, harap Nani.

Konfrensi Internasional Hakim Wanita se Asia Pasific ini juga dihadiri oleh Carly Schrever, seorang pengacara dan juga peneliti yang ahli dalam bidang psikologi khususnya mengenai Judicial Wellbeing, yang sekaligus merupakan penelitan empiris pertama di Australia yang berfokus khusus pada stres kerja dan kesejahteraan hakim.

Materi tersebut juga pernah disampaikan oleh Dr. Carly Schrever dalam Seminar Wanita Internasional yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung tahun 2024 serta dalam Seminar Hakim Internasional yang diselenggarakan oleh MA RI pada April 2026 di Denpasar, Bali.

Delegasi Indonesia juga berkesempatan melakukan kunjung ke Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) di Adelaide untuk melihat bagaimana Hakim di Australia menangani kasus perselisihan hak asuh anak yang ditangani dengan pendekatan keadilan restoratif dan berorientasi pada kepentingan terbaik baik anak.

Partisipasi Mahkamah Agung RI dalam forum internasional ini menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi kelembagaan peradilan guna menjawab tantangan global, dan membangun peradilan yang inklusif.

“Selain memperluas kerja sama dalam taraf internasional, tetapi juga diharapkan mampu mendorong penguatan kepemimpinan hakim perempuan di Indonesia serta membangun budaya kerja peradilan yang profesional, dan berkeadilan”, ujar Nani.

Selain mengikuti Konferensi IAWJ Regional Asia Pasific di Adelaide, BPHPI akan melanjutkan kegiatannya di Melbourne pada 18-19 Mei 2026 atas undangan dari FCFCOA, lanjutnya.

“Kegiatan tersebut akan membahas mengenai kepemimpinan Perempuan, program mentoring dan kebijakan lingkungan kerja yang aman”, pungkas Nani.

Perempuan di Garda Peradilan: MA Bawa Isu Kepemimpinan hingga AI ke Forum Dunia

Melissa – Dandapala Contributor
Jumat, 15 Mei 2026