Beranda blog Halaman 12

Sentuhan Akhir Pengabdian TNI Satgas TMMD Ke 129 :MCK Dusun Cilintung Hampir Rampung, Harapan Baru Warga Parungponteng

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

Tasikmalaya – –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS TNI—Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 Kodim 0612/Tasikmalaya terus menuntaskan berbagai sasaran pembangunan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu sasaran tambahan yang kini memasuki tahap akhir pengerjaan adalah pembangunan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) di Dusun Cilintung, Desa Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya.

Alhamdulillah, proses pembangunan MCK tersebut saat ini telah memasuki tahap finishing dan hampir rampung sepenuhnya. Personel Satgas TMMD bersama warga setempat tampak bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan akhir, mulai dari perapihan dinding, pemasangan perlengkapan, hingga pembersihan area sekitar bangunan agar siap digunakan masyarakat.

Komandan Satgas TMMD ke-129 Kodim 0612/Tasikmalaya Letkol M.Imvan Ibrahim,S.SOS menyampaikan bahwa pembangunan MCK ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya fasilitas sanitasi yang layak dan sehat.

“Alhamdulillah pengerjaan MCK di Dusun Cilintung sudah memasuki proses finishing dan tinggal penyempurnaan akhir. Kami berharap fasilitas ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan dapat meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan warga,” ujarnya.

Sebelumnya, kondisi MCK yang ada di wilayah tersebut dinilai sudah tidak layak pakai. Selain mengalami kerusakan, fasilitas yang terbatas juga menyulitkan warga dalam memenuhi kebutuhan sanitasi sehari-hari. Kehadiran MCK baru ini pun disambut dengan rasa syukur dan antusias oleh masyarakat.

Salah seorang warga bernama Asep mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Satgas TMMD yang telah membantu mewujudkan fasilitas yang selama ini sangat dibutuhkan.

“Kami sangat bersyukur. Dulu MCK lama kondisinya rusak dan kurang layak digunakan. Sekarang sudah dibangun kembali dengan baik, semoga menjadi amal kebaikan bagi semua yang terlibat,” ungkapnya.

Program TMMD ke-129 Kodim 0612/Tasikmalaya tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik, tetapi juga menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Dengan hampir rampungnya pembangunan MCK di Dusun Cilincing, diharapkan fasilitas ini dapat menjadi sarana sanitasi yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi warga Desa Parungponteng.

Pendim 0612/Tasikmalaya

Menko Polkam: Pemerintah Solid dan bersinergi Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0
Polkam,–INDOTIPIKOR.COM– Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus bersinergi menjamin stabilitas keamanan nasional tetap terpelihara dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen penuh memastikan seluruh program pembangunan dan program-program pemerintah dapat terus berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Situasi di dalam negeri hingga saat ini tetap aman dan terkendali. Berbagai perkembangan yang terjadi masih berada dalam kendali pemerintah. Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, beserta seluruh unsur terkait terus memantau situasi secara intensif dan melakukan berbagai langkah antisipatif terhadap setiap perkembangan yang muncul,” ujar Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Konferensi pers tersebut turut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra. Hadir pula Wamenko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, serta para pejabat tinggi di lingkungan Kemenko Polkam.
Namun demikian, Menko Polkam menyoroti semakin banyaknya informasi yang beredar di media sosial dan berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat. Berbagai bentuk hoaks, disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian masih terus beredar. “Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami telah menangani semuanya dengan sangat serius,” kata Djamari.
Menko Polkam juga menegaskan bahwa kondisi masyarakat saat ini tidak seperti yang digambarkan dalam berbagai narasi di media sosial. Menurutnya, aktivitas masyarakat tetap berjalan normal. Di Jakarta maupun berbagai daerah lainnya, kehidupan masyarakat berlangsung seperti biasa. Tidak terjadi kondisi sebagaimana yang digambarkan atau diperkirakan dalam berbagai informasi menyesatkan tersebut.
“Saya sampaikan bahwa masyarakat kita sudah punya kemampuan untuk menghadapi hal semacam itu, menyaring informasi hoaks. Tapi kami akan menjaga supaya masyarakat kita dalam keadaan tenang, aman, dan sepenuhnya terkendali,” kata Menko Polkam Djamari.
Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai beredarnya sejumlah konten dan video di media sosial yang berisi ajakan melakukan unjuk rasa pada bulan Agustus serta konten yang memprediksi Indonesia akan mengalami kerusuhan, Menko Polkam menegaskan bahwa informasi dan video-video yang menggambarkan seolah-olah akan terjadi kerusuhan tersebut tidak benar. Aparat keamanan bersama unsur intelijen saat ini juga tengah menelusuri akun-akun yang menyebarkan konten tersebut.
“Video-video itu tidak benar. Ada akun-akun yang menyebarkan informasi tersebut dan saat ini sedang ditelusuri oleh Kepolisian bersama unsur intelijen. Apabila dalam penelusuran ditemukan adanya indikasi tindak pidana, tentu akan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Menko Polkam.
Terkait pemasangan pagar atau pembatas di sejumlah pusat perbelanjaan yang dikaitkan dengan kekhawatiran akan terjadinya kerusuhan, Menko Polkam mengatakan bahwa persoalan tersebut telah direspons dan akan diselesaikan oleh kepala daerah bersama pihak-pihak terkait. Pemerintah ingin memastikan aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi dan perdagangan, tetap dapat berlangsung secara normal dan aman.
Menko Polkam menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa. Menyampaikan pendapat dan kritik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Menurutnya, kritik justru diperlukan sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hukum.
“Aksi unjuk rasa tidak ada larangan. Yang dilarang adalah tindakan-tindakan anarkis yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat. Kritik itu perlu, bahkan sangat menyegarkan dalam kehidupan demokrasi. Presiden Prabowo juga tidak pernah melarang masyarakat menyampaikan kritik,” tegas Djamari.
Karena itu, Menko Polkam mengajak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kritik secara bebas dan bertanggung jawab. Kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap menghormati hak masyarakat lainnya serta tidak diwujudkan melalui tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, ataupun tindakan yang mengganggu aktivitas dan kepentingan rakyat.
“Silakan menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kritik secara bebas dan bertanggung jawab. Jangan sampai penyampaian aspirasi justru mengganggu kepentingan rakyat, merugikan masyarakat, atau menimbulkan tindakan yang melanggar hukum. Mari kita bersama-sama menjaga agar demokrasi tetap berjalan dengan baik, sementara keamanan dan ketertiban masyarakat juga tetap terpelihara,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Menko Polkam juga mengajak seluruh insan pers untuk berperan aktif menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Menurutnya, peran media sangat penting dalam menjaga ketenangan bangsa. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan media.
“Mari bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap berita-berita hoaks yang beredar di media sosial. Informasi semacam itu tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat mencemari cara berpikir publik dengan disinformasi, fitnah, dan kebencian,” kata Menko Polkam Djamari Chaniago.
Menko Polkam mengingatkan bahwa apabila penyebaran berita hoaks terus dibiarkan, hal tersebut dapat memunculkan sikap pesimistis terhadap masa depan bangsa. Padahal, kenyataan yang terjadi tidak demikian. Karena itu, Menko Polkam mengajak seluruh pihak untuk terus membangun optimisme dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai bentuk informasi yang menyesatkan.
“Pemerintah akan terus memantau perkembangan yang ada. Apabila ditemukan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana, kami telah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengambil langkah penegakan hukum,” kata Menko Polkam.
“Kami tidak akan membiarkan pelanggaran seperti itu berlangsung terus-menerus. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas, terukur, dan tanpa kompromi apabila tindakan tersebut mengganggu kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.
Humas Kemenko Polkam RI

Cegah Stunting Sejak Dini, Sinergi Posyandu Bougenville dan Satgas TMMD Ke-129 Kodim 0612/Tasikmalaya Hadirkan Nutrisi Bergizi bagi Anak

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

*Tasikmalaya* ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS TNI— Upaya pencegahan stunting terus menjadi perhatian berbagai pihak. Salah satunya melalui sinergi antara Posyandu Bougenville dengan Satgas TMMD Ke-129 Kodim 0612/Tasikmalaya yang melaksanakan kegiatan pemberian nutrisi makanan bergizi kepada balita dan anak-anak di Posyandu Bougenville, Desa Parungponteng, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program nonfisik TMMD yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya menekan angka stunting. Melalui pemberian makanan bergizi, diharapkan kebutuhan nutrisi anak dapat terpenuhi sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.

Anggota Satgas TMMD bersama kader Posyandu Bougenville tampak kompak melayani masyarakat, mulai dari pendataan, pemeriksaan kesehatan balita, hingga penyaluran makanan bergizi. Kehadiran Satgas TMMD tidak hanya mendukung pembangunan infrastruktur, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Program ini mendapat sambutan positif dari para orang tua yang hadir. Mereka mengapresiasi perhatian yang diberikan Satgas TMMD dan kader posyandu dalam mendukung kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Melalui kolaborasi antara Posyandu Bougenville dan Satgas TMMD Ke-129 Kodim 0612/Tasikmalaya, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi seimbang semakin meningkat. Dengan langkah nyata seperti ini, upaya pencegahan stunting dapat dilakukan sejak dini sehingga tercipta generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas menuju Indonesia yang lebih maju.

PENDIM

Kesehatan fisik dan mental hakim perlu diperhatikan negara sebagai fondasi utama menjaga integritas serta kualitas putusan peradilan.

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA PORSIMEMA RI—Kesehatan Mental Hakim Sebuah keharusan

Jakarta, Humas MA
Rabu,05 Agustus 2026

Kesehatan fisik dan mental hakim perlu diperhatikan negara sebagai fondasi utama menjaga integritas serta kualitas putusan peradilan.

Di ruang sidang, masyarakat melihat seorang hakim dengan jubah yang melambangkan kewibawaan. Di balik jubah itu, sering kali terlupakan bahwa ia tetap seorang manusia. Ia memikul amanat negara, mengucapkan putusan atas nama keadilan, tetapi pada saat yang sama ia juga memikul kelelahan, kegelisahan, dan keterbatasan yang tidak berbeda dengan manusia lain.

Barangkali karena jabatan hakim kerap disandingkan dengan sebutannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi, harapan yang dibebankan kepadanya menjadi begitu tinggi. Publik menghendaki putusan yang adil, hati yang bersih, dan keberanian seorang hakim yang tidak tergoyahkan. Semua harapan itu memang layak disematkan kepada seorang hakim. Namun, di balik tuntutan tersebut, ada kenyataan yang jarang memperoleh perhatian. Hakim bekerja dalam tekanan yang tidak ringan. Tumpukan perkara, target penyelesaian administrasi, penempatan yang jauh dari keluarga, hingga persoalan pribadi yang tidak pernah berhenti mengikuti kehidupan seseorang, perlahan menguras tenaga sekaligus batin seorang hakim.

Dalam kondisi yang demikian, beristirahat sering kali dianggap sebagai sebuah kemewahan. Kesempatan untuk sekadar menenangkan pikiran atau memulihkan tenaga kerap dikalahkan oleh kewajiban yang terus berdatangan. Perlahan, kesehatan fisik dan kesehatan mental menjadi sesuatu yang terlupakan. Padahal, tubuh dan pikiran memiliki batas yang tidak dapat terus dipaksa melampaui kemampuannya. Kestabilan seorang hakim bukan hanya diukur dari kesejahteraan ekonomi saja, melainkan jauh daripada itu: kestabilan emosi, psikis dan fisik yang baik juga akan menunjang putusan yang baik.

Peristiwa wafatnya sejumlah hakim dalam menjalankan tugas, termasuk hakim-hakim yang masih berada pada usia produktif, semestinya menjadi peringatan yang tidak diabaikan. Kejadian-kejadian tersebut bukan sekadar kabar duka bagi keluarga besar peradilan, melainkan isyarat bahwa ada persoalan yang lebih mendasar dan memerlukan perhatian bersama. Negara sudah sepatutnya menempatkan kesehatan fisik maupun kesehatan mental hakim sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan lembaga peradilan.

Keadilan tidak lahir hanya dari penguasaan hukum. Ia juga lahir dari kejernihan akal, ketenangan batin, dan kesehatan jasmani hakim yang menjatuhkan putusan. Seorang hakim yang kelelahan, tertekan, atau kehilangan keseimbangan emosional tetap dituntut untuk berpikir jernih di tengah perkara yang menyangkut nasib manusia. Namun, pertanyaan besar terkadang menghantui seorang hakim. Siapa sangka dalam jiwa yang sedang menyelesaikan persoalan manusia, tersimpan pula permasalahan pribadinya yang belum terselesaikan. Karena itu, kesejahteraan hakim tidak boleh dipahami sebatas kecukupan ekonomi. Kesejahteraan juga berarti hadirnya lingkungan kerja yang sehat, ruang untuk memulihkan diri, serta dukungan keluarga, kerabat maupun lingkungan kerja yang menjaga kesehatan mental dan fisiknya.

Lingkungan kerja yang nyaman bagi seorang hakim hakikatnya bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Setiap hari seorang hakim berhadapan dengan konflik, kepentingan yang saling bertabrakan, sorotan publik, hingga tekanan yang tidak selalu tampak di permukaan. Tidak semua kegelisahan dapat diceritakan, tidak semua beban dapat dibagikan. Pada akhirnya, banyak pergulatan itu dipikul dalam diam. Diam yang terlalu lama sering kali lebih melelahkan daripada pekerjaan itu sendiri.

Memang, menjadi hakim berarti bersedia menghadapi berbagai macam ujian. Namun, menerima tekanan sebagai bagian dari profesi bukan berarti membiarkan kecemasan dan kelelahan menjadi sesuatu yang dianggap wajar. Ketangguhan bukanlah kemampuan menanggung beban tanpa batas, melainkan kemampuan menjaga keseimbangan agar amanah dapat dijalankan dengan utuh.

Negara hukum hanya akan berdiri kokoh apabila orang-orang yang menegakkan hukumnya mampu berpikir secara merdeka, jernih, dan bebas dari tekanan yang tidak semestinya. Kemerdekaan seorang hakim bukan hanya persoalan bebas dari intervensi kekuasaan atau kepentingan politik, tetapi juga bebas dari tekanan psikologis yang dapat menggerus kualitas pertimbangannya.

Karena itu, perhatian terhadap kondisi fisik dan mental hakim seharusnya hadir sejak proses rekrutmen, berlanjut sepanjang masa pengabdian, hingga memasuki masa purnabakti. Sistem mutasi dan promosi, distribusi perkara dan beban kerja, sudah semestinya mempertimbangkan kapasitas intelektual, kondisi psikologis, serta kemampuan fisik setiap hakim. Kebijakan yang demikian bukanlah bentuk keistimewaan, melainkan ikhtiar untuk menjaga mutu peradilan itu sendiri.

Pada akhirnya, peradilan yang kuat tidak hanya dibangun oleh undang-undang yang baik atau prosedur yang tertata rapi. Peradilan memperoleh kewibawaannya dari manusia-manusia yang menjalankannya. Ketika negara menjaga kesehatan fisik dan mental hakim, sesungguhnya negara sedang menjaga independensi putusan, memelihara integritas lembaga peradilan, dan merawat kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Sebab keadilan hanya dapat tumbuh dari pikiran yang jernih, hati yang tenang, dan integritas yang tetap teguh, bahkan ketika beban amanah terasa paling berat sekalipun. Harapannya, negara mulai memberikan perhatian terhadap kesehatan fisik dan mental seorang wakil tuhan.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Nur Latifah Hanum

Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI (IKKT) Pragati Wira Anggini memperingati Hari Ulang Tahun ke-60 dengan menggelar acara puncak di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI (IKKT) Pragati Wira Anggini memperingati Hari Ulang Tahun ke-60 dengan menggelar acara puncak di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (4/8/2026). Peringatan tahun ini mengusung tema “Bersama Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga TNI Berkualitas Menuju Indonesia Maju”, yang mencerminkan semangat kebersamaan dalam membangun keluarga TNI yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Acara dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto selaku Pembina Utama, didampingi Ketua Umum IKKT Ny. Evi Agus Subiyanto.

Panglima TNI dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas peran strategis IKKT dalam mendampingi keluarga besar TNI. Panglima berharap HUT ke-60 menjadi momentum bagi seluruh anggota IKKT untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. “Selamat ulang tahun ke-60 kepada seluruh keluarga besar IKKT Pragati Wira Anggini. Enam puluh tahun merupakan perjalanan panjang yang mencerminkan dedikasi, pengabdian, dan kesetiaan dalam mendampingi prajurit serta membangun keluarga besar TNI yang tangguh,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum IKKT Ny. Evi Agus Subiyanto menyampaikan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam mendukung pengabdian prajurit sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. “Sebagai istri prajurit, upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas menuntut kita untuk terus beradaptasi dan berinovasi dengan mendorong terciptanya keluarga TNI yang mandiri, berilmu, dan berakhlak mulia, kita tidak hanya memperkokoh ketahanan internal TNI, tetapi juga memberikan kontribusi nyata sebagai fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Maju,” tegasnya.

Acara ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Pembina Utama dan Ketua Umum IKKT, yang kemudian diserahkan kepada Ny. Septina Yashin, anggota IKKT Cabang II Sops TNI sekaligus pendiri Hoki Kids, pusat terapi tumbuh kembang anak yang memiliki tujuh klinik yang tersebar di Jakarta.

Peringatan HUT ke-60 juga dimeriahkan dengan penampilan tari tradisional, Kaltanita Voice dari IKKT PWA CBS VII Bais TNI, Simfoni Lagu dan Nada dari IKKT PWA CBS II Kogabwilhan I, serta Tari Kolosal dari IKKT PWA CBS XIII Paspampres. Selain itu, Ketua Umum IKKT menyapa anggota IKKT PWA Penghubung Luar Negeri yang mengikuti kegiatan melalui video conference.

IKKT PWA Enam Dekade Berkarya Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga yang Berkualitas

(Puspen TNI),Selasa
04 Agustus 2026.

Polri Gelar Dialog Penguatan Internal untuk Hadapi Ancaman Love Scamming di Era Digital

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

Jakarta –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS MABES POLRI—– Polri menggelar Dialog Penguatan Internal Polri ke-2 bertema “Transformasi Penanganan Tindak Pidana Love Scamming dalam Penguatan Kapasitas Polri Menghadapi Modus Kejahatan Digital” di Jakarta Selatan, Selasa (4/8/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan personel Mabes Polri, jajaran kewilayahan, akademisi, serta sejumlah pakar di bidang hukum dan psikologi forensik.

Dialog tersebut diselenggarakan sebagai respons atas meningkatnya ancaman kejahatan digital yang memanfaatkan hubungan emosional sebagai sarana melakukan penipuan, pemerasan, eksploitasi seksual, hingga perdagangan orang. Perkembangan teknologi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence), deepfake, dan berbagai teknik social engineering, membuat modus kejahatan ini semakin kompleks dan sulit dideteksi.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa transformasi digital telah menghadirkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan ruang siber.

“Love scamming tidak lagi sekadar menjadi bentuk penipuan konvensional, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan yang memanfaatkan hubungan emosional untuk melakukan penipuan, pemerasan, eksploitasi seksual, hingga tindak pidana lintas negara,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.

Ia menjelaskan bahwa para pelaku kini memanfaatkan media sosial, aplikasi perpesanan, platform kencan daring, hingga teknologi kecerdasan buatan untuk membangun kedekatan dengan korban sebelum melakukan eksploitasi.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi dinamika kejahatan digital yang terus berkembang.

“Penanganan love scamming memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan mengintegrasikan kemampuan penyelidikan dan penyidikan, analisis forensik digital, perlindungan korban, serta kerja sama lintas sektor, baik di tingkat nasional maupun internasional,” katanya.

Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Sinta, Asisten Koordinator Resource Center Komnas Perempuan Robby Kurniawan, serta Psikolog Klinis Forensik Dra. A. Kasandra Putranto.

Dalam paparannya, Kombes Pol. Sinta menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender elektronik telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Ia juga menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor dalam penanganan kasus yang melibatkan unsur kekerasan berbasis gender secara daring.

“Love scamming dalam konteks kekerasan berbasis gender elektronik bukan sekadar penipuan biasa, melainkan kejahatan digital terorganisasi yang mengeksploitasi emosi, kepercayaan, dan kerentanan korban,” ujarnya.

Sementara itu, Robby Kurniawan menjelaskan bahwa penanganan perkara tidak dapat hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga harus memastikan perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh.

Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, jumlah laporan kekerasan berbasis gender online menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Bentuk kekerasan yang paling banyak ditemukan meliputi penyebaran konten untuk merusak citra korban, pelecehan seksual siber, eksploitasi seksual, ancaman daring, dan pelanggaran privasi.

Di sisi lain, Psikolog Klinis Forensik Dra. A. Kasandra Putranto menyoroti pentingnya peningkatan literasi digital sebagai langkah pencegahan. Menurutnya, perkembangan teknologi telah mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, seperti cyberflashing, online grooming, pencurian identitas, hingga penyalahgunaan teknologi deepfake.

“Penanganan kekerasan berbasis gender online tidak hanya berfokus pada penindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus mengedepankan pencegahan, edukasi, perlindungan korban, pemulihan psikologis, serta penguatan kolaborasi lintas sektor,” jelasnya.

Melalui forum ini, Polri berharap seluruh personel dapat meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi berbagai modus kejahatan digital, memperkuat kapasitas penyidikan berbasis bukti elektronik, meningkatkan perlindungan terhadap korban, serta memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menciptakan ruang digital yang aman, inklusif, dan berkeadilan.

DIVISI HUMAS POLRI
Selasa,4 Agustus 2026

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pemerintah mulai mengubah paradigma pembangunan konektivitas nasional.

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

JAKARTA—-INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—Kondisi,—-Selasa   4 Agustus 2026

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pemerintah mulai mengubah paradigma pembangunan konektivitas nasional.

Pemerataan internet tidak lagi bergantung pada pembangunan BTS semata, tetapi disesuaikan dengan kondisi geografis, jumlah penduduk, dan kebutuhan setiap wilayah.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah akan memadukan BTS, fiber optik, satelit, dan teknologi lain agar layanan internet dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk di daerah dengan medan yang sulit.

“Kita coba petakan mana yang prioritas. Yang mungkin tidak bisa ditembus dengan BTS, mungkin lewat satelit atau moda jaringan telekomunikasi yang lain,” ujar Wamen Nezar Patria saat menerima audiensi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (04/08/2026).

Menurut Wamen Nezar, pendekatan tersebut diperlukan karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda.

Pemerintah akan menentukan teknologi yang paling tepat berdasarkan kondisi lapangan sehingga pembangunan konektivitas menjadi lebih efektif sekaligus mampu menjangkau wilayah yang selama ini sulit memperoleh akses internet.

“Provinsi Kalimantan Timur salah satu yang terbaik dalam soal konektivitas 95,5 persen. Dari 841 desa itu yang sudah terkover 803,” ujarnya.

Menurut Wamen Nezar, pemerintah masih mencatat adanya 269 titik blankspot yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BAKTI, dan operator telekomunikasi.

Wamen Nezar menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat pemerataan akses digital.

Karena itu, kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan konektivitas di wilayah yang masih mengalami blankspot maupun sinyal lemah.

“Dengan sinergi yang kita lakukan, kita bisa saling menguatkan dan mewujudkan beberapa titik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Ririn Sari Dewi menjelaskan pemerintah provinsi menerapkan pendekatan pembangunan yang memadukan berbagai teknologi sesuai kondisi wilayah, mulai dari fiber optik, VSAT hingga satelit, agar penyediaan layanan internet lebih efektif.

“Kami memilih beberapa paduan teknologi yang paling sesuai sehingga efektif pada saat kita deliver layanan akses internet di desa,” ujarnya.

Ririn menambahkan percepatan pemerataan konektivitas membutuhkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat, termasuk dalam sinkronisasi data, penguatan kebijakan, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

“Kuncinya sekarang dalam kondisi tersebut kita kolaborasi. Jadi kami mohon dukungan penuh. Komitmen kami juga membersamai program-program, salah satunya internet,” pungkasnya.

Dirjen Badilum: Pelayanan Peradilan Berkualitas Berawal dari Aparatur yang Kompeten

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

Jakarta –—INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI— Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum), H. Bambang Myanto, SH.,M.H. secara resmi membuka kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Peradilan Umum, Penyusunan Materi Bimbingan Teknis Berbasis Kompetensi, serta Pengembangan Badilum Learning Center (BLC) di Hotel Platinum Jakarta, Senin (4/8).

Dalam sambutannya, Dirjen Badilum menegaskan bahwa kualitas pelayanan peradilan tidak dapat dilepaskan dari kompetensi aparatur yang menjalankannya. Karena itu, pemetaan kompetensi tenaga teknis sejak awal karier dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan sekaligus mendukung penerapan sistem merit dalam penempatan jabatan.

“Bagaimana kita bisa memetakan tenaga teknis dari awal dan dibekali dengan ilmu agar terus belajar dan mau belajar untuk pengembangan karier serta lembaga. Berbagai program telah diluncurkan, salah satunya Badilum Learning Center (BLC). Malam ini kita berkumpul di sini untuk menyusun standar kompetensi dan materi bimtek pada platform BLC secara terarah,” ucap Dirjen Badilum.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk aktif memberikan masukan selama penyusunan standar kompetensi, sekaligus menyerap berbagai best practices dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB agar standar kompetensi teknis di lingkungan peradilan umum semakin aplikatif dan selaras dengan kebutuhan organisasi.

Menurut Dirjen Badilum, peningkatan kompetensi aparatur merupakan salah satu fondasi utama dalam memperkuat kepercayaan publik (public trust) terhadap Mahkamah Agung. Masyarakat, kata dia, tidak hanya menuntut putusan yang adil, tetapi juga pelayanan peradilan yang profesional, cepat, dan berkualitas.

“Pelayanan yang bagus hanya bisa diberikan oleh orang-orang yang memang memiliki kompetensi. BLC ini sudah diuji coba di berbagai Pengadilan Tinggi dan ke depan akan terus kita matangkan agar menjadi instrumen peningkatan kompetensi,” tutupnya.

Dirjen Badilum: Pelayanan Peradilan Berkualitas Berawal dari Aparatur yang Kompeten

Tim Dandapala – Dandapala Contributor
Selasa, 04 Agt 2026

​Ketum FORSIMEMA-RI Dorong Penguatan Sinergi Melalui Agenda Coffee Morning di Media Centre PN dan Pengadilan Tingkat Banding

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

​JAKARTA,–INDOTIPIKOR.COM—MEDIA FORSIMEMA RI— Rabu  05/8/2026

Dalam rangka memperkuat sinergitas, transparansi, serta akuntabilitas publik di lingkungan peradilan umum dan agama, Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), Syamsul Bahri, menegaskan pentingnya pelaksanaan agenda rutin Coffee Morning bersama insan media di Media Centre Pengadilan Negeri (PN) maupun Pengadilan Tingkat Banding (PT/PTA).

​Ketua Umum FORSIMEMA-RI menyampaikan bahwa Media Centre di tiap satuan kerja (satker) pengadilan bukan sekadar ruangan fisik, melainkan ruang jembatan komunikasi strategis antara aparat penegak hukum dan publik melalui perantara jurnalis.

“Agenda Coffee Morning ini menjadi wadah diskusi informal namun substantif.
Kami ingin memastikan bahwa keterbukaan informasi hukum, sosialisasi kebijakan terbaru Mahkamah Agung, hingga edukasi masyarakat mengenai perkembangan hukum dapat tersaji secara profesional, objektif, dan berimbang,” ujar Ketum FORSIMEMA-RI.

​Poin-Poin Utama Diskusi & Agenda Kerja:

1.​Jadwal & Pelaksanaan Forum Interaktif :

* ​Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama): Dilaksanakan secara berkala/bulanan guna mengawal isu-isu penanganan perkara, layanan informasi publik (PPID), hingga program kesadaran hukum masyarakat.

* ​Pengadilan Tingkat Banding (PT/PTA): Dilaksanakan secara berkala/triwulanan untuk membahas sinkronisasi kebijakan peradilan wilayah, transparansi putusan banding, serta penguatan pengawasan internal.

2. ​Penguatan Peran Media Centre :

* ​Mendorong optimalisasi fasilitas Media Centre di PN dan PT sebagai pusat konfirmasi, press conference, dan forum edukasi hukum.

3.​Komitmen Edukasi & Pengawasan Keadilan :

* ​Mendorong penyampaian informasi perkara yang presisi, proporsional, serta bebas dari disinformasi.

* ​Memperkuat ruang dialog interaktif antara Humas/Juru Bicara Pengadilan dengan awak media yang tergabung dalam FORSIMEMA-RI.
​
​Melalui kolaborasi dan silaturahmi yang terus dibangun melalui agenda Coffee Morning ini, FORSIMEMA-RI berharap independensi peradilan dan hak publik atas informasi hukum dapat berjalan secara seimbang, demi mewujudkan peradilan Indonesia yang agung dan terpercaya.

Penulis:​Syamsul Bahri
Ketum FORSIMEMA-RI

Sentuhan Kasih TMMD 129: Satgas Kodim 0612/Tasikmalaya Hadirkan Pelayanan Posyandu Demi Generasi Sehat di Parungponteng

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

*Tasikmalaya* ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS TNI— Wujud nyata kepedulian terhadap kesehatan masyarakat terus ditunjukkan Satgas TMMD ke-129 Kodim 0612/Tasikmalaya. Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, Satgas TMMD juga melaksanakan kegiatan nonfisik melalui pelayanan kesehatan masyarakat berupa pelayanan Posyandu yang berlangsung di Posyandu Bougenville, Desa Parungponteng, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama para kader Posyandu Bougenville dengan melibatkan secara langsung Tim Kesehatan Satgas TMMD ke-129 Kodim 0612/Tasikmalaya. Sinergi antara personel Satgas TMMD dan kader posyandu menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu, balita, dan masyarakat di wilayah sasaran TMMD.

Dalam pelaksanaannya, Tim Kesehatan Satgas TMMD bersama kader Posyandu Bougenville memberikan pelayanan kesehatan, pemantauan tumbuh kembang balita, serta edukasi kepada para orang tua mengenai pentingnya menjaga kesehatan keluarga melalui kegiatan posyandu secara rutin.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Desa Parungponteng. Kehadiran Satgas TMMD di tengah masyarakat tidak hanya membantu percepatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberikan manfaat nyata di bidang kesehatan melalui pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan warga.

Melalui program TMMD ke-129, Kodim 0612/Tasikmalaya terus berkomitmen menghadirkan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Semangat gotong royong, kepedulian, dan kebersamaan menjadi fondasi dalam mewujudkan desa yang maju, sehat, dan sejahtera.

RSPN

MEDIA INDOTIPIKOR.COM, MENGUCAPKAN;

Selamat Ulang Tahun Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto
“5 Agustus 2026”
Dedikasi, integritas, dan kepemimpinan yang telah ditunjukkan menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit dalam mengemban amanah menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjalanan panjang pengabdian yang tergambar dari setiap langkah dan pencapaian merupakan bukti bahwa kerja keras, loyalitas, serta semangat pantang menyerah akan selalu melahirkan pengabdian terbaik bagi bangsa.
Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam memimpin TNI menuju institusi yang semakin profesional, modern, dan dicintai rakyat.
REDAKSI
1...111213...187Halaman 12 dari 187