Jakarta ––INDOTIPIKOR.COM—MEDIA FORSIMEMA RI— Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) menyelenggarakan kerjasama untuk program magister Hukum dan Program Doktor Hukum dengan Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) sebagaimana surat nomor 1581/DJU/DL1.10/VI/2026 pada hari Senin (22/6).
Dengan kerjasama antara Badilum dan UNEJ, Ditjen badilum mempersilahkan Hakim dan Tenaga Teknis
Peradilan Umum yang berminat untuk melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum dan Program Doktor Ilmu Hukum tersebut.
Adapun mengenai jadwal penerimaan gelombang 2 dapat dilakukan pendaftaran online mulai dari 4 Mei 2026 sampai dengan 30 Juni 2026, melalui https://pasca.unej.ac.id
Selanjutnya wawancara bagi pendaftar akan dilaksanakan pada 7 Juli 2026 hingga 14 Juli 2026, dan akan diikuti dengan pengumuman hasil seleksi pada 20 Juli 2026.
Kemudian untuk verifikasi dan registrasi dilakukan pada 21 juli 2026 sampai 30 Juli 2026, sebelum perkuliahan PPKMB, matrikulasi, dan awal kuliah yang akan dimulai pada Agustus 2026.
Adapun perihal prosedur dan syarat pendaftaran dapat diakses melalui tautan
https://pasca.unej.ac.id. Apabila terdapat hal-hal yang ingin ditanyakan dapat menghubungi contact person Program Magister Ilmu Hukum Doktor Ilmu Hukum atas nama Abdul Rauf (085-334-841-104)
Jakarta,–INDOTIPIKOR.COM— 27 Juni 2026 – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendukung penyelenggaraan International Islamic Expo 2026 sebagai wadah memperkuat pariwisata ramah Muslim sekaligus memperluas kolaborasi dalam membangun ekosistem halal global yang berdaya saing dan berkelanjutan.
“Ini merupakan momentum untuk memperkuat kemitraan, bertukar gagasan, serta membuka peluang kolaborasi baru dalam pengembangan Muslim-friendly tourism dan ekosistem halal global,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kementerian Pariwisata, Masruroh, saat menghadiri Welcome Dinner of The International Islamic Expo 2026, Jumat (26/6) malam di Jakarta.
Pameran dan forum bisnis internasional yang berlangsung pada 26–28 Juni 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta itu mempertemukan pelaku industri pariwisata, penyelenggara perjalanan umrah dan haji, asosiasi, investor, buyer, serta perwakilan pemerintah dari berbagai negara.
Masruroh mengatakan forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat jejaring, mempromosikan destinasi, serta membuka peluang kerja sama investasi dan bisnis di sektor pariwisata ramah Muslim.
Ia mengatakan penyelenggaraan International Islamic Expo menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan internasional sekaligus mendorong lahirnya inovasi dalam pengembangan Muslim-friendly tourism.
Menurut Masruroh, pertumbuhan wisatawan Muslim dunia membuka peluang yang semakin besar bagi destinasi yang mampu menghadirkan layanan berkualitas, pengalaman wisata yang autentik, serta lingkungan yang inklusif dan ramah bagi seluruh wisatawan.
Dengan kekayaan budaya, keindahan alam, keragaman kuliner, serta keramahan masyarakat, Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menjadi salah satu destinasi unggulan dalam pasar wisata ramah Muslim dunia.
Ia menambahkan, pengakuan internasional melalui Global Muslim Travel Index 2026 yang menempatkan Indonesia sebagai destinasi wisata ramah Muslim peringkat kedua dunia mencerminkan komitmen Indonesia dalam menghadirkan pariwisata berkualitas.
Pariwisata tersebut tidak hanya memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara berkelanjutan bagi masyarakat.
“Pencapaian ini merupakan hasil kerja bersama pemerintah, pelaku industri, masyarakat, dan mitra internasional dalam meningkatkan kualitas serta daya saing ekosistem pariwisata Indonesia. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra di dunia,” kata Masruroh.
Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pariwisata terus memperkuat pengembangan pariwisata ramah Muslim melalui peningkatan kesiapan destinasi, kualitas layanan, aksesibilitas, serta penguatan kolaborasi dengan pelaku industri agar mampu menjawab kebutuhan pasar wisata global yang terus berkembang.
Masruroh menjelaskan, International Islamic Expo juga memiliki arti strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain mempertemukan pelaku usaha dan investor, forum ini memperluas jejaring bisnis serta menciptakan dampak ekonomi yang dirasakan berbagai sektor, mulai dari perhotelan, restoran, transportasi, UMKM, hingga industri kreatif.
“Forum seperti ini memperkuat kemitraan internasional yang menjadi fondasi bagi pembangunan pariwisata yang semakin tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” katanya.
Kementerian Pariwisata berharap penyelenggaraan International Islamic Expo 2026 mampu melampaui capaian tahun sebelumnya. Pada penyelenggaraan 2025, kegiatan ini diikuti lebih dari 120 peserta pameran dari 15 negara, menghadirkan 3.877 buyer, dan 22.802 pengunjung dengan nilai transaksi mencapai Rp105 miliar.
“Kami berharap seluruh diskusi, pertemuan bisnis, dan jejaring yang terbangun selama International Islamic Expo 2026 dapat menghasilkan kolaborasi yang konkret, berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang semakin luas bagi pengembangan pariwisata dan perekonomian Indonesia,” ucap Masruroh.
INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—-Menguatkan Fondasi Pengembangan Kompetensi, BSDK Matangkan Konsep Corporate University
“Pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup. Pendidikan adalah kehidupan itu sendiri.” (John Dewey)
Gagasan tersebut menegaskan bahwa pengembangan kompetensi merupakan proses berkelanjutan yang menjadi denyut nadi sebuah organisasi. Dalam konteks kelembagaan modern, semangat inilah yang melandasi konsep Corporate University (Corpu), sebuah pendekatan strategis untuk memastikan pengembangan sumber daya manusia berjalan selaras dengan visi organisasi.
Bertempat di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, pada 23–27 Juni 2026, Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) melalui Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Naskah Urgensi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Mahkamah Agung Corporate University.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Badan Strajak Diklat Kumdil, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kumdil, tim penulis naskah urgensi, serta para pejabat dan staf di lingkungan BSDK. Rapat koordinasi ini merupakan tahap krusial dalam mematangkan substansi kebijakan yang akan menjadi landasan implementasi Corporate University di lingkungan Mahkamah Agung.
Rapat koordinasi kali ini difokuskan pada tahap akhir, yakni melakukan review menyeluruh terhadap naskah urgensi yang disusun oleh tim penulis, guna memastikan naskah telah memenuhi standar konseptual dan implementatif.
Dalam laporan kegiatan yang disampaikan (24/6), Kepala Pusat Strategi Kebijakan, Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas dedikasi tim penulis yang telah bekerja secara optimal dalam menyusun naskah urgensi.
Beliau menjelaskan bahwa proses penyusunan naskah ini didukung oleh serangkaian kegiatan komprehensif, mulai dari rapat pendahuluan, audiensi, wawancara, hingga benchmarking ke berbagai instansi, seperti Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Keuangan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rangkaian kegiatan tersebut memberikan penguatan substantif terhadap kualitas naskah urgensi.
Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Badan Strajak Diklat Kumdil, Dr. Drs. Ach. Jufri, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim penulis.
Beliau menekankan pentingnya menghadirkan indikator yang konkret dan terukur dalam implementasi Corporate University, khususnya yang mencerminkan semangat pembelajaran terintegrasi. Lebih lanjut, beliau menegaskan perlunya penyusunan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebagai instrumen untuk mengukur tingkat implementasi Corporate University secara objektif.
Dengan adanya LKE, organisasi diharapkan mampu melakukan evaluasi internal secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, aspek manajemen talenta turut menjadi perhatian penting. Beliau mengingatkan agar desain pembelajaran terintegrasi yang dirumuskan tetap selaras dengan roadmap Mahkamah Agung, sehingga mampu menghasilkan manfaat nyata bagi organisasi.
Integrasi antara pengembangan kompetensi dan manajemen talenta dinilai sebagai kunci dalam mewujudkan efektivitas Corporate University.
Sementara itu, Koordinator Tim Penulis Naskah, Muh. Ridha Hakim, S.H., M.H., menyampaikan terima kasih atas arahan dan dukungan pimpinan selama proses penyusunan naskah.
Dalam kesempatan tersebut, beliau juga memaparkan draft Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur implementasi Corporate University. Draft tersebut mencakup tujuh elemen utama Corporate University sebagaimana dirumuskan oleh LAN, yaitu: struktur Corporate University, manajemen pengetahuan, forum pembelajaran, sistem pembelajaran, strategi pembelajaran, teknologi pembelajaran, serta integrasi sistem.
Dalam diskusi lanjutan yang berlangsung selama beberapa hari, peserta rapat memperdalam sejumlah aspek krusial, khususnya terkait implementasi manajemen talenta, termasuk mekanisme penentuan pejabat pada posisi strategis. Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada integrasi sistem sebagai salah satu elemen utama Corporate University, yang harus selaras dengan blueprint Mahkamah Agung.
Upaya penyusunan naskah urgensi Corporate University ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung dalam membangun ekosistem pembelajaran yang adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Corporate University merupakan instrumen transformasi kelembagaan yang menempatkan pengetahuan sebagai fondasi utama.
Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang terukur, Mahkamah Agung tidak hanya memperkuat kapasitas internal, tetapi juga menegaskan perannya sebagai institusi peradilan modern yang responsif terhadap dinamika zaman.
Pada akhirnya, kualitas sumber daya manusia yang unggul akan menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan integritas peradilan di Indonesia.
Menguatkan Fondasi Pengembangan Kompetensi, BSDK Matangkan Konsep Corporate University
INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK Kumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia secara resmi menutup rangkaian Pendidikan dan Pelatihan Teknis Yudisial Tahun 2026 yang diselenggarakan bagi aparatur kepaniteraan dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Acara penutupan berlangsung pada Jumat (26/6/2026) di Auditorium BSDK Kumdil Mahkamah Agung RI dan dihadiri oleh para Hakim Yustisial dari empat lingkungan peradilan, pejabat struktural dan fungsional Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan, para widyaiswara, serta seluruh peserta pelatihan.
Penutupan kegiatan dilakukan oleh Koordinator Hakim Yustisial Peradilan Militer pada Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kolonel Kum Dr. Dahlan Suherlan, S.H., M.H., yang hadir mewakili Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Pendidikan dan pelatihan tersebut dilaksanakan secara tatap muka selama lima hari, mulai tanggal 22 sampai dengan 26 Juni 2026. Kegiatan diikuti oleh sebanyak 104 peserta yang berasal dari tiga lingkungan peradilan, terdiri atas 44 peserta dari lingkungan Peradilan Umum, 30 peserta dari lingkungan Peradilan Militer dan 30 peserta dari lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berasal dari berbagai satuan kerja di seluruh Indonesia.
Pada lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, kegiatan mengangkat tema “Pendidikan dan Pelatihan Teknis Yudisial bagi Panitera/Panitera Pengganti Seluruh Indonesia”, sedangkan bagi lingkungan Peradilan Militer mengusung tema “Pelatihan Teknis Yudisial Penyelesaian Permasalahan Teknis Administrasi Perkara bagi Panitera Pengadilan Militer Tingkat Pertama Seluruh Indonesia.”
Dalam sambutannya, Kolonel Kum Dr. Dahlan Suherlan, S.H., M.H. menegaskan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan investasi strategis Mahkamah Agung dalam membangun sumber daya manusia peradilan yang profesional, berintegritas, adaptif, dan mampu menjawab berbagai tantangan perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat pencari keadilan.
Beliau menyampaikan bahwa pelatihan yang telah diikuti para peserta tidak semata-mata bertujuan memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur, tetapi juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan peradilan melalui peningkatan kapasitas teknis aparatur kepaniteraan.
“Panitera dan Panitera Pengganti bukan hanya pelaksana administrasi perkara. Mereka merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya putusan yang dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan kepastian hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa bagi peserta dari lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, materi pelatihan difokuskan pada penguatan kualitas administrasi perkara sebagai fondasi pelayanan peradilan yang efektif dan akuntabel, peningkatan kompetensi teknis kepaniteraan dalam mendukung pelaksanaan tugas hakim, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi perkara, serta penguatan integritas dan budaya kerja aparatur peradilan yang berorientasi pada pelayanan publik.
Sementara itu, bagi peserta dari lingkungan Peradilan Militer, pelatihan diarahkan pada peningkatan kemampuan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan teknis administrasi perkara yang muncul dalam praktik peradilan militer.
Materi yang diberikan juga mencakup harmonisasi pelaksanaan administrasi perkara dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, penguatan tertib administrasi sebagai instrumen pendukung kepastian hukum, serta peningkatan koordinasi antarunit kerja guna mendukung efektivitas pelayanan peradilan militer.
Menurutnya, meskipun tema pelatihan pada masing-masing lingkungan peradilan memiliki karakteristik yang berbeda, terdapat benang merah yang menghubungkan seluruh materi pembelajaran, yakni pentingnya profesionalisme aparatur kepaniteraan sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana menjadi amanat reformasi peradilan.
Pada kesempatan tersebut, Kolonel Kum Dr. Dahlan Suherlan juga mengingatkan para peserta agar terus meningkatkan kompetensi diri seiring dengan perkembangan hukum dan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Selain itu, integritas harus senantiasa menjadi landasan utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan.
Beliau juga mendorong seluruh peserta untuk menjadi agen perubahan di lingkungan kerja masing-masing dengan menghadirkan inovasi, membangun budaya kerja yang positif, serta memperkuat kolaborasi antara hakim, kepaniteraan, dan seluruh unsur pendukung peradilan demi terciptanya pelayanan peradilan yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat pencari keadilan.
Pengumuman Peserta Terbaik
Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik, kedisiplinan, dan partisipasi aktif selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, pada acara penutupan juga diumumkan peserta terbaik dari masing-masing lingkungan peradilan.
Lingkungan Peradilan Umum peringkat:
1. Nilai : 92,24 – Yoga Dwi Marta S.H. – PN Manokwari
Lingkungan Peradilan Militer peringkat:
1. Nilai : 89,84 – Mayor Chk Mahpul Saepuloh, S.H. (Pengadilan Militer IV – 16 Balikpapan)
2. Nilai : 89,10 – Kapten. Chk Gunadi, S.H. (Pengadilan Militer I – 04 Padang)
3. Nilai : 87,13 – Kapten. Chk Antok Wibowo, S.H. (Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya)
4. Nilai : 87,11 – Kapten. Chk Damai Chrisdianto, S.H. (Pengadilan Militer III – 13 Kupang)
5. Nilai : 86,74 – Kapten. Chk Adrianus, S.H. (Pengadilan Militer V – 19 Manado)
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Peringkat:
1. Nilai : 86,58 – Badar Hikmat, A.Md., S.H. – PTUN Bandung
2. Nilai : 85,89 – Fachruddin Ali Muchtar, S.H., M.H. – PTUN Surabaya
3. Nilai : 84,81 – Heri Susanto, S.H,.M.H. – PTUN Jakarta
4. Nilai : 83,33 – Sagiyo, S.H. – PTUN Bandung
5. Nilai : 82,75 – Nur Sujud, S.H. – PTUN Palembang.
Kepada para peserta yang memperoleh peringkat terbaik, disampaikan ucapan selamat atas capaian yang diraih. Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas diri, profesionalisme, dan kontribusi nyata bagi kemajuan lembaga peradilan.
Sementara itu, penghargaan yang setinggi-tingginya juga diberikan kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan dedikasi, disiplin, serta semangat belajar yang tinggi selama mengikuti pelatihan.
Menutup sambutannya, Kolonel Kum Dr. Dahlan Suherlan menegaskan bahwa seluruh pengetahuan, pengalaman, serta praktik-praktik terbaik yang diperoleh selama mengikuti pelatihan harus diimplementasikan secara nyata di satuan kerja masing-masing.
Hasil pembelajaran tersebut diharapkan dapat menjadi penggerak peningkatan kualitas administrasi perkara, pelayanan publik, dan tata kelola peradilan di seluruh lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Yudisial bagi Panitera/Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Pelatihan Teknis Yudisial Penyelesaian Permasalahan Teknis Administrasi Perkara bagi Panitera Pengadilan Militer Tingkat Pertama Seluruh Indonesia Tahun 2026 secara resmi dinyatakan ditutup.
Kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat kompetensi aparatur kepaniteraan serta mendukung terwujudnya badan peradilan yang agung, modern, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat.
Koordinator Hakim Yustisial Peradilan Militer BSDK Mahkamah Agung Resmi Menutup Pendidikan dan Pelatihan Teknis Yudisial Tahun 2026
Suara BSDK
Ahmad Junaedi
Megamendung,Sabtu
27Juni 2026
Tasikmalaya,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS TNI— 27 Juni 2026 – Suasana duka menyelimuti keluarga besar Kodim 0612/Tasikmalaya atas berpulangnya salah satu prajurit terbaik, Sertu Muhammad Sadi Suhud, anggota Koramil 1216/Cibalong. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara, Kodim 0612/Tasikmalaya melaksanakan Upacara Pemakaman Militer pada Sabtu (27/6/2026) di Kampung Cariwuh, Desa Sukaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.
Upacara dipimpin langsung oleh Dandim 0612/Tasikmalaya Letkol Czi M. Imvan Ibrahim, S.Sos., M.Han. selaku Inspektur Upacara. Prosesi berlangsung dengan penuh khidmat dan dihadiri keluarga almarhum, prajurit TNI, serta masyarakat yang turut memberikan penghormatan terakhir.
Almarhum Sertu Muhammad Sadi Suhud merupakan prajurit yang berdinas di Koramil 1216/Cibalong. Semasa pengabdiannya, beliau dikenal sebagai sosok yang disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki dedikasi tinggi dalam melaksanakan setiap tugas sebagai aparat kewilayahan.
Rangkaian upacara pemakaman militer dilaksanakan sesuai tradisi kemiliteran sebagai bentuk penghormatan negara kepada prajurit yang telah mengabdikan diri dengan penuh loyalitas. Seluruh prosesi berlangsung tertib dengan melibatkan personel dari jajaran Koramil di bawah Kodim 0612/Tasikmalaya.
Dalam kesempatan tersebut, Dandim 0612/Tasikmalaya menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga almarhum. Beliau berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, keikhlasan, serta kekuatan dalam menghadapi cobaan ini.
Kepergian Sertu Muhammad Sadi Suhud meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan institusi TNI AD. Semangat pengabdian, loyalitas, serta dedikasi almarhum diharapkan menjadi teladan bagi seluruh prajurit dalam menjalankan tugas mengabdi kepada bangsa dan negara.
Upacara Pemakaman Militer merupakan bentuk penghormatan terakhir dari negara kepada prajurit TNI yang telah mengabdikan diri dengan penuh dedikasi. Prosesi ini sekaligus menjadi penghargaan atas jasa, loyalitas, dan pengorbanan almarhum selama bertugas, serta memperkuat nilai-nilai kehormatan dan jiwa korsa di lingkungan TNI.
INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS PEMERINTAH—Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (26/06/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum yang mempertemukan para pemimpin perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Presiden menilai, dialog yang terus terjalin antara pemerintah dan kalangan akademisi merupakan modal penting untuk merumuskan berbagai solusi atas tantangan pembangunan nasional.
“Hari ini kita bisa hadir pada acara Sarasehan Kebangsaan dengan tema Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia dalam rangka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia. Ini adalah kehormatan yang besar bagi saya untuk bisa bertemu bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Saya pernah bertatap muka dengan para rektor dari seluruh Indonesia, dan ini adalah keempat kalinya saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dua kali di Istana Merdeka, satu kali di ITB,” tutur Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul sekaligus menghasilkan inovasi yang mampu memperkuat daya saing bangsa. Oleh karena itu, potensi yang dimiliki kampus perlu terus dioptimalkan sebagai salah satu penggerak utama kemajuan Indonesia.
“Saya selalu berpendapat bahwa para guru besar adalah orang-orang yang terpintar dari sebuah negara. Jadi, kalau negara mau bangkit, negara mau maju, memang harus dimanfaatkan atau digerakan potensi dan kemampuan dari kampus-kampus, dari universitas,” ucap Presiden.
Melalui sarasehan ini, pemerintah terus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan industri untuk mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Jakarta, 26 Juni 2026
Biro Pers, Media, dan Informasi
Sekretariat Wakil Presiden
JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS ISTANA PRESIDEN RI—Antusiasme masyarakat dalam pemilihan logo Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terus menunjukkan tren positif. Hingga Jumat, 26 Juni 2026 pukul 12.00 WIB, sebanyak 42.151 masyarakat telah berpartisipasi memberikan suara untuk memilih desain logo melalui laman https://logohutri.istanapresiden.go.id/ yang akan menjadi identitas visual peringatan kemerdekaan tahun ini.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi selaku Ketua Panitia Negara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui keterangan tertulisnya menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi publik dalam proses pemilihan tersebut. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi wujud nyata semangat kebangsaan dan rasa memiliki terhadap perayaan kemerdekaan Indonesia.
“Partisipasi sampai saat ini lebih dari 42 ribu masyarakat dalam pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menunjukkan tingginya antusiasme dan rasa memiliki masyarakat terhadap peringatan hari kemerdekaan bangsa. Ini bukan sekadar memilih sebuah desain, tetapi turut menentukan identitas visual yang akan merepresentasikan semangat, optimisme, dan cita-cita Indonesia ke depan,” ujar Mensesneg.
Pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini menghadirkan lima karya terbaik hasil kreativitas putra-putri bangsa. Melalui mekanisme partisipasi publik, masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut menentukan logo yang dinilai paling mampu merepresentasikan semangat persatuan, optimisme, dan arah pembangunan Indonesia.
Mensesneg menilai, keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan logo juga mencerminkan nilai gotong royong dan demokrasi yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Pemerintah mengapresiasi keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses ini. Semangat gotong royong dan partisipasi publik menjadi cerminan bahwa peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Setiap suara yang diberikan merupakan bagian dari kontribusi bersama untuk memperkuat persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Mensesneg mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi hingga proses pemilihan berakhir agar logo yang terpilih benar-benar menjadi simbol yang lahir dari aspirasi bersama seluruh rakyat Indonesia.
“Kami mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi secara aktif hingga proses pemilihan selesai, sehingga logo yang terpilih benar-benar menjadi simbol yang lahir dari aspirasi bersama dan dapat mempersatukan semangat seluruh anak bangsa dalam menyongsong Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tutup Mensesneg.
Pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan RI merupakan bagian dari upaya menghadirkan peringatan kemerdekaan yang semakin inklusif dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, sehingga semangat kemerdekaan tidak hanya diperingati, tetapi juga dirayakan bersama oleh seluruh rakyat Indonesia.
JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM—Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya persatuan, kesatuan, serta kerja sama di antara para elite bangsa sebagai kunci agar Indonesia mampu mencapai kemajuan dan kesejahteraan.
Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 serta Sarasehan Kebangsaan bersama 2.600 rektor, dekan, dan dosen perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) se-Indonesia bertajuk “Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia” di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (26/6).
Di hadapan ribuan guru besar, ilmuwan, dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi, Prabowo mengatakan bahwa masing-masing boleh saja memiliki latar belakang yang berbeda, baik suku, agama, profesi, pengalaman, keahlian, maupun cara pandang.
Namun, di tengah berbagai perbedaan tersebut, ia mengingatkan pentingnya mencari titik-titik persamaan. Menurutnya, hal itu diperlukan agar seluruh elemen bangsa dapat bekerja sama mencapai tujuan bersama, yakni kemajuan bangsa dan optimalisasi potensi Indonesia.
“Bangsa-bangsa yang elitenya bisa kerja sama, Itu bangsa yang bangkit. Bangsa yang elitenya selalu tidak bisa kerja sama, bangsa itu tidak bisa mencapai potensinya,” jelas Prabowo.
Ia mengatakan pandangan tersebut berangkat dari pelajaran tentang sejarah dunia. Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang para elitenya terus terjebak dalam perpecahan akan sulit mencapai kemajuan.
Dalam hal ini, ia mencontohkan sejumlah konflik berkepanjangan di berbagai belahan dunia, seperti di Ukraina, Lebanon, dan kawasan Teluk Arab, yang salah satu faktor penyebabnya adalah kegagalan para elite di masing-masing wilayah untuk membangun kerja sama.
“Dari apa yang saya pelajari dari sejarah ribuan tahun, bangsa-bangsa yang elitenya bisa kerja sama, itu bangsa itu berhasil. Bangsa yang elitenya selalu tidak bisa kerja sama, bangsa itu tidak bisa mencapai potensinya. Ini sejarah mengajarkan sampai hari ini,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus bekerja sama demi pembangunan bangsa di tengah berbagai perbedaan. Menurutnya, hal tersebut menjadi sangat penting bagi Indonesia sebagai negara demokrasi, yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama.
Prabowo mengatakan, pasti akan selalu ada pihak yang puas maupun tidak puas terhadap hasil yang dicapai dalam demokrasi. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menciptakan kegaduhan yang justru menghambat pembangunan.
“Kita mengerti, kita mungkin tidak puas, tapi alternatifnya apa? Apa kita mau gaduh? Habis tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut. Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita? Bukankah itu kewajiban kita sebagai anak bangsa?” katanya.
Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat, termasuk kalangan perguruan tinggi, untuk kembali merenungkan makna demokrasi dan mengesampingkan berbagai perbedaan demi mencapai kemajuan bangsa.
“Jadi saudara-saudara, saya kira kita perlu untuk merenungkan masalah bernegara,” ujarnya.(Red)
CILACAP–INDOTIPIKOR.COM—Aspirasi masyarakat Desa Sidasari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, untuk memiliki perlindungan dari ancaman banjir Sungai Cikawung kini mulai menjadi kenyataan melalui dukungan dan pengawalan Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dr. Hj Novita Wijayanti.
Pembangunan tebing penanggulangan banjir yang selama ini diperjuangkan oleh masyarakat, pemerintah daerah akhirnya memasuki tahap pelaksanaan setelah memperoleh dukungan anggaran dari APBN sebesar sekitar Rp11 miliar.
Pembangunan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan kawasan permukiman dan lahan pertanian yang selama bertahun-tahun kerap terdampak luapan Sungai Cikawung saat musim hujan.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Komisi V, Dr. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M., menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan wujud nyata dari komitmennya mengawal aspirasi masyarakat hingga terealisasi menjadi program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi warga.
“Dari aspirasi menjadi aksi. Apa yang menjadi harapan masyarakat Desa Sidasari kini mulai diwujudkan. Melalui perjuangan dan komitmen bersama, aspirasi pembangunan tebing penanggulangan banjir Sungai Cikawung terus didorong demi melindungi warga dari ancaman luapan sungai yang selama ini menjadi kekhawatiran saat musim hujan,” ujar Novita.
Novita Wijayanti yang juga ketua organisasi sayap Partai Gerindra yakni Perempuan Indonesia Raya (PIRA) mengatakan keberadaan tebing sungai nantinya diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat, menjaga kawasan permukiman, sekaligus melindungi lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan warga.
“Pembangunan tebing sungai ini diharapkan mampu menjaga keamanan permukiman, melindungi lahan pertanian, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat Desa Sidasari,” katanya.
Dalam peninjauan lapangan, kader dari Partai Gerindra pimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memperlihatkan perkembangan pekerjaan yang saat ini telah memasuki tahap awal pelaksanaan.
“Kali ini saya akan ajak kalian untuk melihat progres pembangunan tebing sungai yang berlokasi di Desa Sidasari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Program ini dibiayai dengan anggaran APBN sebesar kurang lebih Rp11 miliar,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan masyarakat desa menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang dilakukan Novita Wijayanti sehingga pembangunan tersebut dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2026.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Anggota DPR RI Komisi V dari Partai Gerindra, Ibu Dr. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M. Berkat pendampingan beliau, program ini bisa terealisasi,” ujar perwakilan desa.
Ia menjelaskan, pembangunan dilakukan dengan panjang pekerjaan sekitar 1,5 kilometer yang meliputi pembangunan bronjong di sejumlah titik rawan serta pembangunan tebing sungai sebagai penguatan bantaran Sungai Cikawung.
“Adapun titik pekerjaan tersebut dengan volume kurang lebih 1,5 kilometer, meliputi pembangunan bronjongisasi di beberapa titik vital dan pembangunan tebing sungai,” jelasnya.
Saat ini, progres pekerjaan telah memasuki tahap pengiriman material ke lokasi dan persiapan lahan menggunakan alat berat. Pemerintah desa berharap seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
“Sekarang kita bisa melihat kegiatan tersebut sudah sampai ke dropping material dan persiapan lahan dengan menggunakan alat berat. Semoga kegiatan ini lancar sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan,” tuturnya.(Red)
JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM—Guru Besar Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), Prof. Dr. Sri Rahayu, S.E., M.M., menilai sosok Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai persoalan bangsa.
Hal itu disampaikan Sri Rahayu saat mengikuti Konvensi, Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 Sarasehan Kebangsaan 2.600 Rektor/Dekan/Dosen PTN & PTS Seluruh Indonesia. Acara bertema “Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia” ini berlangsung selama tiga hari di Jakarta Convention Center, Jakarta, mulai Jumat (26/6) hingga Minggu (28/6).
Menurut Sri Rahayu, selama lebih dari 1,5 jam mendengarkan Prabowo memaparkan pidato pada pembukaan, ia melihat Prabowo menguasai berbagai bidang, mulai dari sosial, politik, ekonomi, sejarah, hingga pertanian.
“Pak Presiden ilmunya begitu luas, baik sosial, politik, ekonomi, pertanian, beliau begitu menguasai. Kami 1,5 jam itu tanpa tidur sedikit pun, memperhatikan dengan serius apa yang beliau sampaikan. Betul-betul presiden yang luar biasa dan sangat merakyat,” ujar Sri Rahayu.
Ia mengatakan Prabowo memiliki kemampuan dalam melihat berbagai persoalan nasional. Tidak berhenti semata pada pemetaan masalah, tetapi juga menawarkan solusi yang dapat diterapkan.
“Kalau saya melihatnya perfect banget ya ilmunya. Baik ilmu bahasanya, ilmu sejarahnya, ilmu politiknya, bahkan ilmu pertaniannya, beliau sangat complete. Beliau bisa memetakan permasalahan di Indonesia ini. Dan setelah saya baca bukunya, persoalan-persoalan itu sudah diselesaikan secara praktis,” kata dia.
Lebih lanjut, Sri Rahayu juga mengungkapkan bahwa pesan yang paling membekas dari paparan Prabowo adalah ajakan untuk menumbuhkan kepedulian bersama dalam memajukan Indonesia.
“Kepedulian sebenarnya yang beliau ajarkan tadi, bahwa tanggung jawab kita bersama sebagai anak Indonesia. Kita ini anak Indonesia, anak Indonesia harus maju, tidak boleh menjadi bagian yang tertinggal dan tidak boleh tertindas. Kita harus maju terus, semangat kita bersama Pak Presiden,” tuturnya.
Sebagai tindak lanjut dari sarasehan tersebut, Sri Rahayu menegaskan kesiapan perguruan tinggi untuk mendukung berbagai program pemerintah.
“Harapan saya, dari acara ini nanti kita akan menghasilkan poin-poin sesuai materi-materi sarasehan yang bisa dihasilkan di kampus. Jadi kami, kampus atau perguruan tinggi, siap menjadi pendamping setiap program-program Bapak Presiden,” tegasnya.
