Jakarta —–INDOTIPIKOR.COM— Kalangan hakim melalui Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi antar Aparat Penegak Hukum (APH) dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA). Penandatanganan tersebut berlangsung di Gedung Utama Lantai 11 Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Selasa (14/4/2026).

Dari perspektif hakim, kerja sama ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas penegakan hukum, khususnya dalam menjawab tantangan kompleksitas perkara dan dinamika regulasi yang terus berkembang. Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman membutuhkan pemahaman yang komprehensif terhadap konstruksi perkara yang dibangun oleh penuntut umum, sehingga sinergi yang sehat menjadi kebutuhan mendasar.

Ketua Umum Pengurus Pusat IKAHI menekankan bahwa hubungan profesional antara hakim dan jaksa harus tetap berlandaskan pada asas independensi kekuasaan kehakiman, namun di sisi lain juga memerlukan ruang dialog yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kualitas putusan.

“Kerja sama ini bukan untuk mencampuri independensi masing-masing, melainkan untuk membangun kesamaan pemahaman hukum serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga proses peradilan dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan,” ujarnya.

Menurutnya, hakim dan jaksa merupakan dua entitas yang memiliki fungsi berbeda namun saling berkaitan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penguatan komunikasi dan pertukaran gagasan hukum menjadi penting, terutama dalam menghadapi implementasi berbagai regulasi baru, termasuk pembaruan hukum pidana nasional.

Lebih lanjut, IKAHI memandang bahwa Nota Kesepahaman ini harus dimaknai sebagai langkah konkret untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan peningkatan profesionalisme hakim tanpa mengurangi prinsip imparsialitas dalam memeriksa dan mengadili perkara.

Selain itu, kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya besar lembaga peradilan dalam mewujudkan visi Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Dengan terbangunnya kolaborasi yang substantif, hakim diharapkan semakin adaptif, responsif, dan berintegritas dalam menjalankan fungsi yudisialnya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, serta jajaran pengurus IKAHI dan PERSAJA. Penandatanganan MoU ini sekaligus menjadi simbol komitmen bersama untuk memperkuat soliditas penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan.

Dharma S. Negara – Dandapala Contributor
Selasa, 14 Apr 2026

INDOTIPIKOR.COM—Zona Integritas jadi kunci reformasi peradilan, dorong layanan bersih, transparan, dan berintegritas demi tingkatkan kepercayaan publik

Pendahuluan

Reformasi birokrasi di lingkungan peradilan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, pencanangan Zona Integritas menjadi salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta badan peradilan di bawahnya.

Zona Integritas bukan sekadar simbol administratif, melainkan komitmen moral dan institusional untuk membangun budaya kerja yang berorientasi pada integritas, pelayanan publik yang berkualitas, serta pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui pencanangan ini, pengadilan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Pembahasan

Pengertian dan Tujuan Zona Integritas

Pencanangan Zona Integritas adalah deklarasi komitmen dari suatu satuan kerja untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui perubahan pola pikir, budaya kerja, serta sistem pelayanan.

Tujuan utama dari pencanangan Zona Integritas adalah menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat akuntabilitas kinerja aparatur. Dengan adanya Zona Integritas, diharapkan setiap aparatur memiliki kesadaran untuk menjalankan tugas secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

Pentingnya Pencanangan Zona Integritas di Pengadilan

Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, integritas aparatur peradilan menjadi faktor utama dalam menjaga marwah lembaga peradilan.

Pencanangan Zona Integritas di lingkungan pengadilan menjadi penting karena lembaga peradilan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan putusan yang adil, tetapi juga harus menunjukkan proses yang bersih dan bebas dari praktik yang merusak kepercayaan publik. Dengan adanya Zona Integritas, pengadilan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Selain itu, pencanangan Zona Integritas juga menjadi bagian dari upaya Mahkamah Agung dalam mendukung program reformasi birokrasi nasional, yang menempatkan integritas sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dasar Hukum Zona Integritas

Pencanangan Zona Integritas di lingkungan pengadilan memiliki dasar hukum dalam wujud SK KMA Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung Dan Peradilan Di Bawahnya yang menjadi dasar dalam kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan badan peradilan.

Kebijakan ini juga sejalan dengan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang menekankan pentingnya penyelenggaraan peradilan yang bersih dan berwibawa, serta peraturan internal Mahkamah Agung yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan peradilan.

Dengan dasar hukum tersebut, pencanangan Zona Integritas bukan hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung.

Peran Seluruh Aparatur Peradilan

Keberhasilan Zona Integritas tidak dapat dicapai hanya melalui kebijakan formal, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh aparatur peradilan. Setiap individu, mulai dari pimpinan hingga staf pelaksana, memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan mengimplementasikan nilai-nilai integritas dalam setiap aktivitas kerja.

Seluruh aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya wajib mendukung pencanangan Zona Integritas di satuan kerjanya masing-masing. Dukungan tersebut diwujudkan melalui komitmen nyata dalam menjalankan tugas secara profesional, menjauhi praktik penyimpangan, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Penandatanganan Pakta Integritas dan Pencanangan Terbuka

Salah satu bentuk konkret dari pencanangan Zona Integritas adalah penandatanganan pakta integritas oleh seluruh aparatur. Penandatanganan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga integritas dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pencanangan Zona Integritas juga dilakukan secara terbuka dengan melibatkan instansi terkait serta pimpinan daerah. Keterbukaan ini bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pengadilan telah berkomitmen untuk membangun wilayah yang bebas dari korupsi dan memberikan pelayanan yang bersih.

Keterlibatan pimpinan daerah dalam pencanangan tersebut juga menjadi simbol sinergi antara lembaga peradilan dengan pemerintah daerah dalam mendukung upaya pembangunan integritas di sektor publik.

Harapan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung menaruh harapan besar agar seluruh pengadilan yang telah mencanangkan Zona Integritas mampu mengimplementasikan komitmen tersebut secara konsisten dan berkelanjutan. Pencanangan tidak boleh berhenti pada seremoni, tetapi harus diikuti dengan perubahan nyata dalam budaya kerja dan pelayanan publik.

Pengadilan diharapkan mampu menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membangun kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang profesional dan transparan. Selain itu, evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam memastikan keberhasilan Zona Integritas.

Penutup

Pencanangan Zona Integritas merupakan langkah strategis dalam mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Melalui komitmen bersama seluruh aparatur, diharapkan pengadilan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Integritas bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga dan diwujudkan dalam setiap tindakan. Dengan semangat Zona Integritas, Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawahnya diharapkan mampu menjadi teladan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa.

Untuk mendapatkan Barita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Nur Amalia Abbas

Humas MA, Jakarta
Selasa,14 April 2026

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa konsultasi dengan LPS menjadi langkah penting untuk menyelaraskan substansi kebijakan.

Mahkamah Agung (MA) menggelar rapat konsultasi bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Selasa, 14 April 2026, bertempat di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Pertemuan strategis ini difokuskan pada pembahasan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Raperma) mengenai tata cara penyelesaian sengketa bank dalam likuidasi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Urusan Administrasi, Dr. Sobandi, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Dr. Ifa Sudewi, S.H., M.HUM, Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas, dan lainnya. Sedangkan dari jajaran LPS hadir Direktur Eksekutif LPS Ary Zulfikar dan jajarannya.

Dalam forum tersebut, dibahas secara mendalam rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) terkait penyelesaian sengketa bank dalam likuidasi.

Dalam sambutannya, Dr. Sobandi menyampaikan bahwa secara prinsip, rancangan Perma tersebut telah memperoleh persetujuan dalam rapat pimpinan Mahkamah Agung pada 6 April 2026. Salah satu poin penting yang mendapat perhatian adalah pengenalan model penyelesaian sengketa melalui mekanisme hakim tunggal.

“Beberapa model baru yang kita usulkan, seperti penggunaan hakim tunggal, mendapat respons positif dari pimpinan Mahkamah Agung,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa konsultasi dengan LPS menjadi langkah penting untuk menyelaraskan substansi kebijakan, khususnya terkait batas nilai sengketa yang dapat ditangani oleh hakim tunggal. Dalam rancangan awal, batas tersebut diusulkan sebesar Rp1 miliar, namun terdapat wacana untuk meningkatkannya hingga Rp2 miliar.

“Hal ini perlu kita diskusikan bersama LPS, apakah terdapat kendala apabila nilai tersebut dinaikkan. Masukan dari LPS sangat penting untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif,” tambahnya.

Selain itu, pembahasan juga menyentuh aspek penyelesaian likuidasi perusahaan asuransi. Mahkamah Agung berpandangan bahwa pengaturan terkait hal tersebut akan lebih optimal apabila didukung oleh perangkat regulasi khusus dari LPS, sehingga dapat dikaji secara komprehensif di tahap selanjutnya.

Sebagai tindak lanjut, hasil konsultasi ini akan segera dibawa ke tahap harmonisasi sebelum diajukan kembali kepada pimpinan Mahkamah Agung untuk mendapatkan persetujuan final.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Mahkamah Agung, dalam memperkuat tata kelola penyelesaian sengketa yang efektif, transparan, dan adaptif terhadap dinamika sektor keuangan nasional.Pasca kegiatan konsultasi ini, Mahkamah Agung dijadwalkan akan segera melakukan proses harmonisasi pada hari berikutnya.

Hasil harmonisasi tersebut selanjutnya akan diajukan kembali kepada Pimpinan MA untuk mendapatkan persetujuan akhir sebelum resmi diundangkan.

Pihak Mahkamah Agung menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada LPS atas sinergi yang terjalin demi terciptanya kepastian hukum dalam sektor perbankan di Indonesia.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Azzah Zain Al Hasany

Humas MA, Jakarta
Selasa,14 April 2026

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM–MEDIA FORSIMEMA RI—-kolaborasi IKAHI dan PERSAJA, bertujuan untuk mempercepat proses transformasi sistem peradilan dan penegakan hukum yang komprehensif

Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Persatuan Jaksa Indonsia (PP PERSAJA) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dalam rangka kerja sama peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia, Selasa (14/4/2026).

Kerja sama tersebut, tidak hanya berisfat simbol komitmen kelembagaan melainkan juga tonggak penguatan sinergitas Hakim dan Jaksa.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PP IKAHI, Prof. Dr. H. Yanto, S.H., M.H. menyampaikan beragam tantangan dihadapi Hakim dan Jaksa dalam proses peradilan pidana di fase transisi regulasi pidana baru. Maka, diperlukan pertukaran gagasan hukum konstruktif, dengan tetap berpedoman pada asas diferensiasi fungsional.

“Peningkatan kapasitas, profesionalisme dan pemahaman hukum anggota, menjadi landasan kerjasama dan inilah bukan hal baru yang dilaksanakan oleh IKAHI dan PERSAJA ”, ujar Ketua Kamar Pengawasan MA RI dimaksud.

Prof. Yanto menegaskan, kerjasama tersebut bukan sekedar mengulang pola kerja sama yang sudah ada, melainkan peningkatan kualitas kerja sama yang berikan dimensi baru dan lebih responsif.

Pemberian Cindera Mata antara PP IKAHI dan PERSAJA. Dokumentasi PP IKAHI
“Nota kesepahaman yang disepakati, juga bukan bertujuan untuk gantikan peran lembaga pendidikan dan pelatihan yang sudah ada, melainkan untuk menyediakan ruang yang dapat menjembatani kesenjangan norma hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan”, tambah Mantan Ketua PN Jakarta Pusat tersebut.

Ia menambahkan kolaborasi IKAHI dan PERSAJA, bertujuan untuk mempercepat proses transformasi sistem peradilan dan penegakan hukum yang komprehensif.

“Harapannya ke depan, nota kesepahaman akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang kongkret dan berikan dampak positif bagi kedua lembaga”, tambah Prof Yanto.

Sebagai informasi nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) ditandatangani secara langsung oleh Ketua Umum PP IKAHI, Prof. Dr. H. Yanto, S.H., M.H. dan PERSAJA, Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum di gedung Kejaksaan Agung dan disaksikan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dan Jaksa Agung RI, Prof. Dr. ST Burhanuddin, S.H., M.M., M.H.

Selain itu, dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan Agung RI, serta Para Pengurus Pusat IKAHI dan PERSAJA.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Adji Prakoso

Humas MA, Jakarta
Selasa,14 April 2026

Jakarta,—INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—-Selasa  14 April 2026

Di tengah situasi di mana integritas dan efisiensi tampak bertolak belakang, peran organisasi seperti FORSIMEMA (Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung) menjadi sangat krusial sebagai jembatan komunikasi dan pengawas profesional.

​Berikut adalah fungsi-fungsi strategis yang dijalankan saat menghadapi dilema kondisi ekonomi saat ini sebagai berikut :

​1. Sebagai Penjaga Marwah Integritas (The Guardian)
​Ketika kebijakan efisiensi—seperti pemangkasan anggaran atau percepatan birokrasi—berisiko mengabaikan prosedur hukum yang benar, FORSIMEMA berfungsi sebagai kontrol sosial.

* ​Literasi Hukum: Memastikan publik memahami bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan keadilan.

* ​Transparansi: Mendorong lembaga peradilan untuk tetap terbuka mengenai proses pengambilan keputusan meskipun dalam kondisi sumber daya yang terbatas.

​2. Katalisator Komunikasi Strategis
​Dilema sering muncul karena kurangnya pemahaman antara penyusun kebijakan dan pelaksana di lapangan.

* ​Penyelarasan Narasi: Menjelaskan kepada awak media dan masyarakat mengapa efisiensi dilakukan, namun tetap memberikan catatan kritis jika integritas mulai terancam.

* ​Ruang Dialog: Menjadi wadah bagi para insan media dan praktisi hukum untuk mendiskusikan titik temu (win-win solution) antara penghematan biaya dan ketegasan moral.

​3. Advokasi Kesejahteraan Media & Profesionalitas
​Efisiensi sering kali berdampak pada pengurangan kemitraan atau anggaran publikasi.

* ​Edukasi Adaptasi: Membantu awak media untuk tetap bekerja secara profesional dan independen meskipun dukungan materiil dari institusi sedang dikurangi demi efisiensi nasional.

* ​Verifikasi Fakta: Memastikan bahwa narasi “efisiensi” tidak digunakan sebagai tameng untuk menutupi praktik yang tidak berintegritas.

​4. Mitigasi Krisis Kepercayaan
​Dalam dilema ini, masyarakat cenderung skeptis. FORSIMEMA berperan untuk:

* ​Menyeimbangkan Informasi: Memberitakan prestasi integritas yang dicapai di tengah keterbatasan fasilitas.

* ​Fungsi Check and Balance: Bertindak sebagai mitra kritis yang mengingatkan bahwa integritas adalah harga mati, sedangkan efisiensi hanyalah metode kerja.

​Kesimpulan nya
Saat integritas dan efisiensi berbenturan, FORSIMEMA tidak boleh memihak salah satu secara buta. Fungsinya adalah memastikan bahwa roda organisasi tetap berputar (efisiensi) tanpa sedikit pun menggeser rel kebenaran (integritas) melalui pemberitaan yang sehat dan edukatif.

Penulis : Syamsul Bahri
Pinisi.co.id

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—-Pengadilan Tinggi Jakarta mengikuti kegiatan Pencanangan Program Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara daring melalui live streaming YouTube, pada Kamis (9/4/2026) pukul 09.00 WIB.

Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Bapak Nugroho Setiadji, mengikuti kegiatan pencanangan secara langsung di lokasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sementara itu, di Pusat Kendali Pengadilan Tinggi Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Bapak Dr. Joni, S.H., M.H., didampingi para Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc Tipikor, Hakim Yustisial, serta pejabat struktural kepaniteraan dan kesekretariatan.

Pencanangan SMAP Tahun 2026 merupakan tindak lanjut dari Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 18/BP/SK.PW1.1.1/III/2026 tentang Penunjukan Satuan Kerja Pelaksana Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen seluruh satuan kerja dalam menerapkan sistem pencegahan penyuapan secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan.

Rangkaian acara pencanangan diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung, pembacaan doa, serta pembacaan Surat Keputusan terkait penunjukan satuan kerja pelaksana SMAP.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan kriteria prakualifikasi penilaian SMAP Tahun 2026, sambutan Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, serta pengarahan sekaligus pembukaan resmi kegiatan oleh Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Sebagai bentuk komitmen dalam penerapan SMAP, dilakukan pula penandatanganan kebijakan anti penyuapan secara simbolis oleh perwakilan satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI.

Humas PT Jakarta Selasa,14 April 2026