CIAMIS,-–INDOTIPIKOR.COM— Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triyadi menghadiri prosesi Wisuda ke-2 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lakbok pada Rabu (20/05/2026). Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan penuh semangat dengan dihadiri ratusan wisudawan, keluarga, civitas akademika, serta sejumlah tamu undangan penting.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, Farida Farichah yang memberikan motivasi dan pesan inspiratif kepada para lulusan agar mampu menjadi generasi produktif yang berkontribusi nyata bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Sekda Ciamis menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang berhasil menyelesaikan pendidikan mereka. Menurutnya, wisuda bukan hanya seremoni akademik semata, tetapi menjadi simbol perjuangan panjang yang dilalui dengan pengorbanan, kerja keras, dan doa.

“Hari ini bukan sekadar seremoni akademik, tetapi menjadi bukti bahwa perjuangan yang dijalani dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan pencapaian yang membanggakan,” ujar Andang Firman Triyadi.

Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kemajuan daerah dan peradaban bangsa. Karena itu, keberadaan STIT Lakbok dinilai memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul secara akademik sekaligus memiliki karakter, moral, dan nilai-nilai keislaman yang kuat.

Menurutnya, tantangan zaman yang semakin kompleks menuntut generasi muda untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, adaptif, dan kreatif. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi, generasi muda juga harus tetap berpegang teguh pada nilai agama dan budaya bangsa.

Sekda berharap para lulusan STIT Lakbok mampu menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi masyarakat. Tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan, tetapi juga menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan akhlak yang baik.

“Wisuda ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari pengabdian yang sesungguhnya. Gelar akademik yang diraih harus menjadi amanah untuk terus belajar, berkarya, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” katanya.

Pada kesempatan itu, Sekda Ciamis juga mengajak seluruh civitas akademika STIT Lakbok untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat inovasi, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak guna menciptakan lulusan yang mampu menjawab kebutuhan zaman.

Pemerintah Kabupaten Ciamis, lanjutnya, akan terus mendukung peningkatan kualitas pendidikan sebagai investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing demi kemajuan daerah di masa depan.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi RI Farida Farichah menekankan pentingnya perguruan tinggi dalam mencetak generasi yang mampu mengelola potensi daerah dan sumber daya alam secara mandiri demi kesejahteraan masyarakat.

Ia menyebut Indonesia saat ini tengah berada pada bonus demografi, di mana sekitar 70 persen penduduk berada pada usia produktif. Kondisi tersebut harus dimanfaatkan dengan membekali generasi muda melalui pendidikan, keterampilan, dan karakter yang kuat agar mampu menjadi sumber daya manusia yang produktif dan inovatif.

Farida berharap para lulusan tidak menjadi bagian dari penambahan angka pengangguran, tetapi justru mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan di tengah masyarakat.

PROKOPIM CIAMIS

MAT ROBI SENTER AWDI CIAMIS JABAR

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA IMO INDONESIA—Oleh: Yakub F. Ismail

Di tengah situasi ketidakpastian global disertai ancaman perlambatan pergerakan ekonomi dunia dipicu persoalan konflik geopolitik, hingga tekanan terhadap rantai pasok internasional yang kian menghawatirkan, Indonesia justru berada di titik penuh keyakinan menatap masa depan yang lebih cerah.

Melalui pidato yang disampaikan Presiden RI, Prabowo Subianto pada Sidang Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027, tampak bahwa Indonesia mampu tumbuh lebih kuat dan mandiri lewat serangkaian strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang matang, serta penguatan pengelolaan sumber daya alam nasional yang produktif.

Yang lebih menarik, target pertumbuhan ekonomi justru dipatok dari 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 untuk persiapan langkah menuju 8 persen pada 2029 mendatang.

Tentu, target tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan kepercayaan diri negara terhadap potensi besar yang dimiliki republik ini.

Di balik target tersebut, tersimpan harapan yang begitu besar bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar atau penonton dalam lanskap ekonomi global, melainkan harus ambil peran sebagai kekuatan ekonomi baru yang mampu mengelola kekayaannya secara mandiri tanpa bergantung kepada pihak manapun demi kesejahteraan rakyat.

Refleksi Pidato Presiden

Jika disimak dengan seksama maka pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI sejatinya menunjukkan arah besar kebijakan ekonomi Indonesia ke depan yang penuh optimistik.

Narasi besar yang dikandung dalam pidato tersebut yakni ingin membangun kemandirian ekonomi nasional berbasis penguatan fiskal, optimalisasi sumber daya alam, dan peningkatan kekuatan ekonomi domestik.

Dalam paparannya, Presiden secara gamblang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027 sebagai fondasi penting menuju target ambisius 8 persen yang bakal direalisasikan pada 2029.

Target tersebut tentu bukan sesuatu yang mengambang tanpa pijakan. Ia mencerminkan keyakinan pemerintah bahwa Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang cukup kokoh untuk tumbuh lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan global itu sendiri.

Perlu ditegaskan bahwa optimisme yang digemakan Prabowo tidak dibangun di atas pendekatan populis semata dengan tujuan menyenangkan hati rakyat.

Sebaliknya, semua itu disiapkan melalui strategi ekonomi yang disebut Prabowo sebagai kebijakan fiskal yang prudent (cermat) dan berkelanjutan.

Ini berarti bahwa pemerintah sendiri sebetulnya tengah berusaha menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesehatan fiskal negara agar pembangunan tidak hanya tumbuh cepat, tetapi juga stabil dan berjangka panjang.

Pidato Presiden juga mencerminkan arah baru kebijakan seputar pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

Pemerintah menekankan pentingnya penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari sektor SDA agar manfaat kekayaan alam nasional dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat Indonesia.

Langkah tersebut rencana akan direalisasikan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah.

Sekilas, kebijakan ini menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat kontrol terhadap rantai perdagangan komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan produk paduan besi.

Apa yang bisa dibaca dari poin pidato presiden adalah pesan bahwa pembangunan ekonomi nasional ke depan tidak lagi berorientasi pada pertumbuhan angka semata, melainkan juga pada kedaulatan ekonomi dan keberpihakan terhadap kepentingan nasional.

Dasar Optimisme

Optimisme adalah sebuah kata yang tepat untuk disematkan pada esensi pidato Presiden tersebut. Melalui pidato yang penuh optimistik, presiden mencoba meyakinkan seluruh rakyat Indonesia untuk percaya diri terhadap masa depan Indonesia.

Terlepas dari kondisi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, Indonesia justru memiliki sejumlah sumber daya besar yang membuat prospek ekonominya tetap menjanjikan.

Pertama, kekuatan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia masih sangat melimpah. Hal itu bisa dirunut mulai dari sektor energi, pertambangan, perkebunan, sampai dengan sektor kelautan.

Indonesia bisa dikatakan merupakan salah satu negara yang mempunyai cadangan sumber daya terbesar di dunia. Potensi inilah yang kini mulai diarahkan pemerintah untuk memberikan nilai tambah lebih besar bagi ekonomi nasional.

Kedua, tidak bisa dipandang sebelah adalah bahwa Indonesia memiliki pasar domestik yang besar dan relatif kuat dibanding negara-negara yang tidak memiliki keunggulan serupa.

Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 280 juta jiwa, maka konsumsi domestik Indonesia merupakan bantalan penting di saat ekonomi global mengalami perlambatan.

Berdasarkan fakta empiris, banyak negara mengalami tekanan karena ketergantungan ekspor yang tinggi, sementara Indonesia kini masih memiliki kekuatan konsumsi masyarakat sebagai penggerak utama ekonomi nasional.

Ketiga, yang tidak kalah penting adalah kesempatan bonus demografi yang menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk melompat menjadi negara maju.

Merujuk data yang ada, jumlah penduduk usia produktif Indonesia saat ini dalam jumlah yang sangat besar di mana hal tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila mampu dikelola melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan industri, serta peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.

Dalam konteks ini, target pertumbuhan ekonomi tinggi yang sedang dicanangkan pemerintah sebenarnya memiliki landasan pijak dan keterkaitan erat dengan upaya membuka ruang ekonomi baru bagi generasi muda Indonesia.

Karena itu, di tengah menghadapi persaingan global yang kian ketat ini, Indonesia sebetulnya mempunyai peluang emas untuk tampil sebagai kekuatan ekonomi baru dunia. Kuncinya ada pada tatakelola sumber daya dan kerja sama dalam membangun bangsa.

Penulis adalah Direktur Eksekutif INISIATOR

Kab. Ciamis, —–INDOTIPIKOR.COM— Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 tingkat Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan di halaman Pendopo Kabupaten Ciamis, Rabu (20/05/2026).

Upacara diikuti ratusan peserta dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), pelajar, organisasi kepemudaan hingga unsur masyarakat lainnya. Hadir pula jajaran Forkopimda, para Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ciamis membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid. Beliau menyampaikan bahwa Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum penting untuk merefleksikan semangat persatuan dan perjuangan bangsa yang telah dimulai sejak berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908.

Menteri Komunikasi dan Digital dalam sambutannya menegaskan bahwa tantangan bangsa saat ini telah mengalami perubahan seiring perkembangan zaman.

“Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital,” demikian kutipan sambutan yang dibacakan Bupati Ciamis.

Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yakni “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”. Tema tersebut mengandung makna pentingnya menjaga generasi muda sebagai aset bangsa sekaligus memperkuat kemandirian nasional di tengah perkembangan global dan era digital.

Dalam sambutan tersebut juga disampaikan berbagai program strategis nasional yang saat ini dijalankan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, pemerataan layanan kesehatan gratis hingga penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat perlindungan generasi muda di ruang digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Kebijakan tersebut menjadi langkah nyata dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan aman bagi anak-anak Indonesia.

Bupati Ciamis melalui momentum peringatan Harkitnas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat persatuan, meningkatkan solidaritas sosial serta memperkuat literasi digital demi mendukung kemajuan bangsa dan daerah.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama,” kutip sambutan Menteri Komunikasi dan Digital RI yang dibacakan Bupati Ciamis.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Kabupaten Ciamis tersebut menjadi pengingat bahwa semangat kebangkitan dan persatuan bangsa harus terus dijaga serta diwariskan kepada generasi muda demi mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri dan berdaulat.

Prokopim Ciamis

MAT ROBI SENTER AWDI CIAMIS JABAR

Kab. Ciamis, –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA GROUP CIAMIS NEWS—— Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 tingkat Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan di halaman Pendopo Kabupaten Ciamis, Rabu (20/05/2026).

Upacara diikuti ratusan peserta dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), pelajar, organisasi kepemudaan hingga unsur masyarakat lainnya. Hadir pula jajaran Forkopimda, para Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ciamis membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid. Beliau menyampaikan bahwa Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum penting untuk merefleksikan semangat persatuan dan perjuangan bangsa yang telah dimulai sejak berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908.

Menteri Komunikasi dan Digital dalam sambutannya menegaskan bahwa tantangan bangsa saat ini telah mengalami perubahan seiring perkembangan zaman.

“Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital,” demikian kutipan sambutan yang dibacakan Bupati Ciamis.

Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yakni “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”. Tema tersebut mengandung makna pentingnya menjaga generasi muda sebagai aset bangsa sekaligus memperkuat kemandirian nasional di tengah perkembangan global dan era digital.

Dalam sambutan tersebut juga disampaikan berbagai program strategis nasional yang saat ini dijalankan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, pemerataan layanan kesehatan gratis hingga penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat perlindungan generasi muda di ruang digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Kebijakan tersebut menjadi langkah nyata dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan aman bagi anak-anak Indonesia.

Bupati Ciamis melalui momentum peringatan Harkitnas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat persatuan, meningkatkan solidaritas sosial serta memperkuat literasi digital demi mendukung kemajuan bangsa dan daerah.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama,” kutip sambutan Menteri Komunikasi dan Digital RI yang dibacakan Bupati Ciamis.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Kabupaten Ciamis tersebut menjadi pengingat bahwa semangat kebangkitan dan persatuan bangsa harus terus dijaga serta diwariskan kepada generasi muda demi mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri dan berdaulat.

Prokopim Ciamis

MAT ROBI SENTER AWDI CIAMIS JABAR

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM–MEDIA LOYALIS PRESIDEN RI—Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dalam rangka Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Selasa, 20 Mei 2026.

Kepala Negara tiba di lokasi acara disambut oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, selanjutnya disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan para Wakil Ketua DPR RI. Setelahnya, Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming beserta Ketua DPR RI dan para Wakil Ketua DPR RI berfoto bersama sebelum menuju ruang sidang.

Acara diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, Ketua DPR RI membuka rapat paripurna sebelum Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan para anggota dewan dan tamu undangan yang hadir.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan RAPBN Tahun 2027 dalam momentum peringatan hari kebangkitan nasional. Kepala Negara menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen keuangan negara, namun sebagai alat perjuangan membangun bangsa.

“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa. Alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai alat untuk menjadi pedoman perjalanan kita ke depan. Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Dasar kita, Undang Undang Dasar Tahun 1945,” ujar Kepala Negara.

Selain itu, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah terus menjaga optimisme ekonomi nasional di tengah tantangan geopolitik dan geoekonomi dunia yang penuh ketegangan dan ketidakpastian. Kepala Negara menegaskan dinamika global yang terjadi berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri.

“Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara,” imbuh Presiden Prabowo.

Kepala Negara juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional melalui pengelolaan fiskal yang sehat, tepat sasaran, dan mendukung agenda prioritas nasional, termasuk ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi rakyat.

Acara pidato Presiden RI pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 tersebut turut dihadiri oleh para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, dan para ketua umum partai politik, serta para kelompok organisasi kemasyarakatan.

(BPMI Setpres)

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS PRESIDEN RI—Presiden Prabowo Subianto menegaskan keyakinannya bahwa pelaksanaan sistem perekonomian nasional sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan berkeadilan. Menurut Presiden, para pendiri bangsa telah menetapkan cetak biru perekonomian bangsa yang dijalankan sebagai bangsa melalui pasal 33 tersebut.

“Saya ingin tegaskan hari ini, keyakinan saya bahwa apabila kita menjalankan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, kita jalankan dengan baik, kita jalankan dengan murni dan konsekuen, negara kita akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin Indonesia sungguh-sungguh akan menjadi negara yang makmur, yang adil, di mana rakyatnya menikmati kesejahteraan dan kualitas hidup yang layak,” ucap Presiden pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026.

Dalam pidatonya, Presiden mengajak seluruh unsur bangsa untuk berani menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan negara. Presiden menilai tantangan dan hambatan harus dijawab dengan keberanian serta semangat memperbaiki keadaan demi masa depan rakyat Indonesia.

“Saya merasa hari ini harus saya sampaikan dari eksekutif kepada legislatif, dihadiri oleh pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara. Marilah kita berani untuk menghadapi masalah walaupun itu merupakan tantangan, hambatan, atau kekurangan,” ujarnya.

Presiden menjelaskan bahwa rakyat Indonesia pada dasarnya hanya menginginkan kehidupan yang layak dan berkecukupan. Menurut Presiden, masyarakat berharap dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan bagi keluarganya.

“Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik. Mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari, bisa membeli susu untuk anak-anaknya, bisa mencari obat bilamana anak mereka sakit, atau bapak mereka sakit,” kata Presiden.

“Mereka bermimpi bisa punya rumah yang layak. Mereka bermimpi bisa melihat anaknya berangkat sekolah dengan sehat. Mereka bermimpi bahwa orang tuanya bisa dapat pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang cukup. Itu adalah mimpi dan harapan rakyat kita,” lanjutnya.

Setelah melakukan evaluasi terhadap kondisi ekonomi dan kekayaan nasional, Presiden meyakini bahwa pelaksanaan amanat UUD 1945 merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Presiden juga menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

“Untuk itu, menurut pendapat pemerintah dan saya yakin seluruh patriot Indonesia akan mendukung bahwa bumi dan air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah cita-cita pendiri bangsa kita, dan hanya itu yang bisa membuat kita tinggal landas mencapai cita-cita kita semua,” tuturnya.

Presiden Prabowo pun berharap agar Indonesia dapat menjadi negara yang damai, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Presiden juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, terutama bagi masyarakat kecil dan kelompok yang paling tidak berdaya.

“Kita ingin melihat Indonesia yang setiap warga negaranya hidup rukun, damai, cukup sandang, pangan, dan papan. Kita ingin Indonesia yang ‘gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo’,” ujar Presiden.

“Negeri di mana hukum berlaku adil untuk semua, terutama menjamin keadilan bagi yang paling tidak berdaya. Jangan hukum yang adil hanya untuk mereka yang kuat dan mereka yang punya uang banyak,” tandasnya.

(BPMI Setpres)

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS PRESIDEN RI—Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor komoditas nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026.

Melalui kebijakan tersebut, Presiden mengatakan, penjualan ekspor komoditas wajib dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal. Kebijakan tersebut akan dimulai dari tiga komoditas strategis, yakni minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferro alloys.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian, hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring terhadap ekspor komoditas sumber daya alam. Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk memberantas praktik kurang bayar atau under-invoicing, pemindahan harga atau transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor guna mengoptimalkan penerimaan negara.

“Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita,” ungkapnya.

Presiden juga menekankan bahwa seluruh sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, negara memiliki hak untuk mengetahui secara rinci berapa nilai, volume, dan tujuan penjualan kekayaan alam Indonesia ke luar negeri.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa kebijakan serupa telah dijalankan oleh banyak negara yang berhasil mengelola sumber daya alamnya untuk kepentingan rakyat. Ia menyebut sejumlah negara seperti Saudi Arabia, Qatar, Rusia, Aljazair, Kuwait, Maroko, Ghana, Malaysia, dan Vietnam sebagai contoh negara yang mampu menjadikan kekayaan alam sebagai fondasi bagi pendidikan, kesehatan, infrastruktur modern, dan dana kedaulatan kelas dunia.

“Apa yang dilakukan Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktik yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita, kita yang harus menentukan ke mana sumber daya alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegasnya.

Sejalan dengan kebijakan tata kelola ekspor tersebut, Presiden juga menyampaikan penguatan kebijakan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam dan penguatan devisa hasil ekspor, pemerintah menegaskan komitmen untuk memastikan kekayaan alam Indonesia tidak lagi bocor ke luar negeri, melainkan dikelola secara transparan, berdaulat, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

(BPMI Setpres)

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS PRESIDEN RI—Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian ekonomi nasional dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Presiden Prabowo menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, memperluas program sosial, hingga mempercepat industrialisasi nasional.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas utama nasional guna menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan dalam negeri. Pemerintah pun mencatat capaian signifikan dalam peningkatan produksi pangan dan cadangan beras nasional sepanjang tahun 2026.

“Produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, (gudang) cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025, 3,25 (juta ton). Sekarang 10 Mei, cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton,” ucap Presiden.

Kepala Negara juga menyampaikan bahwa pemerintah berhasil memperkuat produksi pupuk nasional sekaligus menurunkan harga pupuk bagi petani. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di berbagai daerah.

“Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20 persen. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama,” tutur Presiden.

Selanjutnya, Presiden menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau puluhan juta penerima di seluruh Indonesia. Pemerintah juga terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut di lapangan.

“Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari,” ujar Presiden.

Dalam bidang investasi dan pengelolaan aset negara, Presiden turut menyoroti pembentukan dana kedaulatan nasional Danantara yang dibentuk pada tahun 2025. Kehadiran Danantara disebut menjadi instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan percepatan industrialisasi nasional.

“Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara, yang nilainya tidak sedikit. Danantara ternyata sudah dirasakan keampuhannya, Danantara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Pemerintah berkomitmen mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri agar memberikan nilai tambah dan membuka lapangan kerja baru.

“Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa berbagai program pemerintah telah membuka jutaan lapangan kerja baru di berbagai sektor. Realisasi investasi serta program ekonomi berbasis desa dinilai memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja nasional.

“Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk percaya pada kekuatan nasional dan menjaga semangat gotong royong dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus berdiri di atas kemampuan dan karakter bangsa sendiri.

“Kita harus percaya diri, kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri, kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong, kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita,” tutur Presiden.

Jakarta, 20 Mei 2026
Biro Pers, Media, dan Informasi
Sekretariat Presiden

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM–MEDIA LOYALIS PRESIDEN RI—Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbaikan tata kelola sumber daya alam dan penguatan peran negara dalam perekonomian tidak berarti mengurangi peran sektor swasta. Sebaliknya, Presiden menilai Indonesia membutuhkan sektor swasta yang besar, dinamis, inovatif, dan mampu bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan kemakmuran nasional.

“Kita perlu sektor swasta, kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan andal,” ungkap Presiden dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026.

Presiden menjelaskan bahwa arah perekonomian Indonesia adalah ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah. Menurut Presiden, sistem ekonomi tersebut mengambil sisi terbaik dari peran negara dan mekanisme pasar, dengan tetap berlandaskan asas kekeluargaan, gotong royong, keadilan, dan pemerataan.

“Ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah, ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme,” ungkapnya.

Dalam hal itu, Kepala Negara menegaskan bahwa negara tetap harus hadir untuk memberikan perlindungan, pengawasan, serta keberpihakan kepada rakyat. Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga membutuhkan semangat kewirausahaan, inovasi, persaingan sehat, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan manajerial yang kuat dari para pelaku usaha.

Presiden juga mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru, terutama dari kalangan muda. Pemerintah, kata Presiden, tengah menyiapkan pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship agar anak-anak muda Indonesia tidak hanya bergantung pada pekerjaan sebagai aparatur negara, tetapi juga berani bersaing dan membangun usaha.

Selain pendidikan kewirausahaan, Presiden menyampaikan perlunya dukungan pembiayaan bagi perusahaan rintisan atau startup. Menurut Presiden, anak-anak muda Indonesia perlu diberi kesempatan untuk tumbuh menjadi pengusaha baru yang kuat.

“Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru,” lanjut Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta bank-bank Himbara untuk lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden menilai demokrasi ekonomi harus membuka kesempatan yang lebih luas, bukan hanya memberikan akses pembiayaan kepada kelompok usaha yang sudah mapan.

“Saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Jangan dia lagi, dia lagi, yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka,” ucapnya.

Presiden turut menekankan pentingnya perbaikan iklim usaha melalui reformasi birokrasi dan percepatan perizinan. Menurut Presiden, pemerintah tidak boleh justru membebani dunia usaha melalui proses yang lambat, birokratis, atau membuka ruang bagi pungutan liar.

“Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan,” tegasnya.

Presiden juga mengingatkan bahwa hubungan antara pemerintah, pengusaha, buruh, UMKM, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah harus dibangun dalam semangat kerja sama. Menurutnya, jika seluruh komponen bangsa bergerak bersama, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan kemakmuran yang luar biasa.

“Bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini—pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, pemerintah pusat, pemerintah daerah—semuanya kita kerja sama, semuanya memiliki rasa panggilan yang sama, kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa,” jelasnya.

(BPMI Setpres)

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS PRESIDEN—-Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam tata kelola ekonomi nasional saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Dalam pidatonya, Kepala Negara menyoroti besarnya potensi kekayaan Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.

Presiden Prabowo menilai Indonesia memiliki modal yang sangat kuat untuk menjadi bangsa maju dan makmur. Posisi geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam, serta bonus demografi disebut menjadi kekuatan utama Indonesia di tengah dinamika global.

“Saudara-saudara sekalian, kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ini. Posisi geografis kita sangat strategis. Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan negara, khususnya di sektor maritim. Kepala Negara menyoroti masih maraknya praktik pencurian sumber daya laut oleh kapal asing di perairan Indonesia.

“Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri,” tegas Presiden.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga memaparkan besarnya kontribusi komoditas strategis Indonesia terhadap devisa negara. Kepala Negara menyebut Indonesia merupakan eksportir terbesar minyak kelapa sawit dan batu bara di dunia, serta kini menjadi eksportir terbesar _ferro allo_y atau paduan besi.

“Devisa ekspor minyak kelapa sawit mencapai 23 miliar dolar, setara dengan 391 triliun rupiah pada tahun 2025. Indonesia juga adalah pengekspor batu bara terbesar di dunia. Devisa ekspor batu bara mencapai 30 miliar dolar Amerika setara 510 triliun rupiah pada tahun 2025,” ucap Presiden.

Meski memiliki kekayaan alam melimpah, Presiden Prabowo menilai kapasitas fiskal Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain. Kepala Negara menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) dibanding negara-negara G20 maupun negara tetangga di kawasan.

“Kita harus introspeksi dan sadar, dan berani bertanya kenapa kita tidak bisa mengelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo juga mempertanyakan kondisi ekonomi nasional yang dinilai tidak sejalan dengan angka pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir. Menurut Presiden, ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir, namun kondisi kelas menengah justru menurun dan angka kemiskinan meningkat.

“Saudara-saudara, saya bertanya di hadapan majlis yang terhormat ini, saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar. Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat,” kata Presiden.

Presiden Prabowo menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan ekonomi nasional. Kepala Negara mengungkapkan bahwa selama puluhan tahun terjadi aliran keluar kekayaan nasional melalui praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan yang menyebabkan kerugian besar bagi negara.

“Kita harus berani mengatakan yang merah, merah, yang putih, putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyoroti penentuan harga komoditas strategis Indonesia yang masih bergantung pada negara lain. Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki kedaulatan dalam menentukan harga kelapa sawit, nikel, emas, hingga hasil tambang lainnya.

“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita,” ujar Presiden Prabowo.

Pidato ini menjadi penegasan arah besar pemerintah dalam memperkuat kedaulatan nasional baik di darat, laut, maupun dalam sistem ekonomi agar setiap tetes kekayaan Indonesia benar-benar untuk kesejahteraan rakyat.

(BPMI Setpres)