Senin, Mei 25, 2026
Beranda blog Halaman 5

Ekonomi Pancasila Jadi Fondasi, Presiden Prabowo Tegaskan Pembangunan untuk Semua

0

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS PRESIDEN RI—-PRESIDEN  Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menjalankan mazhab ekonomi Pancasila sebagai landasan utama pembangunan nasional dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Presiden menekankan bahwa ekonomi nasional harus berpihak pada rakyat serta menjunjung nilai keadilan sosial dan persatuan bangsa.

“Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional,” tegas Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan kelompok atau wilayah tertentu. Menurut Presiden, negara harus hadir untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Ekonomi kita harus berkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan, negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” ucapnya.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pelayanan publik yang baik serta birokrasi yang kuat menjadi syarat utama kemajuan suatu negara. Pemerintah, menurut Presiden, harus mampu menciptakan kepastian hukum dan mendukung dunia usaha dalam membuka lapangan kerja.

“Tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum,” tutur Presiden.

Presiden Prabowo menuturkan bahwa pemerintah juga terus melakukan penguatan institusi negara melalui peningkatan kesejahteraan aparatur negara untuk menciptakan institusi yang bersih dan profesional. “Ada yang sampai hampir 300 persen naiknya penghasilan hakim-hakim kita,” ucapnya.

Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola birokrasi nasional. Presiden juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga segera membersihkan praktik penyimpangan di lingkungan masing-masing.

“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua,” ucapnya.

Dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, Presiden turut menyoroti perkembangan Koperasi Merah Putih yang terus diperluas di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi dapat beroperasi hingga akhir tahun untuk memperkuat perputaran ekonomi di desa dan kecamatan.

“Koperasi Merah Putih sudah 1.061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20 ribu kooperasi, dan di akhir tahun harus di atas 60 ribu,” tutur Kepala Negara.

Lebih lanjut, Kepala Negara juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan energi baru dan terbarukan. Pemerintah saat ini mempercepat pembangunan energi surya dan pengolahan energi berbasis sumber daya domestik untuk mengurangi ketergantungan impor BBM.

“Kita sudah canangkan akan membangun seratus gigawatt dari tenaga surya dalam tiga tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insyaallah kita akan hilangkan ketergatungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga,” ujar Presiden.

Melalui berbagai langkah tersebut, Presiden menegaskan bahwa ekonomi Pancasila bukan sekadar konsep, tetapi strategi nyata untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera di mana negara hadir, rakyat dilindungi, dan masa depan dibangun bersama.

Jakarta, 20 Mei 2026
Biro Pers, Media, dan Informasi
Sekretariat Presiden

Di Sidang Paripurna DPR, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Jalankan Amanat UUD 1945

0

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM–MEDIA LOYALIS PRESIDEN RI–Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kembali menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026. Kepala Negara menilai Pasal 33 merupakan cetak biru perekonomian nasional yang harus menjadi pedoman utama dalam mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan rakyat.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengingatkan kembali isi Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan asas kekeluargaan sebagai fondasi utama perekonomian Indonesia. “Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari Pasal 33. Ayat pertama dari Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa falsafah ekonomi Indonesia tidak dibangun berdasarkan prinsip kapitalisme neoliberal ataupun sistem yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Menurut Presiden, seluruh rakyat harus dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi nasional.

“Tidak ada kata-kata asas-asas lain. Asas kapitalisme neoliberal, asas konglomerasi, asas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin. Itu bukan falsafah Pancasila,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo menyebut bahwa para pendiri bangsa telah merumuskan arah ekonomi nasional dengan sangat jelas melalui Pasal 33 UUD 1945. Karena itu, berbagai persoalan ekonomi yang terjadi saat ini dinilai tidak terlepas dari penyimpangan terhadap amanat konstitusi tersebut.

“Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa, kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita,” kata Presiden.

Presiden Prabowo juga menilai bahwa penerapan Pasal 33 secara konsisten dapat mencegah berbagai praktik penyimpangan ekonomi seperti under invoicing, manipulasi ekspor, tambang ilegal, hingga pembalakan hutan ilegal yang selama ini merugikan negara.

Dalam pidatonya, Presiden turut menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap praktik tambang ilegal di kawasan hutan lindung. Kepala Negara mempertanyakan bagaimana aktivitas ilegal tersebut dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa tindakan tegas.

“Bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa potensi dana yang dapat diselamatkan dari kebocoran ekonomi nasional diperkirakan mencapai 150 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa keberhasilan penyelamatan tersebut bergantung pada keberanian dan tekad seluruh pihak untuk melakukan pembenahan bersama.

“Kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo pun kembali menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan memperbaiki tata kelola ekonomi nasional. Kepala Negara mengingatkan bahwa Indonesia tidak dapat berharap memperoleh hasil yang lebih baik jika terus mengulangi kesalahan yang sama.

“Kita paham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik,” tandas Presiden.

Pidato Presiden Prabowo tersebut menjadi penegasan arah besar pemerintah kembali pada konstitusi sebagai landasan, memperbaiki tata kelola ekonomi, dan memastikan setiap kekayaan bangsa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

(BPMI Setpres)

Para hakim diingatkan untuk menghindari perilaku transaksional dan senantiasa menerapkan pola hidup sederhana sebagai bentuk keteladanan moral aparatur peradilan.

0

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Kegiatan pengawasan merupakan bagian dari pembinaan untuk memperkuat kualitas lembaga peradilan dan harus dilaksanakan secara sederhana, efektif serta bermakna

Daerah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Pengadilan Negeri Buol tanggal 18–19 Mei 2026. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Khamim Thohari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Tim.

Mengawali kegiatan pembinaan dan pengawasan, Ketua Tim membangkitkan semangat integritas kepada seluruh aparatur dengan pekikan:
“Integritas, harus!”
“Integritas, kebutuhan!”
“Integritas, harga mati!”

Pekikan tersebut disambut penuh semangat oleh seluruh aparatur yang hadir dan menjadi pengingat akan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai insan peradilan.

Dalam arahannya, Ketua Tim menegaskan agar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tidak disambut secara berlebihan maupun menyiapkan sesuatu yang dapat membebani satuan kerja.

“Kegiatan pengawasan merupakan bagian dari pembinaan untuk memperkuat kualitas lembaga peradilan dan harus dilaksanakan secara sederhana, efektif dan bermakna”, tambahnya.

Ketua Tim juga menyampaikan beberapa poin penting kepada seluruh aparatur Pengadilan Negeri Buol, di antaranya pentingnya menjaga kode etik dan perilaku aparatur peradilan, serta memahami dan melaksanakan ketentuan dalam PERMA Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016.

Selain itu, aparatur peradilan diingatkan untuk mengikuti perkembangan regulasi, termasuk pemberlakuan KUHP baru, Undang-Undang Penyesuaian, serta KUHAP baru. Seluruh aparatur juga diminta untuk mempelajari Buku IV Mahkamah Agung tentang Pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal.

Mantan Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA menekankan putusan yang memiliki “roh” yakni lahir dari independensi dan integritas serta harus terhindar dari conflict of interest.

Para hakim juga diingatkan untuk menghindari perilaku transaksional dan senantiasa menerapkan pola hidup sederhana sebagai bentuk keteladanan moral aparatur peradilan.

Pada penutupan kegiatan, Ketua Pengadilan Negeri Buol, Abdul Gafur Bungin, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut.

Ia, berharap kegiatan ini membawa kebaikan dan menjadi penguatan bagi Pengadilan Negeri Buol dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan kepada masyarakat.

Pembinaan dan pengawasan berlangsung dengan lancar, tertib, dan penuh semangat kebersamaan.

Sebagai informasi, turut hadir dalam kegiatan tersebut Yuli Effendi, S.H., M.Hum. dan Abd. Kadir, S.H., M.H. sebagai Hakim Tinggi Pemeriksa, beserta rombongan anggota pemeriksa dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Yohanes G. A. R. Manalu

Tim Pengawas PT Sulteng: Jangan Bebani Satuan Kerja!

Jakarta, Humas MA
Rabu,20 Mei 2026

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. didampingi Ketua PTA Manado, Drs. M. Arsyad M, S.H., M.H melakukan peninjauan pembangunan Gedung baru Pengadilan Agama Bitung

0

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—-Dirjen Badilag Muchlis tinjau pembangunan gedung baru PA Bitung demi pastikan kualitas proyek berjalan tepat waktu dan transparan.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. didampingi Ketua PTA Manado, Drs. M. Arsyad M, S.H., M.H melakukan peninjauan pembangunan Gedung baru Pengadilan Agama Bitung, Senin (18/5).

Kedatangan Dirjen Badilag disambut langsung oleh Ketua PA Bitung, Harisan Upuolat serta Hakim Pengawas Pembangunan gedung, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen serta jajaran kesekretariatan PA Bitung, Kontraktor Pembangunan, dan direksi lapangan.

Dalam kunjungannya, Dirjen Badilag meninjau secara langsung kondisi fisik bangunan, kemajuan pekerjaan di lapangan, serta kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan rencana anggaran biaya yang telah disusun.

Berdasarkan laporan kontraktor pelaksana dan tim pengawas, progres fisik pembangunan gedung baru PA Bitung saat ini mencapai sekitar 22 persen dan kini pengerjaan sedang memasuki tahap pengecoran bondek atap pada struktur bangunan.

Meskipun masih terbilang awal, Dirjen Badilag menegaskan pentingnya percepatan tanpa mengabaikan kualitas dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

Dirjen Badilag berharap progress pembangunan Gedung baru ini segera rampung sehingga dapat melayani masyarakat pencari keadilan di Bitung.

‘Saya berharap pembangunan ini cepat rampung, sehingga dapat dimanfaatkan oleh para pencari keadilan. Masyarakat di wilayah Bitung dan sekitarnya sangat membutuhkan layanan peradilan agama yang nyaman, aman, dan berkapasitas memadai. Jangan sampai ada lagi keterlambatan yang merugikan masyarakat,’ ujar Dirjen Badilag

Lebih lanjut, ia berpesan agar pembangunan Gedung baru ini dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan kehati-hatian karena anggaran pembangunan Gedung baru ini bersumber dari APBN.

‘Saya menekankan pentingnya komitmen seluruh pihak agar pembangunan dapat selesai tepat waktu dengan hasil yang berkualitas. Jalankan tugas pembangunan dengan penuh tanggungjawab,’ pungkas Dirjen Badilag.

Melalui peninjauan dan evaluasi ini, diharapkan pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Bitung dapat berjalan semakin baik dan menghasilkan sarana prasarana peradilan yang representatif, modern, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di Kota Bitung.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Muhammad Arif Pahlevi

Tinjau Pembangunan Gedung Baru PA Bitung, Ini Pesan Dirjen Badilag

Jakarta, Humas MA
Rabu,20 Mei 2026

Pengadilan Negeri (PN) Gianyar menerima kunjungan Tim Pengawasan Daerah dari Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar dalam rangka Pengawasan Daerah, Asesmen AMPUH, serta Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

0

Gianyar,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI— Bali – Pengadilan Negeri (PN) Gianyar menerima kunjungan Tim Pengawasan Daerah dari Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar dalam rangka Pengawasan Daerah, Asesmen AMPUH, serta Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Semester I Tahun 2026, Senin (18/5). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Candra PN Gianyar dan diikuti oleh seluruh unsur hakim serta aparatur pengadilan.

Kegiatan pengawasan dipimpin langsung Ketua Tim Pengawas, I Wayan Kawisada, bersama jajaran Hakim Tinggi dan tim dari PT Denpasar. Kehadiran rombongan disambut Wakil Ketua PN Gianyar, Made Adicandra Purnawan, mewakili Ketua PN Gianyar beserta seluruh keluarga besar PN Gianyar.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua PN Gianyar menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kunjungan Tim Pengawasan dari PT Denpasar. Ia menegaskan bahwa pengawasan merupakan bagian penting dalam proses evaluasi dan peningkatan kualitas lembaga peradilan.

“Kedatangan tim dari Pengadilan Tinggi Denpasar bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mengevaluasi kinerja pengadilan selama ini sekaligus memberikan motivasi agar Pengadilan Negeri Gianyar semakin tangguh dan lebih baik ke depannya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pengawas, I Wayan Kawisada, dalam arahannya menegaskan bahwa kegiatan pengawasan dilakukan dengan semangat pembinaan dan penyempurnaan pelayanan peradilan. Bahkan, ia menyebut tiga orang dalam rombongan PT Denpasar merupakan eks pegawai PN Gianyar sehingga mengenal satuan kerja tersebut.

“Kedatangan kami bukan cari kesalahan karena PN Gianyar sudah meraih predikat unggul, pasti sudah baik, kami hanya menyempurnakan apa yang masih kurang,” tegasnya.

Pengawasan dilakukan secara menyeluruh dan serentak dengan melibatkan keseluruhan tim dari PT Denpasar. Pemeriksaan tidak hanya berfokus pada administrasi dan dokumen, tetapi juga dilakukan secara langsung dengan menyusuri berbagai ruang dan fasilitas di lingkungan PN Gianyar.

Mulai dari ruang kepaniteraan, kesekretariatan, fasilitas pelayanan publik, PTSP, hingga ruang kerja hakim menjadi objek pemeriksaan tim pengawas. Kegiatan tersebut dilakukan guna memastikan kualitas pelayanan, administrasi perkara, tata kelola, hingga sarana dan prasarana berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan Mahkamah Agung.

Selain pemeriksaan administratif dan fisik, kegiatan pengawasan juga menjadi ruang evaluasi bersama guna memperkuat budaya kerja profesional, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan peradilan.

Kegiatan ditutup dengan closing ceremony yang berlangsung pada sore hari di hari yang sama. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua PN Gianyar bersama seluruh keluarga besar PN Gianyar menyatakan kesanggupannya untuk segera menindaklanjuti seluruh hasil temuan dan evaluasi dari tim pengawas paling lambat Jumat, 12 Juni 2026.

Komitmen tersebut mendapat apresiasi langsung dari PT Denpasar melalui Ketua Tim Pengawas. Menurutnya, kesiapan PN Gianyar dalam menindaklanjuti hasil pengawasan menunjukkan komitmen kuat untuk terus menjaga kualitas pelayanan dan mempertahankan predikat unggul yang telah diraih.

Kegiatan pengawasan daerah ini sekaligus menjadi bentuk sinergi antara pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama dalam menjaga kualitas pelayanan publik, profesionalisme aparatur, serta mewujudkan badan peradilan yang modern, tangguh, dan berintegritas

Pastikan Pelayanan Prima, PT Denpasar Lakukan Pengawasan di PN Gianyar

Humas PN Gianyar – Dandapala Contributor
Rabu, 20 Mei 2026

Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia resmi menetapkan kebijakan baru mengenai penyesuaian besaran iuran anggota serta mekanisme pembayaran iuran organisasi dan Badan Pengelola Dana Sosial Hakim (BPDSH).

0

Jakarta ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI— Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia resmi menetapkan kebijakan baru mengenai penyesuaian besaran iuran anggota serta mekanisme pembayaran iuran organisasi dan Badan Pengelola Dana Sosial Hakim (BPDSH). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia NOMOR: 04/SK/PP.IKAHI/V/2026 Tentang Penyesuaian Besaran dan Mekanisme Pembayaran Iuran Anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Iuran Badan Pengelola Dana Sosial Hakim (BPDSH) yang ditandatangani oleh Ketua Umum Ikahi Prof. Yanto dan Sekretaris Umum Dr. H. Heru Pramono.

Dalam keputusan tersebut, PP IKAHI menetapkan besaran iuran sebesar Rp70.000,00 per bulan untuk masing-masing tingkatan organisasi, yakni Pengurus Cabang IKAHI, Pengurus Daerah IKAHI, Pengurus Pusat IKAHI, serta iuran BPDSH.

Penyesuaian iuran tersebut akan mulai diberlakukan efektif sejak 1 Januari 2026. Selain menetapkan nominal iuran, keputusan ini juga mengatur mekanisme pembayaran yang lebih terstruktur untuk iuran PP IKAHI dan BPDSH. Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dituangkan dalam lampiran keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebijakan tersebut.

PP IKAHI juga memerintahkan seluruh Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, serta Pengurus Daerah Khusus IKAHI Mahkamah Agung agar melaksanakan ketentuan ini secara optimal. Tidak hanya itu, jajaran pengurus di daerah diminta aktif melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota terkait penyesuaian iuran dan mekanisme pembayaran yang baru.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat solidaritas organisasi profesi hakim sekaligus memastikan pengelolaan dana sosial hakim berjalan lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan. Melalui BPDSH, berbagai program sosial dan bantuan bagi hakim diharapkan dapat terus berjalan secara maksimal.

Sebagai tindak lanjut, Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah juga diminta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tingkat kepatuhan pembayaran iuran anggota IKAHI dan BPDSH di wilayah masing-masing. Evaluasi tersebut penting untuk menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan serta memastikan efektivitas pengelolaan organisasi secara nasional.

Dengan diberlakukannya keputusan ini, PP IKAHI menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem organisasi profesi hakim yang modern, tertib administrasi, dan responsif terhadap kebutuhan anggota serta keberlangsungan program sosial hakim di Indonesia

PP IKAHI Resmi Sesuaikan Iuran Anggota & BPDSH Tahun 2026

Aditya Yudi – Dandapala Contributor
Rabu, 20 Mei 2026

Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara

0

Bandung, ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS TNI—- Kodam III/Siliwangi menggelar Upacara Peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2026 di Lapangan Serka Dedy Unadi Makodam III/Siliwangi, Jalan Aceh No. 69 Kota Bandung, Rabu (20/05/2026).

Bertindak selaku Inspektur Upacara, Kasdam III/Siliwangi Brigjen TNI Dr. Agus Bakti, S.I.P., M.I.P., M.Han., yang diikuti para pejabat militer, prajurit serta PNS jajaran Kodam III/Siliwangi.

Dalam amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang dibacakan Kasdam III/Siliwangi disampaikan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum refleksi atas lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908 yang menjadi tonggak kesadaran berbangsa dan perjuangan intelektual demi kedaulatan bangsa.

Disebutkan pula bahwa semangat Kebangkitan Nasional harus terus menyesuaikan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Tantangan Indonesia saat ini tidak hanya berkaitan dengan kedaulatan teritorial, namun juga kedaulatan informasi serta transformasi digital.

Tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” mengandung makna pentingnya menjaga generasi muda sebagai penerus bangsa sekaligus memperkuat kemandirian nasional. Melalui semangat persatuan dan gotong royong, seluruh elemen bangsa diharapkan mampu menjaga dan membangun Indonesia yang berdaulat.

Berbagai program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat. Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, layanan Cek Kesehatan Gratis, hingga penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disebut sebagai langkah nyata membangun fondasi bangsa yang mandiri.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan generasi muda di ruang digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Kebijakan tersebut menjadi bentuk kehadiran negara dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan aman bagi anak-anak Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta menyalakan kembali semangat “Boedi Oetomo” dalam setiap lini kehidupan demi kemajuan bangsa dan negara. (Pendam III/Siliwangi).

Melalui Upacara Harkitnas, Kodim 0612/Tasikmalaya Perkuat Nasionalisme dan Solidaritas Kebangsaan

0

TASIKMALAYA–INDOTIPIKOR.COM–MEDIA LOYALIS TNI—Kodim 0612/Tasikmalaya menggelar Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 Tahun 2026 di Lapangan Makodim 0612/Tasikmalaya, Jalan Otista No 11, Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Rabu (20/05/2026).

Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Dandim 0612/Tasikmalaya Letkol Czi M.Imvan Ibrahim, S.Sos., M.Han selaku Inspektur Upacara dan diikuti oleh personel Kodim 0612/Tasikmalaya, terdiri dari Perwira, Bintara, Tamtama serta PNS Kodim 0612/Tasikmalaya.

Dandim 0612/Tasikmalaya Letkol Czi M.Imvan Ibrahim ,S.Sos., M.Han membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menegaskan bahwa Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar peringatan historis, tetapi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, kedaulatan bangsa, dan kesiapan menghadapi tantangan zaman, khususnya di era transformasi digital.

Disampaikan pula bahwa semangat kebangkitan harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta perlindungan generasi muda di ruang digital. Pemerintah juga telah mengambil langkah strategis melalui penerapan kebijakan perlindungan anak di ruang digital guna menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan beretika bagi generasi penerus bangsa.

“Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, ‘Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara’, menjadi pengingat bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh sejauh mana bangsa ini mampu menjaga dan membina generasi mudanya,” demikian kutipan amanat yang dibacakan Dandim 0612/Tasikmalaya.

Lebih lanjut, amanat tersebut mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga solidaritas sosial, memperkuat literasi digital, serta terus menumbuhkan semangat gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat.

Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Makodim 0612/Tasikmalaya berlangsung dengan aman, tertib dan penuh semangat kebangsaan. Momentum ini diharapkan mampu memperkuat rasa cinta tanah air serta menumbuhkan kembali nilai-nilai perjuangan di tengah dinamika perkembangan zaman yang semakin modern.

(PENDIM 0612/Tasikmalaya)

Sebanyak 180 Perusahaan di Bawah Payung BUMN Telah Ditata Melalui Berbagai Skema. “Mulai dari konsolidasi, restrukturisasi, divestasi, hingga pembubaran,

0

JAKARTA ——INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN– Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria memimpin rapat bersama PT Danantara Asset Management, pada Selasa (19/05), terkait evaluasi dan akselerasi streamlining BUMN. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transformasi dan penataan BUMN agar semakin efektif, efisien, serta fokus pada lini bisnis inti yang bernilai strategis bagi negara.

Hingga saat ini, sebanyak 180 perusahaan di bawah payung BUMN telah ditata melalui berbagai skema. “Mulai dari konsolidasi, restrukturisasi, divestasi, hingga pembubaran,” ujar Dony. Penataan tersebut menjadi bagian dari transformasi menyeluruh untuk menyederhanakan struktur korporasi, mengurangi tumpang tindih bisnis, serta memastikan setiap entitas memiliki peran yang jelas dalam menciptakan nilai ekonomi dan mendukung penguatan daya saing nasional.

Dalam pertemuan tersebut, Dony Oskaria menegaskan bahwa percepatan transformasi BUMN harus dilakukan melalui penataan fundamental yang terukur, adaptif, dan berorientasi pada kinerja.

“Streamlining BUMN harus memastikan setiap perusahaan fokus pada bisnis inti, memiliki tata kelola yang kuat, dan mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi negara dan masyarakat,” ujar Dony.

Sejalan dengan arahan tersebut, fokus pembahasan dalam rapat mencakup percepatan penyelesaian struktur perusahaan yang masih belum optimal, termasuk penguatan tata kelola, penajaman arah bisnis, dan optimalisasi aset. Selain itu, struktur perusahaan yang dinilai masih tumpang tindih agar dapat bergerak lebih lincah, profesional, dan kompetitif dalam menghadapi dinamika pasar.

BP BUMN dan Danantara memastikan restrukturisasi ini bukan sekadar penyederhanaan jumlah perusahaan, melainkan langkah strategis untuk memperkuat fondasi BUMN secara menyeluruh. Melalui penataan yang lebih terarah, BUMN ditargetkan semakin efektif dan efisien, beroperasi sesuai prinsip korporasi profesional, kompetitif di pasar, serta mampu memberikan kontribusi riil bagi kas negara dan masyarakat.

HUMAS

Dinas Pendidikan Ciamis Gelar FLS3N SD 2026,Cetak Siswa Kreatif dan Berprestasi

0

CIAMIS–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA GROUP CIAMIS NEWS—Ajang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS3N) Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2026 menjadi momentum penting dalam menggali potensi, kreativitas, serta prestasi peserta didik di bidang seni dan sastra. Kegiatan tersebut digelar pada Selasa (19/5/2026) yang digelar di SDN 1 Cijeungjing, dengan penuh semangat dan antusiasme dari para peserta yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Ciamis.

Kegiatan FLS3N tingkat Kabupaten Ciamis ini dihadiri oleh unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, para kepala sekolah, guru pendamping, dewan juri, serta tamu undangan lainnya. Para peserta merupakan siswa-siswi terbaik hasil seleksi dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis untuk berkompetisi dan menampilkan kemampuan terbaik mereka di bidang seni dan sastra.

FLS3N bukan hanya sekadar ajang perlombaan, tetapi juga menjadi wadah pengembangan karakter, kreativitas, dan bakat siswa sejak usia dini. Melalui kegiatan ini, para peserta diberikan ruang untuk mengekspresikan kemampuan serta meningkatkan rasa percaya diri dalam berkarya dan berprestasi.

Suasana kegiatan berlangsung meriah dan penuh semangat. Antusiasme para peserta terlihat sejak awal acara hingga seluruh rangkaian lomba berlangsung. Dengan didampingi guru dan orang tua, para siswa tampil percaya diri menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam setiap cabang lomba yang dipertandingkan.

Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Sigit Ginanjar, menyampaikan bahwa FLS3N menjadi salah satu upaya nyata dalam mendukung pengembangan potensi peserta didik di bidang seni dan budaya.

“FLS3N ini merupakan ajang pembinaan sekaligus pencarian bakat dan prestasi siswa di bidang seni dan sastra. Dari tujuh cabang lomba yang dipertandingkan, nantinya para juara terbaik akan mewakili Kabupaten Ciamis ke tingkat Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan semata-mata tentang meraih kemenangan, namun lebih kepada proses pembelajaran, pengalaman, serta membangun mental dan karakter siswa agar lebih kreatif, mandiri, dan berprestasi.

“Melalui kegiatan ini diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki kemampuan seni, kreativitas, serta rasa percaya diri yang tinggi. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana mempererat silaturahmi antar sekolah dan antar peserta didik dari berbagai wilayah di Kabupaten Ciamis,” tambahnya.

Pelaksanaan FLS3N Tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2026 berjalan dengan lancar, tertib, dan penuh sportivitas. Seluruh peserta mengikuti setiap tahapan lomba dengan semangat kompetisi yang sehat serta menjunjung tinggi nilai kebersamaan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis berharap kegiatan ini dapat terus menjadi motivasi bagi sekolah untuk mendukung pengembangan bakat siswa di berbagai bidang. Selain mencetak generasi berprestasi, FLS3N juga diharapkan mampu melestarikan seni dan budaya daerah di kalangan generasi muda.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kabupaten Ciamis kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kemajuan pendidikan serta pengembangan potensi peserta didik menuju generasi yang kreatif, berkarakter, dan berprestasi.Editor (Yan.P/M.Robby.)