JAKARTA ——INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN– Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria memimpin rapat bersama PT Danantara Asset Management, pada Selasa (19/05), terkait evaluasi dan akselerasi streamlining BUMN. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transformasi dan penataan BUMN agar semakin efektif, efisien, serta fokus pada lini bisnis inti yang bernilai strategis bagi negara.
Hingga saat ini, sebanyak 180 perusahaan di bawah payung BUMN telah ditata melalui berbagai skema. “Mulai dari konsolidasi, restrukturisasi, divestasi, hingga pembubaran,” ujar Dony. Penataan tersebut menjadi bagian dari transformasi menyeluruh untuk menyederhanakan struktur korporasi, mengurangi tumpang tindih bisnis, serta memastikan setiap entitas memiliki peran yang jelas dalam menciptakan nilai ekonomi dan mendukung penguatan daya saing nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Dony Oskaria menegaskan bahwa percepatan transformasi BUMN harus dilakukan melalui penataan fundamental yang terukur, adaptif, dan berorientasi pada kinerja.
“Streamlining BUMN harus memastikan setiap perusahaan fokus pada bisnis inti, memiliki tata kelola yang kuat, dan mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi negara dan masyarakat,” ujar Dony.
Sejalan dengan arahan tersebut, fokus pembahasan dalam rapat mencakup percepatan penyelesaian struktur perusahaan yang masih belum optimal, termasuk penguatan tata kelola, penajaman arah bisnis, dan optimalisasi aset. Selain itu, struktur perusahaan yang dinilai masih tumpang tindih agar dapat bergerak lebih lincah, profesional, dan kompetitif dalam menghadapi dinamika pasar.
BP BUMN dan Danantara memastikan restrukturisasi ini bukan sekadar penyederhanaan jumlah perusahaan, melainkan langkah strategis untuk memperkuat fondasi BUMN secara menyeluruh. Melalui penataan yang lebih terarah, BUMN ditargetkan semakin efektif dan efisien, beroperasi sesuai prinsip korporasi profesional, kompetitif di pasar, serta mampu memberikan kontribusi riil bagi kas negara dan masyarakat.
HUMAS
