INDOTIPIKOR.COM–MEDIA LOYALIS PRESIDEN RI—Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah saat ini berada di jalan yang benar dalam menjalankan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam upaya menghilangkan kemiskinan dan kelaparan. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.

Dalam taklimatnya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah bekerja keras untuk menjawab berbagai tantangan bangsa, terutama di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Presiden juga menilai capaian pemerintah sejauh ini cukup membanggakan, meskipun masih banyak pekerjaan besar yang harus diselesaikan.

“Masalahnya masih lebih banyak. Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat sekarang apa yang kita sudah capai,” ungkap Presiden.

Salah satu capaian yang disoroti Presiden adalah keberhasilan Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan. Presiden menyebut Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan, memiliki cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia, serta mencatat nilai tukar petani tertinggi.

“Tadi saya sudah sebut, kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Cadangan beras kita tertinggi selama sejarah NKRI. Nilai tukar petani kita tertinggi selama sejarah NKRI,” tutur Presiden.

Selain pangan, Presiden juga menyinggung capaian di sektor energi melalui keberhasilan Indonesia menghasilkan B50, yakni solar dengan kandungan 50 persen berbasis kelapa sawit. Menurut Presiden, capaian tersebut memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Presiden mengakui bahwa kebijakan tersebut sempat menghadapi banyak tantangan dan penolakan. Namun, Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus percaya pada kekuatan sendiri dan tidak mudah ditakut-takuti oleh berbagai tekanan.

“Kita bangsa Indonesia yang 287 juta ini, pemimpinnya selalu ditakut-takuti. Supaya kita memimpin dengan ketakutan. Takut dengan pasar, takut dengan ini, takut dengan rating agency, takut dengan itu,” ucap Presiden.

Kepala Negara menekankan bahwa arah pembangunan pemerintah bukan didasarkan pada ketakutan, melainkan pada kebutuhan dasar rakyat dan prinsip-prinsip yang diakui dunia. Presiden menyebut agenda pemerintah selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita percaya kepada hal-hal yang asasi, yang basic. Basic bukan menurut selera kita, basic menurut pakar-pakar dunia. Basic menurut PBB. Sustainable Development Goals,” ujar Presiden.

Presiden kemudian menegaskan bahwa penghapusan kemiskinan dan kelaparan menjadi prioritas utama yang harus diperjuangkan negara. Menurut Presiden, sebagai anggota G20, Indonesia tidak boleh membiarkan rakyatnya hidup dalam kelaparan.

“SDG pertama adalah no poverty. Tidak ada kemiskinan,” kata Presiden. “Zero hunger. Zero hunger. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa berbagai agenda pembangunan yang dijalankan pemerintah juga mencakup kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, air bersih, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, infrastruktur, serta pengurangan ketimpangan.

“SDG ketiga, good health and well being. Nomor empat, quality education. Lima, gender equality. Enam, clean water. Tujuh, affordable and clean energy. Decent work and economic growth. Industry, innovation, infrastructure, reduce inequalities. Saudara-saudara, ini yang kita sedang kerjakan,” ungkap Presiden.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh ragu menjalankan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Sebaliknya, Presiden menyebut praktik-praktik ilegal seperti illegal mining, perkebunan ilegal, illegal logging, penyelundupan, under-invoicing, dan transfer pricing sebagai hal yang harus diberantas karena merugikan negara.

“Jadi jangan ragu-ragu. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang rasional. Yang tidak rasional adalah tadi. Illegal mining, illegal kebun, illegal logging, penyerundupan, under-invoicing, transfer pricing. Itu adalah fraud, itu adalah pidana,” tegas Presiden.

(BPMI Setpres)

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS PRESIDEN RI—Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menjalankan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34, sebagai landasan dalam mengelola kekayaan nasional dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam taklimatnya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.

Kepala Negara menyampaikan bahwa filosofi bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa tetap relevan dalam menghadapi tantangan pembangunan saat ini. Menurut Presiden Prabowo, Pancasila dan UUD 1945 lahir dari pengalaman panjang bangsa Indonesia menghadapi penjajahan dan praktik penghisapan kekayaan nasional oleh kekuatan asing.

“Kita sedang menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita sedang menjalankan Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Ini jangan dianggap suatu slogan atau suatu retorika yang indah. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan,” ujar Kepala Negara.

Selain itu, Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa konstitusi telah secara tegas mengamanatkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pelaksanaan Pasal 33 berkaitan erat dengan pelaksanaan Pasal 34 UUD 1945 yang mengamanatkan negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial, memberdayakan masyarakat yang lemah, serta menyediakan pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak.

“Kita menjalankan Pasal 34. Jadi itulah, kita tidak boleh membiarkan anak-anak orang miskin terus miskin. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak tidak ada harapan sekolah. Ini sudah kita jalankan,” ungkap Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyampaikan bahwa seluruh jajaran pemerintah harus memahami bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari upaya memenuhi kebutuhan dasar rakyat, terutama pangan. Menurut Presiden Prabowo, kemampuan suatu negara menjamin ketersediaan pangan merupakan ukuran paling mendasar keberhasilan sebuah bangsa.

“Kita bertanya apakah bangsa itu bisa memberi pangan, memberi makan untuk rakyatnya itu yang paling mendasar. Untuk apa kita merdeka, untuk apa kita punya NKRI, kalau kita tidak bisa memberi yang paling dasar dari sebuah peradaban, yang paling dasar adalah makan, pangan,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa ketahanan pangan hanya dapat diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya alam yang baik, ketersediaan air, kelestarian lingkungan, lahan yang produktif, serta kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Karena itu, Kepala Negara menyebut pemerintah terus memastikan harga pangan tetap terkendali, pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, dan program pemenuhan gizi bagi masyarakat terus berjalan.

“Peradaban punah kalau tidak ada makan, untuk menjamin pangan, perlu air, perlu lingkungan yang dilestarikan, perlu lahan yang subur, perlu kebijakan yang benar. Kita bertanya sekarang, apakah harga pangan terkendali? Apakah pupuk tersedia untuk rakyat, untuk petani dengan harga yang terjangkau? Kita bertanya, apakah anak-anak sekolah memperoleh makanan bergizi di sekolah?,” imbuh Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan kemiskinan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah diarahkan untuk membuka akses pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan, memperkuat perlindungan sosial, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat untuk meningkatkan taraf hidupnya.

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah. Memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak,” pungkas Kepala Negara.

(BPMI Setpres)

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS PRESIDEN RI—Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional melalui reformasi tata kelola sumber daya alam, percepatan investasi strategis, serta penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah memutuskan membangun sistem ekspor satu pintu sebagai langkah untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah dapat memastikan seluruh proses ekspor berlangsung secara transparan sekaligus mengoptimalkan penerimaan devisa negara dari kekayaan alam Indonesia.

“Kita bangun sistem ekspor satu pintu agar negara mengetahui berapa yang diekspor, kepada siapa dijual, berapa harga sebenarnya, berapa devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia. Itu tujuannya,” tegas Presiden Prabowo.

Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) yang diumumkan pada 20 Mei 2026 dan mulai beroperasi penuh sejak 1 Juli 2026. Menurut Presiden, PT DSI menjadi instrumen negara dalam memperkuat tata kelola sekaligus konsolidasi ekspor komoditas strategis milik bangsa Indonesia.

“Saya ingatkan, semua komoditas adalah milik bangsa Indonesia. Bumi, air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya, itu milik bangsa Indonesia. Nikel, karet, semuanya, kelapa sawit, batu bara, emas. Sehingga, kita terapkan ekspor satu pintu, dan kita dirikan PT DSI, Danantara Sumber Daya Indonesia,” tuturnya.

Kepala Negara mengungkapkan bahwa implementasi awal kebijakan tersebut telah menunjukkan hasil yang positif. Dalam waktu satu bulan lebih sejak beroperasi, PT DSI telah mengelola devisa dalam jumlah signifikan sekaligus mulai memperkecil kesenjangan harga ekspor komoditas Indonesia dengan harga di pasar internasional.

“Baru satu bulan, dua minggu bekerja, PT DSI beroperasi, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih 10,5 miliar dolar. Dan ternyata dari angka yang masuk, sebelum ada PT DSI, gap perbedaan antara harga dijual di Indonesia dan harga dijual internasional, itu kurang lebih beda minimal 30 persen, mendekati 40-45 persen,” jelasnya.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik-praktik yang merugikan negara maupun pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan hukum. Pemerintah, menurut Presiden, akan mengambil langkah tegas untuk memastikan tata kelola sumber daya alam berjalan sesuai kepentingan nasional.

“Karena kita tegas, meneruskan praktik ini, ini praktik penipuan, meneruskan, semua izin kita cabut. Saya tidak pandang bulu, kita cabut semua izin mereka yang tidak mau patuh kepada hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa langkah reformasi yang ditempuh pemerintah mulai memperoleh pengakuan dari dunia internasional. Dengan ketahanan pangan yang semakin kuat, dukungan sektor energi, serta potensi sumber daya alam yang melimpah, Presiden optimistis Indonesia mampu mewujudkan cita-cita sebagai lumbung pangan dunia.

“Saudara-saudara, kita sudah mulai dipandang dan kita akan buktikan. Saya yakin dan percaya kita akan jadi lumbung pangan dunia. Saya percaya itu,” tuturnya.

(BPMI Setpres)

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS PRESIDEN RI—Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa percepatan digitalisasi pemerintahan menjadi langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.

“Digitalisasi pemerintahan mutlak harus kita lakukan. Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara. Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin,” ucap Presiden.

Kepala Negara menjelaskan bahwa transformasi digital yang tengah dijalankan pemerintah telah mulai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial. Berdasarkan laporan Dewan Ekonomi Nasional, digitalisasi program bantuan sosial telah diterapkan di 43 kabupaten dan kota pada 26 provinsi dengan sekitar satu juta keluarga telah terdaftar dari target 12,5 juta keluarga.

“Sebelumnya untuk mengurus berbagai dokumen dan mendaftar bantuan, sebuah keluarga dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000. Sekarang proses itu dapat dilakukan secara gratis. Ini manfaat langsung dari digitalisasi. Tapi tentunya kita harus melangkah lebih jauh,” lanjutnya.

Menurut Presiden Prabowo, keberhasilan digitalisasi harus diikuti dengan integrasi berbagai basis data pemerintah agar pelayanan publik makin tepat sasaran. Integrasi tersebut mencakup data sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, hingga data penerima bantuan dengan tetap mengedepankan perlindungan keamanan data.

“Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi,” tegas Presiden.

Kepala Negara meyakini bahwa sistem data yang akurat akan memperkuat efektivitas berbagai program pemerintah, termasuk dalam upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah terus memperluas akses pelayanan publik melalui pembangunan mal pelayanan publik di berbagai daerah.

“Kita juga telah menghadirkan mal pelayanan publik di 313 kabupaten dan kota. Dalam satu tempat, masyarakat dapat mengakses sampai dengan 150 jenis pelayanan. Ini kemajuan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa transformasi digital harus terus diperluas sehingga makin banyak layanan pemerintah yang dapat diakses secara daring. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi dibebani proses birokrasi yang berbelit, sementara pemerintah dapat menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, mudah, dan inklusif.

“Seluruh pelayanan yang memungkinkan harus tersedia secara digital. Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam. Rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Saya ingin Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia,” ucap Presiden.

(BPMI Setpres)

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS PRESIDEN RI—Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan salah satu capaian penting pemerintah dalam mengelola kekayaan dan aset negara secara lebih tertib, terukur, dan berorientasi pada masa depan. Menurut Presiden, pengelolaan yang rapi terhadap aset negara akan menjadi cadangan kekuatan ekonomi bagi generasi mendatang.

“Danantara adalah suatu dana kedaulatan di mana tabungan-tabungan kekayaan aset-aset negara disatukan, dikonsolidasi, di-manage dengan rapi. Dan ini menjadi cadangan, ini menjadi energi untuk masa depan Indonesia. Untuk anak, cucu, dan cicit kita,” ujar Presiden dalam taklimatnya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.

Kepala Negara menyampaikan bahwa Danantara memiliki nilai aset lebih dari seribu miliar dolar. Presiden menyebut, melalui Danantara, kekayaan negara yang sebelumnya kerap tersebar dan sulit dipantau kini dapat dikonsolidasikan dengan lebih baik.

“Alhamdulillah, kita untuk pertama kali dalam sejarah kita punya dana kedaulatan ini, Danantara ini yang nilai asetnya bernilai lebih dari seribu miliar dolar. Yang selama ini sering tidak bisa kita pantau. Sering kita tidak mengerti kekayaan kita di mana,” ungkap Presiden.

Sebagai bagian dari konsolidasi aset negara, Presiden terus melakukan pembenahan badan usaha milik negara (BUMN) yang jumlahnya mencapai 1.077. Presiden menyebut bahwa banyak BUMN membentuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan sehingga tata kelolanya perlu ditertibkan.

Presiden pun menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Danantara yang dalam 18 bulan pertama telah berhasil melakukan penutupan, konsolidasi, dan merger terhadap ratusan BUMN. Presiden menjelaskan bahwa hingga akhir Juli 2026, sebanyak 250 BUMN telah ditutup, dikonsolidasikan, atau digabungkan.

“Akhir 31 Juli mereka sudah menutup, mengonsolidasikan, memerger sehingga dari 1077 berkurang 250 BUMN,” ujar Presiden. Pemerintah juga menargetkan jumlah BUMN dapat berkurang signifikan hingga maksimal 350 BUMN pada akhir 2026.

Menurut Presiden, langkah konsolidasi tersebut tidak hanya memperbaiki tata kelola, tetapi juga menghasilkan penghematan besar bagi negara. Presiden menyampaikan bahwa penutupan 250 BUMN telah menyelamatkan biaya rutin atau overhead sebesar Rp50 triliun.

“Dengan ditutupnya 250 BUMN, overhead, biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah Rp50 triliun. Gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transpor, bayar ini rapat kerja, Rp50 triliun,” jelas Presiden.

Presiden memperkirakan nilai penghematan tersebut masih dapat terus meningkat seiring berlanjutnya proses penertiban dan konsolidasi BUMN. Presiden pun kembali menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Danantara atas capaian tersebut.

“Desember 31 saya kira ini mungkin angka penghematan bisa naik, bisa-bisa bisa mendekati 70-80 triliun. Saya terima kasih dari pimpinan Danantara,” pungkas Presiden.

Melalui Danantara dan reformasi BUMN, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah membangun tata kelola aset negara yang lebih modern, efisien, dan produktif. Langkah tersebut diharapkan menjadi mesin pertumbuhan baru yang memperkuat daya saing nasional sekaligus menjadi warisan ekonomi bagi generasi Indonesia di masa depan.

(BPMI Setpres)

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS PRESIDEN RI—Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola perekonomian nasional dengan menutup berbagai praktik yang menyebabkan kebocoran kekayaan negara. Dalam taklimatnya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan praktik-praktik yang merugikan kepentingan nasional terus berlangsung karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

“Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita, telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktik-praktik underinvoicing, pemalsuan laporan, _underinvoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktik-praktik transfer pricing, praktik-praktik penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita,” ujar Kepala Negara dalam pengantarnya.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa temuan tersebut bukan semata-mata berasal dari data pemerintah, melainkan juga didukung oleh berbagai lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut Kepala Negara, kondisi tersebut telah lama dipahami oleh para pelaku ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri.

“Ini bukan data dari kita, ini data internasional, ini data dari lembaga-lembaga internasional, ini data dari PBB di antaranya. Tapi seluruh bangsa sudah merasakan, semua pelaku ekonomi sudah mengerti hal ini, di dalam negeri dan di luar negeri semua tahu. Negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia sempat berminggu-minggu hilang minyak goreng, sesuatu yang tidak masuk di akal,” imbuh Presiden Prabowo.

Menghadapi tantangan tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah memperoleh mandat dari rakyat untuk menyelesaikan berbagai persoalan strategis yang selama ini menghambat kemajuan bangsa. Karena itu, Presiden Prabowo menyebut berbagai langkah pembenahan terus dilakukan secara konsisten di berbagai sektor.

“Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital, kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa selama 18 bulan masa pemerintahannya, berbagai persoalan strategis yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan mulai menunjukkan kemajuan. Kepala Negara mengungkapkan bahwa pemerintah telah berhasil menyelesaikan lebih dari seratus persoalan penting dalam kurun waktu tersebut.

“Saya ingatkan kita diberi mandat untuk menyelesaikan masalah, dan seharusnya kita bangga bahwa ternyata dalam kurun waktu ini telah banyak masalah dan kesulitan yang telah kita selesaikan. Mungkin hitungan kita terakhir lebih dari 108 masalah, 110 masalah yang kita selesaikan dalam satu tahun lebih, 18 bulan pemerintahan kita,” ungkap Presiden Prabowo.

(BPMI Setpres)

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS PRESIDEN RI—Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 20 Juli 2026. Sidang pertengahan tahun 2026 ini, menurut Presiden menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah sekaligus mengukur capaian menjelang memasuki tahun kedua masa pemerintahan.

“Hari ini saya sengaja melaksanakan Sidang Kabinet Paripurna pertengahan tahun 2026, menjelang 17 Agustus 2026, di mana sudah secara tradisi Presiden Republik Indonesia menyampaikan sambutan beberapa hari sebelum 17 Agustus untuk menyampaikan kepada seluruh bangsa dan negara apa yang sudah dikerjakan selama satu tahun kerja itu,” ucap Presiden dalam taklimatnya.

“Ini juga adalah kurang tiga bulan kita menjalankan mandat dari rakyat di tahap tahun kedua. Tanpa terasa waktu berjalan sangat cepat. Tentunya kita laksanakan kabinet paripurna ini untuk kita evaluasi apa yang sudah kita kerjakan,” lanjutnya.

Selama hampir dua tahun pemerintahan, Presiden menilai bahwa pemerintah telah bekerja dengan ritme yang cepat untuk menjawab berbagai tantangan nasional maupun global. Menurut Kepala Negara, berbagai kemajuan telah dicapai dan sejumlah persoalan juga terselesaikan.

“Kadang-kadang dengan kita bekerja sangat keras, dengan kita bekerja sangat padat, kita sendiri tidak terlalu menyadari berapa banyak yang telah kita capai dalam dua tahun pertama,” katanya.

Pemerintah, kata Presiden, akan menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi meskipun kondisi global saat ini penuh dengan ketidakpastian dan menjadi tantangan bersama. Kepala Negara menekankan bahwa seluruh jajaran pemerintahan menerima mandat dari rakyat untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kita sebagai anak bangsa, kita sebagai unsur pimpinan, dan kita semua di sini adalah unsur pimpinan. Kita di sini pemimpin politik, pemimpin teknokrat, pemimpin budaya, pemimpin masyarakat, dan kita diberi mandat oleh rakyat untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Jadi kita tidak boleh takut dengan masalah, kita tidak boleh takut dengan kesulitan, kita tidak boleh takut dengan kekurangan,” lanjutnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah memahami berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, seluruh jajaran kabinet diminta terus bekerja dengan semangat, disiplin, dan fokus menghadirkan solusi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat Indonesia.

(BPMI Setpres)