INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS ISTANA—Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah telah mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurut Presiden, kebijakan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam terus melindungi para pekerja.

“Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh. Yang diancam PHK, kita akan membela dan kita akan melindungi saudara-saudara sekalian,” tegas Presiden Prabowo dalam sambutannya pada peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di kawasan Lapangan Silang Monumen Nasional, Jumat, 1 Mei 2026.

Kepala Negara pun menekankan bahwa pemerintah akan selalu memastikan para pekerja tetap terlindungi dalam kondisi apa pun. Menurutnya, negara akan terus hadir untuk menjamin kesejahteraan mereka.

“Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat. Negara kita akan mengambil alih, negara kita akan membela rakyat Indonesia, jangan khawatir,” tuturnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah akan memperkuat perlindungan sosial bagi rakyat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh pemerintah dalam menjaga dan melindungi masyarakat.

“Kita juga memberi perlindungan sosial yang sangat besar. Tahun ini kita memberi perlindungan untuk rakyat yang berpenghasilan rendah sebesar Rp500 triliun,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menuturkan bahwa selalu menginstruksikan seluruh jajarannya untuk selalu mengambil kebijakan yang menguntungkan rakyat. Langkah ini sekaligus menegaskan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.

“Saya memberi instruksi. Saudara-saudara para menteri, kalau ambil kebijakan, kalau menyusun kebijakan, berpikir, bertanya apakah ini menguntungkan rakyat kecil atau tidak. Kalau menguntungkan rakyat kecil, laksanakan, itu sudah benar, tidak usah ragu-ragu,” tegasnya.

Pembentukan Satgas Mitigasi PHK di momen Hari Buruh Internasional ini menjadi simbol komitmen kuat pemerintah, negara hadir bukan hanya saat ekonomi tumbuh, tetapi juga ketika rakyat menghadapi tekanan, melindungi, membela, dan memastikan tidak ada pekerja yang dibiarkan jatuh sendirian.

(BPMI Setpres)

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM—MEDIA LOYALIS PRESIDEN RI—Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah hadiah kepada buruh pada momen peringatan Hari Buruh Internasional. Salah satunya adalah penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188. Melalui peraturan tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan perlindungan dan kesejahteraan pada nelayan.

“Ada satu lagi hadiah untuk buruh. Saya juga baru saja tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188, untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan,” ungkap Presiden Prabowo dalam sambutannya pada peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di kawasan Lapangan Silang Monumen Nasional, Jumat, 1 Mei 2026.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menuturkan bahwa pemerintah pada tahun ini akan meresmikan 1.386 kampung nelayan di seluruh Tanah Air. Program ini juga akan secara menerus dijalankan pada tahun-tahun selanjutnya.

“Kita tahun ini akan meresmikan 1.386 kampung nelayan. Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia nelayan diurus. Tahun depan, kita akan buka 1.500 kampung nelayan. Tahun depannya lagi 1.500. Tahun depannya lagi 1.500,” tuturnya.

Menurut Presiden, peresmian kampung nelayan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan di Tanah Air. Hal ini juga sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Semuanya nanti, kurang lebih ada 6 juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya, dengan anak dan istri 20 juta lebih rakyat Indonesia hidupnya akan lebih baik, hidupnya akan sejahtera,” ucap Presiden.

“Yang selama ini mereka susah, mereka melaut tanpa es, sekarang kita bikin pabrik es di tiap kampung nelayan. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka,” sambungnya.

Sebagai bagian dari upaya perlindungan para pekerja serta keberpihakan pemerintah kepada kaum pekerja, dalam kesempatan tersebut Kepala Negara juga menegaskan bahwa telah menginstruksikan percepatan penyelesaian Rancangan Udang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Kepala Negara menargetkan RUU tersebut dapat rampung pada tahun ini.

“Saya juga telah memberi instruksi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum untuk segera nanti bersama DPR RI selesaikan rancangan undang-undang Ketenagakerjaan. Kalau bisa, tahun ini juga harus selesai. Dan undang-undang itu harus berpihak kepada kaum buruh,” tegasnya.

“Kita berharap undang-undang kita selalu akan menjamin keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.

Dengan kombinasi kebijakan strategis dan mulai dari ratifikasi konvensi internasional, pembangunan berbasis komunitas, hingga reformasi regulasi, pemerintah mengirimkan pesan tegas bahwa kesejahteraan pekerja, termasuk nelayan, adalah prioritas utama negara.

(BPMI Setpres)

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS ISTANA—-Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam sambutannya pada peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di kawasan Lapangan Silang Monumen Nasional pada Jumat, 1 Mei 2026. Kepala Negara menegaskan bahwa pengesahan regulasi tersebut merupakan tonggak sejarah penting dalam perjuangan panjang perlindungan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

“Hari ini saya bisa melaporkan kepada saudara-saudara bahwa kita telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kalau tidak salah Ini adalah perjuangan lama, perjuangan 22 tahun. Bahkan selama republik berdiri belum pernah ada undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga,” ujar Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa selama ini pekerja rumah tangga kerap berada dalam kondisi yang belum memiliki kepastian perlindungan, termasuk dalam hal upah dan hak-hak dasar lainnya. Oleh karena itu, pengesahan undang-undang ini menjadi langkah penting untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang jelas dan adil bagi para pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia.

“Undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga belum pernah ada. Selama ini, pekerja-pekerja rumah tangga, entah dibayar upah berapa, tidak jelas. Sekarang, pertama kali dalam sejarah NKRI, kita sahkan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga,” imbuh Presiden.

Lebih lanjut, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada para pekerja atas dedikasi dan perjuangan mereka. Presiden Prabowo menilai bahwa setiap pekerja yang mencari nafkah secara jujur dan halal adalah sosok yang mulia.

“Saya menyadari, saya merasakan, dan saya menghormati perjuangan saudara-saudara. Seorang yang bekerja dengan badannya, dengan keringatnya, dengan tangannya, dia adalah seorang yang mulia, seorang bekerja dengan halal. Seorang berjuang untuk anaknya, untuk istrinya. Tiap hari, seorang yang bekerja dengan jujur, pengalaman saya, para pekerja, para petani, para nelayan, justru yang hidupnya susah mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang ikhlas,” ungkap Kepala Negara.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang dipimpinnya dalam satu tahun terakhir diarahkan untuk membela kepentingan seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh. Kepala Negara pun mengajak seluruh elemen untuk terus menjaga semangat kejujuran dan kerja keras dalam membangun bangsa.

Pengesahan UU PPRT di panggung Hari Buruh Internasional tahun ini menjadi simbol kuat bahwa negara tidak lagi menutup mata melainkan hadir, melindungi, dan memuliakan setiap pekerja.

(BPMI Setpres)

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS ISTANA—Dari Jenderal TNI ke Jantung Istana: Dudung Abdurachman Resmi Jabat Kepala KSP di Era Prabowo
Istana Negara kembali menjadi panggung penting dalam dinamika politik nasional. Pada Senin, 27 April 2026, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik sejumlah pejabat dalam rangka reshuffle kabinet jilid V. Salah satu sosok yang paling menyita perhatian adalah Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
Penunjukan Dudung menandai perubahan signifikan di lingkaran strategis Istana. Ia menggantikan M. Qodari yang mendapat penugasan baru sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).

Dengan latar belakang militer yang kuat dan pengalaman kepemimpinan tingkat tinggi, kehadiran Dudung dinilai akan membawa pendekatan yang lebih tegas, terukur, dan berorientasi pada eksekusi cepat.
Lahir di Bandung pada 19 November 1965, Dudung bukan figur baru dalam percaturan nasional. Namanya mencuat saat menjabat sebagai Pangdam Jaya/Jayakarta, di mana ia dikenal sebagai pemimpin yang lugas, komunikatif, dan tidak ragu turun langsung ke lapangan. Gaya kepemimpinan ini membentuk citranya sebagai perwira yang dekat dengan prajurit sekaligus tegas dalam mengambil keputusan.
Karier militernya terus menanjak hingga mencapai puncak saat dipercaya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 2021. Ia mengemban jabatan tersebut hingga 2023, menutup masa dinas aktifnya dengan rekam jejak yang solid. Sebelumnya, Dudung juga pernah memimpin Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), salah satu satuan paling prestisius di TNI AD.
Fondasi kedisiplinan Dudung telah terbentuk sejak usia muda. Ia menempuh pendidikan di SDN Patrakomala Bandung, kemudian melanjutkan ke SMP Kartika XIX-1 dan SMAN 9 Bandung. Pilihannya untuk masuk Akademi Militer (Akmil) pada 1988 menjadi titik awal perjalanan panjangnya di dunia militer dari perwira muda hingga jenderal bintang empat.
Sebelum resmi menjabat sebagai KSP, Dudung juga telah lebih dulu berada di lingkar kekuasaan sebagai Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional. Posisi ini menjadi jembatan transisi dari dunia militer menuju ranah strategis pemerintahan.
Sebagai Kepala KSP, Dudung kini memegang peran vital dalam memastikan program prioritas nasional berjalan efektif. Lembaga ini berfungsi sebagai pusat kendali strategis yang membantu Presiden dalam koordinasi kebijakan, komunikasi politik, serta pengelolaan isu-isu krusial negara.

Dengan kombinasi pengalaman lapangan, kepemimpinan strategis, dan kedisiplinan militer, Dudung dipandang mampu menghadirkan ritme kerja yang lebih cepat dan terarah di lingkungan Istana. Penunjukannya juga memberi sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo menginginkan stabilitas sekaligus akselerasi dalam pelaksanaan agenda pemerintahan.
Kini, publik menanti langkah konkret sang “Jenderal KSP” dalam mengawal kebijakan negara apakah ia mampu menerjemahkan ketegasan militer ke dalam efektivitas birokrasi sipil.
#DudungAbdurachman #PrabowoSubianto #KSP #ReshuffleKabinet #PolitikIndonesia #TokohMiliter #Pemerintahan

RED

JABAR–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS PRESIDEN RI—Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada para Komandan Satuan TNI Tahun 2026 dalam sebuah acara yang digelar di Universitas Pertahanan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 30 April 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sekitar 1.500 peserta dari seluruh matra TNI serta unsur terkait lainnya.

Kehadiran Presiden Prabowo di lokasi acara disambut penuh semangat oleh para Komandan Satuan TNI melalui lantunan lagu perjuangan “Maju Tak Gentar” dan “Garuda Pancasila”. Suasana khidmat kemudian mengiringi seluruh rangkaian acara yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Memasuki inti kegiatan, para peserta bersama-sama menyanyikan Mars TNI serta mars masing-masing matra—TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara—yang semakin menegaskan semangat soliditas dan kebanggaan korps. Acara dilanjutkan dengan doa bersama sebagai bentuk harapan akan kelancaran tugas dan pengabdian TNI kepada bangsa dan negara.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kemudian menyampaikan laporannya kepada Presiden Prabowo. Acara ini diikuti oleh sekitar 1.500 peserta yang terdiri atas personel Mabes TNI, personel TNI Angkatan Darat, personel TNI Angkatan Laut, personel TNI Angkatan Udara, serta peserta dari unsur non-struktural.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran pimpinan TNI dari tingkat tertinggi hingga level komando satuan di seluruh Indonesia, mulai dari para Kepala Staf Angkatan, Panglima Komando Utama, hingga para Komandan Satuan setingkat Komandan Batalyon.

Sejumlah menteri, wakil menteri, serta pejabat setingkat menteri juga tampak hadir, mencerminkan sinergi kuat antara sektor pertahanan dan unsur pemerintahan dalam menjaga stabilitas nasional.

Kegiatan ditutup dengan jamuan santap siang bersama Presiden Prabowo, menjadi simbol kedekatan pemimpin dengan para komandan lapangan, sekaligus memperkuat kohesi dan semangat kebersamaan dalam mengemban tugas negara.

Bogor, 30 April 2026
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

(BPMI Setpres)