Beranda blog Halaman 24

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) resmi mengawali Indonesia Judicial Fellowship Program di Federal Court of Australia (FCA), Melbourne

0

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) resmi mengawali Indonesia Judicial Fellowship Program di Federal Court of Australia (FCA), Melbourne

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) resmi mengawali Indonesia Judicial Fellowship Program di Federal Court of Australia (FCA), Melbourne.

Program yang berlangsung selama dua pekan, dari 27 Juli hingga 7 Agustus 2026 ini diikuti oleh empat hakim Indonesia, yaitu Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si. (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. (Hakim Yustisial Kamar Perdata MA RI), Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Jepara), dan Dwi Satya Nugroho Aji, S.H., LL.M. (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA RI).

Delegasi didampingi oleh Dr. Aria Suyudi, S.H., LL.M., staf khusus Ketua Mahkamah Agung RI-anggota Tim Pembaruan Peradilan MA RI.

Program ini merupakan bagian dari kerja sama strategis MA RI dengan FCA yang telah terjalin lebih dari dua dekade, serta didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 3 (AIPJ3).

Keempat hakim delegasi terpilih melalui proses seleksi terbuka yang dikoordinasikan oleh Tim Pembaruan Peradilan MA RI berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK.KP1.1.2/IX/2025.

Secara umum, program fellowship ini bertujuan meningkatkan kapasitas hakim Indonesia dalam praktik peradilan komersial internasional, sekaligus mendukung agenda reformasi hukum nasional menuju Indonesia Emas 2045, termasuk perbaikan peringkat Indonesia dalam Business Ready Index (B-Ready) Bank Dunia serta pemenuhan standar OECD terkait sistem kepailitan, penegakan hukum persaingan usaha, eksekusi perdata, dan pengakuan putusan asing.

Selama dua pekan di FCA, keempat hakim akan mendalami empat area utama, yakni hukum persaingan usaha, hak kekayaan intelektual, litigasi lintas batas dan eksekusi putusan asing, serta efisiensi operasional pengadilan niaga, yang nantinya dituangkan dalam proyek pembaruan (reform project) individu masing-masing peserta.

Diskusi Enforcement, Admiralty, dan Kekayaan Intelektual Warnai Hari Pertama Fellowship

Pada hari pertama, delegasi diterima oleh Martin Clutterbuck, International Program Manager FCA, dan disambut oleh sejumlah pejabat kepaniteraan Federal Court of Australia, yaitu Registrar Thom Stewart, Judicial Registrar Jodie Burns, dan Judicial Registrar Jacinta Ellis.

Agenda dibuka dengan sesi perkenalan, morning tea, serta tur keliling gedung dan lingkungan kerja FCA di Melbourne.

Delegasi diberikan ruang kerja di Lantai 9 Gedung FCA, yang berlokasi di Commonwealth Court, William Street di Melbourne yang akan berfungsi sebagai ruang rapat utama, untuk dua minggu ke depan.

Rangkaian diskusi hari pertama berlangsung dalam empat sesi. Sesi pertama disampaikan oleh Judicial Registrar Jodie Burns mengenai titik singgung antara penegakan putusan pengadilan (enforcement of court orders) dengan contempt of court.

Dalam paparannya, Burns menjelaskan, efektivitas lembaga peradilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memutus perkara, tetapi juga kemampuan memastikan putusan benar-benar dilaksanakan.

Diskusi menyoroti tiga fungsi utama enforcement, yaitu remedial, kepastian hukum, dan institusional, serta prinsip proses ex parte yang disertai kewajiban full and frank disclosure bagi pemohon.

Ditegaskan pula, contempt of court ditempatkan FCA sebagai ultimum remedium, mekanisme terakhir yang hanya digunakan apabila instrumen penegakan putusan biasa tidak lagi memadai.

Sesi kedua membahas yurisdiksi admiralty dan penyitaan kapal (arrest of ships) sebagai salah satu upaya penegakan hukum, disampaikan oleh Judicial Registrar Jacinta Ellis bersama Thom Stewart yang juga menjabat Admiralty Marshal.

Usai istirahat siang, sesi ketiga kembali diisi oleh Thom Stewart yang memaparkan pelaksanaan putusan perdata dari perspektif registrar. Dipaparkan tiga metode utama enforcement yang digunakan FCA, yaitu examination hearing untuk menelusuri aset dan kemampuan bayar pihak yang berkewajiban, garnishee order yang melibatkan pihak ketiga penyimpan dana debitur, serta penyitaan dan penjualan aset (seizure).

Sebagai ilustrasi, Stewart membagikan pengalaman FCA Melbourne menyita pesawat komersial pada masa pandemi COVID-19 ketika maskapai gagal memenuhi kewajiban leasing, yang menunjukkan kompleksitas eksekusi terhadap aset bernilai besar.

Sesi keempat sekaligus penutup hari pertama diisi oleh Justice Rofe dengan topik hak kekayaan intelektual, khususnya mekanisme penghapusan merek dagang karena tidak digunakan (non-use).

Diskusi berkembang membahas beban pembuktian yang di Australia justru dibebankan kepada pemilik merek, bukan pemohon, standar bukti penggunaan yang relatif ringan, hingga konsep ganti rugi tambahan (additional damages) atas pelanggaran hak kekayaan intelektual yang bersifat punitif dan preventif.

Para hakim delegasi turut aktif membandingkan praktik tersebut dengan sistem hukum di Indonesia, termasuk tantangan pembuktian non-penggunaan merek di wilayah kepulauan yang luas.

Meninjau Ruang Sidang Utama FCA

Selain itu, delegasi juga diberikan kesempatan untuk meninjau ruang sidang utama FCA, yang digunakan untuk persidangan perkara komersial.

Salah satu hal yang menarik dalam ruang sidang tersebut adalah, tersedia tempat duduk untuk juri, yang digunakan dalam perkara tindak pidana komersial, seperti kartel.

Ruang sidang utama berukuran tidak kurang 250 meter persegi dilengkapi berbagai fasilitas pendukung persidangan, seperti video kamera untuk keperluan streaming, akses ke perangkat audiovisual, dan lainnya.

Rangkaian diskusi hari pertama ini menjadi pembuka dari agenda dua pekan Indonesia Judicial Fellowship Program, yang akan dilanjutkan dengan observasi persidangan, diskusi manajemen perkara, penulisan putusan, hingga pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan peradilan dan bisnis di Australia.

MA RI melalui Tim Pembaruan Peradilan, bersama FCA dan AIPJ3, berharap program ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret bagi pembaruan sistem peradilan niaga di Indonesia.

Liputan mengenai pengalaman dan interaksi delegasi akan disajikan secara berkala setiap hari selama program berlangsung.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Aria Suyudi

Apa yang Dipelajari Hakim Indonesia di Federal Court of Australia?

Jakarta, Humas MA
Selasa,28 Juli 2026

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. mendorong pimpinan pengadilan menerapkan kepemimpinan yang mengayomi

0

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. mendorong pimpinan pengadilan menerapkan kepemimpinan yang mengayomi serta mendengar aspirasi bawahan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. mendorong pimpinan pengadilan menerapkan kepemimpinan yang mengayomi serta mendengar aspirasi bawahan, saat memimpin pembinaan di Pengadilan Agama Lubuk Linggau, Senin (27/7).

Muchlis menjelaskan pimpinan yang empatik tidak cukup memberi perintah, tetapi juga hadir menampung aspirasi bawahan. Ia menekankan pimpinan harus turun memberikan solusi atas kendala teknis maupun nonteknis yang dihadapi aparatur di lapangan.

Menurutnya, pimpinan yang mengedepankan pendekatan persuasif dan memberikan keteladanan lebih efektif merangkul tim dibanding yang bersikap keras. Ia mendorong penyelesaian persoalan melalui musyawarah agar keharmonisan lingkungan kerja tetap terjaga.

Muchlis mengaitkan gaya kepemimpinan itu dengan loyalitas aparatur. Ia menegaskan loyalitas dalam sistem peradilan bukan kepatuhan buta, melainkan kesetiaan pada aturan, integritas, dan penghormatan terhadap hierarki yang lahir dari kesadaran atas visi bersama.

Muchlis menautkan budaya kerja kolektif kolegial dengan mutu produk peradilan. Ia menegaskan musyawarah majelis hakim yang sehat menjadi kunci lahirnya putusan yang matang, objektif, dan berkualitas, sehingga kepercayaan masyarakat pencari keadilan tetap terjaga.

Di atas semua itu, Muchlis menempatkan integritas sebagai fondasi utama lembaga peradilan. Ia mengingatkan jabatan bukan sarana mencari keuntungan, melainkan ladang pengabdian yang menuntut keteladanan.

Untuk menjaga integritas, Muchlis menyebut sejumlah mekanisme yang harus berjalan beriringan, mulai dari pengawasan berkelanjutan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi layanan berbasis digital, hingga pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Dalam arahannya, Muchlis mengutip pesan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.agar aparatur tidak cepat berpuas diri dan terus mengabdi tanpa pamrih.

“Teruslah mengabdi, tanpa berharap balas budi. Teruslah berprestasi, tanpa mengharap apresiasi. Jangan menunggu sempurna, untuk melayani secara paripurna,” ungkapnya.

Sebagai informasi, pembinaan diawali apel pagi dengan Dirjen Badilag bertindak sebagai pembina, kemudian dilanjutkan pembinaan bertema “Membangun Sinergi, Loyalitas, dan Pelayanan Prima di Lingkungan Peradilan Agama”. Kegiatan diikuti Ketua, Wakil Ketua, para hakim, panitera, sekretaris, pejabat struktural dan fungsional, serta aparatur Pengadilan Agama Lubuk Linggau.

 

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Ahmad Luthfi Maghfurin

Dirjen Badilag Dorong Pimpinan Pengadilan Mengayomi dan Mendengar Aspirasi

Jakarta, Humas MA
Selasa,28 Juli 2026

Mengapa Indonesia Membutuhkan Mahkamah Agung?

0

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Dalam sistem Pemerintahan, Indonesia menganut Trias Politika. Dimana Kekuasaan Negara Republik Indonesia dibagi menjadi tiga Kekuasaan, yakni: Kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan Legislatif dan Kekuasaan Yudikatif

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di antara 2 samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Untuk itu, Indonesia mempunyai posisi yang strategis dan pengaruh bagi negara sekitarnya, baik dalam hal kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi.

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang menganut Demokrasi Pancasila dan pimpin oleh seorang Presiden.

Dalam sistem Pemerintahan, Indonesia menganut Trias Politika. Dimana Kekuasaan Negara Republik Indonesia dibagi menjadi tiga Kekuasaan, yakni: Kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan Legislatif dan Kekuasaan Yudikatif.

Legislatif (DPR, DPD, MPR): Berwenang merancang dan menyusun undang-undang.
Eksekutif (Presiden, Wapres, dan Kementerian): Bertugas menjalankan undang-undang serta roda pemerintahan.
Yudikatif (MA, MK, dan KY): Berwenang mengawasi penegakan hukum dan mengadili setiap pelanggaran undang-undang.
Di dalam ranah yudikatif, Mahkamah Agung (MA) memegang peranan yang vital.

Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia bersifat merdeka dan independen. Artinya, proses peradilan bebas dari campur tangan atau intervensi pihak mana pun, termasuk lembaga eksekutif maupun legislatif.

Lalu Apa Peran dan Fungsi Utama Mahkamah Agung?

Untuk memastikan keadilan terwujud secara merata di seluruh pelosok negeri, Mahkamah Agung menjalankan enam fungsi utama:

Fungsi Peradilan. MA merupakan pengadilan tingkat tertinggi yang menangani perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Fungsi utamanya adalah menjaga keseragaman penerapan hukum di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, MA memiliki wewenang Judicial Review (hak uji materiil) untuk menilai apakah suatu peraturan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.
Fungsi Pengawasan. MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya proses peradilan di semua lingkungan peradilan.

Pengawasan ini bertujuan agar persidangan berjalan secara wajar, efisien, dan berbiaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim. MA juga mengawasi perilaku para hakim, pejabat pengadilan, serta profesi hukum seperti advokat dan notaris dalam konteks peradilan.

Fungsi Mengatur. Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur secara memadai dalam undang-undang demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, MA berwenang menetapkan peraturan sendiri untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Fungsi Nasihat. MA bertindak sebagai pemberi pertimbangan hukum kepada lembaga tinggi negara lainnya. Salah satu peran krusialnya adalah memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden terkait permohonan grasi dan rehabilitasi yang diajukan oleh terpidana.

Fungsi Administratif. Seluruh urusan organisasi, administrasi, keuangan, hingga tata kerja di empat lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Agama, Militer, dan TUN) secara penuh berada di bawah kewenangan dan pengelolaan Mahkamah Agung.
Fungsi Lain-Lain di luar tugas utamanya mengadili perkara, MA juga dapat diserahi tugas serta kewenangan tambahan lain selama diamanatkan secara sah oleh undang-undang.

Dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung merupakan pilar utama penjaga keadilan di Indonesia. Tanpa keberadaan MA, penerjemahan hukum di setiap daerah di seluruh Indonesia berisiko tumpang-tindih dan penegakan keadilan akan kehilangan arah.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Azzah Zain Al Hasany

Mengapa Indonesia Membutuhkan Mahkamah Agung?

Jakarta, Humas MA
Selasa,28 Juli 2026

UMKM Binaan PGN Tembus PAS Sky Shop Kolaborasi Pertamina – Pelita Air, Catat Kontribusi 59% Penjualan

0

Jakarta,—INDOTIPIKOR.COM—Selasa   28 Juli 2026

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, Adabina Scarves yang tergabung dalam Mitra Binaan Pertamina, mencatat kontribusi sekitar 59% dari total penjualan produk UMKM di PAS Sky Shop pada salah satu rute penerbangan Pelita Air. Kontribusi sebesar itu dicapai Adabina Scarves hanya dalam tiga bulan sejak memasarkan produknya di PAS Sky Shop. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan perluasan akses pasar bagi UMKM binaan melalui kolaborasi Pertamina Group.

Adabina Scarves yang merupakan produsen mukena travel dan jilbab eksklusif menjadi satu dari empat UMKM yang lolos proses kurasi dari total 20 UMKM Mitra Binaan Pertamina Group untuk memasarkan produknya melalui PAS Sky Shop. Sementara PAS Sky Shop adalah platform penjualan produk lokal di dalam penerbangan Pelita Air hasil kolaborasi Pertamina Air Services (PAS) bersama UMKM binaan Pertamina Group.

PAS Sky Shop setelah beberapa bulan diperkenalkan, akhirnya resmi diluncurkan pada Kamis (23/7) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebagai bagian dari rangkaian peluncuran PAS Sky Shop, Direktur Utama Pelita Air, Faik Fahmi bersama Sekretaris Perusahaan PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita, dan Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina, Rudi Ariffianto, menyerahkan bingkisan suvenir berisi produk-produk UMKM Mitra Binaan Pertamina Group kepada para penumpang penerbangan IP108 rute Jakarta (CGK)-Denpasar (DPS), Kamis, 23 Juli 2026.

Corporate Secretary Pertamina, Arya Dwi Paramita, mengatakan kolaborasi ini merupakan bentuk nyata dukungan Pertamina terhadap pemberdayaan UMKM agar mampu menembus pasar yang lebih luas.

“Hari ini Alhamdulillah kami bersama Direktur Utama Pelita Air meluncurkan program kolaborasi PAS Sky Shop. Program ini memberikan akses bagi UMKM binaan Pertamina yang telah lolos proses kurasi untuk memasarkan produknya di dalam pesawat Pelita Air,” ujar Arya.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan keberhasilan Adabina Scarves menunjukkan bahwa produk UMKM lokal memiliki daya saing tinggi ketika memperoleh akses ke pasar yang tepat.

“Masuknya Adabina Scarves ke PAS Sky Shop merupakan wujud nyata sinergi Pertamina Group dalam membuka peluang bisnis baru bagi UMKM binaan sekaligus memperkenalkan produk lokal berkualitas kepada masyarakat yang lebih luas. Kontribusi penjualan sekitar 59% dalam tiga bulan pertama menjadi bukti bahwa ketika produk berkualitas dipertemukan dengan pasar yang tepat, UMKM mampu tumbuh lebih cepat dan bersaing di kanal pemasaran yang lebih luas,” ujar Fajriyah.

Ia menambahkan, perluasan akses pasar menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong UMKM tumbuh secara berkelanjutan. Melalui kolaborasi di lingkungan Pertamina Group, PGN tidak hanya mendukung peningkatan kualitas produk, tetapi juga menghadirkan akses ke segmen konsumen baru.

“Kami berharap kolaborasi seperti PAS Sky Shop dapat terus diperluas sehingga semakin banyak UMKM binaan memperoleh kesempatan mengembangkan usaha, memperluas jangkauan pemasaran, dan meningkatkan nilai ekonomi produknya,” tambahnya

Sementara itu, Pemilik Adabina Scarves, Henni Danasuoro, mengaku bangga produknya dapat menjadi bagian dari PAS Sky Shop dan memperoleh sambutan positif dari publik, terutamanya pengguna penerbangan Pelita Air.

“Kami sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan melalui program pembinaan PGN dan Pertamina Group. Kehadiran produk Adabina Scarves di PAS Sky Shop membuka pasar baru yang sebelumnya belum pernah kami jangkau. Pencapaian dalam tiga bulan pertama menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga kualitas produk serta menghadirkan inovasi agar semakin banyak masyarakat yang bangga menggunakan produk lokal Indonesia,” kata Henni.

Penyerahan suvenir tersebut menjadi simbol dimulainya pemasaran produk UMKM lokal melalui PAS Sky Shop sekaligus wujud komitmen Pertamina Group dalam memperluas akses pasar bagi UMKM binaan melalui ekosistem bisnis yang dimiliki.

Danlanud Wiriadinata Hadiri Upacara Peringatan Ke-394 Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026

0
Tasikmalaya,–INDOTIPIKOR.COM— Minggu (26/7/2026) – Komandan Lanud Wiriadinata, Kolonel Pnb A. Kholiq Yulianto, S.E., M.M., M.Han., bersama Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 18/D.I Lanud Wiriadinata, Ny. Indah A. Kholiq Yulianto menghadiri Upacara Peringatan ke-394 Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026, di Lapangan Upacara Setda Kabupaten Tasikmalaya.
Bupati Tasikmalaya, H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP., selaku Inspektur Upacara, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang Kabupaten Tasikmalaya yang telah mencapai usia hampir empat abad. Momentum ini menjadi ajang refleksi atas sejarah, perjuangan para pendahulu, serta hasil kerja keras seluruh elemen masyarakat dalam membangun daerah.
Bupati menjelaskan bahwa berbagai indikator pembangunan daerah menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan upaya penurunan angka kemiskinan mengalami peningkatan yang menjadi bukti nyata kemajuan Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mempercepat pembangunan, Pemerintah Kabupaten terus mengimplementasikan 13 Program Prioritas Gerak Cepat yang mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, digitalisasi pemerintahan, penguatan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, hingga pembinaan olahraga.
Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat gotong royong, serta terus bersinergi membangun Kabupaten Tasikmalaya. Dengan mengusung tema Hari Jadi ke-394, “Nyorang Mangsa Tasik Raharja”, Bupati optimistis Kabupaten Tasikmalaya akan semakin maju, sejahtera, religius, adil, dan makmur. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan semua pihak yang telah mendukung pembangunan daerah serta menyukseskan rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 dengan aman, tertib, dan penuh kebersamaan.

Lanud Wiriadinata Perkuat Pembinaan Olahraga Dirgantara, Danlanud Motivasi Atlet Gantolle dan Generasi Muda Priangan Timur

0
Tasikmalaya,–INDOTIPIKOR.COM— Minggu (26/7/2026) – Lanud Wiriadinata terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembinaan olahraga dirgantara melalui penyediaan fasilitas latihan serta pendampingan bagi para atlet olah raga Dirgantara. Komandan Lanud Wiriadinata, Kolonel Pnb A. Kholiq Yulianto, S.E., M.M., M.Han., selaku Ketua Federasi Aero Sport Indonesia Daerah (Fasida) Tasikmalaya, memberikan dukungan penuh kepada para atlet Gantolle Kabupaten Tasikmalaya yang melaksanakan latihan terbang di Lanud Wiriadinata sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Barat Tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November di Gunung Panten, Kabupaten Majalengka.
Sebanyak lima atlet cabang olahraga dirgantara Gantolle mengikuti latihan terbang menggunakan metode Static Towing di runway Lanud Wiriadinata. Latihan tersebut difokuskan untuk meningkatkan kemampuan teknik terbang, ketepatan manuver, serta kesiapan fisik dan mental para atlet agar mampu tampil maksimal pada ajang PORPROV Jawa Barat 2026. Dengan persiapan yang matang, para atlet optimistis mampu mempersembahkan tiga medali bagi Kabupaten Tasikmalaya.
Keberadaan Lanud Wiriadinata sebagai lokasi latihan memberikan nilai strategis dalam mendukung peningkatan kualitas atlet dirgantara di wilayah Priangan Timur. Fasilitas penerbangan yang representatif serta lingkungan latihan yang sesuai standar keselamatan memberikan kesempatan kepada para atlet untuk terus mengembangkan kemampuan sekaligus membangun rasa percaya diri menjelang kompetisi tingkat Provinsi.
Ketua Pengurus Cabang Olahraga Dirgantara Gantolle Kabupaten Tasikmalaya, Roni Purnama, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Komandan Lanud Wiriadinata beserta jajaran atas dukungan yang diberikan. Menurutnya, sinergi antara Lanud Wiriadinata, Fasida, dan komunitas olahraga dirgantara menjadi modal penting dalam mencetak atlet berprestasi serta memperkuat pembinaan olahraga dirgantara di Tasikmalaya.

Danlanud Wiriadinata Tebar Bibit Ikan Nila, Perkuat Ketahanan Pangan Nasional Melalui Budidaya Perikanan

0
Tasikmalaya,–INDOTIPIKOR.COM— Senin (27/7/2026) – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, Komandan Lanud Wiriadinata, Kolonel Pnb A. Kholiq Yulianto, S.E., M.M., M.Han., didampingi Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 18/Daerah I Lanud Wiriadinata, Ny. Indah A. Kholiq Yulianto, beserta jajaran pengurus, melaksanakan penebaran bibit ikan nila di kolam budidaya ikan Lanud Wiriadinata. Kegiatan tersebut turut dihadiri para Kepala Dinas, personel Lanud Wiriadinata, serta Pembudidaya ikan binaan, Bapak Lutesa, sebagai bentuk sinergi antara TNI Angkatan Udara dan masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan, khususnya di sektor perikanan.
Kegiatan penebaran bibit ikan ini merupakan salah satu program strategis Lanud Wiriadinata dalam mendukung Asta Cita Pemerintah di bidang ketahanan pangan melalui pengembangan budidaya perikanan air tawar yang berkelanjutan. Sebanyak 150 Kg bibit ikan nila ditebar di kolam budidaya yang telah dipersiapkan sebagai bagian dari kawasan ketahanan pangan Lanud Wiriadinata. Program ini diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan sumber protein hewani, sekaligus menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan lahan produktif secara optimal.
Sebelum pelaksanaan penebaran bibit ikan nila, seluruh peserta terlebih dahulu memenjatkan Doa bersama sebagai wujud rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga program ketahanan pangan Lanud Wiriadinata dapat terus berjalan dengan baik. Melalui Doa tersebut, diharapan seluruh rangkaian kegiatan senantiasa diberikan kelancaran, keselamatan, dan keberkahan, serta bibit ikan yang ditebar dapat berkembang optimal, dan menghasilkan panen yang melimpah.
RED

# *Semangat Kebersamaan Tak Pernah Luntur, Satgas TMMD Ke-129 Kodim 0612/Tasikmalaya Bersama TNI-Polri dan Warga Wujudkan Jalan Desa Semi Hotmix*

0

*Tasikmalaya* —INDOTIPIKOR.COM—– Semangat gotong royong dan sinergitas antara TNI, Polri, serta masyarakat kembali terlihat dalam pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Kodim 0612/Tasikmalaya. Dengan penuh semangat, personel Satgas TMMD bersama anggota Polri dan warga bahu-membahu mengerjakan pembangunan jalan desa semi hotmix yang berlokasi di Kampung Nagrog, Dusun Jamburarang, Desa Parungponteng, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya.

Sejak pagi hari, personel Satgas TMMD, serta masyarakat tampak kompak bergotong royong menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan. Di bawah terik matahari, semangat kebersamaan tidak sedikit pun surut. Mereka saling bahu-membahu demi mempercepat terwujudnya akses jalan yang lebih baik bagi masyarakat.

Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD Ke-129 Kodim 0612/Tasikmalaya Letkol Czi M. Imvan Ibrahim,S.Sos.,M.Han menyampaikan bahwa pembangunan jalan semi hotmix ini merupakan salah satu sasaran fisik yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan masyarakat.

“TMMD bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Sinergi TNI, Polri, dan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan pembangunan yang bermanfaat bagi warga,” ujarnya.

Antusiasme masyarakat pun terlihat begitu tinggi. Kehadiran Satgas TMMD menjadi motivasi tersendiri bagi warga untuk ikut terlibat secara langsung dalam pembangunan desa. Kebersamaan yang terjalin mencerminkan nilai luhur gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Melalui pembangunan jalan semi hotmix ini, diharapkan akses transportasi warga Kampung Nagrog semakin lancar, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program TMMD Ke-129 Kodim 0612/Tasikmalaya menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat mampu menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi kehidupan warga. Semangat kebersamaan yang terus terjaga diharapkan menjadi modal utama dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

*Pendim 0612/Tasikmalaya*

Kemenimipas Laksanakan Rapat Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II, Perkuat Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi

0

Jakarta ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) laksanakan Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Capaian Kinerja Triwulan II, Rabu (22/7). Rapat ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dan diikuti oleh seluruh unit eselon I serta jajaran Kantor Wilayah secara luring maupun daring.

“Kegiatan anev yang kita laksanakan hari ini merupakan upaya bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjaga agar sasaran-sasaran strategis yang sudah kita tetapkan dapat berjalan secara efektif,” kata Menteri Agus.

Melalui kegiatan ini, setiap unit Eselon I memaparkan realisasi indikator kinerja, capaian program prioritas, serapan anggaran, serta langkah-langkah percepatan yang akan dilakukan pada semester berikutnya.

Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan strategi perbaikan agar pelaksanaan program semakin efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Paparan dimulai dari Sekretaris Jenderal Asep Kurnia, lalu dilanjurkan Inspektur Jenderal Rudi Setiawan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, hingga Plt. Kepala BPSDM Muhammad Tito Andrianto.

Dalam arahannya, Menteri Agus menegaskan bahwa memasuki semeseter II, seluruh unit kerja perlu memastikan bahwa fokus tidak hanya tertuju pada percepatan penyerapan anggaran, tapi juga peningkatan kualitas belanja negara agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat yang optimal.

“Penyerapan anggaran bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk menghasilkan layanan publik yang semakin baik, memperkuat keamanan dan kedaulatan negara, meningkatkan kualitas pembinaan Warga Binaan, serta mendukung capaian target Pembangunan nasional,” ujarnya.

Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II merupakan bentuk komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menerapkan manajemen kinerja yang berkelanjutan.

Dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala, Kemenimipas optimistis mampu meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang profesional, responsif, berintegritas, modern, dan akuntabel.

Kemenimipas Laksanakan Rapat Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II, Perkuat Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi

Komunikasi Publik
Senin,27 Juli 2026

Sambut Hari Kemerdekaan, Sekjen Kemendagri Dorong Bulog dan Pemda Gencarkan Gerakan Pangan Murah

0

Jakarta ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mendorong Perum Bulog bersama pemerintah daerah (Pemda) memperkuat langkah stabilisasi harga beras dan minyak goreng melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif. Menurutnya, upaya tersebut perlu kembali digencarkan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi pangan.

“Apakah tidak bisa kita lakukan Gerakan Pangan Murah yang masif seperti yang dulu lagi,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Pembahasan Kelancaran Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah secara hybrid dari Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Tomsi menjelaskan, perkembangan harga beras dan minyak goreng saat ini memerlukan perhatian serius karena tekanan inflasi komoditas tersebut telah terjadi di masing-masing 152 dan 109 kabupaten/kota pada minggu keempat Juli 2026. Ia menilai pelaksanaan Gerakan Pangan Murah secara luas pernah terbukti efektif mengendalikan gejolak harga, yang saat itu berhasil menurunkan jumlah daerah terdampak kenaikan harga hingga hanya sekitar 50 daerah.

Selain itu, ia turut menyoroti tingginya disparitas harga bawang putih dari tingkat distributor hingga pengecer. Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap rantai distribusi agar margin harga tetap berada dalam batas yang wajar.

Lebih lanjut, Tomsi mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan Pemda memperkuat sinergi dalam mengawasi distribusi komoditas pangan sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

“Dalam proses distribusinya ini juga perlu kita pahami bersama untuk kita bisa menjaga kelayakan harga bawang putih tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan bahwa Bulog telah merencanakan Gerakan Pangan Murah yang akan digelar pada awal Agustus. Ia mengatakan, operasi pasar atau Gerakan Pangan Murah tersebut akan berlangsung secara serentak di seluruh Tanah Air dan berfokus pada komoditas beras.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Satgas Pangan Polri, Kejaksaan, serta jajaran Pemda dari seluruh Indonesia.

Puspen Kemendagri