Beranda blog Halaman 179

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendorong sekitar 5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

0
INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—JATIM–Semangat pemberdayaan terus diperkuat dari desa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendorong sekitar 5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Jawa Timur menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih.
Hal ini disampaikan saat kegiatan kolaborasi KDMP dan PKH di Desa Gejugjati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Selasa (10/3).
Menurut Gus Ipul, keterlibatan dalam koperasi membuka peluang agar keluarga penerima manfaat semakin mandiri secara ekonomi.
“Pemerintah ingin para penerima manfaat tidak hanya berharap menerima bantuan setiap tiga bulan sekali, tetapi mengharapkan keluarganya makin berdaya,” ujar Gus Ipul.
Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, serta Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan simbolis kartu anggota koperasi, bantuan sembako, serta dukungan pemberdayaan bagi masyarakat.
#KemensosSelaluAda
#NyamanBersama

RAMADAN PENUH KEPEDULIAN, DYK MA RI SALURKAN 1.675 PAKET SEMBAKO MURAH

0
Jakarta –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI–— Humas: Suasana Ramadan dimaknai dengan semangat berbagi oleh Dharmayukti Karini Mahkamah Agung Republik Indonesia (DYK MA RI). Organisasi wanita di lingkungan peradilan itu menyalurkan paket sembako murah dalam kegiatan sosial yang digelar Senin (9/3) di Gedung MA, Jakarta Pusat.
Tahun ini Dharmayukti Karini MA RI menyiapkan 1.675 paket sembako murah yang terdiri dari berbagai kebutuhan pokok, mulai dari minyak goreng, gula, mentega, hingga biskuit. Sembako murah dikhususkan bagi PNS Golongan I dan II, PPPK, pegawai outsourcing, cleaning service, dan petugas keamanan di lingkungan Mahkamah Agung dan Eselon I di bawahnya.
Selain penyaluran paket sembako murah, DYK MA RI turut memberikan santunan dalam menyambut Idul Fitri 1447 H kepada para marbot atau pengurus masjid dan musala di lingkungan Mahkamah Agung.

Pemerintah Umumkan Kebijakan WFA, Menteri Nusron Pastikan Kantah Tetap Buka Layani Masyarakat

0

Jakarta ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan layanan pertanahan bagi masyarakat tetap berjalan meski pemerintah menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA). Dalam arahannya saat Rapat Pimpinan (Rapim) perdana di bulan Ramadan, Selasa (10/03/2026), ia menegaskan agar penyesuaian pola kerja tidak menghentikan operasional Kantor Pertanahan (Kantah).

“Minggu depan kita sudah WFA, kantor pelayanan tidak boleh tutup. Lalu, seperti biasanya pada Sabtu-Minggu beberapa Kantah juga buka PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir Pekan),” ujar Menteri Nusron di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) yang mengikuti Rapim, Menteri Nusron menugaskan untuk dilakukan penyesuaian pengaturan layanan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Terutama, di daerah yang berpotensi mengalami peningkatan mobilitas masyarakat selama periode tersebut WFA jelang libur Idulfitri.

“Minimal di kota/kabupaten yang menjadi destinasi mudik, kalau bisa ada pelayanan, tentunya dengan target menyelesaikan berkas layanan pertanahan,” tutur Menteri Nusron.

Dalam Rapim ini, Menteri Nusron yang didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, melakukan overview capaian target penyelesaian berkas layanan secara nasional. Progres penyelesaian berkas layanan pertanahan ini telah digenjot dari kuartal IV di tahun 2025 dan telah diberi tenggat penyelesaian. Hal tersebut juga dilakukan untuk mendukung terwujudnya layanan pertanahan yang optimal.

“Mohon kepada Pak Irjen, Pak Sekjen, Pak Dirjen PHPT dan Dirjen SPPR, segera melakukan Zoom Meeting dengan sejumlah Kantah beserta Kanwilnya terkait penyelesaian berkas ini sebelum pemberlakuan WFA. Supaya segera ada rekomendasi sikap dan keputusan dan bisa dituntaskan sebelum April 2026 nanti,” tegas Menteri Nusron.

Terkait hasil penyelesaian berkas layanan pertanahan secara nasional, Kepala Pusat Data Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Pusdatin), I Ketut Gede Ary Sucaya, melaporkan progres sejak akhir 2025. Ia mengatakan, angka berkas yang tertunda prosesnya sudah menurun.

“Pada rentang 30 Oktober 2025 hingga 8 Maret 2026, trendline-nya layanan berkas pertanahan turun banyak. Seperti halnya di Jawa Barat, ada penurunan berkas sebanyak 66%. Lalu, di Jawa Timur juga berhasil menurunkan sebanyak 58%,” pungkas I Ketut Gede Ary Sucaya. (AR/RT/RS)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

Kapolda Sumsel Tekankan Pengamanan Humanis dalam Operasi Ketupat Musi 2026

0
Palembang —–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KORPS POLRI— Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. memimpin langsung persiapan pengamanan Ramadan dan arus mudik Idul Fitri 1447 Hijriah melalui pembukaan Latihan Pra Operasi (Latpraops) Ketupat Musi 2026 di Gedung Presisi Polda Sumsel, Selasa (10/3/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah awal konsolidasi strategis jajaran Polda Sumsel dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat selama Ramadan hingga perayaan Lebaran, yang setiap tahun menjadi momentum nasional dengan pergerakan masyarakat terbesar di Indonesia.
Kapolda Sumsel menegaskan bahwa Latpraops merupakan tahapan penting untuk memastikan seluruh personel memiliki kesiapan operasional sebelum pelaksanaan Operasi Ketupat Musi 2026 di lapangan.
Dalam arahannya, Irjen Pol Sandi Nugroho menginstruksikan seluruh peserta latihan untuk memahami secara menyeluruh Standard Operating Procedure (SOP) serta mampu memetakan potensi kerawanan di wilayah masing-masing.
Kapolda menekankan bahwa keberhasilan Operasi Ketupat tidak hanya diukur dari terjaganya keamanan, tetapi juga dari kemampuan Polri menghadirkan pelayanan publik yang profesional, responsif, dan humanis.
“Latihan Pra Operasi ini adalah investasi kesiapan. Saya ingin seluruh personel hadir di lapangan dengan pemahaman tugas yang tajam, kemampuan koordinasi yang kuat, dan komitmen melayani masyarakat secara profesional serta humanis,” ujar Kapolda Sumsel.
Bila ada permasalahan dan butuh bantuan Polisi silahkan hubungi :
Call Center : 110 (Bebas Pulsa)
“KAMI SIAP MELAYANI 24 JAM”
#polripresisi #polriuntukmasyarakat #poldasumsel #humaspolri #kapoldasumsel
@prabowo @gibran_rakabuming @listyosigitprabowo @shandinugroho95  @divisihumaspolri  @polisi_indonesia

Serah Terima Jabatan Ketua Bhayangkari Cabang PIMSTAF Korbrimob Polri Berlangsung Khidmat di Bulan Suci Ramadan

0
Depok ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KORPS POLRI— Suasana penuh kehangatan mewarnai kegiatan Serah Terima Jabatan Ketua Bhayangkari Cabang PIMSTAF yang diselenggarakan oleh Bhayangkari Gabungan 06 Korps Brimob Polri di Gedung Aula Hudaya Korbrimob Polri pada Senin (9/3/2026). Kegiatan tersebut berlangsung pukul 10.00 hingga 12.00 WIB dan semakin terasa hangat dengan nuansa bulan suci Ramadan.
Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua Bhayangkari Gabungan 06 Korps Brimob Polri Ny. Yuli Ramdani Hidayat dan dihadiri Wakil Ketua Bhayangkari Gabungan 06 Korps Brimob Polri Ny. Dinny Reza Arief Dewanto. Turut hadir Ibu Danpas Pelopor Korbrimob Polri Ny. Ika Gatot, Ibu Danpas Gegana Korbrimob Polri Ny. Rosa Mulyadi, para pengurus Bhayangkari Gabungan 06 Korps Brimob, pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang BS Korps Brimob, serta para undangan.
Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan serah terima jabatan Ketua Bhayangkari Cabang PIMSTAF dari Ny. Nia Rudy Harianto selaku pejabat lama kepada Ny. Vera Yuri Karsono sebagai pejabat baru.
Dalam sambutannya, Ketua Bhayangkari Gabungan 06 Korps Brimob Polri Ny. Yuli Ramdani Hidayat menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan menjaga kesinambungan kepemimpinan serta meningkatkan kinerja organisasi.
“Serah terima jabatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika suatu organisasi, agar organisasi tersebut dapat terus menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan” tegas Ketua Bhayangkari 06 Korbrimob.
Ny. Yuli Ramdani Hidayat juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ny. Nia Rudy atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama menjabat sebagai Ketua Bhayangkari Cabang PIMSTAF.
“Saya selaku Ketua Bhayangkari Gabungan 06 Korps Brimob Polri menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama dan dedikasi selama ini. Semoga segala pengabdian yang telah dilakukan menjadi amal ibadah dan ladang pahala bagi Ibu dan keluarga,” ungkapnya.
Beliau juga mengucapkan selamat kepada Ny. Vera Yuri yang telah menerima amanah sebagai Ketua Bhayangkari Cabang PIMSTAF yang baru. Beliau berharap pejabat yang baru dapat melanjutkan program kerja organisasi dengan baik serta mampu menjalin kerja sama yang solid dengan seluruh pengurus.
“Saya berharap Ibu dapat melanjutkan program kerja dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta segera menyesuaikan diri dalam setiap kegiatan organisasi dan bekerja sama dengan para pengurus,” tambahnya.
Momentum bulan suci Ramadan turut menjadi pengingat bagi seluruh anggota Bhayangkari untuk terus memperkuat nilai kebersamaan, pengabdian, serta meningkatkan keimanan dan kepedulian sosial dalam mendukung tugas dan pengabdian keluarga besar Korps Brimob Polri kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Kegiatan serah terima jabatan tersebut berlangsung dengan lancar, penuh kekeluargaan, serta mencerminkan soliditas Bhayangkari Korps Brimob Polri dalam mendukung tugas-tugas Polri.
 Tim Produksi Humas Korps Brimob Polri.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto bersinergi dengan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.

0

JAKARTA ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto bersinergi dengan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Keduanya bersinergi dengan langkah orkestrasi dan kolaborasi untuk menyukseskan program-program di level pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa.

Di antaranya adalah dengan menggandeng perusahaan berbagai sektor, kampus, dan pihak-pihak lain untuk membaca peluang dan mengolahnya menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Karena NTB memiliki alam yang indah dan tanah subur maka ketahanan pangan dan pengelolaan desa wisata adalah potensi yang akan diprioritaskan.

“Jadi desa wisata akan kita intervensi juga bersama Pak Gubernur dan Bupati. Saya setuju dengan konsep Pak Gubernur, orkestrasi dan kolaborasi. Kita punya mitra sekitar 500 perusahaan kita wajibkan untuk bina desa,” kata Mendes Yandri saat audiensi dengan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal di Kantor Kemendes PDT Jakarta, Selasa (10/3/2026).

“Kita fokuskan ke peningkatan pendapatan ekonomi. Kita intervensi dengan baik pada desa wisata termasuk ketahanan pangan,” imbuhnya.

Dalam menurunkan kemiskinan ekstrem ini, Gubernur NTB memanfaatkan pendamping mandiri yang dibiayai dari dana pemerintah provinsi setempat. Langkahnya adalah verifikasi data sehingga tidak ada kesalahan dalam penyerahan bantuan dan pemilihan program yang dilanjutkan dengan pemeliharaan di tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya pendamping mandiri ini akan berkolaborasi dengan pendamping desa yang selama ini sudah bekerja langsung dengan masyarakat. Harapannya Program Desa Berdaya yang bertujuan pengentasan kemiskinan ekstrem, memperkuat ekonomi warga, dan mencapai kemandirian desa melalui optimalisasi potensi lokal tercapai di seluruh warga yang masuk kategori tersebut.

“Kita orkestrasikan sesuai kebutuhan biar sampai ke desa. Kami ada dua intervensi, pertama intervensi per-KK, yang kedua level desa,” ujar Gubernur Lalu Muhamad Iqbal.

Selain fokus mengentaskan kemiskinan ekstrem, hal yang tak kalah penting akan dilakukan masyarakat NTB adalah mewujudkan desa tematik. Dengan demikian maka tidak hanya ketahanan pangan yang terwujud, namun desa juga bisa menjadi pemasok kebutuhan MBG serta KDMP berfungsi secara maksimal.

Teks: Ria/Humas

Polda Jabar Siapkan Berbagai Langkah Pengamanan Arus Mudik Lebaran 2026

0
BANDUNG–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA POKJA HUMAS POLDA JABAR—Polda Jawa Barat mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik guna menghindari kepadatan lalu lintas di jalur utama mudik.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah pengamanan serta rekayasa lalu lintas untuk memastikan arus balik berjalan aman dan lancar.
“Keberhasilan pelaksanaan operasi ditentukan oleh tiga kunci utama, yaitu sistem pengaturan dan pengamanan yang efektif, kesiapan serta profesionalisme personel, dan dukungan sarana prasarana yang memadai,” ujarnya, Selasa (10/3/2026)
Berdasarkan data Polda Jabar, jumlah kendaraan yang keluar dari wilayah Jawa Barat selama periode 11 Maret hingga 1 April 2026 diperkirakan mencapai 3.540.379 kendaraan, meningkat sekitar 2,1 persen dibandingkan periode Lebaran 2025.
Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan saat arus balik, Polda Jabar menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah (one way) dan contra flow di beberapa ruas tol strategis, termasuk Tol Jakarta– Cikampek dan Tol Jakarta–Bogor–Ciawi. Rekayasa tersebut akan diterapkan secara situasional berdasarkan kondisi lalu lintas di lapangan.
Selain itu, Polda Jabar juga menyiapkan 332 pos pengamanan, pelayanan, dan pos terpadu yang tersebar di jalur tol, jalur arteri, kawasan wisata, serta pusat transportasi umum untuk membantu pemudik yang kembali ke kota.
Kabid Humas Polda Jabar menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran arus balik Lebaran tahun ini.
“Pastikan pengamanan dan pelayanan pada sarana transportasi, jalur mudik, serta objek wisata dilakukan dengan baik dan humanis agar masyarakat dapat kembali dari mudik dengan aman dan nyaman,” katanya.
Polda Jabar juga mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi lalu lintas resmi, memastikan kondisi kendaraan prima, serta memanfaatkan rest area untuk beristirahat demi keselamatan perjalanan.
HUMAS POLDA JABAR

Polda Jabar Matangkan Kesiapan Ops Ketupat Lodaya 2026, Kapolda: Operasi Pelayanan Negara untuk Masyarakat

0
JABAR–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA POKJA HUMAS POLDA JABAR—Polda Jawa Barat mematangkan kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2026 guna mengamankan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Operasi kepolisian terpusat tersebut akan digelar selama 13 hari dengan melibatkan puluhan ribu personel gabungan dari Polri, TNI, dan instansi terkait.
Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan mengatakan bahwa Operasi Ketupat bukan sekadar pengamanan arus mudik, tetapi juga bagian dari pelayanan negara kepada masyarakat selama bulan Ramadan hingga setelah Idul Fitri.
“Ops Ketupat bukan hanya operasi kepolisian, tetapi operasi pelayanan negara secara terpadu. Tujuannya memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan hingga merayakan Idul Fitri dengan aman, nyaman, dan lancar,” ujar Rudi dalam rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan Operasi Ketupat Lodaya 2026., Selasa (10/3/2026)
Dalam operasi tersebut, Polda Jabar mengerahkan total 26.692 personel, terdiri dari 15.097 personel Polri, serta 11.595 personel TNI dan instansi terkait yang akan disebar di berbagai wilayah Jawa Barat.
Selain itu, aparat juga menyiapkan 332 pos pengamanan dan pelayanan yang terdiri dari 227 Pos Pengamanan, 79 Pos Pelayanan, dan 26 Pos Terpadu. Pos-pos tersebut akan difungsikan sebagai pusat informasi, pengamanan kawasan keramaian, serta pengaturan lalu lintas selama masa mudik dan arus balik Lebaran.
Kapolda Jabar menegaskan bahwa pendekatan operasi tahun ini tidak hanya berfokus pada pengaturan arus kendaraan, tetapi juga manajemen risiko dan pelayanan kepada masyarakat.
“Pengamanan tidak hanya pada orang yang bergerak, tetapi juga pada rumah dan harta benda yang ditinggalkan saat mudik. Karena itu patroli di kawasan permukiman juga akan diperkuat,” katanya.
Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, Jawa Barat diperkirakan menjadi provinsi asal pergerakan pemudik terbesar secara nasional, dengan potensi mobilitas mencapai sekitar 30,97 juta orang.
Karena itu, pengamanan akan difokuskan pada sejumlah titik mobilitas tinggi seperti rest area, terminal, stasiun, bandara, jalur tol, serta jalur arteri utama yang menjadi jalur pergerakan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Kapolda Jabar menambahkan, keberhasilan Operasi Ketupat tidak hanya diukur dari kelancaran lalu lintas, tetapi juga dari kecepatan pelayanan kepada masyarakat.
“Keberhasilan operasi bukan hanya terlihat di jalan, tetapi juga terasa ketika masyarakat membutuhkan bantuan dan dilayani dengan cepat oleh petugas,” ujar Rudi.
Melalui kesiapan personel, pos pengamanan, serta sinergi lintas sektor, Polda Jabar berharap rangkaian perayaan Idul Fitri di wilayah Jawa Barat dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
HUMAS POLDA JABAR

Kapolda Jabar Pimpin Rakor Linsek Operasi Ketupat Lodaya 2026, Siapkan 26.692 Personel Amankan Mudik Lebaran

0

JABAR–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA POKJA HUMAS POLDA JABAR—Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral (Rakor Linsek) dalam rangka kesiapan pengamanan arus mudik dan balik Lebaran melalui Operasi Ketupat Lodaya 2026 di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Jabar menegaskan bahwa sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait menjadi kunci utama dalam memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik Lebaran tahun ini.
Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan menyampaikan bahwa operasi pengamanan Lebaran tahun 2026 akan melibatkan 26.692 personel gabungan yang terdiri dari personel Polri, TNI, serta instansi terkait lainnya.
“Melalui Operasi Ketupat Lodaya 2026, kami menyiapkan personel gabungan yang akan ditempatkan di berbagai titik strategis untuk memberikan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat selama periode mudik dan balik Lebaran,” ujar Kapolda Jabar, Selasa (10/3/2026)
Ia menjelaskan, Polda Jabar juga akan mendirikan 332 pos pengamanan, yang terdiri dari 227 Pos Pengamanan (Pos Pam), 79 Pos Pelayanan (Pos Yan), dan 26 Pos Terpadu. Pos-pos tersebut akan ditempatkan di jalur tol, jalur arteri, pusat transportasi, tempat ibadah, serta objek wisata yang diprediksi mengalami peningkatan aktivitas selama libur Lebaran.
Selain itu, Polda Jabar juga menyiapkan berbagai strategi pengamanan, termasuk rekayasa lalu lintas seperti one way, contra flow, serta pengaturan rest area untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan di jalur utama mudik.
Berdasarkan prediksi, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 13 Maret 2026 dan 17 Maret 2026, sementara puncak arus balik diperkirakan berlangsung pada 24 Maret 2026 dan 28 Maret 2026.
Kapolda Jabar menambahkan, pengamanan tidak hanya difokuskan pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga mencakup pengamanan objek wisata, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, serta antisipasi gangguan kamtibmas selama periode libur Lebaran.
“Kami mengimbau masyarakat agar mempersiapkan perjalanan dengan baik, mematuhi aturan lalu lintas, serta memanfaatkan layanan kepolisian apabila membutuhkan bantuan. Harapannya, mudik Lebaran tahun ini dapat berjalan aman, lancar, dan membawa kebahagiaan bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya
Operasi Ketupat Lodaya 2026 sendiri akan dilaksanakan mulai 13 Maret hingga 25 Maret 2026 dengan mengusung tema “Mudik Aman, Keluarga Bahagia.”
HUMAS POLDA JABAR

Inilah Tiga Nama Calon Hakim Konstitusi dari Unsur Mahkamah Agung

0

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Pengumuman tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor 46/WKMA.YKP1.1/III/2026 tentang Hasil Seleksi Terbuka Calon Hakim Konstitusi dari Unsur Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2026

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengumumkan hasil seleksi terbuka Calon Hakim Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung untuk Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan hasil rangkaian seleksi yang telah dilaksanakan, panitia menetapkan tiga peserta terbaik yang dinyatakan lolos seleksi.

Pengumuman tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor 46/WKMA.YKP1.1/III/2026 tentang Hasil Seleksi Terbuka Calon Hakim Konstitusi dari Unsur Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2026 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial sekaligus Ketua Panitia Seleksi, Suharto, pada 9 Maret 2026 di Jakarta.

Dalam pengumuman yang tertera pada website Mahkamah Agung tersebut dijelaskan bahwa penetapan peserta terbaik dilakukan setelah melalui sejumlah tahapan seleksi yang meliputi penulisan makalah, penulisan anotasi putusan, serta uji kelayakan dan wawancara.

Tahap uji kelayakan tersebut terdiri dari tes penulisan makalah yang diselenggarakan pada 2 Maret 2026, anotasi putusan pada 3 Maret 2026, serta wawancara yang dilaksanakan pada 4–5 Maret 2026.

Berdasarkan hasil penilaian akhir, panitia seleksi menetapkan tiga peserta terbaik yang disusun berdasarkan urutan alfabet sebagai berikut:

1. Dr. Fahmiron, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar
2. Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
3. Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
Ketiga nama tersebut merupakan peserta dengan peringkat nilai tertinggi dalam proses seleksi yang telah berlangsung secara terbuka dan kompetitif. Tiga nama tersebut juga merupakan hasil seleksi dari sembilan peserta yang sebelumnya mengikuti tahapan uji kelayakan.

Panitia seleksi juga menegaskan bahwa keputusan hasil seleksi terbuka Calon Hakim Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2026 tersebut tidak dapat diganggu gugat.

Dengan diumumkannya hasil seleksi ini, proses penjaringan calon Hakim Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung memasuki tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Azzah Zain Al Hasany

Humas MA, Jakarta
Selasa,10 Maret 2026