JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Ketua MA menyampaikan sejumlah pesan penting kepada aparatur peradilan agama sebagai pengingat sekaligus penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan peradilan yang agung, bersih, dan dipercaya masyarakat.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. membuka Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan penyerahan Badilag Award 2026.

Dalam forum tersebut, Ketua MA menyampaikan sejumlah pesan penting kepada aparatur peradilan agama sebagai pengingat sekaligus penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan peradilan yang agung, bersih, dan dipercaya masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar, Hakim Agung Kamar Agama, para pejabat Eselon I MA, serta pejabat di lingkungan Dirjen Badan Peradilan Agama dan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan peradilan agama se-Indonesia.

Mengawali sambutannya, Ketua MA mengungkapkan kegiatan rapat koordinasi ini mencerminkan komitmen kuat Badan Peradilan Agama dalam memperkuat integritas kelembagaan sekaligus menjadi langkah nyata dalam membangun sistem peradilan yang bersih, modern, dan terpercaya.

Melalui forum tersebut, para pimpinan dan aparatur peradilan agama diharapkan dapat menyatukan persepsi serta menyusun langkah-langkah strategis guna mengimplementasikan arah kebijakan Mahkamah Agung pada tahun 2026.

“Kegiatan ini merupakan cerminan dari komitmen Dirjen Badan Peradilan Agama untuk terus memperkuat integritas kelembagaan sekaligus wujud langkah nyata dalam membangun sistem peradilan yang bersih, modern, dan terpercaya,” kata Prof. Sunarto membuka rapat di Jakarta Selasa (10/3).

Dalam kesempatan itu, Ketua MA menekankan bahwa peningkatan kinerja merupakan kunci utama bagi kemajuan organisasi, termasuk lembaga peradilan. Ia menyinggung kebijakan peningkatan penghasilan hakim yang mulai diterima pada awal tahun 2026 sebagai bentuk perhatian negara dalam menjaga martabat, independensi, dan kesejahteraan hakim sebagai pilar utama penegakan hukum dan keadilan.

“Kita semua patut bersyukur bahwa sejak awal tahun 2026 ini para hakim telah menerima peningkatan penghasilan yang sangat signifikan,” ujar Sunarto.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan kesejahteraan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mendorong lahirnya kinerja yang semakin berkualitas, berintegritas, dan profesional.

Ia menegaskan bahwa kesejahteraan yang diterima para hakim harus diimbangi dengan pelayanan yang semakin prima, putusan yang berkualitas, serta pertimbangan hukum yang semakin tajam dan berbobot.

Selain soal kinerja, Ketua MA juga menyoroti pentingnya menjaga keharmonisan di lingkungan aparatur peradilan. Ia mengingatkan agar peningkatan penghasilan hakim tidak menimbulkan jarak ataupun dikotomi antara hakim dan aparatur peradilan non-hakim.

“Kenaikan penghasilan yang diterima oleh para hakim jangan sampai menimbulkan jarak, apalagi melahirkan dikotomi atau sikap eksklusifitas antara hakim dengan aparatur peradilan non-hakim,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan peradilan merupakan hasil kerja bersama seluruh komponen dalam satu sistem yang utuh. Hakim, kepaniteraan, dan kesekretariatan memiliki peran yang saling menopang dalam memastikan pelayanan peradilan berjalan dengan baik.

Ketua MA juga menegaskan pentingnya menjaga integritas sebagai mahkota bagi setiap aparatur peradilan. Ia menekankan agar tidak ada lagi praktik pelayanan yang bersifat transaksional dalam bentuk apa pun di lingkungan peradilan.

“Peradilan bukanlah ruang untuk bertransaksi, melainkan tempat masyarakat mencari keadilan secara bersih dan bermartabat,” tegasnya.

Ia bahkan mengingatkan bahwa praktik sekecil apa pun yang berpotensi mencederai marwah lembaga harus dihentikan, termasuk adanya permintaan atau penguatan tertentu terhadap perkara yang masuk di pengadilan tingkat pertama.

“Praktek-praktek seperti ini, adanya permintaan atau penguatan tertentu, misalnya penguatan terhadap perkara yang masuk pada pengadilan tingkat pertama, berapapun nominalnya, walaupun cuma seribu rupiah harus dihentikan segera saat ini juga,” ujarnya.

Selain itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga itu juga menyoroti pentingnya kualitas kepemimpinan di lingkungan peradilan. Menurutnya, arah kemajuan lembaga sangat ditentukan oleh bagaimana para pemimpin menjalankan amanahnya. Ia mengingatkan bahwa kepemimpinan tidak lagi dimaknai sebagai posisi yang harus dilayani, melainkan sebagai amanah untuk melayani.

“Kepemimpinan bukan lagi dimaknai sebagai posisi yang harus dilayani, tetapi sebagai amanah untuk melayani,” katanya.

Menutup sambutannya, Ketua MA berharap melalui kegiatan rapat koordinasi tersebut akan lahir langkah-langkah nyata untuk memperkuat kualitas peradilan agama sekaligus memperteguh komitmen seluruh aparatur dalam menghadirkan peradilan yang bermartabat dan dipercaya masyarakat.

“Saya menaruh harapan melalui kegiatan ini, semoga dalam kegiatan ini akan lahir peradilan yang benar-benar agung, bermartabat, dan dipercaya oleh masyarakat.” pungkasnya.

Penulis: Satria Kusuma

Humas MA, Jakarta
Selasa,10 Maret 2026

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—PTA Kepulauan Riau meraih Badilag Awards 2026 kategori kepatuhan verifikasi laporan keuangan, menegaskan komitmen tata kelola keuangan yang transparan.

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepulauan Riau kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Badilag Awards 2026 dalam kategori Kepatuhan dalam Verifikasi Laporan Keuangan Satuan Kerja di Wilayahnya. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, pada Selasa, 10 Maret 2026.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen PTA Kepulauan Riau dalam memastikan tertib administrasi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan pada seluruh satuan kerja di wilayah hukumnya. Melalui proses verifikasi yang konsisten dan berkelanjutan, PTA Kepulauan Riau dinilai mampu mendorong peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan yang transparan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua PTA Kepulauan Riau, Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A., menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergi aparatur PTA Kepulauan Riau dan satuan kerja pengadilan agama di wilayah Kepulauan Riau. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan institusi, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara secara profesional dan bertanggung jawab.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan pembinaan kepada seluruh satuan kerja agar penyusunan serta verifikasi laporan keuangan dapat dilaksanakan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas,” ujarnya.

Badilag Awards sendiri merupakan ajang penghargaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama kepada satuan kerja maupun pengadilan tingkat banding yang menunjukkan kinerja terbaik dalam berbagai bidang, termasuk tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan.

Dengan diraihnya penghargaan ini, PTA Kepulauan Riau diharapkan dapat terus menjadi contoh dalam penerapan tata kelola keuangan yang baik sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Prestasi ini juga menjadi bukti nyata komitmen PTA Kepulauan Riau dalam mendukung terwujudnya peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel.

Penulis: Muhammad Rizqi Hengki

Humas MA, Jakarta
Selasa,10 Maret 2026

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Salah satu pembaruan penting adalah diperkenalkannya mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau perjanjian penundaan penuntutan serta Denda Damai.

Reformasi besar dalam sistem hukum pidana Indonesia membuka ruang baru bagi penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Dalam konteks ini, Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Dr. H.A.S. Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., menekankan pentingnya pengaturan yang jelas dan akuntabel terhadap mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau Perjanjian Penundaan Penuntutan dan Denda Damai, khususnya dalam penanganan perkara pidana di sektor sumber daya alam (SDA).

Pandangan tersebut disampaikan Pudjoharsoyo dalam Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan pedoman jaksa agung tentang penyelesaian perkara pidana berdasarkan perjanjian penundaan penuntutan dan denda damai. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Senin, 9 Maret 2026. Dalam forum tersebut, Pudjoharsoyo hadir mewakili Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial untuk memberikan perspektif Mahkamah Agung terkait implementasi kebijakan baru dalam sistem hukum pidana nasional.

Menurut mantan Sekretaris Mahkamah Agung, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang KUHAP Nasional sejak 2 Januari 2026 menandai reformasi terbesar hukum pidana Indonesia sejak kemerdekaan. Perubahan ini membawa paradigma baru yang tidak lagi semata-mata menekankan penghukuman, tetapi juga mengedepankan pendekatan restoratif, preventif, dan kemanfaatan sosial-ekonomi.

Salah satu pembaruan penting adalah diperkenalkannya mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau perjanjian penundaan penuntutan serta Denda Damai. Kedua instrumen ini memungkinkan penyelesaian perkara pidana dengan syarat tertentu tanpa harus melalui proses persidangan, selama pelaku memenuhi kewajiban yang disepakati, termasuk pemulihan kerugian negara dan perbaikan tata kelola.

Pudjoharsoyo menegaskan bahwa penerapan mekanisme tersebut harus dilengkapi dengan pedoman yang komprehensif agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan. Dari perspektif Mahkamah Agung, implementasi DPA dan Denda Damai memiliki implikasi langsung terhadap sistem peradilan, terutama terkait pengawasan yudisial, konsistensi putusan, perlindungan hak tersangka, dan legitimasi lembaga peradilan.

Ia juga menyoroti karakteristik khusus tindak pidana di sektor sumber daya alam yang sering kali melibatkan korporasi, kompleksitas regulasi, serta dampak multidimensi, mulai dari kerugian negara hingga kerusakan lingkungan dan dampak sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan DPA maupun Denda Damai harus disertai parameter yang jelas dan ketat, termasuk kewajiban pemulihan lingkungan sebagai syarat utama.

Menurutnya, Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam memastikan mekanisme baru tersebut berjalan sesuai prinsip hukum. Pengadilan, kata dia, dapat berperan dalam pengawasan yudisial untuk memastikan bahwa setiap kesepakatan yang dicapai melalui DPA atau Denda Damai tetap sejalan dengan kepentingan publik dan prinsip keadilan.

“Keberhasilan DPA dan Denda Damai sebagai instrumen hukum sangat bergantung pada kualitas regulasi pelaksana, integritas penegak hukum, serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan,” ujar Pudjoharsoyo.

Hadir juga dalam forum ini yaitu Wakil Menteri Hukum RI, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.H., dan pembicara lainnya.

Melalui forum FGD tersebut diharapkan dapat dirumuskan pedoman implementasi yang komprehensif sehingga mekanisme DPA dan Denda Damai dapat menjadi instrumen penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang lebih modern, efektif, dan berkeadilan.

Penulis: Azzah Zain Al Hasany

Humas MA, Jakarta
Selasa,10 Maret 2026

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Pengadilan Negeri Atambua menyambut anak-anak PAUD Adhyaksa Kabupaten Belu sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan program peradilan yang humanistik dan lingkungan Pengadilan yang ramah anak.

Tawa dan suara langkah kaki kecil memenuhi Koridor Pengadilan Negeri (PN) Atambua Kelas IB, Jumat (06/03/2026).

Sebuah suasana yang jarang dirasakan di gedung pengadilan yang terletak di perbatasan Indonesia – Republik Demokratis Timor Leste itu.

Sebanyak 40 murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Adhyaksa Kabupaten Belu mengunjungi gedung pengadilan untuk mempelajari lebih lanjut institusi benteng keadilan tersebut.

Suasana acara kunjungan PAUD Adhyaksa Kab. Belu di Pengadilan Negeri Atambua | Dok. PN Atambua
Kunjungan edukatif ini adalah wujud nyata komitmen Pengadilan Negeri Atambua dalam mengimplementasikan konsep Pengadilan Ramah Anak.

Tujuannya adalah menanamkan pemahaman bagi generasi muda bahwa pengadilan bukan untuk ditakuti, melainkan tempat mencari keadilan dan rumah bagi perlindungan hak setiap warga negara, termasuk anak-anak.

Kehadiran siswa PAUD Adhyaksa ini membuktikan komitmen PN Atambua dalam menjalankan misi Mahkamah Agung RI: memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan inklusif. Inilah wujud nyata dari upaya mewujudkan Badan Peradilan yang Agung yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak.

Kegiatan dimulai dengan berkeliling ke area gedung pengadilan yang dipandu oleh Kak Buce dan staf-staf pengadilan lainnya.

Anak-anak diajak melihat langsung fasilitas-fasilitas penting, seperti ruang sidang utama, ruang sidang anak, ruang penahanan, dan ruang ramah anak.

Suasana megah ruang sidang utama diperkenalkan oleh Kak Buce melalui penjelasan sederhana mengenai posisi kursi hakim dan jaksa serta penasihat hukum.

Di ruang sidang anak Kak Buce menerangkan bahwa ruangan tersebut dirancang khusus demi memberikan kenyamanan psikologis bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak-anak kemudian melihat langsung area ruang penahanan melalui pengawasan ketat dan penjelasan edukatif dari Kak Buce.

Terakhir, ruang ramah anak menjadi favorit anak-anak di mana mereka melihat fasilitas literasi (Pojok Baca) yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Atambua untuk pengunjung umum.

“Pengadilan Negeri Atambua berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas agar menjadi lembaga instansi penegak hukum yang ramah anak. Kami ingin anak-anak memahami sejak usia dini bahwa hukum ada untuk melindungi, bukan untuk ditakuti.

Kehadiran anak-anak dari PAUD Adhyaksa hari ini merupakan energi positif bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik yang mengutamakan kemanusiaan,” ujar Bapak Teguh Ujang F. Bureni, S.H., M.H., kepada para murid dan guru pendamping.

Suasana kunjungan menjadi meriah saat sesi kuis interaktif dimulai oleh staf pengadilan.

Staf pengadilan melontarkan pertanyaan-pertanyaan menarik kepada para murid tentang ruangan-ruangan dan fasilitas-fasilitas yang baru saja mereka ketahui.

Doorprize kecil berupa makanan ringan dan tepuk tangan meriah dari murid-murid PAUD Adhyaksa diberikan kepada anak-anak yang berani maju untuk menjawab kuis yang disampaikan oleh pemandu.

Kunjungan PAUD Adhyaksa ke Pengadilan Negeri Atambua menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat disampaikan dengan cara yang sangat menyenangkan.

Melalui informasi terbuka dan pendekatan humanistik, Pengadilan Negeri Atambua menanamkan kesadaran hukum sejak usia dini di wilayah perbatasan Negeri.

Penulis: Fina Safira

Humas MA, Jakarta
Selasa,10 Maret 2026

Bandung –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—– Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum pada Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI (Dirbinganis Badilum MA RI), Hasanuddin, resmi meraih gelar doktor setelah mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi doktor di Universitas Pasundan, Bandung, Selasa (10/3).

Dalam sidang terbuka tersebut, Hasanuddin mempresentasikan disertasi berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset Non-Penal dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan Sosial.” Disertasi ini menyoroti pentingnya pembaruan kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pendekatan yang tidak semata-mata bertumpu pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan kepentingan masyarakat.

Dalam paparannya, Hasanuddin menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia telah menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan politik yang sangat luas. Oleh karena itu, strategi penanggulangannya tidak cukup hanya mengandalkan instrumen penal berupa pemidanaan pelaku.

Menurutnya, pendekatan non-penal menjadi penting sebagai pelengkap kebijakan hukum pidana, salah satunya melalui mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture/NCB asset forfeiture). Instrumen ini memungkinkan negara merampas aset yang berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku.

“Pendekatan ini berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan pengembalian hak masyarakat, sekaligus memutus manfaat ekonomi dari kejahatan korupsi,” ujarnya dalam mempertahankan penelitian disertasinya.

Namun demikian, implementasi perampasan aset non-penal masih menghadapi berbagai persoalan, seperti disharmoni regulasi, ketidakjelasan standar pembuktian, hingga kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia dan prinsip due process of law.

Dalam disertasinya, Hasanuddin menguraikan bahwa konsep NCB asset forfeiture memiliki kesamaan di berbagai sistem hukum, baik civil law maupun common law. Persamaan tersebut terletak pada fokusnya yang mengejar aset hasil kejahatan (in rem proceeding), bukan semata-mata menghukum pelaku.

Perbedaannya terletak pada standar pembuktian dan forum peradilannya. Sistem civil law umumnya menggunakan yurisdiksi pidana dengan standar pembuktian yang lebih ketat, sementara common law sering menggunakan mekanisme perdata dengan standar pembuktian keseimbangan probabilitas (balance of probabilities).

Dalam konteks Indonesia, perampasan aset selama ini merupakan pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan melalui putusan pengadilan setelah pelaku dinyatakan bersalah. Selama proses perkara berjalan, aparat penegak hukum hanya dapat melakukan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain KUHAP, mekanisme terkait juga diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 yang mengatur tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya.

Disertasi ini juga menempatkan perampasan aset non-penal dalam kerangka Negara Hukum Pancasila, yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan sosial.

Menurut Hasanuddin, Negara Hukum Pancasila menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam perspektif tersebut, perampasan aset tanpa pemidanaan dapat dibenarkan sepanjang memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1.⁠ ⁠Berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan masyarakat

2.⁠ ⁠Tidak semata- mata menghukum tetapi menghilangkan hasil kejahatan

3.⁠ ⁠Dijalankan dengan kontrol yudisial yang ketat

4.⁠ ⁠Tetap menjamin perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik

Hasanuddin juga mengaitkan konsep perampasan aset non-penal dengan pemikiran para ahli hukum pidana modern, seperti Marc Ancel dan G. Peter Hoefnagels, yang memandang kebijakan hukum pidana sebagai usaha rasional masyarakat dalam mengorganisasikan pengendalian kejahatan. Pandangan ini menempatkan hukum pidana bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai perlindungan kepentingan sosial.

Dalam perspektif tersebut, hukum pidana seharusnya menjadi ultimum remedium, sedangkan pendekatan non-penal dapat digunakan apabila lebih efektif dalam melindungi kepentingan masyarakat.

Disertasi ini juga menggunakan pendekatan economic analysis of law yang menekankan bahwa pelaku kejahatan ekonomi pada dasarnya bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang efektif harus mampu menghilangkan insentif ekonomi dari kejahatan tersebut.

“Koruptor pada dasarnya lebih takut kehilangan kekayaan dibandingkan hukuman badan. Ketika hasil kejahatan dirampas, maka insentif untuk melakukan korupsi akan berkurang secara signifikan,” jelasnya di hadapan dewan penguji.

Sebagai bagian dari analisis komparatif, Hasanuddin membandingkan praktik perampasan aset tanpa pemidanaan di beberapa negara, seperti Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat.

Hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya spektrum kebijakan yang berbeda. Belanda menerapkan model yang sangat hati-hati dan kuat dalam kontrol negara hukum, Inggris menggunakan pendekatan perdata yang moderat, sementara Amerika Serikat dikenal dengan model in rem forfeiture yang relatif agresif.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa desain kebijakan perampasan aset harus mempertimbangkan keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan analisis teoritik, komparatif, dan praktik hukum di Indonesia, Hasanuddin menawarkan rekonstruksi model ideal perampasan aset tanpa pemidanaan yang berbasis keadilan sosial.

Model tersebut menempatkan perampasan aset sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana non-penal dengan karakter in rem proceeding yang dikualifikasi, yaitu proses terhadap aset yang tetap berada di bawah kontrol yudisial yang ketat.

Beberapa elemen utama model yang diusulkan antara lain:

•⁠ ⁠Bersifat tanpa pemidanaan dan berorientasi pemulihan aset

•⁠ ⁠Permohonan diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara

•⁠ ⁠Pemeriksaan dilakukan di pengadilan pidana oleh hakim pidana independen

•⁠ ⁠Standar pembuktian menggunakan keseimbangan probabilitas

•⁠ ⁠Pembuktian terbalik bersifat terbatas dan proporsional

•⁠ ⁠Hak pihak ketiga yang beritikad baik dilindungi

•⁠ ⁠Pengawasan yudisial dilakukan secara ketat

Konsep tersebut bertujuan memastikan bahwa perampasan aset tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan due process of law.

Hasanuddin menegaskan bahwa konsep perampasan aset non-penal yang dirumuskannya bukan dimaksudkan untuk menggantikan mekanisme pemidanaan, melainkan sebagai instrumen pelengkap kebijakan hukum pidana modern.

Pendekatan ini memindahkan fokus penegakan hukum dari sekadar penghukuman pelaku menuju pemulihan kepentingan sosial yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi.

“Melalui mekanisme ini, negara dapat mengembalikan aset publik yang dialihkan secara melawan hukum sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kepentingan masyarakat,” paparnya saat sidang disertasi berlangsung.

Dengan desain hukum yang tepat, ia meyakini bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi sekaligus mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam nilai-nilai Pancasila

Tim Dandapala
Selasa, 10 Mar 2026

Poso ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI— Pengadilan Negeri (PN) Poso, Sulawesi Tengah, menjatuhkan pidana pengawasan dalam perkara pidana nomor 34/Pid.Sus/2026/PN Pso pada (9/3) di Gedung PN Poso, Jalan P. Kalimantan No. 11, Poso, Sulawesi Tengah.

Pemulihan hubungan sosial melalui perdamaian antara terdakwa dan korban menjadi pertimbangan utama majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pengawasan tersebut.

“Perdamaian tersebut dinilai lahir dari kesadaran para pihak sendiri untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dan memulihkan hubungan sosial yang sempat terganggu akibat peristiwa tersebut,” demikian isi pertimbangan majelis hakim yang disampaikan oleh tim humas PN Poso kepada DANDAPALA.

Perkara itu bermula saat terdakwa yang baru pulang dari tempat kerja mendapatkan informasi bahwa keponakannya sedang berada di dalam kamar bersama korban di rumah orang tuanya. Merasa emosi akan hal itu, terdakwa bergegas menuju lokasi kemudian serta merta menjambak rambut korban setelah korban keluar dari kamar tempatnya berdua dengan keponakan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami nyeri dan luka memar pada bagian kepala. Terdakwa didakwa pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak mengingat korban belum berusia dewasa.

Di persidangan terdakwa dan korban sepakat berdamai. Terdakwa mengakui kesalahanya serta meminta maaf kepada korban dan memberikan ganti kerugian sejumlah Rp4 juta. Korban dan keluarganya menerima permintaan maaf terdakwa. Perdamaian tersebut dipertimbangkan majelis hakim sebagai keadaan yang meringakan terdakwa.

Majelis hakim menegaskan bahwa perdamaian tidak menghapus sifat pidana dari perbuatan yang telah terjadi.

“Kekerasan terhadap anak tetap merupakan pelanggaran hukum yang harus dinyatakan sebagai tindak pidana. Namun ketika korban telah memperoleh pemulihan, pelaku mengakui kesalahan, dan hubungan sosial telah diperbaiki, maka perdamaian tersebut dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan bentuk pidana yang paling proporsional,” demikian pertimbangan majelis hakim dalam putusannya.

Pada akhirnya majelis hakim menjatuhkan pidana pengawasan kepada terdakwa.

“Pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan namun menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi selama masa pengawasan dan memenuhi kewajiban mengganti kerugian kepada korban,” terang tim humas PN Poso kepada DANDAPALA.

Humas PN Poso – Dandapala Contributor
Senin, 09 Mar 2026