Jakarta ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LIPSUS KEMENTERIAN— Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menginginkan ada peningkatan literasi soal pentingnya karatina di lingkup para Kepala Desa.

Demikian diungkap Mendes Yandri saat bertemu Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding di Ruang Rapat Menteri, Senin (11/6/2026).

“Jumlah Kepala Desa itu 75.266 dan kami meliht masih minim literasi karantina. Untuk itu, kami mengajak Barantin untuk MoU dan PKS untuk pertebal Literasi Karantina,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Mendes Yandri juga bakal mengajak Delapan Asosiasi Desa yang bermitra dengan Kemendes PDT seperti Apdesi Merah Putih, PAPDESI dan PABPDSI.

Nantinya, kata Mendes Yandri, para Kepala Desa dan perangkatnya bisa lebih paham soal Karantina agar tidak bermasalah karena tidak memahami secara detail.

“Kamu siap bekerja sama karena ini sangat penting untuk diketahui semua yang ada di desa termasuk 34.000 Pendamping,” kata Mantan Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Sementara itu, Kepala Barantin Abdul Kadir Karding menyambut ajakan kerjasama yang diungkap oleh Mendes Yandri karena mengajak desa saat ini adalah subjek pembangunan.

Barantin menilai Desa memiliki potensi sumberdaya yang mumpuni, namun masih terbatas hingga standarisasi mutu belum maksimal.

“Olehmya kita harus dorong desa prioritas ekspor harus punya standarisasi dan sertifikasi hingga mudahkan untuk ekspor,” kata Kadir Karding

Kepala Barantin kemudian mengusulkan rasionalisasi sinergi antara Kemendes PDT dengan pihaknya yaitu membuat Desa Ekspor Berbasis Biosekuriti dan Mutu Terjamin.

Kemendes diusulkan perkuat kelembagaan BUMDesa, peningkatakan kapasitas produksi, pemberdayaan masyarakat, dan infrastruktur desa.

Barantin sendiri menyiapkan Sistem Biosekuriti, mandat pengawasan lalu lintas komoditas, Standar Sanitary dan Psytosanitary serta fasilitas gerbang ekspor.

Realisasi sinergi Kemendes dan Barantin bisa dalam bentuk Desa Berbasis Biosekuriti yang nantinya jadi benteng pertahanan terhadap hama dan penyakit.

Kemudian 1 Desa 1 Komoditas Ekspor, Klinik Karantina Desa, BUMDesa Export Hub, Sekolah Lapang Karantina, dan Digital Tracebility Desa.

Turut dampingi Mendes Yandri, Sekjen Kemendes Taufik Madjid, Kepala BPI Mulyadin Malik, Kepala BPSDM Agustomi Masik, Dirjen PEID Tabrani dan Staf Ahli Sugito.

Teks: Firman/Humas Kemendes

Jakarta, –INDOTIPIKOR.COM-LIPUTAN KEMENTERIAN—11 Mei 2026 – Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) menegaskan komitmennya mendorong fotografer Indonesia naik kelas hingga mampu bersaing di level global. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan ekosistem industri fotografi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Irene Umar, mengatakan upaya tersebut membutuhkan ruang kolaborasi yang mempertemukan pegiat ekonomi kreatif mulai dari fotografer, komunitas, asosiasi, hingga berbagai pemangku kepentingan.

“Kementerian Ekraf melihat fotografi memiliki potensi besar untuk diangkat menjadi subsektor unggulan ekonomi kreatif meski menghadapi banyak tantangan. Karena itu, kami akan terus mendukung ruang dan kegiatan kolaborasi yang mampu mengakomodasi komunitas, asosiasi, dan para fotografer agar dapat bergerak bersama membangun ekosistem yang lebih kuat dan berkelanjutan,” ujar Irene dalam audiensi bersama PT Benih Kreasi Indonesia di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta, Senin (11/5).

Irene menambahkan, penguatan subsektor fotografi tidak cukup dilakukan melalui kegiatan seremonial semata, tetapi juga harus diarahkan pada perluasan akses pasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga perlindungan karya dan hak kekayaan intelektual.

“Hal paling penting adalah bagaimana kita memperbesar pasar dan membuka akses yang lebih luas bagi fotografer Indonesia. Pemerintah ingin subsektor fotografi tidak hanya berkembang di dalam negeri, tetapi juga mampu tampil dan bersaing di tingkat internasional melalui kolaborasi, promosi, dan penguatan standar profesional,” tambahnya.

Sementara itu, Founder PT Benih Kreasi Indonesia, Lucia Hartanto, mengungkapkan Indonesia memiliki banyak talenta fotografi potensial, namun masih membutuhkan sistem yang mampu mendukung pertumbuhan industri kreatif secara menyeluruh.

Melalui gagasan Indonesia Photography Summit, Benih Kreasi Indonesia ingin menghadirkan forum fotografi yang mempertemukan pemerintah, kreator, komunitas, dan institusi melalui forum diskusi, workshop, expert sharing, bazar, hingga community experience zone.

“Indonesia tidak kekurangan fotografer berbakat. Yang dibutuhkan saat ini adalah sistem yang mampu membantu mereka bertumbuh, dikenal, terlindungi, dan memiliki akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas. Indonesia Photography Summit diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi untuk membangun ekosistem fotografi yang lebih sehat dan berkelanjutan,” ujar Lucia.

Audiensi juga membahas pentingnya adaptasi fotografer terhadap perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), peningkatan kualitas tenaga kerja kreatif, hingga penguatan perlindungan hak cipta dan karya fotografer Indonesia guna memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.

Dalam pertemuan tersebut, Wamen Ekraf turut didampingi Direktur Penerbitan dan Fotografi Kementerian Ekraf, Iman Santosa.

Kiagoos Irvan Faisal
Kepala Biro Komunikasi
Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

Jakarta –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA POKJA LIPUTAN KEMENTERIAN-– Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta jajaran pemerintah daerah (Pemda) yang daerahnya mengalami kenaikan harga komoditas cabai merah segera melakukan langkah pengendalian. Pasalnya, berdasarkan data Kemendagri per 11 Mei 2026, terdapat 242 daerah yang mengalami kenaikan harga cabai merah pada minggu pertama Mei 2026.

“[Pemda] boleh tidak membangun atau tidak bekerja sama dengan Kementan untuk menanam cabai, dengan catatan jangan [sampai harga] cabainya naik,” ujar Tomsi pada acara Peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Tomsi mengatakan, berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), terdapat daerah yang belum bekerja sama dengan Kementan dalam mendukung program Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) khusus untuk peningkatan produksi cabai merah. Ada pula daerah yang menolak alokasi kawasan cabai untuk program tersebut. Meskipun demikian, ia meminta daerah dapat mengendalikan harga cabai merah lantaran kenaikan harga tersebut berdampak langsung pada masyarakat.

Di sisi lain, pada forum yang sama, Tomsi mengapresiasi stok ketersediaan beras yang sangat melimpah, yakni sebanyak 5,19 juta ton. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Meski begitu, ia tetap meminta Perum Bulog memastikan akses distribusi beras ke daerah berlangsung optimal. Pasalnya, masih ada sejumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras.

“Tolong Ibu [Perum Bulog] data kan daerah-daerah masih tinggi, minta dihubungi untuk Bulognya supaya penyalurannya ditingkatkan,” imbuh Tomsi.

Ia kembali mengingatkan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan standar pemerintah dalam memonitor kenaikan harga komoditas. Tomsi mengajak Pemda memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan tidak melebihi HET.

Tomsi menyadari tantangan dan dinamika dalam upaya stabilisasi harga komoditas di daerah tidak mudah. Namun demikian, berkaca dari berbagai kondisi yang pernah dialami pada tahun-tahun sebelumnya, daerah terbukti mampu mengendalikan harga. Oleh karena itu, ia mendorong daerah agar belajar dari pengalaman dalam mengatasi kenaikan harga, terutama pada musim penghujan maupun kemarau.

“Dengan rapat yang setiap minggu, dengan bertahun-tahun kita mengalami musim yang sama, musim penghujan, panas, gelombang tinggi, kita harus sudah bisa mengatasi kebiasaan-kebiasaan itu. Kita sudah bisa mengatasi kesulitan-kesulitan kita itu,” tandas Tomsi.

Turut hadir pada rapat tersebut Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Sarpono, Direktur Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rinna Syawal, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta para pihak terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

Jakarta –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA POKJA LIPUTAN KEMENTERIAN—– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar diskusi bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia membahas penyusunan transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantah. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang /Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, ingin transformasi dilakukan dengan pendekatan berbasis wilayah.

“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar lebih menjaga upaya pelayanan publik yang maksimal,” ujar Wamen Ossy dalam rapat yang berlangsung secara daring pada Senin (11/05/2026).

Saat ini, struktur organisasi di Kantah dibangun dengan pendekatan tematik atau lebih dikenal dengan pembagian seksi berdasarkan jenis fungsi dan layanan atau hal teknisnya. Mulai dari Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, serta Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

Di tahap awal perumusan transformasi struktur organisasi ini, Wamen Ossy menekankan agar jajaran melakukan kajian matang dan mendalam agar mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih cepat, tepat, dan juga responsif. Ke depannya, diharapkan Kantah bisa lebih adaptif terhadap dinamika wilayah tanpa mengesampingkan aspek teknisnya.

“Persoalan di lapangan justru muncul dalam konteks wilayah tertentu, misal ada satu kawasan yang berkembang cepat karena ada investasi di sana, muncul kebutuhan akan sertipikasi, penataan ruang, potensi sengketa dan sebagainya. Saat ini, OTK kita menitikberatkan pada penguasaan fungsi/teknis, maka pendekatan wilayah mencoba memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” jelas Wamen Ossy.

Kepada para Kepala Kanwil BPN Provinsi, Kepala Kantah Kabupaten/Kota, serta seluruh jajaran yang mengikuti pertemuan daring ini, Wamen Ossy memaparkan sejumlah manfaat yang berpotensi diperoleh dengan diterapkannya OTK berbasis wilayah. Beberapa di antaranya memperkuat pemahaman kondisi lapangan, memperbaiki rentang kendali organisasi, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, serta mendukung integrasi layanan berbasis data digital dan spasial.

“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Ini tidak lagi kemudian dianggap sebagai penanganan secara sektoral, tapi harus menyeluruh, tidak lagi ini hanya urusan pengukuran, urusan pendaftaran, semua harus bisa memahami sehingga penguasaan wilayah menjadi penting,” tutur Wamen Ossy.

Terkait rencana perubahan OTK, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyoroti pentingnya kejelasan pembagian tugas dan fungsi di Kementerian ATR/BPN hingga ke daerah di Kanwil dan Kantah, salah satunya berfokus pada spesialisasi kerja. Ia menegaskan, koordinasi antarfungsi dan rantai komando yang terstruktur juga menjadi kunci dalam mendukung transformasi pelayanan di lingkungan ATR/BPN.

“Struktur organisasi kita ini menentukan jalannya proses pelayanan publik kita kepada masyarakat. Harapan kita ingin memberi pelayanan yg terbaik, kualitas terjamin sekaligus pengembangan SDM kita untuk memenuhi ini,” pungkas Sekjen ATR/BPN. (AR/FA)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

Pancatengah – –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS PEMERINTAH—Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Pancatengah merayakan ulang tahunnya yang ke-28, sementara  Saaat ini DAPM Pancatengah merayakan  menginformasikan keberadaannya, dengan penuh semangat dan komitmen tinggi. Acara yang dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Camat Pancatengah Mumud Turmudi SH, Kapolsek Aris Wibowo, Danramil Cikatomas diwakilkan oleh Serma Sofyan, Ketua MUI Kec Pancatengah Aj Agus Hiayat, dan Penceramah Kh Asep HM, serta Kepala Puskesmas, berlangsung dengan khidmat dan meriah di aula kantor UPK.

Dalam sambutannya, Kepala UPK Dadang Supardi menyampaikan harapan besar kepada seluruh elemen yang terlibat dalam pengelolaan DAPM untuk lebih memperkuat komitmen dalam menjaga dana amanah ini. “Kepada seluruh elemen yang terlibat dalam pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), mari kita lebih memperkuat komitmen dalam menjaga dana Amanah ini, agar lebih terasa keberadaannya oleh warga masyarakat Pancatengah khususnya, dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar Dadang Supardi dengan penuh semangat.

Penceramah Kh Asep HM dalam ceramahnya mengajak seluruh hadirin untuk menjaga agar UPK lebih maju dan meminta UPK untuk tetap amanah dalam menjaga dana amanah ini. “Mari kita jaga UPK kita agar lebih maju dan berkembang, serta tetap amanah dalam mengelola dana yang dipercayakan kepada kita, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pancatengah,” pesan Kh Asep HM dengan bijak.

Acara ulang tahun UPK DAPM Kec Pancatengah ini dilaksanakan dengan sederhana dan efisien, sesuai arahan pemerintah pusat dan daerah. Meskipun sederhana, acara ini berlangsung dengan khidmat dan penuh makna. Sebagai bentuk apresiasi, UPK DAPM Kec Pancatengah memberikan penghargaan kepada 3 unsur, yaitu MUI, Kepala Desa, dan kelompok tamu undangan yang telah mendukung kegiatan UPK selama ini.

Acara ini berjalan tanpa nasi tumpeng, namun tetap khidmat dan meriah dengan pembacaan doa bersama dan sambutan hangat dari para tamu undangan. Semangat dan komitmen tinggi yang ditunjukkan dalam acara ini diharapkan dapat membawa kemajuan dan keberkahan bagi UPK DAPM Kec Pancatengah dan masyarakat sekitar.

ADI OBOR