​JAKARTA,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI— Kamis
13 Agustus 2026

Kejaksaan Republik Indonesia resmi mengukuhkan Syaiful Bahri sebagai Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Penunjukan ini menegaskan komitmen Kejaksaan Agung dalam memperkuat korps Adhyaksa melalui kepemimpinan berintegritas dan berpengalaman tinggi di bidang penegakan hukum tindak pidana khusus.

​Sebagai insan Adhyaksa yang telah mengabdi puluhan tahun, Syaiful Bahri dikenal memiliki rekam jejak yang mumpuni dari Kajari, Aspidsus sampai Kajati dalam menangani berbagai kasus korupsi dan kejahatan finansial skala besar tutur Syamsul Bahri Awak Media Pinisi.co.id

Pengalaman kepemimpinannya di berbagai posisi strategis daerah maupun pusat menjadi fondasi kuat dalam mengemban amanah baru ini.

​Penguatan Penanganan Kasus Strategis

​Dalam jabatan barunya, Dirdik Jampidsus Syaiful Bahri akan memimpin dan mengonsolidasikan seluruh proses penyidikan perkara tindak pidana khusus di lingkungan Kejaksaan Agung.

Fokus utama kepemimpinannya meliputi :

Akselerasi
Penanganan Perkara :

Mempercepat penyelesaian penanganan kasus-kasus korupsi yang menarik perhatian publik dengan tetap mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum.

* ​ Penyelamatan Aset Negara (Asset Recover ):

Mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui penelusuran dan penyitaan aset hasil kejahatan.
​Penguatan

Transparansi dan Akuntabilitas :

Memastikan setiap proses penyidikan berjalan secara obyektif, profesional, serta bebas dari intervensi.

​”Amanah ini adalah tanggung jawab besar untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap korps Adhyaksa. Kami siap bergerak cepat, profesional, dan tegas dalam menangani setiap perkara demi menyelamatkan keuangan negara,” ujar Syaiful Bahri

​Mendorong Penegakan Hukum yang Bermanfaat

​Pengangkatan Syaiful Bahri sebagai Dirdik Jampidsus diharapkan mampu memberikan angin segar sekaligus memperkuat performa Jampidsus sebagai salah satu tombak utama pemberantasan korupsi di Indonesia. Kejaksaan Agung optimistis bahwa di bawah kepemimpinannya, penegakan hukum tindak pidana khusus tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pemulihan ekonomi nasional.

Penulis : Syamsul Bahri
Awak media Pinisi.co.id

​JAKARTA,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI— Rabu   12 Agustus 2026

Kabupaten Gunung kidul kembali mengukir catatan sejarah emas dalam lanskap penegakan hukum di Indonesia.

Bumi Binangun ini secara konsisten melahirkan sosok kepemimpinan dan maestro hukum yang mendedikasikan hidupnya bagi keadilan, integritas, serta kemajuan lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

​Kehadiran putra terbaik asal Kulon Progo,
1. Bapak Prof Dr Yanto SH MH jabatan sbb:

– Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
– Hakim Agung Pidana
– Juru bicara Mahkamah Agung
– Ketua IKAHI

2. Bapak Sujatmiko SH MH

* Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

dan masih banyak lagi yang belum di sebutkan, di tampuk tertinggi peradilan nasional bukan sekadar kebanggaan daerah, melainkan simbol kuat bahwa prinsip kesederhanaan, keteguhan moral, dan kearifan lokal mampu menjadi pilar utama dalam menjaga marwah keadilan di tanah air.

​Dedikasi, Integritas, dan Transformatif
​Dalam rekam jejak pengabdiannya di Mahkamah Agung, sosok maestro hukum ini terus mempromosikan penguatan integritas lembaga, kepastian hukum, serta modernisasi sistem peradilan.

Pendekatan hukum yang berkeadilan, humanis, dan responsif terhadap dinamika masyarakat menjadi ciri khas kepemimpinannya.

​Beberapa poin krusial yang menjadi warisan dan fokus pengabdian meliputi:

​Penyelesaian Perkara Berbasis Keadilan :

Mengedepankan kedalaman nurani dan kepastian hukum dalam setiap putusan serta kebijakan peradilan.

​Penguatan Integritas Lembaga :

Menjadi teladan dalam menjaga independensi hakim dan transparansi badan peradilan dari segala bentuk intervensi.

​Sinergi Kemitraan Keterbukaan Informasi :

Mendorong kolaborasi yang sehat antara Mahkamah Agung, media massa, dan masyarakat demi mewujudkan badan peradilan yang akuntabel dan modern.

​Kutipan Pernyataan

“Hukum yang sejati tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi hidup dan dirasakan keadilannya oleh masyarakat kecil. Nilai-nilai luhur dan kesederhanaan dari bumi Gunung kidul selalu menjadi kompas moral dalam menegakkan keadilan di ruang-ruang pengadilan .”
​[ Prof Dr Yanto SH MH / Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung ]

​Inspirasi Bagi Generasi Muda

​Capaian dan dedikasi putra terbaik Gunung kidul di Mahkamah Agung ini diharapkan menjadi inspirasi mendalam bagi para penegak hukum muda, akademisi, serta seluruh lapisan masyarakat Gunung kidul dan Indonesia. Dedikasi ini membuktikan bahwa dedikasi tanpa kompromi terhadap kebenaran akan selalu menemukan jalannya menuju puncak pengabdian bangsa.

Penulis : Syamsul Bahri
Ketum FORSIMEMA

JAKARTA ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI– Komisi Yudisial (KY) mengumumkan 11 calon hakim agung (CHA) yang dinyatakan lolos seleksi tahun 2026 pada 7 Agustus 2026. Pengumuman tersebut disampaikan di Gedung KY, Jakarta, setelah KY menetapkan hasil seleksi melalui Rapat Pleno. Sebelas nama tersebut selanjutnya diajukan kepada DPR untuk mengikuti proses sesuai ketentuan.

Dari 11 nama itu, dua di antaranya berasal dari kamar perdata, yakni Dr Sobandi dan Dr Nurnaningsih. Keduanya telah melewati tahapan wawancara di KY sebelum dinyatakan lolos. Lantas, apa gagasan yang mereka bawa jika nantinya dipercaya menjadi hakim agung?

Pertanyaan itu menjadi salah satu yang digali Anggota KY Anita Kadir dalam sesi wawancara. Kepada kedua calon, Anita menggali visi dan misi, prioritas yang akan dijalankan, kualitas putusan, independensi, hingga cara meyakinkan publik terhadap komitmen mereka.

Saat ditanya bagaimana menjalankan visi dan misi Mahkamah Agung (MA), Dr Sobandi menyebut dirinya ingin menjadi hakim agung yang berintegritas, profesional, akuntabel, dan berkeadilan.

Salah satu prioritas yang disampaikannya adalah menghasilkan putusan berkualitas yang tidak hanya memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi pencari keadilan, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi hakim di tingkat pertama dan banding.

“Saya ingin menghasilkan putusan-putusan yang menjadi rujukan bagi hakim di tingkat pertama dan banding serta mewujudkan penerapan hukum yang sama atau unity of law,” kata Sobandi.

Selain konsistensi penerapan hukum, Dr Sobandi ingin mendorong peradilan yang modern, akuntabel, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Ia menilai pengembangan sistem seperti e-Court dan e-Berpadu perlu terus didorong.

Bagi Dr Sobandi, modernisasi tersebut tetap harus berjalan beriringan dengan independensi hakim. Ia bahkan memandang independensi bukan semata perlindungan bagi hakim, tetapi juga berkaitan langsung dengan hak masyarakat.

“Independensi itu bukan hanya hak atau pemberian perlindungan konstitusional kepada hakim, melainkan independensi itu hak dari masyarakat untuk memperoleh keadilan,” ujarnya.

Ketika ditanya bagaimana menghadapi intervensi, Dr Sobandi menyatakan akan menolaknya dan tetap mendasarkan putusan pada fakta hukum, dasar hukum, serta hati nurani.

Ia juga menyampaikan keinginannya untuk ikut berpartisipasi sebagai hakim agung dalam pembentukan hukum nasional.

Sementara Dr Nurnaningsih, calon hakim agung dari jalur nonkarier, menempatkan independensi, imparsialitas, dan akses masyarakat terhadap keadilan sebagai bagian penting dari gagasannya.

Ia ingin mendorong lembaga peradilan yang independen dan imparsial, sekaligus memperkuat access to justice. Menurutnya, masyarakat juga perlu dapat mengakses putusan pengadilan sebagai salah satu bentuk kontrol terhadap independensi hakim agung.

“Membuat suatu access to justice kepada masyarakat dalam artian independensi putusan hakim seyogyanya bisa diakses segera oleh masyarakat sebagai kontrol masyarakat terhadap independensi hakim agung,” kata Dr Nurnaningsih.

Jika terpilih, ia berkomitmen membuat putusan yang adil, bijaksana, sesuai hukum yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan. Putusan tersebut menurutnya juga dapat menjadi benchmark, pijakan, atau yurisprudensi bagi hakim berikutnya ketika hukum positif belum mengatur suatu persoalan secara lengkap.

Namun, kualitas putusan menurut Dr Nurnaningsih tidak dapat dipisahkan dari kemauan hakim untuk terus belajar. Ia berkomitmen memperluas literasi hukum dan mengikuti perkembangan masyarakat, baik melalui bacaan maupun diskusi dengan berbagai kalangan.

“Hukum itu statis, tapi masyarakat dinamis. Kalau hakim tertutup tidak mau belajar, bagaimana putusannya bisa memberikan rasa keadilan di masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan akan mematuhi kode etik dan perilaku hakim apabila dipercaya menduduki posisi tersebut.

Lolos CHA 2026, Dr Sobandi Dorong Unity of Law, Dr Nurnaningsih Tekankan Access to Justice

Gillang Pamungkas – Dandapala Contributor
Selasa, 11 Agt 2026

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—-Badilag MA gelar FGD pembaruan hukum perceraian di Bandung demi kaji beban iwadh istri korban KDRT dan susun pedoman baru hakim.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., membuka Focus Group Discussion (FGD) Kesyariahan tentang pembaruan hukum perceraian di Bandung, Senin (10/8/2026). Hasil forum ini ditargetkan menjadi bahan utama penyusunan pedoman baru bagi hakim peradilan agama di seluruh Indonesia.

Salah satu poin krusial yang disorot Dirjen Badilag adalah dorongan untuk mengkaji ulang beban iwadh bagi istri dalam perkara khulu’ (gugat cerai), khususnya bagi mereka yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau penelantaran nafkah. Forum ini juga membedah dua persoalan teknis ruang sidang lainnya, yakni prosedur talak ba’in dan status hukum li’an.

“Di tengah maraknya gugatan cerai akibat KDRT serta penelantaran nafkah, relevankah kita membebankan iwadh kepada istri yang sudah berada di posisi rentan? Mari kita kaji ulang agar interpretasi khulu’ tidak menjadi beban ganda bagi pihak yang justru menjadi korban,” tegas Muchlis.

Ia menjelaskan, rekomendasi forum ini akan menjadi bahan krusial bagi penyusunan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Hakim, sebagaimana diamanatkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52 Tahun 2026.

Melalui pedoman ini, hakim diharapkan tidak lagi menerapkan pasal secara kaku, melainkan mampu menangkap denyut keadilan substantif serta menyamakan persepsi antar-majelis.

FGD bertajuk “Menimbang Kembali Konsep Cerai: Pembaharuan Hukum Acara dan Materil di Peradilan Agama” ini menghadirkan tiga Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai narasumber, yaitu Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si., Prof. Dr. H. Aden Rosyadi, M.Ag., dan Prof. Dr. H. Ahmad Hasan Ridwan, M.Ag.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua PTA Bandung Dr. H. Abd. Hakim, M.H.I., Wakil Ketua PTA Bandung Dr. Drs. Mubarok, M.H., serta Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Sutarno, S.IP., M.M. Pimpinan dan hakim dari delapan Pengadilan Agama di wilayah PTA Bandung meliputi PA Bandung, Soreang, Cimahi, Ngamprah, Garut, Purwakarta, Cianjur, dan Sumedang juga hadir mengikuti jalannya diskusi.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Ahmad Luthfi Maghfurin

Dirjen Badilag Buka FGD Pembaruan Hukum Perceraian

Jakarta, Humas MA
Rabu,12 Agustus 2026