Senin, Mei 25, 2026
Beranda blog Halaman 7

Imigrasi Soekarno-Hatta Pertahankan Peringkat 10 Besar Dunia versi Skytrax Dua Tahun Berturut-turut

0

Tangerang —–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta kembali menorehkan capaian internasional dengan mempertahankan posisi 10 besar layanan imigrasi bandara terbaik dunia versi Skytrax selama dua tahun berturut-turut, yakni pada 2025 dan 2026. Pengakuan tersebut diperoleh berdasarkan survei independen terhadap penumpang internasional yang melintas di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam Makkah Route.

Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Perdhana, menjelaskan bahwa capaian tersebut menjadi bukti konsistensi transformasi layanan keimigrasian berbasis digital yang dilakukan secara berkelanjutan.

“Namun demikian, ini bukan pertama kalinya karena di tahun 2025 kita juga mendapatkan Skytrax peringkat 10 besar dunia. Dan di tahun 2026 juga peringkat 10 besar dunia. Didapatkan murni dari hasil survei dari pelintas. Jadi penumpang yang melintas itu dilakukan survei oleh Skytrax, dan memang tidak diinfokan ke kita,” ujar Kakanim Galih pada Minggu (17/05).

Ia menambahkan, keberhasilan mempertahankan capaian tersebut tidak terlepas dari penguatan layanan digital di area kedatangan dan keberangkatan internasional. Salah satu inovasi utama yang mendukung peningkatan layanan adalah optimalisasi autogate untuk mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian penumpang.

“Yang membuat itu achievable, pertama, Rekan-rekan sekalian bisa melihat bagaimana mungkin saat ini didominasi oleh autogate yang mana mungkin sebelumnya itu dilaksanakan clearance secara manual,” jelas Kakanim Galih.

Meskipun layanan digital terus diperluas, Imigrasi Soetta tetap menyediakan layanan pemeriksaan manual bagi penumpang dengan kondisi tertentu, seperti pemegang paspor non-elektronik maupun dokumen perjalanan yang belum dapat dipindai secara elektronik. Selain itu, sistem deklarasi yang kini terintegrasi dalam satu platform digital melalui All Indonesia (https://allindonesia.imigrasi.go.id/) juga dinilai berperan signifikan dalam mendukung kelancaran arus penumpang internasional. Sebelumnya, proses deklarasi dilakukan secara terpisah oleh masing-masing instansi, mulai dari imigrasi, bea cukai, hingga karantina.

“Sebelumnya deklarasi itu dilakukan secara parsial. Imigrasi punya clearance-nya sendiri, kemudian Bea Cukai punya clearance-nya sendiri, Kesehatan ataupun Karantina juga punya clearance sendiri. Nah, saat ini digabung menjadi satu single platform dan itu digital. Artinya tidak lagi diisi menggunakan kertas,” ujar Kakanim Galih.

Sebagai bagian dari pengembangan layanan ke depan, Imigrasi Soekarno-Hatta juga tengah menyiapkan implementasi Seamless Corridor Gate yang diproyeksikan mendukung pelayanan bagi jemaah haji dan penumpang tertentu agar proses kedatangan menjadi lebih cepat dan nyaman.

Capaian Skytrax ini menjadi indikator meningkatnya kualitas layanan publik di sektor keimigrasian Indonesia sekaligus memperkuat komitmen Kemenimipas dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, modern, adaptif, dan berorientasi pada kenyamanan masyarakat pengguna jasa keimigrasian.

Komunikasi Publik
Selasa,19 Mei 2026

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 Batch 2 dengan kuota 30 ribu peserta.

0

Jakarta,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—Selasa   19 Mei 2026

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 Batch 2 dengan kuota 30 ribu peserta. Pendaftaran dilakukan pada 19 Mei–9 Juni 2026 melalui laman skillhub.kemnaker.go.id.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan bahwa program ini diprioritaskan untuk lulusan SMA/SMK sederajat dan terbuka bagi masyarakat berusia minimal 17 tahun serta telah memiliki akun pada platform SIAPkerja.

Seluruh rangkaian pelatihan vokasi disediakan secara gratis oleh pemerintah. Program tersebut disusun untuk mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja agar peserta siap bekerja maupun berwirausaha.

“Kami mengajak masyarakat, khususnya angkatan kerja muda, untuk memanfaatkan Program Pelatihan Vokasi ini. Program ini penting untuk meningkatkan kompetensi, daya saing, dan kesiapan kerja agar bisa langsung terserap di dunia kerja atau berwirausaha,” ujar Darmawansyah dalam siaran pers Biro Humas, Minggu (17/5/2026).

Adapun tahapan pelaksanaan program dimulai dengan pendaftaran pada 19 Mei–9 Juni 2026 melalui laman skillhub.kemnaker.go.id dan platform SIAPkerja. Selanjutnya, proses seleksi dan wawancara dilaksanakan pada 10–17 Juni 2026. Hasil seleksi diumumkan pada 18 Juni 2026, sedangkan kick off dan orientasi program dilaksanakan pada 22 Juni 2026.

Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 dilaksanakan secara serentak di 21 Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (UPT BPVP) serta 13 Satuan Pelayanan (Satpel) dan Unit Pelatihan Teknis Daerah (UPTD) Kemnaker di seluruh Indonesia.

Peserta akan memperoleh berbagai fasilitas, antara lain pelatihan dan makan siang gratis, bantuan uang transportasi, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan dari BPVP, serta Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Fasilitas asrama juga tersedia sesuai kriteria dan ketersediaan.

Biro Humas Kemnaker

Menlu Sugiono tegaskan bahwa sebagai kekuatan Global South, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global

0

Jakarta,–INDOTIPIKOR.COM—Selasa  19 Mei 2026

“Nilai terbesar BRICS terletak pada penguatan suara negara-negara berkembang dalam membentuk tatanan global masa depan”, ujar Menlu RI, Sugiono pada BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) di New Delhi, 14 Mei 2026.

BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”. Tahun 2026 merupakan tahun kedua Indonesia sebagai anggota BRICS, yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2006.

Dalam pertemuan, Menlu Sugiono berbicara pada dua sesi, yaitu sesi pertama “Closed Session: Global and Regional Issues”, dan sesi kedua “Open Session: BRICS@20: Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability”.

Menlu Sugiono tegaskan bahwa sebagai kekuatan Global South, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global, salah satunya dengan memimpin penegakkan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda.

Indonesia menggarisbawahi bahwa BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Indonesia juga terus menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan Solusi Dua Negara.

Dalam kesempatan ini, Menlu Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya empat Peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Indonesia menegaskan bahwa keselamatan personel penjaga perdamaian PBB adalah prinsip yang tidak boleh dikompromikan.

Lebih lanjut, Menlu Sugiono menekankan pentingnya reformasi tata kelola global untuk menghadapi tantangan masa kini, termasuk reformasi sistem perdagangan dunia agar inklusif, terbuka, dan non-diskriminatif, dengan WTO sebagai fondasi utama.

Sejalan dengan tema Keketuaan India, Indonesia menyambut baik penguatan New Development Bank (NDB) dan menegaskan tengah menyelesaikan proses internal untuk bergabung.

Ke depan, Indonesia dapat memanfaatkan forum BRICS untuk terus memperkuat kolaborasi di sejumlah sektor strategis termasuk ekonomi, perubahan iklim, energi, kesehatan serta reformasi tata kelola global.

Keanggotaan Indonesia pada BRICS diharapkan dapat memberikan manfaat serta kerja sama konkret bagi Indonesia, mengingat BRICS mewakili 28-30% dari total GDP serta merepresentasikan 45% populasi dunia.

BRICS FMM merupakan forum utama BRICS di tingkat Menteri Luar Negeri serta merupakan bagian dari rangkaian menuju Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18, yang dijadwalkan dilaksanakan pada 12-13 September 2026 di New Delhi, India.

Sumber: Kementerian Luar Negeri

Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan kekuatan pertahanan secara bertahap dan berkelanjutan.

0

Jakarta,—INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS PRESIDEN RI—Selasa   19 Mei 2026

Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan kekuatan pertahanan secara bertahap dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi salah satu tonggak dalam menjaga kedaulatan negara. Penegasan tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya usai menyerahkan enam pesawat MRCA Rafale, empat pesawat Falcon 8X, satu pesawat Airbus A400M, satu missile meteor dan enam smart weapon hammer, serta satu radar GCI GM403 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 18 Mei 2026.

“Ini saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan,” ucap Presiden.

Penguatan pertahanan, menurut Presiden Prabowo, harus terus dilakukan sebagai langkah penangkal demi menjaga kepentingan nasional Indonesia. Presiden menilai bahwa setiap negara harus memiliki kekuatan pertahanan yang memadai di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian.

“Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent, kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri,” ujarnya.

Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa pertahanan yang kuat menjadi syarat agar Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan global sekaligus melindungi kepentingan strategis nasional. “Tapi kita lihat kondisi dunia, geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan kekuatan pertahanan secara bertahap dan berkelanjutan. Fokus penguatan tersebut mencakup pengamanan seluruh matra pertahanan baik darat, laut, maupun udara.

“Dalam waktu yang akan datang, terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita,” tandasnya.

(BPMI Setpres)

Kodim 0612/Tasikmalaya Gelar Doa Bersama dalam Rangka HUT ke-80 Kodam III/Siliwangi

0

Tasikmalaya ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS TNI— Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kodam III/Siliwangi, Kodim 0612/Tasikmalaya menggelar kegiatan doa bersama dengan mengusung tema “Manunggal dengan Rakyat, Mengabdi untuk Indonesia Bersatu, Sejahtera, dan Maju.”

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Masjid At-Taqwa Makodim 0612/Tasikmalaya, Jalan Otista No. 11, Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya.

Doa bersama ini menjadi bentuk rasa syukur sekaligus momentum untuk mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat dalam menjaga persatuan serta meningkatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Melalui kegiatan religius tersebut, diharapkan seluruh prajurit dan keluarga besar Kodim 0612/Tasikmalaya senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan keberkahan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Peringatan HUT ke-80 Kodam III/Siliwangi juga menjadi refleksi atas dedikasi dan pengabdian Kodam III/Siliwangi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung pembangunan demi terwujudnya Indonesia yang bersatu, sejahtera, dan maju.

Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan penuh kebersamaan, diikuti oleh jajaran anggota Kodim 0612/Tasikmalaya beserta unsur terkait lainnya.

Presiden Prabowo: Penambahan Alutsista Jadi Tonggak Penguatan Pertahanan Nasional

0

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS PRESIDEN RI—Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi salah satu tonggak dalam menjaga kedaulatan negara. Penegasan tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya usai menyerahkan enam pesawat MRCA Rafale, empat pesawat Falcon 8X, satu pesawat Airbus A400M, satu missile meteor dan enam smart weapon hammer, serta satu radar GCI GM403 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 18 Mei 2026.

“Ini saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan,” ucap Presiden.

Penguatan pertahanan, menurut Presiden Prabowo, harus terus dilakukan sebagai langkah penangkal demi menjaga kepentingan nasional Indonesia. Presiden menilai bahwa setiap negara harus memiliki kekuatan pertahanan yang memadai di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian.

“Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent, kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri,” ujarnya.

Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa pertahanan yang kuat menjadi syarat agar Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan global sekaligus melindungi kepentingan strategis nasional. “Tapi kita lihat kondisi dunia, geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan kekuatan pertahanan secara bertahap dan berkelanjutan. Fokus penguatan tersebut mencakup pengamanan seluruh matra pertahanan baik darat, laut, maupun udara.

“Dalam waktu yang akan datang, terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita,” tandasnya.

(BPMI Setpres)

JAM INTEL Siap Kawal Proyek Strategis Nasional Pembangunan 1000 Kampung Nelayan Merah Putih Senilai Rp5,17 Triliun

0

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEJAGUNG RI—–Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) menggelar Rapat Pendahuluan (Entry Meeting) Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk Program/Kegiatan Pembangunan 1000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung pada Senin, 18 Mei 2026 dan dipimpin langsung oleh Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel) Sarjono Turin mewakili Jaksa Agung Muda Intelijen.

Acara ini dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ade Tajudin Sutiawarman, jajaran Direktur pada JAM INTEL, perwakilan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, serta jajaran Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia yang hadir secara daring.

Dalam sambutan Jamintel yang dibacakan oleh Plt. Sesjamintel, dijelaskan bahwa Program Pembangunan 1000 KNMP merupakan salah satu Proyek Prioritas Pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

“Proyek strategis nasional dengan total nilai pengamanan mencapai Rp 5.170.000.000.000 (lima triliun seratus tujuh puluh miliar rupiah) ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan infrastruktur modern seperti pelabuhan, fasilitas modern untuk produksi dan distribusi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan UMKM,” ujar Plt. Sesjamintel.

Selain itu, proyek ini menjadi tiang penopang krusial dari pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, ekonomi kreatif, ekonomi biru, hilirisasi industri, serta pembangunan ekonomi yang merata dari tingkat desa demi memberantas kemiskinan.

Plt. Sesjamintel menegaskan bahwa pengawalan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi Bidang Intelijen Kejaksaan dalam mengamankan pembangunan strategis nasional guna mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan.

Langkah mitigasi ini diajukan oleh Direktorat IV (Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis) pada JAM INTEL guna mengantisipasi adanya potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT), baik yang bersifat personel, materiil, maupun hambatan birokrasi yang berisiko menggagalkan proyek tersebut.

Plt. Sesjamintel menekankan bahwa kesuksesan proyek ini membutuhkan kerja sama yang solid dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Melalui sinergi yang kokoh, diharapkan pelaksanaan proyek nasional ini dapat berjalan secara komprehensif dan mencapai target utama, yaitu Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Sasaran.

“Entry Meeting ini menjadi langkah awal yang penting untuk menyatukan visi, misi, serta merumuskan langkah konkret di lapangan demi menjamin kelancaran dan keamanan pembangunan infrastruktur bagi para nelayan di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Jakarta, 18 Mei 2026
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

REDAKSI

SITI FATIMAH–DANDAN RAMDAN

Presiden Prabowo Serahkan Pesawat MRCA Rafale dan Sistem Pertahanan Modern untuk Perkuat Pertahanan Udara Nasional

0
JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS PRESIDEN  RI—Presiden Prabowo Subianto menyerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI), Senin (18/05/2026), di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Alutsista yang diserahkan, yakni enam pesawat MRCA Rafale, empat pesawat Falcon 8X, satu pesawat Airbus A400M MRTT, satu missile meteor dan enam smart weapon hammer, serta satu radar GCI GM403.
Kehadiran berbagai platform pertahanan udara ini menandai langkah strategis pemerintah dalam membangun kekuatan udara yang terintegrasi. Pesawat MRCA Rafale akan memperkuat kemampuan tempur udara-ke-udara dan udara-ke-darat TNI AU melalui dukungan rudal jarak jauh meteor dan hammer.
Sementara, pesawat Falcon 8X akan mendukung mobilitas strategis, misi komando, dan pengawasan. Adapun pesawat A400M MRTT menjadi elemen penting dalam memperkuat kemampuan angkut strategis dan pengisian bahan bakar di udara.
Di sisi lain, radar GCI GM403 akan berfungsi sebagai sistem deteksi dini terhadap ancaman udara. Radar ini turut membantu mengarahkan pesawat tempur menuju sasaran yang melanggar kedaulatan wilayah udara Indonesia.
Dalam keterangannya usai penyerahan, Presiden menyampaikan bahwa pertahanan yang kuat menjadi syarat agar Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan global sekaligus melindungi kepentingan strategis nasional.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan kekuatan pertahanan secara bertahap dan berkelanjutan. Fokus penguatan tersebut mencakup pengamanan seluruh matra pertahanan baik darat, laut, maupun udara.
Sumber: BPMI Setpres

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menggelar rapat bersama Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Angga Raka Prabowo, serta jajaran Direksi Telkomsel

0

JAKARTA —–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menggelar rapat bersama Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Angga Raka Prabowo, serta jajaran Direksi Telkomsel guna membahas progres kinerja perusahaan dan penguatan transformasi sektor telekomunikasi melalui inovasi digital yang berkelanjutan, pada Senin (18/05).

Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital nasional, termasuk penguatan infrastruktur konektivitas, pengembangan layanan berbasis teknologi digital, serta perluasan akses layanan yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan merata. Transformasi ini dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung produktivitas, efisiensi, serta pertumbuhan ekonomi nasional di tengah perkembangan teknologi yang semakin dinamis.

Selain itu, pembahasan juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem digital Indonesia agar lebih adaptif, modern, dan inklusif. Melalui sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pelaku industri telekomunikasi, diharapkan inovasi digital dapat menghadirkan layanan yang lebih cepat, aman, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta dunia usaha.

“Transformasi digital di sektor telekomunikasi tidak hanya terkait daya saing industri, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujar Dony.

BP BUMN dan Danantara terus mendukung penguatan transformasi digital di berbagai sektor strategis sebagai bagian dari upaya membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih tangguh dan berdaya saing global. Inovasi dan pengembangan teknologi di sektor telekomunikasi diharapkan dapat menjadi katalis percepatan digitalisasi nasional sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Indonesia.

REDAKSI

Perubahan status dari HGB ke SHM ini menjadi bentuk penguatan legalitas kepemilikan tanah sekaligus memberi rasa aman bagi pemilik rumah dalam jangka panjang.

0

Jakarta ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— Memiliki rumah bukan hanya soal kenyamanan, tetapi tentang memastikan aset yang dimiliki punya landasan hukum yang kuat sehingga bisa tinggal dengan aman. Bagi masyarakat yang saat ini memegang Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk rumah tinggal, ada langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum atas tanah, yakni dengan mengubah status hak menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM).

Perubahan status dari HGB ke SHM ini menjadi bentuk penguatan legalitas kepemilikan tanah sekaligus memberi rasa aman bagi pemilik rumah dalam jangka panjang. Dengan status SHM, pemilik tidak lagi dibebani kewajiban memperpanjang masa berlaku hak, sebagaimana yang berlaku pada HGB.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Shamy Ardian, mengajak masyarakat yang memiliki rumah tinggal dengan status HGB untuk memanfaatkan layanan perubahan hak ini.

“Bagi masyarakat yang memiliki sertipikat HGB rumah tinggal dengan luas tanah maksimal 600 meter, biasanya di komplek, di perumahan, bisa coba daftarin perubahan hak dari HGB menjadi HM,” ujar Shamy Ardian.

Menurutnya, proses perubahan hak dirancang mudah dan terjangkau agar semakin banyak masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut. “Persyaratannya gampang banget. Yang pertama, lampirkan izin mendirikan bangunan rumah tinggal, kedua, SPPT PBB yang menerangkan bahwa terdapat bumi dan bangunan, artinya bukan tanah kosong, dan terakhir, yakni formulir perubahan hak dari kantor pertanahan,” jelas Shamy Ardian.

Selain prosesnya mudah, biaya yang dikenakan juga relatif terjangkau. “Perlu diketahui, biaya PNBP perubahan hak hanya Rp50.000 dan prosesnya hanya lima hari kerja,” ungkap Kepala Biro Humas dan Protokol.

Di tengah bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas aset, peningkatan status HGB menjadi HM menjadi langkah strategis yang patut dipertimbangkan. Bukan hanya memperkuat kepastian hukum atas tanah, tetapi juga memastikan aset keluarga memiliki nilai perlindungan yang lebih tinggi untuk masa depan.

Saat prosesnya mudah, biayanya ringan, dan manfaatnya besar, mengubah HGB menjadi SHM adalah keputusan yang layak segera diwujudkan. “Banyak manfaat yang kita bisa rasakan dari perubahan hak ini. Di antaranya, kita tidak perlu lagi mikirin perpanjangan hak karena sekarang sudah jadi SHM,” terang Shamy Ardian. (LS/YZ)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional