JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau sebagian ahli waris yang mendapat kuasa dari ahli waris lainnya. Jika ada ahli waris yang tidak memberi kuasa, perkara harus diajukan dalam bentuk contentious sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021

Penetapan Ahli Waris Bukan Sekadar Administrasi

Permohonan penetapan ahli waris sering dipahami sebagai perkara sederhana. Para pemohon meminta kepastian siapa saja ahli waris pewaris yang telah meninggal dunia. Penetapan ini digunakan untuk berbagai keperluan hukum, seperti pengurusan harta peninggalan, balik nama aset, pencairan dana, atau kepentingan administratif lain.

Namun, penetapan ahli waris tidak boleh dipandang hanya sebagai urusan administratif. Di baliknya terdapat akibat hukum penting, karena pengadilan menyatakan siapa saja orang yang mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris.

Dalam perkara waris, status ahli waris berkaitan langsung dengan hak atas harta peninggalan, sehingga proses penetapannya harus menjaga kepastian, keterbukaan, dan perlindungan hak semua pihak yang berkepentingan.

Karena itu, permohonan penetapan ahli waris tidak cukup diajukan oleh sebagian orang yang mengaku sebagai ahli waris. Pengadilan perlu memastikan bahwa seluruh ahli waris dilibatkan, atau setidaknya ahli waris yang tidak hadir telah memberikan kuasa secara sah kepada ahli waris lain.

Ketentuan Utama Penetapan Ahli Waris

Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2021 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 menyatakan bahwa “Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk contentious”. Penegasan ini bukan sekadar petunjuk teknis, melainkan upaya Mahkamah Agung menjaga keseragaman penerapan hukum di lingkungan peradilan agama.

Pedoman ini mencegah perkara penetapan ahli waris yang serupa ditangani berbeda antar-pengadilan sekaligus memberi batas antara permohonan voluntair yang benar-benar tidak mengandung sengketa dan perkara contentious yang memerlukan pelibatan pihak secara berlawanan.

Pedoman ini penting karena memberi batas yang lebih jelas antara permohonan voluntair dan perkara contentious. Penetapan ahli waris secara voluntair hanya tepat apabila tidak ada sengketa dan seluruh ahli waris berada dalam satu kehendak, yaitu meminta pengadilan menetapkan hubungan kewarisan secara formal.

Sebaliknya, apabila ada ahli waris yang tidak ikut mengajukan permohonan dan tidak memberikan kuasa, perkara tersebut tidak lagi sepenuhnya sepihak. Ada pihak yang haknya berpotensi terdampak, tetapi tidak menyatakan persetujuan dalam permohonan.

Dalam keadaan demikian, bentuk perkara yang lebih tepat adalah contentious, agar pihak yang tidak memberi kuasa dapat ditempatkan sebagai pihak dan diberi kesempatan membela kepentingannya.

Mengapa Semua Ahli Waris Harus Dilibatkan

Keharusan melibatkan seluruh ahli waris berangkat dari perlindungan hak. Penetapan ahli waris dapat memengaruhi kedudukan hukum seseorang dalam relasi kewarisan. Jika ada ahli waris yang tidak dilibatkan, penetapan itu berisiko menimbulkan ketidakadilan, baik karena ahli waris terlewat, hubungan keluarga disengketakan, maupun ada pihak yang merasa haknya dikurangi.

Dalam hukum acara perdata, kelengkapan pihak merupakan bagian penting dari tertib beracara. Gugatan atau permohonan yang menyangkut hak beberapa orang harus memastikan semua pihak yang berkepentingan dilibatkan.

Apabila pihak yang berkepentingan tidak diikutsertakan, pemeriksaan perkara dapat menjadi tidak utuh dan berpotensi melahirkan putusan yang sulit dilaksanakan (Harahap, 2019).

Dalam konteks penetapan ahli waris, prinsip ini kian penting. Perkara waris tidak hanya menyangkut hubungan personal, tetapi juga aset, dokumen, dan penguasaan harta peninggalan. Keterlibatan semua ahli waris menjadi jaminan agar penetapan tidak digunakan sepihak untuk menyingkirkan pihak lain.

Makna Kuasa dari Ahli Waris Lain

SEMA Nomor 5 Tahun 2021 masih memberi ruang bagi permohonan oleh sebagian ahli waris, dengan syarat mereka diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Artinya, ahli waris yang tidak hadir tetap menyatakan persetujuan melalui kuasa.

Kuasa dalam konteks ini bukan sekadar formalitas tanda tangan. Kuasa menunjukkan bahwa ahli waris yang tidak datang mengetahui permohonan, memahami kepentingannya, dan memberi mandat kepada ahli waris lain untuk bertindak di pengadilan. Dengan demikian, permohonan tetap merepresentasikan kehendak seluruh ahli waris, bukan hanya kepentingan sebagian pihak.

Karena itu, surat kuasa menjadi dokumen penting. Ia membantu pengadilan menilai kelayakan perkara diperiksa sebagai voluntair. Jika seluruh ahli waris hadir atau memberikan kuasa, tidak ada posisi berlawanan yang perlu dipertentangkan. Namun, jika ada ahli waris yang tidak memberi kuasa, posisi perkaranya berubah.

Batas Perkara Voluntair

Perkara voluntair pada dasarnya adalah permohonan yang tidak mengandung sengketa antara dua pihak yang berhadapan. Dalam perkara semacam ini, pengadilan diminta menetapkan suatu keadaan hukum, bukan menyelesaikan konflik antara penggugat dan tergugat. Karena itu, putusan dalam perkara voluntair biasanya berbentuk penetapan (Harahap, 2019).

Permohonan penetapan ahli waris dapat masuk dalam kategori voluntair apabila semua ahli waris sepakat meminta penetapan. Tidak ada pihak yang ditinggalkan, tidak ada keberatan yang nyata, dan tidak ada perebutan status kewarisan. Dalam keadaan itu, pengadilan cukup menilai bukti kematian pewaris, hubungan keluarga, dokumen kependudukan, dan bukti pendukung hubungan kewarisan.

Namun, sifat voluntair hilang ketika ada ahli waris yang tidak ikut dan tidak memberi kuasa. Ketidakterlibatan itu menimbulkan pertanyaan: apakah ia setuju, tidak tahu, menolak, atau bersengketa dengan ahli waris lain? Karena pertanyaan itu menyangkut hak pihak lain, perkara tidak lagi ideal diperiksa sebagai permohonan sepihak.

Apabila permohonan penetapan ahli waris tetap diajukan secara voluntair, padahal ada ahli waris yang tidak ikut dan tidak memberikan kuasa, perkara tersebut mengandung persoalan formil. Hakim dapat menilai bahwa permohonan tidak memenuhi syarat karena tidak melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.

Dalam praktik hukum acara perdata, keadaan demikian dekat dengan persoalan kurang pihak atau plurium litis consortium, sebab ada subjek hukum yang haknya dapat terdampak, tetapi tidak diikutsertakan dalam proses.

Akibatnya, permohonan beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Pramudya dkk., 2020), sehingga para pihak perlu menempuh jalur contentious agar ahli waris yang tidak memberi kuasa dapat dipanggil dan diberi kesempatan menyampaikan sikapnya.

Ketika Perkara Harus Menjadi Contentious

Bentuk contentious diperlukan ketika ada potensi pertentangan kepentingan. Dalam perkara contentious, terdapat pihak yang mengajukan tuntutan dan pihak lain yang ditarik sebagai lawan atau pihak terkait. Pemeriksaan dilakukan dengan memberi ruang jawab-menjawab, pembuktian, dan bantahan secara lebih lengkap.

Dalam konteks SEMA Nomor 5 Tahun 2021, contentious menjadi jalan yang tepat apabila ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa. Dengan bentuk ini, ahli waris tersebut dapat ditempatkan sebagai pihak, dipanggil secara sah dan patut, lalu diberi kesempatan untuk menyampaikan sikap. Ia dapat membenarkan, membantah, atau mengajukan dalil lain terkait status ahli waris dan harta peninggalan.

Peralihan dari voluntair ke contentious bukan untuk mempersulit pencari keadilan. Justru sebaliknya, aturan ini menjaga agar penetapan ahli waris tidak merugikan pihak yang tidak ikut mengajukan permohonan. Hukum acara tidak hanya mengejar kecepatan proses, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang yang haknya terdampak memperoleh kesempatan yang adil untuk didengar.

Pentingnya Kelengkapan Ahli Waris Sejak Awal

Rsumusan ini memberi pesan praktis yang jelas. Sebelum mengajukan permohonan penetapan ahli waris, para calon pemohon harus terlebih dahulu mendata seluruh ahli waris.

Jangan sampai ada ahli waris yang sengaja tidak dicantumkan atau dianggap tidak penting. Semua ahli waris perlu diajak mengajukan permohonan bersama, atau diminta memberikan kuasa secara sah.

Apabila sejak awal sudah diketahui ada ahli waris yang menolak, tidak bersedia memberi kuasa, atau keberadaannya masih menjadi persoalan, pemohon perlu mempertimbangkan bentuk perkara yang tepat. Mengajukan permohonan voluntair dalam keadaan ada ahli waris yang tidak memberi kuasa justru berisiko membuat perkara tidak dapat dilanjutkan dalam bentuk tersebut.

SEMA Nomor 5 Tahun 2021 mendorong para pihak untuk lebih tertib sejak awal. Permohonan penetapan ahli waris tidak boleh disusun secara tergesa-gesa. Data keluarga, dokumen kependudukan, bukti kematian, bukti perkawinan, dan hubungan nasab perlu dipastikan agar tidak menimbulkan persoalan di persidangan.

Menjaga Kepastian dan Keadilan Waris

Rumusan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 memperlihatkan keseimbangan antara akses terhadap pengadilan dan perlindungan hak ahli waris. Pengadilan tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh penetapan ahli waris secara sederhana. Namun, kesederhanaan itu tidak boleh mengorbankan hak ahli waris yang tidak dilibatkan.

Dalam perkara kewarisan, kepastian hukum tidak cukup hanya ditandai dengan adanya penetapan. Kepastian hukum juga harus dibangun melalui prosedur yang benar, pihak yang lengkap, dan kesempatan yang adil bagi semua ahli waris. Penetapan yang lahir dari proses yang tidak melibatkan ahli waris secara utuh justru berpotensi menjadi sumber sengketa baru.

Karena itu, pesan utama rumusan ini cukup terang: penetapan ahli waris hanya layak diajukan secara voluntair apabila seluruh ahli waris berada dalam satu barisan permohonan, baik hadir langsung maupun melalui kuasa.

Jika ada ahli waris yang tidak memberi kuasa, jalannya harus bergeser ke perkara contentious. Dengan cara itu, hukum kewarisan tidak hanya menghadirkan kepastian administratif, tetapi juga menjaga keadilan formil bagi semua ahli waris.

Referensi

1. Harahap, M. Y. (2019). Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Sinar Grafika.
2. Pramudya, N., Maharoh, N., Kusuma, N. L., Damayanti, P., Rohmad, A. K. A., & Latukau, W. (2020). Kurangnya pihak dalam penetapan ahli waris (plurium litis consortiu) dalam permohonan penetapan ahli waris berdasarkan perundang-undangan dan hukum Islam. Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 1(1), 13–30.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Penulis: Rifqi Qowiyul Iman

Kelengkapan Pihak dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris

Jakarta, Humas MA
Selasa,09 Juni 2026

PN Wangi—INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Wangi gelar sidang keliling & kenalkan inovasi Si-Kapal di Kaledupa demi permudah akses hukum warga kepulauan Wakatobi.

Pengadilan Negeri (PN) Wangi-Wangi kembali melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling) pada Jumat (05/06). Kegiatan ini berlangsung di Kantor Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, sebagai wujud nyata dalam memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat kepulauan.

Agenda persidangan kali ini dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari Hakim Rahmad Ramadhan Hasibuan dan Faisal Batubara, bersama Panitera Suwasta, serta Panitera Pengganti Syahrin Amir dan Wahyu Widodo, kegiatan ini didukung oleh staf administrasi, La Ode Muhammad Darmawan, Erika Rovi Savitri, dan Hasdiman.

Kegiatan ini merupakan program rutin PN Wangi-Wangi yang ditujukan untuk membantu masyarakat kepulauan, khususnya di Pulau Kaledupa, yang mengalami keterbatasan akses transportasi dan jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten.

“Layanan ini difokuskan untuk mempermudah warga dalam mengurus perkara permohonan, seperti perbaikan atau pergantian nama, perbaikan akta kelahiran, perbaikan data KTP/KK, serta perbaikan akta kelahiran anak”, jelas Suwasta.

Ketua PN Wangi-Wangi, Panji Prahistoriawan Prasetyo, menegaskan bahwa program ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

“Kami memastikan bahwa pengadilan hadir di tengah masyarakat, tidak terbatas oleh jarak dan tantangan geografis, diharapkan pencari keadilan tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor pengadilan”, ungkap Panji.

Meskipun kondisi geografis yang menantang, persidangan tetap berlangsung dengan tertib, lancar, dan dihadiri langsung oleh para pemohon. Manfaatnya pun dirasakan langsung oleh Herianto, salah satu warga yang mengajukan permohonan hari itu. “Rasa syukurnya karena tidak perlu lagi bolak-balik menempuh perjalanan laut ke Pulau Wangi-Wangi hanya untuk mengurus persidangan”, ujar Herianto.

Selain menggelar persidangan, PN Wangi-Wangi berkolaborasi dengan pihak kecamatan ini untuk mengenalkan inovasi layanan Si-Kapal (SIstem Informasi Konsultasi dan Layanan Posbakum).

Melalui inovasi ini, masyarakat kepulauan dapat memperoleh informasi dan melakukan konsultasi hukum secara praktis tanpa harus datang langsung ke kantor pengadilan.

“Warga cukup menghubungi kontak resmi via Telepon/WhatsApp di nomor 0851-4338-2433. Sebagai bentuk komitmen bersama, poster informasi Si-Kapal juga diserahkan langsung kepada pihak kecamatan dan warga setempat”, jelas Suwasta.

Masyarakat Kecamatan Kaledupa menyambut sangat positif kehadiran PN Wangi-Wangi. Selain mendapatkan kemudahan hukum yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, mereka kini memiliki akses informasi hukum yang jauh lebih dekat, responsif, dan mudah dijangkau.

Penulis: Rahmad Ramadhan Hasibuan

PN Wangi-Wangi Gelar Sidang dan Kenalkan Inovasi di Kaledupa

Jakarta, Humas MA
Selasa,09 Juni 2026

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Ketua Kamar Pidana MA Prim Haryadi tegaskan kewajiban Pengadilan Tinggi gelar sidang pembacaan putusan terbuka sesuai mandat KUHAP.

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Dr. Prim Haryadi, menyoroti kepatuhan Pengadilan Tinggi (PT) dalam menggelar sidang pembacaan putusan banding.

Hal tersebut disampaikannya dalam Bimtek Penguatan Kapasitas Hakim se-wilayah hukum PT Bengkulu di Aula Pengadilan Negeri Bengkulu, Jumat (5/6).

Prim mengungkapkan, sampling Panitera MA terhadap 48 perkara menunjukkan pemberitahuan tanggal sidang putusan banding kerap terabaikan.

Padahal, Pasal 298 ayat (1) KUHAP mewajibkan PT menggelar sidang terbuka dan mengirim pemberitahuan tiga hari sebelum putusan diucapkan.

Pemberitahuan resmi ini sangat krusial karena menjadi dasar penghitungan tenggat waktu 14 hari untuk mengajukan upaya hukum Kasasi.

Berdasarkan Pasal 300 KUHAP, memori kasasi wajib diajukan dalam waktu 14 hari sejak putusan banding dibacakan di sidang terbuka.

“Hakim Tinggi harus segera melaksanakan Pasal 298 dan 300 ini, tanpa perlu menunggu instruksi tertulis,” tegas Prim, Jumat.

Untuk mempermudah sistem, MA ke depan akan mengakomodir pengiriman notifikasi hari sidang putusan banding ini melalui aplikasi e-Berpadu.

MA juga tengah menyiapkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) khusus untuk menegakkan pemberlakuan kedua pasal KUHAP baru tersebut.

Selain fokus pada persidangan PT, bimtek yang dihadiri Wakil Ketua PT Bengkulu ini juga membedah implementasi Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR).

Proses MKR wajib ditawarkan hakim pasca-dakwaan dan harus diselesaikan secara menyeluruh dalam tenggat waktu maksimal 7 hari.

Jika MKR menemui jalan buntu, perkara pidana akan dialihkan ke tahap Pengakuan Bersalah (PB) sebagaimana diatur dalam KUHAP baru.

Mekanisme PB untuk ancaman di bawah 5 tahun menggunakan acara singkat, sedangkan ancaman 5-7 tahun berjalan atas permintaan jaksa.

Di sisi lain, MA sedang mengharmonisasi Rancangan Perma tentang Putusan Pemaafan Hakim (rechterlijk pardon) bersama Kementerian Hukum.

Regulasi yang melibatkan Prof. Harkristuti ini ditargetkan terbit dalam waktu dekat bersamaan dengan Perma Tindak Pidana Terorisme.

Penulis: Komang Ardika

Ketua Kamar Pidana MA Tegaskan Aturan Sidang Pembacaan Putusan PT

Jakarta, Humas MA
Selasa, 09 Juni 2026

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—“Mengingat dinamika perkembangan belakangan ini, maka keadilan itu tidak cukup hanya ditegakkan, melainkan harus terlihat ditegakkan,” demikian pesan yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, YM Prof. Sunarto seraya mengutip adagium terkenal dari Lord Gordon Hewart, pada acara pembukaan rapat pleno kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 09 November 2025 lalu.

[1] Pesan tersebut bermakna sangat mendalam bagi peradilan modern, karena keadilan yang tampak ditegakkan akan membangun kepercayaan publik. Namun di era digital kontemporer, pemaknaan keadilan yang tampak sebagai keterbukaan saja tidak lagi cukup. Meski persidangan disiarkan langsung dan putusan dipublikasikan, masyarakat tidak otomatis memahaminya.

Di sinilah pesan bermakna dari Prof. Sunarto menemukan relevansinya, karena tantangan era digital diantaranya adalah memastikan keadilan yang terlihat juga dapat dipahami dengan baik. Sebab, kepercayaan publik lahir dari pemahaman, bukan sekadar keterbukaan.

Oleh karena itu, gagasan tentang jurnalisme peradilan sebagai judicial outreach menjadi sangat urgen. Pendekatan ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi yudisial agar hukum tidak hanya menjadi prosedur kasat mata, melainkan keadilan yang benar-benar dipahami.

Judicial Outreach dan Akses terhadap Keadilan

Konsep judicial outreach bertujuan mendekatkan pengadilan kepada masyarakat. Selama ini, konsep tersebut diwujudkan melalui pelayanan langsung seperti sidang keliling. Sebagai contoh, riset pada Pengadilan Agama Labuha menunjukkan bahwa pengaktifan kembali sidang keliling berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan secara signifikan.

[2] Serupa dengan itu, sidang keliling Pengadilan Negeri Karawang juga mengonfirmasi komitmen Mahkamah Agung dalam menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

[3] Namun di era digital, makna judicial outreach harus diperluas. Jika dahulu pengadilan mendekatkan diri secara fisik, kini pengadilan juga perlu mendekatkan proses berpikir hukumnya kepada publik. Akses terhadap keadilan tidak lagi sebatas akses fisik menuju gedung pengadilan, melainkan akses untuk memahami bagaimana keadilan itu dipertimbangkan dan diputuskan.

Dalam konteks inilah jurnalisme peradilan menjadi judicial outreach yang edukatif. Jika sidang keliling mendekatkan layanan hukum secara fisik, maka jurnalisme peradilan mendekatkan pemahaman hukum secara intelektual kepada masyarakat. Fungsi edukasi ini sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”, yang dalam konteks peradilan diwujudkan melalui peningkatan literasi hukum masyarakat terhadap proses peradilan dan putusan pengadilan.

Jurnalisme Peradilan sebagai Sarana Edukasi Hukum dan Pembentukan Pemahaman Publik

Upaya peningkatan literasi hukum kepada masyarakat telah menempatkan jurnalisme peradilan pada posisi yang krusial, terutama dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan integritas hukum. Menurut M. Khusnul Khuluq, hukum memang bekerja melalui prosedur, tetapi masyarakat memahaminya melalui narasi.

[4] Oleh karena itu, tantangan utama komunikasi peradilan bukan sekadar membuka informasi, melainkan menerjemahkan bahasa hukum yang kompleks ke dalam bahasa yang komunikatif, tegas, dan berbasis data agar mudah dipahami publik, sebagaimana disampaikan oleh Stefanus Pramono dalam forum Perisai Ditjen Badilum episode ke-8.

[5] Pendekatan ini krusial karena pengadilan, meminjam istilah Gerry Michael Purba, berfungsi sebagai “mesin dialektika” yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat. Putusan pengadilan bukan sekadar penyelesaian sengketa individual, melainkan narasi moral tentang keadilan.

[6] Maka, fungsi jurnalisme peradilan adalah menjelaskan alasan hukum (legal reasoning) di balik proses dan putusan tersebut secara benar, presisi, dan proporsional.

Kebutuhan akan hal ini tampak mengemuka dalam audiensi antara tim peneliti Mahkamah Agung dan Harian Kompas yang merekomendasikan publikasi cepat atas putusan-putusan yang menarik perhatian publik seperti yang telah diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengedukasi publik agar menilai putusan secara objektif, bukan berdasarkan potongan informasi atau opini yang berkembang liar di ruang digital publik.

[7] Transparansi, Etika, dan Kehati-hatian dalam Jurnalisme Peradilan

Upaya mengedukasi masyarakat melalui objektivitas informasi, menunjukkan bahwa lembaga peradilan kini terus berupaya menghadirkan hukum yang lebih dekat dan mudah dipahami. Perluasan ruang komunikasi ini menuntut kehati-hatian yang tinggi. Transparansi harus berjalan selaras dengan akurasi dan tanggung jawab agar tidak memicu penggiringan opini yang dapat mencederai independensi peradilan.

Konsekuensi logis dari kebutuhan penyeimbangan transparansi dengan tanggung jawab dan kehati-hatian tersebut, menempatkan fungsi kehumasan pengadilan pada posisi yang sangat relevan sebagai operator, koordinator, ataupun penjaga kredibilitas produk jurnalisme peradilan. Fungsi kehumasan kini bertransformasi menjadi penjaga kualitas komunikasi, kredibilitas, sekaligus reputasi lembaga.

[8] Untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi, edukasi publik, dan kehati-hatian dalam menjaga integritas proses peradilan, Mahkamah Agung kini sedang menyusun rancangan pedoman pengelolaan media massa dan media sosial bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

[9] Gagasan mengenai pentingnya standar penyiaran, serta pedoman pengelolaan media massa dan media sosial juga memperoleh penguatan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang menyatakan bahwa jurnalisme peradilan berbeda dengan jurnalisme konvensional karena adanya karakter edukasi dan kehumasan yang lebih kuat ketimbang sekadar kompetisi pasar informasi, sehingga memunculkan kebutuhan akan pengaturan etik yang lebih spesifik di masa depan.

[10] Tantangan pembatasan etik ini juga menjadi isu global. Di India, misalnya, instrumen judicial outreach yang awalnya bertujuan memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin kini dikritik karena berisiko bergeser menjadi panggung aktivisme politik pribadi hakim yang memicu persepsi bias.

[11] Kritik tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan peradilan selalu menuntut keseimbangan antara kebutuhan menjelaskan hukum dan kewajiban menjaga jarak institusional.

Dengan demikian, transparansi harus berjalan beriringan dengan etika, profesionalisme, dan kehati-hatian, agar upaya menghadirkan keadilan yang dipahami masyarakat tidak menggerus batas peran kelembagaan, atau mengikis independensi dan merusak marwah lembaga peradilan.

Dari Publikasi Kegiatan Menuju Publikasi Pertimbangan Hukum

Komitmen menjaga transparansi yang berjalan beriringan dengan etika, profesionalisme, dan kehati-hatian menuntut transformasi konten komunikasi agar semakin bermakna. Ukuran keberhasilan jurnalisme peradilan kini terletak pada sejauh mana publikasi tersebut membantu masyarakat memahami proses dan nilai di balik proses hukum dan putusan pengadilan.

Pergeseran pola publikasi ini terlihat dalam praktik. Program Reportase PN Karawang, misalnya, berhasil mengubah pola komunikasi yang awalnya administratif-seremonial menjadi pelaporan yang edukatif dan komunikatif.[12]

Hal berikutnya juga tampak pada pemberitaan yang ditulis oleh Adji Prakoso dalam kanal MARINews terkait Putusan Praperadilan Nomor 62/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel yang isinya memuat intisari dari pertimbangan hukum putusan tersebut.[13]

Berangkat dari tren positif tersebut, arah pengembangan jurnalisme peradilan ke depan bisa difokuskan pada penyusunan risalah putusan (case summary) perkara yang berdampak luas atau menjadi perhatian publik, yang memuat ringkasan fakta, isu hukum utama, pertimbangan hakim, dan amar putusan dalam bahasa populer, lengkap dengan tautan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung sebagaimana masukan dari Harian Kompas terkait pentingnya publikasi cepat atas pertimbangan hukum putusan yang menyedot perhatian publik.[7]

Penutup

Pada akhirnya, jurnalisme peradilan hadir sebagai bentuk judicial outreach kontemporer yang transformatif, menggeser paradigma keterbukaan informasi dari sekadar publikasi kegiatan seremonial menuju penyebaran makna keadilan.

Melalui pendekatan edukatif yang terstruktur, jurnalisme peradilan berfungsi sebagai jembatan komunikasi yudisial yang tidak hanya mendekatkan hukum secara intelektual, tetapi juga memenuhi amanat konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan tetap berkomitmen pada batasan etika, profesionalisme, serta kehati-hatian demi menjaga independensi dan marwah institusi, inovasi komunikasi ini menjadi kunci utama untuk menjawab tantangan era digital: memastikan bahwa keadilan tidak lagi sekadar terlihat ditegakkan, melainkan benar-benar dipahami, dipercaya, dan dirasakan secara utuh oleh masyarakat.

Referensi

[1] Syamsul Arief, “Ketua MA: Keadilan Harus Ditegakkan dan Terlihat Ditegakkan”, Suara BSDK, https://suarabsdk.com/ketua-ma-keadilan-harus-ditegakkan-dan-terlihat-ditegakkan/

[2] Jumaidin La Tua, Muhammad Ar. Husain, Muhdi Alhadar, (2025), “Stagnation of Mobile Court Services and Access to Justice in Remote Island Communities: Evidence from the Religious Court of Labuha, Indonesia”, Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics, 2(2), 131–142

[3] MARINews, “PN Karawang Gelar Sidang Keliling di Kecamatan Rawamerta”, https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pn-karawang-gelar-sidang-keliling-di-kecamatan-rawamerta-0biZ

[4] M. Khusnul Khuluq, “Urgensi jurnalisme lembaga peradilan”, MARINews, https://marinews.mahkamahagung.go.id/serba-serbi/urgensi-jurnalisme-lembaga-peradilan-0bgN

[5] Novritsar Hasitongan Pakpahan, “Jurnalisme Peradilan: Pandangan Pram Host Tempo Bocor Alus”, MARINews, https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/jurnalisme-peradilan-pandangan-pram-host-tempo-bocor-alus-0nO

[6] Gerry Michael Purba, “Pengadilan Sebagai Mesin Dialektika”, Suara BSDK, https://suarabsdk.com/pengadilan-sebagai-mesin-dialektika/

[7] Adji Prakoso, “Peneliti Pustrajak MA Sambangi Harian Kompas, Bahas Apa?”, MARINews, https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/peneliti-pustrajak-ma-sambangi-harian-kompas-bahas-apa-0bf6

[8] Yopi Ananda, “Peran Humas sebagai Penjaga Citra MA di Era Keterbukaan Informasi”, Dandapala, https://dandapala.com/article/detail/peran-humas-sebagai-penjaga-citra-ma-di-era-keterbukaan-informasi

[9] Johanes, “Jurnalisme Ideal Peradilan yang Mengedukasi Masyarakat”, Suara BSDK, https://suarabsdk.com/jurnalisme-ideal-peradilan-yang-mengedukasi-masyarakat/

[10] Johanes, “Menggagas Jurnalisme Alternatif dari Peradilan”, Suara BSDK, https://suarabsdk.com/menggagas-jurnalisme-alternatif-dari-peradilan/

[11] Bhabani Shankar Nayak, “Judicial Outreach or Political Activism of Judges? Unmasking Political and Ideological Bias in India”, South Asia Journal, https://southasiajournal.net/judicial-outreach-or-political-activism-of-judges-unmasking-political-and-ideological-bias-in-india

[12] MARINews, “PN Karawang Pelopori Reportase Persidangan sebagai Media Informasi Publik”, https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pn-karawang-pelopori-reportase-persidangan-informasi-publik-0WW

[13] Adji Prakoso, “Ini Pertimbangan Hukum PN Jaksel di Prapid Andrie Yunus!”, MARINews, https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/ini-pertimbangan-hukum-pn-jaksel-di-prapid-andrie-yunus-0bjD

Keadilan yang Dipahami: Jurnalisme Peradilan sebagai Judicial Outreach di Era Digital

Muhammad Irfan Syahputra – Hakim PN Pacitan – Dandapala Contributor
Selasa, 09 Jun 2026