INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Dirjen Badilag Muchlis jadi narasumber Rakor PTA Palembang, menekankan keadilan sebagai tanggung jawab moral-spiritual dan memaparkan 5 pilar prioritas 2026.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H, hadir secara langsung sebagai narasumber utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang dan Pengadilan Agama (PA) sewilayah hukum PTA Palembang yang diselenggarakan di Aula Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., dengan turut dihadiri oleh Ketua PTA Palembang serta jajaran Ketua, Panitera, dan Sekretaris PA sewilayah PTA Palembang pada Senin (16/03/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan langkah dalam menjalankan arah kebijakan peradilan agama ke depan, khususnya melalui sosialisasi Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Tahun 2026. Dalam arahannya, Dirjen Badilag, Muchlis menegaskan bahwa peradilan tidak semata-mata menjalankan fungsi penegakan hukum secara formal, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan spiritual yang besar dalam menjaga nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, beliau Kembali mengingatkan konsep keadilan dalam islam memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Al-Qur’an. firman Allah SWT dalam Surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi “Innallāha ya’muru bil ‘adli wal ihsān…” yang berarti “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.”

Ayat tersebut mengandung pesan mendalam bahwa keadilan bukan sekadar prinsip hukum, melainkan perintah ilahi yang harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam praktik peradilan. Karena itu, aparatur peradilan agama dituntut tidak hanya menjalankan aturan secara prosedural, tetapi juga menghadirkan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan.

“Peradilan harus menjadi tempat masyarakat mendapatkan kepastian hukum sekaligus rasa keadilan. Prosesnya harus tertib, transparan, dan mampu menjamin hak-hak para pihak secara seimbang,” ujarnya.

Lebih lanjut, beliau memaparkan lima pilar utama yang menjadi fokus Program Prioritas Badilag Tahun 2026. Kelima pilar tersebut dirancang sebagai arah strategis untuk memperkuat kualitas peradilan agama di seluruh Indonesia.

Pilar pertama adalah penguatan integritas dan akuntabilitas, yang menekankan pentingnya menjaga marwah lembaga peradilan dari segala bentuk penyimpangan. Pilar kedua adalah penguatan kualitas layanan pengadilan, dengan mendorong pelayanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, pilar ketiga berupa penguatan kelembagaan, yang bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi agar mampu bekerja secara lebih terstruktur dan profesional. Pilar keempat adalah penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kompetensi, kapasitas, dan etos kerja aparatur peradilan.

Adapun pilar kelima adalah penguatan teknologi informasi, yang diarahkan pada percepatan digitalisasi sistem peradilan guna mendukung efisiensi birokrasi serta mempermudah akses masyarakat terhadap layanan Pengadilan.

Selain menjadi sarana penyampaian program prioritas, Rakor tersebut juga menjadi ruang diskusi dan refleksi bersama bagi aparatur peradilan agama untuk terus meningkatkan kualitas kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya koordinasi yang solid, implementasi kebijakan peradilan agama diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sehingga cita-cita menghadirkan peradilan yang modern, transparan, dan berkeadilan dapat terwujud secara nyata di tengah masyarakat.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews.

Penulis: Tetri Mutiara Afsaloka

Humas MA, Jakarta
Selasa,17 Maret 2026

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI–LOYALIS–Humas MA, Jakarta
Selasa,17 Maret 2026

Konflik AS–Israel vs Iran berdampak global, termasuk Indonesia, di tengah ancaman “ghazwul fikri” yang menyerang akhlak dan akidah umat Muslim.

Dunia saat ini dihadapkan pada kondisi geo-politik yang cukup memprihatinkan dimana Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah mendeklarasikan perang. Meskipun perang yang terjadi terpusat di Timur Tengah, namun akibat dari perang yang masih berlangsung ini secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh ke negara-negara lain yang tidak ikut terlibat. Salah satunya adalah penutupan akses selat hormuz oleh Iran yang merupakan lalu lintas utama suplai ekspor cadangan minyak ke berbagai negara, salah satunya Indonesia.

Namun, perlu disadari bahwa perang yang khususnya membawa panji agama Islam merupakan sunnatullah dan tidak bisa dielakkan. Dari jaman sebelum dan pada saat kepemimpinan Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam telah terjadi perang, kemudian setelahnya ada perang salib, dan akhirnya di kehidupan modern ini kita dihadapkan oleh perang antara Amerika Serikat dan Iran yang merupakan negara republik berbasis Islam.

Terlepas dari perang bersenjata yang sedang berkecamuk di Timur Tengah, kita sebagai umat Muslim secara tidak sadar sedang berperang dengan sesuatu yang tidak kasat mata, pemikiran. Di bawah alam bawah sadar kita, invasi-invasi pemikiran sedang membombardir akal sehat kita sebagai orang muslim. Pemikiran yang dimaksud adalah paham-paham yang kita terima melalui berbagai media, sehingga sedikit demi sedikit merusak akhlak dan akidah kita sebagai umat muslim. Hal ini disebut sebagai ghazwul fikri.

Secara harfiah, ghazwul fikri terdiri dari dua suku kata yaitu ghazwah dan fikr. Ghazwah berarti serangan, serbuan atau invansi. Sedangkan fikr berarti pemikiran. Jadi, secara bahasa ghazwul fikri diartikan sebagai invansi pemikiran. Sebagian orang menyebut ghazwul fikr dengan istilah perang ideologi, perang budaya, perang urat syaraf, dan perang peradaban. Intinya, ia adalah peperangan dengan format yang berbeda, yaitu penyerangan yang senjatanya berupa pemikiran, tulisan, ide-ide, teori, argumentasi, propaganda, dialog dan perdebatan.

Berdasarkan sejarah, orang yang pertama kali menyadari pentingnya metode baru dalam menaklukkan Islam adalah Raja Louis IX. Setelah ditawan oleh pasukan muslim di Al-Manshuriyah Mesir pada perang salib ke VII, di dalam memoarnya ia menulis: “Setelah melalui perjalanan panjang, segalanya menjadi jelas bagi kita. Kehancuran kaum muslimin dengan jalan konvensional (perang fisik) adalah mustahil. Karena mereka memiliki metode yang jelas dan tegas di atas konsep jihad fii sabilillah. Dengan metode ini, mereka tidak pernah mengalami kekalahan militer.” Ia melanjutkan: “Barat harus menempuh jalan lain (bukan militer). Yaitu jalan ideologi dengan mencabut akar ajaran itu dan mengosongkannya dari kekuatan, kenekatan dan keberanian. Caranya tidak lain adalah dengan menghancurkan konsep-konsep dasar Islam dengan berbagai penafsiran dan keragu-raguan.”

Di Indonesia sendiri, pada tahun 1990-an terdapat diskusi di kalangan Muslim tentang konsep ghazwul fikri yang menjadi istilah umum untuk merujuk pada berbagai bentuk invasi budaya Barat: dampak film-film Amerika, musik populer, tarian dan gaya berpakaian pada budaya populer Indonesia, munculnya gaya hidup kelas menengah dengan preferensi konsumsi yang ‘kebarat-baratan’, dan yang terpenting adalah gaya pemikiran keagamaan dan sikap terhadap agama tertentu yang tidak disetujui oleh para pembicara, terutama sekularisme, liberalisme, dan gagasan pluralisme agama (van Bruinessen, 2014).

Pada dasarnya setiap pemikiran, pemahaman dan ideologi memiliki sisi positif yang tidak bisa kita sangsikan. Namun tidak bisa dipungkiri juga terdapat beberapa pemikiran yang dipraktikkan dapat merusak akhlak dan akidah sebagai umat muslim. Karena invasi pemikiran ini tidak kasat mata, proteksi dari potensi kerusakan moral tersebut harus dilakukan di internal setiap umat muslim. Salah satunya dengan cara memahami apa kriteria ghazwul fikri, yaitu (1) Ifsadul akhlak (merusak akhlak), yaitu memporak-porandakan etika dan moral kaum muslimin sehingga tidak lagi berakhlak sesuai etika dan moral ajaran Islam. Kaum muslimin diserbu dengan budaya permissivisme (paham serba boleh), hedonisme (paham memburu kelezatan materi), gemar bersenang-senang, melepaskan insting tanpa kendali, berlebih-lebihan dalam memuaskan kesenangan perut, mencabut nilai-nilai kesopanan, kesantunan, dan rasa malu dari kalangan pria maupun wanita; (2) Tahthimul fikrah (menghancurkan pemikiran), yaitu mengacaukan pemahaman kaum muslimin dengan memunculkan berbagai macam isme-isme yang asing dan bertentangan dengan ajaran Islam, seperti: atheisme, materialisme, komunisme, liberalisme, dan lain-lain; (3) Idzabatus syakhshiyyah (melarutkan kepribadiaan), yaitu menggoyahkan sikap hidup kaum muslimin sehingga enggan beramar ma’ruf nahi munkar dan bahkan bersikap mujamalah (basa-basi), toleran atau ikut-ikutan kepada orang-orang yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Misalnya dengan dalih HAM, tidak sedikit kaum muslimin ikut-ikutan mentolerir, bahkan melegalkan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Contoh: lesbian, gay, biseksual, dan transgander (LGBT); (4) Ar-Riddah (murtad), yaitu melepaskan kewajiban agama, mengingkarinya, bahkan keluar dari agama (Kurniawan, 2021).

Dengan mengetahui kriteria dari ghazwul fikr, kita sebagai umat muslim dapat membentengi diri sendiri dari paham-paham yang menjauhkan kita dari Allah SWT. Sehingga, kita terhindar dari berubahnya pribadi-pribadi muslim sehingga menjadi orang-orang yang memberikan al-wala-u lil kafirin (loyalitas, kesetiaan, dan kecintaan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Ta’ala). Naudzubillahmindzalik.
Wallahualam bishowwab.

Pelalawan,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI— Riau – Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan, Provinsi Riau kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong penyelesaian perkara pidana yang cepat dan berkeadilan melalui mekanisme pengakuan bersalah (plea bargaining). Semangat pembaruan hukum itu tampak dalam penanganan perkara Nomor 68/Pid.B/2026/PN Plw atas nama Terdakwa Toper Nopriadi Elraja als Toper bin Jufri

Mulanya, persidangan berjalan sebagaimana perkara pidana pada umumnya. Duduk sebagai Majelis Hakim Rozza El Afrina, selaku Hakim Ketua, beranggotakan Indraresta Oktafina Maharani dan Adhe Apriyanto sebagai hakim anggota kemudian menawarkan Upaya keadilan restoratif.

Namun yang menarik, setelah upaya mekanisme keadilan restoratif (MKR) yang ditawarkan Majelis Hakim sebagaimana Pasal 204 KUHAP tidak mencapai hasil, karena korban menolak berdamai, arah persidangan pun mengalami dinamika.

Memasuki pemeriksaan pokok perkara, terdakwa secara terbuka mengakui seluruh perbuatannya di hadapan Majelis Hakim. Pengakuan tersebut menjadi titik penting dalam proses persidangan. Setelah mencermati ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim menilai perkara ini memenuhi syarat untuk diterapkan mekanisme plea bargaining sebagaimana diatur dalam Pasal 205 KUHAP.

“Pengakuan bersalah terdakwa yang disampaikan secara sukarela menjadi dasar bagi Majelis untuk mengalihkan pemeriksaan perkara ini ke acara singkat, selain tentunya akan dipertimbangkan syarat-syarat lain,” ujar Hakim Ketua, Rozza El Afrina dipersidangan.

Dari pantauan dipersidangan, setelah bermusyawarah Majelis Hakim kemudian memutuskan mengalihkan pemeriksaan perkara dari acara biasa menjadi acara pemeriksaan singkat.

Proses persidangan selanjutnya dilanjutkan oleh Hakim Anggota II sebagai Hakim Tunggal, dengan tetap memastikan hak-hak terdakwa terpenuhi melalui pendampingan penasihat hukum.

“Mekanisme ini bukan sekadar mempercepat proses, tetapi juga memastikan bahwa pengakuan dilakukan secara sadar dan tanpa tekanan, sehingga tetap menjamin keadilan bagi semua pihak,” lanjut Rozza.

Perkara ini bermula ketika Terdakwa Toper bin Jufri ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana pencurian. Perkara kemudian berlanjut hingga ke tahap persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana.

Dari hasil pantauan Dandapala dipersidangan, hingga akhir proses sidang Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian dan menuntut pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Setelah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, Hakim kemudian menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan,” ucap Adhe dihadapan terdakwa.

Atas putusan tersebut, terdakwa bersama penasihat hukumnya serta Penuntut Umum menyatakan menerima putusan

Humas PN Pelalawan – Dandapala Contributor
Selasa, 17 Mar 2026

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Hukum adalah seni menginterpretasi, pernyataan ini sangat relevan dalam menerapkan pembaharuan hukum pidana saat ini. Begitupan dalam mempertimbangkan apakah Terdakwa layak dijatuhi pidana denda atau tidak.

Pasal 80 ayat (1) KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) secara eksplisit verbis menyebutkan dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan Terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran Terdakwa “secara nyata.”

Penerapan Pasal 80 ayat (1) KUHP tersebut harus disandingkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Salah satu hal krusial dalam UU Penyesuaian pidana adalah ketentuan Pasal II ayat (5) huruf a yang merubah paradigma penjatuhan pidana denda yang semula memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan (kumulatif/dan), maka melalui UU Penyesuaian Pidana ancaman pidana denda diubah menjadi kumulatif alternatif (dan/atau).*

Baca Juga: Menafsir Frasa “Pejabat” di Pasal 605 & 606 KUHP Serta Implikasinya dalam Delik Suap

Dengan berubahnya paradigma tersebut, memberikan ruang gerak bagi hakim untuk menentukan apakah Terdakwa layak atau tidak di jatuhi pidana secara kumulatif dengan denda, namun tetap mempedomani Pasal 80 ayat (1) KUHP. Dalam praktik peradilan, penerapan ketentuan mengenai pidana denda tidak menunjukkan keseragaman. Secara umum dalam praktik dapat diidentifikasi tiga kecenderungan pendapat sebagai berikut:

Pertama, pandangan ini beranggapan dalam ketentuan tersebut terdapat “frase secara nyata”, maka dalam menjatuhkan pidana denda hakim wajib melakukan penilaian yang komprehensif terhadap kemampuan ekonomi Terdakwa. Penilaian tersebut meliputi pembuktian mengenai pendapatan riil, pengeluaran riil, serta kondisi pribadi dan latar belakang sosial ekonomi Terdakwa. Seluruh faktor tersebut kemudian dihitung secara cermat sebagai dasar dalam menentukan layak atau tidak Terdakwa dijatuhi pidana denda, serta untuk menentukan besaran pidana denda yang proporsional dan adil sesuai dengan kategori.

Kedua tetap menjadikan kondisi ekonomi Terdakwa sebagai dasar pertimbangan, “frase secara nyata” tetap harus dipertimbangkan namun tidak menuntut pembuktian secara mendalam. Dalam pendekatan ini, hakim cukup memperkirakan kemampuan membayar denda berdasarkan informasi yang tersedia mengenai pendapatan, perkiraan pengeluaran, serta tanggung jawab ekonomi Terdakwa.

Ketiga, pandangan ini cenderung memilih untuk tidak menjatuhkan pidana denda, dengan pertimbangan bahwa keberadaan frasa “secara nyata” dalam ketentuan tersebut menuntut adanya pembuktian dan penghitungan yang bersifat riil serta terukur mengenai kondisi ekonomi Terdakwa. Dalam praktik persidangan, data mengenai pendapatan dan pengeluaran riil Terdakwa seringkali tidak terungkap secara memadai melalui alat bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu, guna menghindari penjatuhan pidana denda yang berpotensi tidak proporsional atau tidak didasarkan pada dasar pembuktian yang memadai, hakim mengambil sikap kehati-hatian dengan tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, dan lebih memfokuskan penjatuhan pidana pada jenis pidana lain yang dinilai lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Apa alasan pembentuk undang-undang menyelipkan pasal tersebut dalam KUHP baru tidak tergambar dalam penjelasan pasal. Namun secara historis, dapat merujuk dalam Buku Anotasi KUHP Nasional (Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso: 109) yang menyatakan Pertimbangan atas kemampuan ekonomi terdakwa dalam menjatuhkan pidana denda adalah suatu hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh hakim. Dengan mempertimbangkan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata, hakim dapat menyesuaikan besarnya denda agar sesuai dengan kapasitas ekonomi terdakwa. Hal ini dapat memastikan bahwa hukuman yang diberikan memiliki efek yang adil dan tidak merugikan terdakwa secara berlebihan.

Lantas bagaimana hakim menemukan informasi penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata? Setidaknya ada 4 (empat) tahapan yang dapat dilakukan oleh Hakim.

Pertama. Majelis Hakim mencari informasi awal dari pekerjaan Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan penuntut umum selalu memuat informasi pekerjaan Terdakwa. Informasi awal ini sebagai dasar Majelis Hakim menentukan arah penggalian informasi lebih lanjut.

Kedua. Informasi dalam surat dakwaan diklarifikasi melalui berkas perkara. Informasi lanjutan dapat ditelusuri melalui keterangan Terdakwa di dalam BAP Pemeriksaan terdakwa yang menjelaskan riwayat hidup Terdakwa dan dokumen pendukung lainnya.

Ketiga. Informasi awal di atas diklarifikasi kembali melalui proses persidangan. Melalui proses ini Majelis Hakim dapat menggali mengenai pendapatan riil, pengeluaran riil, serta kondisi pribadi dan latar belakang sosial ekonomi Terdakwa.

Keempat. Dalam hal tahapan pertama sampai dengan ketiga masih di rasa belum cukup untuk membuktikan “secara nyata”, maka Majelis Hakim dapat menggunakan instrumen Pasal 230 ayat (1) KUHAP. Hakim ketua sidang dapat meminta Keterangan Ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Bukti mengenai kemampuan ekonomi terdakwa sangat minim karena surat dakwaan maupun berkas perkara tidak memuat data finansial secara detail. Akibatnya, hakim sangat bergantung pada keterangan terdakwa sendiri—yang berpotensi tidak akurat—serta jarang memanfaatkan keterangan ahli.

Untuk mengatasi keterbatasan bukti, melalui instrumen Pasal 230 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim dapat meminta bukti sederhana sebagai langkah awal, seperti slip gaji, tagihan rutin bulanan, atau surat keterangan dari RT/RW mengenai kondisi ekonomi, tanpa perlu analisis forensik akuntansi yang rumit.

Apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara nyata” telah terpenuhi berdasarkan hasil penggalian informasi mengenai kondisi ekonomi Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya dapat menentukan besaran pidana denda yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan kategori pidana denda sebagaimana diatur dalam KUHP.

Secara sederhana, penilaian tersebut dapat didasarkan pada perbandingan antara kemampuan ekonomi Terdakwa dengan kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungannya. Apabila dari hasil penilaian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan ekonomi Terdakwa masih lebih besar daripada total pengeluaran yang harus dipenuhi, maka Terdakwa dapat dinilai mampu untuk dijatuhi pidana denda.

Setelah Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa layak dan mampu dijatuhi pidana denda, tahap selanjutnya adalah menentukan besaran jumlah denda yang proporsional. Penentuan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Terdakwa, tingkat kesalahan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta pengkategorian pidana denda yang telah ditentukan dalam KUHP, sehingga pidana denda yang dijatuhkan tetap memenuhi asas keadilan, kepatutan, dan proporsionalitas dalam pemidanaan.

Lantas bagaimana setelah keempat langkah tersebut dilakukan, Hakim masih belum dapat menemukan unsur “secara nyata”?, penulis berpendapat langkah selanjutnya adalah memilih tidak untuk mejatuhkan pidana denda. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) KUHP yang menegaskan jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso lebih lanjut menyatakan dalam memperhatikan kemampuan terdakwa secara nyata juga dapat membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan memastikan bahwa hukuman yang diberikan benar-benar memberikan efek jera dan pembinaan, bukan sekadar menghukum secara finansial. Dalam konteks ini, hakim memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan terwujud dalam setiap putusan hukum yang dikeluarkan. Dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi terdakwa, hakim dapat membantu mencegah terjadinya ketidakadilan dan memastikan bahwa sistem peradilan berfungsi untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Sebagai perbandingan, tidak ada salahnya kita melihat praktik peradilan di negeri Belanda dalam memperhitungkan kemampuan finansial dalam penerapan pidana denda. Dalam arrest HR 2 Juli 1990, NJ 1991, 67, dipertimbangkan bahwa hakim dalam putusannya cukup mengindikasikan bahwa ia telah memperhitungkan kemampuan finansial terdakwa tatkala memutuskan mengenai penjatuhan dan jumlah pidana denda. (Jan Remmelink: Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting…,:489)

Jan Remmelink berpendapat asas kemampuan finansial tidak boleh dipahami dalam konteks sempit teknis atau keuangan semata. Maksud dari asas tersebut adalah sebagai patokan untuk menjaga perimbangan materiil dalam penjatuhan berat-ringan saksi pidana.

Pada akhirnya, tujuan utama dari ketentuan tersebut adalah memastikan bahwa pidana denda dijatuhkan secara proporsional, adil, dan manusiawi. Pertimbangan mengenai kemampuan ekonomi Terdakwa tidak hanya dimaksudkan untuk menilai kapasitas pembayaran, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam pemidanaan.

Dengan pendekatan yang demikian, hakim dapat memastikan bahwa pidana denda benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemidanaan yang efektif, memberikan efek jera dan pembinaan, tanpa menimbulkan ketidakadilan akibat pembebanan finansial yang melampaui kemampuan riil Terdakwa.

Penulis Dr. M. Luthfan HD Darus, SH., MH., M.Kn Hakim PN Sei Rampah

M. Luthfan HD Darus – Dandapala Contributor
Selasa, 17 Mar 2026

Parepare,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEM RI— Sulsel — Setelah melalui perjalanan panjang hingga tingkat Peninjauan Kembali, sengketa perdata bernilai miliaran rupiah akhirnya berujung damai di Pengadilan Negeri (PN) Pare-Pare. Pada Jumat,(13/03/2026) para pihak memilih jalan penyelesaian sukarela, yang menandai berakhirnya proses eksekusi yang sempat berlarut-larut.

Bertempat di kantor PN Pare-Pare, Juliana Nasir Tappi dan Hendra selaku pihak termohon eksekusi secara resmi menyerahkan aset berupa tanah dan bangunan ruko kepada pihak pemohon eksekusi Hj. Nur Insana Arifin. Penyerahan ini dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Sukarela yang disaksikan langsung oleh Ketua PN Pare-Pare Andi Musyafir, Panitera PN Pare-Pare Affandi, Juru sita PN Pare-Pare Ramli dan para kuasa hukum masing-masing pihak.

Kasus ini bermula dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Nur Insana Arifin yang berujung pada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Dalam amar putusan, para tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1,882 miliar. Namun, karena kewajiban tersebut tidak segera dipenuhi, pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke PN Pare-Pare. Proses eksekusi sempat menghadapi kendala administratif, termasuk kelengkapan dokumen kepemilikan objek sengketa, sebelum akhirnya dilanjutkan kembali pada tahun 2025.

Objek utama sarana penyelesaian perkara ini adalah sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Parepare. Berdasarkan hasil penilaian independen oleh Kantor Jasa Penilai Publik, nilai pasar properti tersebut mencapai sekitar Rp1,71 miliar, dengan nilai likuidasi sekitar Rp1,19 miliar. Aset inilah yang kemudian disepakati untuk diserahkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi. Dalam kesepakatan yang dicapai, pihak termohon sepakat menyerahkan objek sengketa secara sukarela di hadapan notaris pada hari yang sama. Sebagai konsekuensinya, pihak pemohon bersedia mencabut sita dan pemblokiran atas sejumlah aset lain milik termohon yang sebelumnya telah dibebani dalam proses eksekusi. Tak hanya itu, seluruh permohonan eksekusi dinyatakan selesai setelah kesepakatan dilaksanakan sepenuhnya. Kedua belah pihak juga menyatakan kesepakatan dibuat tanpa paksaan dan siap menempuh jalur hukum apabila terjadi pelanggaran di kemudian hari.

Penyelesaian ini menjadi penutup dari sengketa hukum yang telah berjalan sejak 2019 dan melalui berbagai tahapan peradilan. Ketua PN Pare-Pare Andi Musyafir kepada Redaksi Dandapala menyampaikan, “Keputusan untuk berdamai dinilai sebagai langkah strategis untuk mengakhiri konflik, sekaligus menghindari proses lelang eksekusi yang berpotensi merugikan kedua belah pihak, semoga upaya ini menjadi upaya terbaik bagi kedua belah pihak dan memulihkan hubungan antar pihak”.

Eksekusi damai ini sekaligus menunjukkan bahwa di tengah kompleksitas proses hukum, ruang untuk penyelesaian damai tetap terbuka bahkan di tahap akhir eksekusi. Sengketa yang mengeras oleh waktu dan putusan hukum itu pun luluh dalam satu kesepakatan, keadilan tak selalu harus berakhir dengan paksaan, melainkan dapat menemukan jalannya melalui kesadaran dan keikhlasan

Humas PN Pare-Pare – Dandapala Contributor
Selasa, 17 Mar 2026