INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS ISTANA—Para duta besar negara sahabat membawa optimisme besar saat memulai tugas diplomatik mereka di Indonesia. Dalam rangkaian acara penyerahan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026, para duta besar berbagi pandangan mengenai potensi kerja sama yang ingin mereka kembangkan bersama Indonesia di masa mendatang.

Bagi Duta Besar Republik Panama untuk Indonesia, Bernardo Brea Rodriguez, pengalaman pertama bertugas di Indonesia meninggalkan kesan yang sangat positif. Ia mengaku merasakan sambutan hangat sejak pertama kali menginjakkan kaki di Tanah Air.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang dari Indonesia karena satu-satunya hal yang saya terima dari kedatangan saya adalah kehangatan, kebaikan, dan keramahan,” ujar Bernardo.

Ke depan, Bernardo berharap Indonesia dan Panama dapat membangun kemitraan yang semakin erat, terutama di sektor maritim, logistik, dan transportasi. Menurutnya, kedua negara memiliki posisi geografis strategis yang dapat menjadi modal besar untuk memperkuat kerja sama.

“Kami ingin melakukan upaya terbaik kami untuk membangun jembatan baru tentang kerja sama di lingkungan maritim, logistik, dan transportasi. Saya sangat yakin bahwa kita bisa menjadi kemitraan yang sangat baik dan kuat,” tuturnya.

Sementara itu, Duta Besar Republik Portugal untuk Indonesia, Maria Gabriela Vieira Soares de Albergaria, menyampaikan bahwa penugasannya di Indonesia memiliki makna yang sangat personal. Maria mengaku merasa seperti kembali ke rumah ketika ditugaskan di Indonesia.

Menurut Maria, Indonesia dan Portugal memiliki hubungan panjang yang telah terjalin selama lebih dari lima abad. Ia pun berkomitmen memperkuat hubungan tersebut agar semakin relevan dalam menjawab berbagai tantangan global masa kini.

“Misi saya adalah memperkuat ikatan yang telah kita miliki selama lebih dari lima abad untuk berkontribusi pada dunia yang lebih baik dalam mengatasi berbagai masalah internasional, hal-hal yang harus kita tangani bersama sebagai sebuah dunia,” katanya.

Semangat mempererat hubungan persahabatan juga disampaikan Duta Besar Republik Demokratik Rakyat Korea untuk Indonesia, Hong Kwang Il. Tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 62 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara.

Menurut Hong Kwang Il, hubungan Korea dan Indonesia selama ini dibangun atas dasar saling menghormati dan kerja sama yang terus berkembang. Ia pun menegaskan komitmennya untuk semakin memperluas hubungan tersebut.

“Saya sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Rakyat Demokratik Korea untuk Republik Indonesia akan berusaha untuk meningkatkan dan memperluas lagi hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua negara kita,” ucap Hong Kwang Il dalam bahasa Indonesia yang fasih.

Senada dengan para duta besar lainnya, Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia, Redouane Houssaini, melihat peluang besar bagi kedua negara untuk memperluas kerja sama di berbagai bidang strategis. Mulai dari perdagangan, investasi, energi terbarukan, ketahanan pangan, hingga pertukaran budaya antargenerasi muda.

Ia juga menilai Indonesia dan Maroko memiliki posisi strategis di kawasan masing-masing yang dapat menjadi penghubung berbagai wilayah dunia. Lebih lanjut, Redouane menyoroti kesamaan nilai yang dimiliki kedua negara, terutama dalam menjunjung toleransi dan moderasi.

“Kita memiliki nilai-nilai toleransi dan keterbukaan Islam yang sama, dan saya pikir Indonesia dan Maroko adalah contoh yang baik di bidang ini,” tuturnya.

Penyerahan surat kepercayaan para duta besar ini menandai dimulainya babak baru hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara sahabat. Dengan semangat kolaborasi, saling menghormati, dan visi bersama untuk menghadapi tantangan global, Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai mitra strategis yang dipercaya dan dihormati di panggung internasional.

(BPMI Setpres)

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS ISTANA—Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Letjen TNI Tandyo Budi Revita, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan berbagai program strategis TNI yang mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Menurut Seskab Teddy, Panglima TNI bersama para Kepala Staf melaporkan sejumlah capaian program yang telah dijalankan oleh TNI.

“Dalam pertemuan tersebut, Panglima dan para Kepala Staf melaporkan perkembangan berbagai program strategis yang dilaksanakan oleh TNI, termasuk capaian program yang secara langsung mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya.

Seskab Teddy menyebut bahwa salah satu program yang menjadi perhatian adalah upaya menghadirkan akses listrik bagi masyarakat di Papua, khususnya di wilayah pegunungan. Program listrik masuk Papua yang dijalankan TNI Angkatan Darat terus menunjukkan perkembangan positif dan kini telah menjangkau lebih dari 200 desa.

Selain itu, pembangunan Jembatan Gantung Garuda yang berfungsi menghubungkan desa-desa di berbagai wilayah Indonesia juga terus berjalan. “Saat ini telah mendekati 2.000 titik,” ungkap Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Seskab Teddy mengatakan bahwa TNI juga terus meningkatkan program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di daerah yang mengalami keterbatasan akses air bersih. Hingga Juni 2026, pembangunan fasilitas tersebut telah mendekati 2.000 lokasi dan memberikan manfaat bagi sekitar satu juta warga di berbagai daerah.

“Program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di wilayah yang mengalami keterbatasan akses air bersih juga terus ditingkatkan. Hingga Juni 2026, jumlah titik pembangunan telah mendekati 2.000 lokasi dan memberikan manfaat bagi sekitar satu juta warga,” ucap Seskab Teddy.

Di bidang kesejahteraan prajurit, KSAD turut melaporkan perkembangan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan personel TNI sekaligus mendukung pelaksanaan tugas pokok pertahanan negara di seluruh wilayah Indonesia. Melalui berbagai program tersebut, TNI tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan negara, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

“Melalui berbagai program tersebut, TNI terus berkontribusi dalam memperkuat pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas antardaerah, serta membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat hingga ke wilayah terpencil,” pungkas Seskab Teddy.

(BPMI Setpres)

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS ISTANA—Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, DEN melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menunjukkan dampak positif tidak hanya terhadap pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penciptaan ekosistem ekonomi baru di daerah.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa survei tersebut dilakukan secara profesional dan independen untuk memastikan kredibilitas hasil yang disampaikan kepada Presiden Prabowo. “Hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita harus, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden,” ujar Luhut dalam keterangannya usai pertemuan.

Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan bahwa survei dilakukan secara independen dan dibiayai langsung oleh DEN dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, DEN menemukan bahwa program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG.

“Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9 persen dari SPPG yang ada saat ini, itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata ada tiga UMKM yang digandeng oleh SPPG ini,” ungkap Septian.

Menurut Septian, temuan tersebut menunjukkan bahwa Program MBG tidak hanya mendukung peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga mendorong terbentuknya rantai pasok baru yang melibatkan pelaku usaha lokal. DEN juga mencatat bahwa sekitar 65 persen UMKM yang terlibat dalam rantai pasok Program MBG berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG.

“Nah, yang lebih menarik ada sekitar 65 persen sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada,” jelas Septian.

Selain mendorong pertumbuhan UMKM, survei DEN juga menunjukkan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Hampir seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari masyarakat sekitar.

“Yang ketiga temuan kita adalah tenaga kerja, itu hampir 99% memang dari warga sekitar,” ujar Septian.

Meski demikian, DEN menilai masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi ini kami juga melihat, ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,61 persen,” kata Septian.

Hasil survei tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo untuk memastikan Program MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan dan pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

“Jadi ini yang tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan survei MBG yang dilakukan secara independen oleh Dewan Ekonomi Nasional,” pungkas Septian.

Program MBG kini tidak hanya menghadirkan makanan bergizi di meja anak-anak Indonesia, tetapi juga menghadirkan peluang usaha, lapangan kerja, dan harapan baru bagi masyarakat di berbagai daerah.

(BPMI Setpres)

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LIPSUS ISTANA—Pemerintah terus mempercepat transformasi digital nasional sebagai fondasi penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan penerimaan negara, dan perbaikan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan usai diterima Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran DEN, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Luhut menyampaikan bahwa DEN melaporkan kepada Presiden Prabowo tentang sekitar 80 persen sistem GovTech telah terkoneksi. Luhut menyebut, sejak 1 Juni 2026, untuk pertama kalinya data dari delapan kementerian dan lembaga utama pemerintah berhasil terintegrasi dalam satu sistem yang didukung teknologi akal imitasi (AI).

“Jadi semua data itu sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI. Kemarin kami beri contoh di DPR waktu kami dipanggil bagaimana face recognition segera bisa menjawab masalah sanggah dalam satu menit. Jadi pemerintahan Presiden Prabowo ini nanti Govtec ini akan menjadi satu bagian yang paling penting. Kenapa? karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik, dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ,” ujar Luhut.

Menurut Luhut, melalui sistem tersebut, pemerintah juga akan memperluas jangkauan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Luhut menyebut dengan basis data yang lebih lengkap dan terintegrasi, pemerintah dapat mendorong perluasan basis pajak secara bertahap sekaligus membuka peluang pembentukan UMKM baru dan penciptaan lapangan kerja.

“Itu semua terkoneksi nanti ke national single window di kementerian keuangan. Ini saya pikir penting, karena nanti dengan Govtec masuk maka UMKM yang 64 juta itu kita akan grab supaya mereka itu juga ikut bagian yang 0,5 persen bayar pajak, dan kalau itu terjadi maka tax ratio kita akan naik dari 9 persenan sekarang mungkin ke 12-13 persen over time dan dari situ juga kalau penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan,” imbuh Luhut.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa pengembangan GovTech dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan ekosistem digital yang telah ada, seperti PeduliLindungi, e-Katalog, dan Simbara, serta dikembangkan oleh talenta-talenta muda Indonesia. Sebagai bagian dari implementasi nasional, pemerintah saat ini tengah menjalankan proyek percontohan di 42 provinsi, kabupaten, dan kota.

“Kemarin di Banyuwangi sudah berjalan dan sangat sukses kita belajar dari model ini. Nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional, seluruh 514 kabupaten akan terhubung,” ungkap Luhut.

Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo terkait pengembangan International Financial Center dan skema family office. Menurut Luhut, pemerintah berharap inisiatif tersebut dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi global.

Di bidang pelayanan publik, Luhut menjelaskan bahwa pemerintah juga tengah menyiapkan digital single ID yang ditargetkan mulai hadir pada akhir tahun ini. Melalui sistem identitas digital terpadu yang didukung AI, penyaluran bantuan sosial dan berbagai bentuk transfer langsung pemerintah akan menjadi lebih tepat sasaran.

“Mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID, yang mengakibatkan semua bansos (bantuan sosial) atau direct cash transfer itu akan targeted dan itu akan menghemat angka cukup besar tadi. Angka mungkin beberapa bisa cukup besar akan dihemat dan saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada 5,4 juta rupiah per orang dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI,” ujar Luhut.

Luhut menegaskan bahwa transformasi digital yang tengah dijalankan merupakan langkah besar menuju pemerintahan modern berbasis data. Menurutnya, Indonesia berpeluang menjadi salah satu negara pertama dengan populasi besar yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis digitalisasi dan AI secara menyeluruh.

“Jadi ini satu pemerintahan yang berpenduduk hampir 300 juta orang pada awal tahun depan, yang pertama menggunakan digitalisasi berbasis AI. Nah ini saya kira satu keberanian tersendiri karena tadi saya singgung semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia,” tutup Luhut.

(BPMI Setpres)

Jakarta,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— Selasa  09 Juni 2026

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mempercepat reformasi tata kelola guru di Indonesia. Rangkaian kebijakan disiapkan untuk menjawab persoalan yang dihadapi para pendidik selama bertahun-tahun, mulai dari keterbatasan akses pengembangan kompetensi, ketimpangan kesejahteraan, beban administrasi yang berlebihan, hingga distribusi guru yang belum merata di Denpasar, Senin 8 Juni 2026

Saat ini, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan guru. Terdapat sekitar 800.000 guru aktif yang belum mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta masih terdapat kesenjangan akses pengembangan profesi antara guru ASN dan non-ASN. Selain itu, beban administratif yang tinggi selama ini juga dinilai mengurangi ruang guru untuk fokus pada proses pembelajaran.

Kesejahteraan dan Kompetensi Harus Berjalan Beriringan

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Bali menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

“Tidak mungkin kita mendorong guru menjadi profesional tanpa mempertimbangkan aspek kesejahteraan. Namun, sebaliknya, kalau guru terlalu menuntut kesejahteraan tetapi mengabaikan aspek profesionalitas juga tidak seimbang,” ujar Wamen Fajar saat memberikan sambutan pada acara “Wamen Menyapa Guru” di SD Muhammadiyah 3 Denpasar, Kamis (4/6).

Sebagai langkah konkret, pemerintah tahun 2026 ini mempercepat pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi 230.000  guru aktif mengajar yang belum memperoleh sertifikat pendidik.

Program PPG Guru Tertentu menjadi salah satu instrumen utama untuk memperkuat profesionalisme guru sekaligus membuka akses terhadap Tunjangan Profesi Guru (TPG). Pada tahun 2025, pemerintah berhasil menyelesaikan sertifikasi bagi lebih dari 800 guru  dengan akselerasi yang akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

Untuk guru yang belum memiliki gelar sarjana atau diploma, Kemendikdasmen melalui program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-4 Guru menyediakan jalur akselerasi melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Jalur ini merupakan pengakuan formal terhadap pengalaman kerja dan kompetensi yang telah diperoleh. Melalui mekanisme ini, guru hanya memerlukan 2 tahun pembelajaran, bukan 4 tahun penuh, karena masa kerja mereka sudah diakui oleh pemerintah. Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan sasaran program ini pada 150.000 guru.

Dari sisi kesejahteraan, atas inisiatif Presiden Prabowo, TPG dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Kenaikan ini diberikan kepada guru yang telah memenuhi kualifikasi minimum sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (gelar S1/D4 dan telah mengikuti PPG) dan memenuhi beban kerja atau Jam Pelajaran (JP).

Guru baru yang menyelesaikan PPG dan jika persyaratan administrasinya terpenuhi akan mendapatkan TPG nominal Rp2 juta, tanpa harus dimulai dari Rp1,5 juta terlebih dahulu. Ini adalah bukti nyata bahwa kenaikan kesejahteraan dibangun di atas pencapaian kompetensi.

Kemendikdasmen juga melakukan reformasi terhadap beban kerja guru agar lebih berfokus pada pembelajaran. Melalui Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025, beban kerja guru diatur selama 37 jam 30 menit per minggu di luar waktu istirahat.

Beban kerja tersebut tidak hanya mencakup kegiatan mengajar di kelas, tetapi juga seluruh tugas profesional guru dalam mendukung proses pembelajaran, meliputi merencanakan,  melaksanakan, dan menilai hasil belajar, membimbing dan melatih murid, serta menjalankan tugas tambahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok guru.

Selain itu, sesuai ketentuan yang berlaku, guru juga dapat diberikan penugasan sebagai kepala satuan pendidikan, pendamping satuan pendidikan, atau pendidik pada jalur pendidikan atau pendidik pada jalur pendidikan nonformal.

Penyederhanaan juga dilakukan pada sistem pelaporan kinerja guru ASN. Jika sebelumnya dilakukan dua kali dalam setahun dan melalui mekanisme aplikasi yang kompleks, kini laporan cukup dilakukan satu kali dalam setahun dan disampaikan langsung kepada kepala sekolah. Kebijakan ini diharapkan memberi ruang yang lebih besar bagi guru untuk berkonsentrasi pada proses belajar mengajar.

Penyederhanaan juga dilakukan pada sistem pelaporan kinerja guru ASN. Jika sebelumnya dilakukan dua kali dalam setahun dan melalui mekanisme aplikasi yang kompleks, kini laporan cukup dilakukan satu kali dalam setahun dan disampaikan langsung kepada kepala sekolah. Kebijakan ini diharapkan memberi ruang yang lebih besar bagi guru untuk berkonsentrasi pada proses belajar mengajar.

Penyederhanaan juga dilakukan pada sistem pelaporan kinerja guru ASN. Jika sebelumnya dilakukan dua kali dalam setahun dan melalui mekanisme aplikasi yang kompleks, kini laporan cukup dilakukan satu kali dalam setahun dan disampaikan langsung kepada kepala sekolah. Kebijakan ini diharapkan memberi ruang yang lebih besar bagi guru untuk berkonsentrasi pada proses belajar mengajar.

Membangun Tata Kelola Guru yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Kemendikdasmen juga memberikan perhatian terhadap keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan di sekolah swasta. Selama beberapa tahun terakhir, lebih dari 100.000 guru swasta telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan bertugas di sekolah negeri. Kondisi ini menyebabkan banyak sekolah swasta kehilangan tenaga pendidik yang telah dibina dan dikembangkan selama bertahun-tahun.

Sebagai solusi, pemerintah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 yang membuka mekanisme redistribusi guru PPPK untuk dapat kembali mengajar di sekolah asal sesuai kebutuhan. Pelaksanaannya dilakukan melalui permohonan satuan pendidikan dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah menghadirkan tata kelola guru yang lebih berkeadilan sekaligus memastikan sekolah swasta tetap memiliki akses terhadap tenaga pendidik yang berkualitas.

Di sisi lain, pemerintah juga terus menyiapkan langkah jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan guru nasional. Mengingat setiap tahun sekitar 60.000 hingga 70.000 guru memasuki masa pensiun, Kemendikdasmen telah mengajukan usulan pengangkatan 498.000 calon guru ASN kepada Kementerian PAN-RB. Rekrutmen tersebut dirancang dengan mengedepankan kompetensi dan meritokrasi agar kebutuhan tenaga pendidik dapat terpenuhi sekaligus memperkuat kualitas pendidikan Indonesia di masa depan.

Kemendikdasmen menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut dibangun di atas prinsip keadilan, yakni memberikan kesempatan yang sama bagi guru ASN maupun Non-ASN untuk berkembang dan memperoleh kesejahteraan yang layak. Guru Non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen berhak memperoleh Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp2.000.000 per bulan yang disalurkan langsung ke rekening masing-masing. Dengan langkah ini, pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada lagi sekat antara guru negeri dan swasta dalam memperoleh pengakuan atas profesinya.

Ke depan, pemerintah bersama DPR terus memperkuat standar profesi guru melalui revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, termasuk mendorong agar calon guru yang diangkat telah memenuhi kualifikasi akademik dan menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Transformasi ini menegaskan arah besar pembangunan pendidikan Indonesia, yakni menjadikan guru sebagai profesi yang dihormati, didukung oleh kompetensi yang kuat dan kesejahteraan yang layak, karena dari tangan guru yang berkualitas lahir generasi yang akan menentukan masa depan bangsa.

(Penulis: Uly/Fotografer: Cepi

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah