Beranda blog Halaman 71

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyebutkan, keberadaan pondok pesantren sangat berjasa sebagai pilar utama pembentukan karakter masyarakat desa,

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

MOJOKERTO ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyebutkan, keberadaan pondok pesantren sangat berjasa sebagai pilar utama pembentukan karakter masyarakat desa, sekaligus menjadi pusat berkembangnya pendidikan agama Islam.

Di sisi lain, berdirinya pesantren juga menjadi motor penggerak perjuangan kemerdekaan melalui fatwa Resolusi Jihad, pada 22 Oktober 1945 di Surabaya yang menggerakkan barisan santri untuk berjuang membela Tanah Air.

“Kami meyakini, bahwa lembaga pondok pesantren sudah teruji sepanjang republik ini ada, atau sebelum republik ini ada. Karena pondok pesantren, madrasah, sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka. Dan memberikan kontribusi terbaiknya buat kemerdekaan republik Indonesia,” jelas mantan Wakil Ketua MPR RI itu saat memberi sambutan pada agenda Prosesi Wisuda Kelas Akhir Pondok Pesantren Amanatul Ummah, di Desa Kembangbelor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, pada Minggu (14/06/2026).

Lebih luas, Mendes Yandri juga menambahkan, pondok pesantren memegang peran fundamental sebagai pilar moral umat. Karenanya, ia berharap agar pesantren terus relevan dengan kondisi zaman, demi memastikan nilai-nilai luhur tersebut terus terjaga di tengah berbagai tantangan dan isu miring oknum tertentu.

Kehadiran pesantren dinilai sangat krusial dalam pembinaan generasi muda, karena menawarkan pendidikan holistik. Sebab pesantren tidak hanya membekali ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter berakhlak mulia dan membentengi mereka dari pengaruh negatif era modernisasi melalui pengawasan intensif selama 24 jam.

“Kita doakan pondok pesantren terus menjadi kebanggaan kita semua, walaupun ada oknum-oknum pondok pesantren yang mencederai nilai-nilai mulia pondok pesantren hari ini,” papar Menteri asal Bengkulu Selatan ini yang juga didampingi Istri dan kini menjabat Bupati Serang, Ratu Rachmatu Zakiyah.

Bahkan menurut Mendes Yandri, pondok pesantren sejauh ini tetap konsisten mendidik generasi muda untuk menghargai perbedaan, hidup rukun dalam keberagaman, serta menjauhi sikap-sikap intoleran.

Di samping itu, pesantren juga memberi pedoman yang lengkap kepada generasi muda untuk menyaring dampak buruk globalisasi dan budaya asing, yang bertentangan dengan nilai agama melalui penguatan spiritual yang kuat.

“Padahal ribuan pondok pesantren di republik ini, alhamdulilah tetap komitmen, tetap mempunyai dedikasi luar biasa, untuk memastikan sumber daya manusia, dari sisi karakter, kemudian komitmen kebangsaannya itu melampaui lembaga pendidikan yang lain,” pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan itu; Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah KH. Asep Saifuddin Chalim, Bupati Mojokerto sekaligus Ketua Yayasan Ponpes Amanatul Ummah, Muhammad Al Barra (Gus Barra), Staff Khusus Menteri Desa dan PDT sekaligus Kepala Sekolah MTs. Istimewa Ponpes Amanatul Ummah, M. Afif Zamroni .

Teks: Dayat/Humas

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengajak masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi untuk tetap menjaga ketertiban,

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

Jakarta,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—Minggu  14 Juni 2026

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengajak masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi untuk tetap menjaga ketertiban, keselamatan bersama, serta kualitas ruang digital.

Meutya menegaskan, pemerintah menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Menurutnya, kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dalam demokrasi yang harus didengar dan direspons melalui mekanisme yang tepat.

“Pemerintah terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat. Menyampaikan pendapat adalah hak warga negara yang dijamin dalam demokrasi. Karena itu, ruang untuk menyampaikan aspirasi harus tetap kita jaga bersama,” ujar Meutya.

Ia menambahkan, penyampaian aspirasi yang damai akan membuat pesan yang dibawa masyarakat tersampaikan dengan lebih jelas dan lebih mudah diterima publik. Karena itu, ia mengingatkan agar aksi tidak disertai tindakan yang merugikan masyarakat maupun fasilitas umum.

“Kritik boleh disampaikan dengan tegas, tetapi harus tetap damai. Jangan mudah terprovokasi sehingga memicu kekerasan, perusakan, pembakaran, penyerangan, atau tindakan lain yang membahayakan masyarakat,” tegasnya.

Selain menjaga situasi di lapangan, Meutya juga mengajak masyarakat untuk menjaga ruang digital selama aksi berlangsung. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mengunggah dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, tidak membagikan ajakan yang mengarah pada kekerasan, serta tidak melakukan provokasi yang dapat memperkeruh keadaan.

Menurut Meutya, masyarakat juga perlu menyadari adanya efek ilusi algoritma di media sosial. Konten yang terus muncul di linimasa belum tentu menggambarkan keseluruhan situasi, melainkan bisa saja terbentuk karena pola interaksi, minat, atau emosi pengguna yang kemudian diperkuat oleh algoritma.

“Jangan langsung menganggap linimasa sebagai gambaran lengkap keadaan. Ilusi algoritma bisa membuat kita merasa semua orang sedang marah, semua orang membenarkan kekerasan, atau semua informasi yang kita lihat adalah fakta. Padahal, belum tentu demikian. Karena itu, periksa informasi dari berbagai sumber, pahami konteksnya, dan jangan mudah terprovokasi,” katanya.

Meutya juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hoaks, disinformasi, manipulasi video, maupun potongan informasi tanpa konteks yang berpotensi memecah belah masyarakat.

“Ruang digital tidak boleh menjadi tempat untuk memperbesar provokasi. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi hoaks, hasutan kekerasan, dan manipulasi informasi tidak boleh diberi ruang. Mari kita jaga aspirasi tetap tersampaikan secara damai dan bertanggung jawab,” pungkas Meutya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama PT. Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) menyelaraskan tata ruang (darat dan laut) di tingkat daerah dan nasional

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

JAKARTA,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LIPSUS KEMENTERIAN— (14/6/2026) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama PT. Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) menyelaraskan tata ruang (darat dan laut) di tingkat daerah dan nasional untuk mendukung Proyek Strategis Nasional Industropolis Batang, termasuk di dalamnya sistem transportasi, pelabuhan, dan penataan pesisir.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana menjelaskan, kolaborasi dan sinergi penataan pesisir dan pemanfaatan ruang peraian kawasan Batang dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kapasitas ekonomi secara berkelanjutan di Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang. Penandatangan kerja sama antara Ditjen PRL KKP dengan PT KITB berlangsung di Batang, Jawa Tengah pada Jumat 5 Juni lalu.

Industropolis Batang sendiri merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). ”Saat ini potensi sektor kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan hilirisasi sebagai bagian penggerak target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kartika dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (11/6).

Lebih lanjut Kartika juga menegaskan dukungan KKP selaras dengan penetapan KEK Industropolis Batang, yakni mempercepat penciptaan lapangan kerja untuk mendorong peningkatan ekonomi wilayah dan nasional.

”KKP hadir sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah pusat untuk mensinergikan penataan dan pemanfaatan ruang laut di Kawasan Batang dengan KEK Industropolis Batang, memberikan kepastian ruang untuk percepatan investasi dan meningkatkan peran masyarakat,” jelasnya.

Plt. Direktur Utama PT. Kawasan Industri Terpadu Batang Indri Septa Respati juga meyakini sinergi dan dukungan nyata dari seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat dan daerah, mitra strategis, investor, komunitas lokal hingga seluruh pihak yang terlibat akan mempercepat terwujudnya industri pesisir yang maju dan lestari.

“Kerja sama ini adalah aksi nyata yang akan memberikan dampak ekonomi konkrit bagi masyarakat Batang sekaligus menjaga kelestarian laut Indonesia,” pungkasnya.

Kerja sama dengan KITB difokuskan pada penyelenggaraan penataan ruang laut, rehabilitasi dan/atau restorasi ekosistem pesisir, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta publikasi dan diseminasi informasi kebijakan penataan ruang laut.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak khususnya dalam penataan ruang laut yang berbasis ekonomi biru agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sumber:
HUMAS DITJEN PENATAAN RUANG LAUT

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa ijazah perguruan tinggi tidak lagi menjadi satu-satunya modal untuk memasuki dunia kerja.

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

Jakarta,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LIPSUS KEMENTERIAN–,Minggu  14 Juni 2026

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa ijazah perguruan tinggi tidak lagi menjadi satu-satunya modal untuk memasuki dunia kerja. Di tengah transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan (AI), dunia industri semakin membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi nyata, adaptif, dan siap kerja.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah akan kembali menggulirkan program MagangHub (Pemagangan Nasional) yang ditujukan bagi lulusan diploma dan sarjana atau fresh graduate. Program ini didukung anggaran sebesar Rp4,14 triliun dan dirancang untuk memperkuat kompetensi sekaligus mempercepat transisi lulusan perguruan tinggi ke dunia kerja.

Hal tersebut disampaikan Afriansyah Noor saat memberikan Kuliah Umum pada acara Wisuda Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Indonesia (UM Indonesia) Tahun Akademik 2025–2026 di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (13/6/2026).

“Saat ini kita berada di era transformasi ketenagakerjaan yang bergerak sangat cepat. Dunia industri tidak lagi hanya mencari individu yang memegang selembar ijazah, melainkan mencari sarjana yang cakap dan memiliki kompetensi nyata,” ujar Afriansyah.

Menurutnya, MagangHub hadir sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan keterampilan (skill gap) dan ketidaksesuaian (mismatch) antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Melalui program tersebut, peserta akan memperoleh berbagai manfaat, mulai dari uang saku, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pendampingan mentor profesional, hingga kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional.

Afriansyah menjelaskan bahwa sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.

“Ijazah tidak lagi cukup karena industri tidak lagi bertanya apa ijazah kamu, melainkan apa kompetensimu. Sertifikat kompetensi inilah yang menjadi bukti bahwa tenaga kerja kita memiliki standar kemampuan yang dibutuhkan industri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Afriansyah mengungkapkan bahwa kondisi ketenagakerjaan nasional menunjukkan tren yang semakin baik. Per Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,68 persen.

Namun demikian, tantangan berupa disrupsi teknologi, otomatisasi, dan munculnya kebutuhan kompetensi baru tetap memerlukan penguatan ekosistem pelatihan dan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan industri.

Dalam kesempatan tersebut, Afriansyah juga mendorong UM Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan dunia industri, khususnya mengingat posisi kampus yang berada di kawasan industri strategis Bekasi.

“Kampus, pemerintah, dan industri harus bergerak bersama menyiapkan SDM yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini maupun masa depan,” ujarnya.

Di hadapan sekitar 370 wisudawan, Afriansyah berpesan agar para lulusan tidak hanya mengandalkan gelar akademik, tetapi terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

“Investasi terbaik sebuah bangsa bukan pada sumber daya alamnya, melainkan pada kualitas sumber daya manusianya. Jadilah motor penggerak kemajuan ekonomi nasional,” pungkasnya.

Biro Humas Kemnaker

Perkuat Infrastruktur Desa Adat dan Warisan Budaya Bali, ASDP Gelontorkan Bantuan Rp1 Miliar

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

Jakarta,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—Minggu  14 Juni 2026

Di tengah derasnya arus modernisasi, desa adat tetap menjadi jantung kehidupan masyarakat Bali. Dari ruang-ruang komunal inilah tradisi diwariskan, nilai gotong royong dipelihara, dan identitas budaya Bali terus hidup lintas generasi.

Menyadari peran strategis desa adat sebagai penjaga warisan budaya sekaligus penguat kohesi sosial masyarakat, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyalurkan bantuan sarana dan prasarana senilai lebih dari Rp1 miliar pada Rabu (10/6).

Bantuan tersebut menjadi bentuk komitmen ASDP dalam mendukung pelestarian budaya sekaligus memperkuat fasilitas yang menunjang aktivitas keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan di berbagai desa adat di Bali.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, mengatakan bahwa pelestarian budaya tidak cukup hanya dijaga melalui nilai dan tradisi, tetapi juga perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai agar dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Desa adat bukan hanya institusi sosial yang menjaga tradisi dan kearifan lokal, tetapi juga menjadi pusat kehidupan masyarakat yang memperkuat nilai kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, kami berkomitmen untuk turut mendukung keberlanjutan desa adat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang aktivitas keagamaan, sosial, dan budaya masyarakat,” ujar Heru.

Sebagai wujud komitmen tersebut, ASDP menyalurkan bantuan yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan perbaikan fasilitas desa adat, mulai dari renovasi dan penguatan sarana pura hingga betonisasi jalan di lingkungan desa adat.

Program ini menjangkau sejumlah wilayah di Bali dan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat, mendukung kelancaran kegiatan keagamaan, serta memperkuat fungsi fasilitas umum yang menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat.

Momentum penyaluran bantuan ini juga bertepatan dengan rangkaian perayaan Hari Raya Galungan, salah satu momentum sakral bagi umat Hindu di Bali. Dengan sarana dan prasarana yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat menjalankan berbagai aktivitas adat dan keagamaan dengan lebih nyaman, aman, dan khidmat. Lebih dari itu, dukungan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga keberlangsungan tradisi serta nilai-nilai luhur yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Warisan Budaya

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menjelaskan bahwa program bantuan sarana dan prasarana desa adat ini juga merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan melalui pelestarian warisan budaya dan penguatan komunitas lokal.

“Kami meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga mencakup upaya menjaga warisan budaya serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Melalui dukungan kepada desa adat dan pura, kami ingin berkontribusi dalam menciptakan komunitas yang inklusif, tangguh, dan tetap mampu melestarikan nilai-nilai budaya yang menjadi identitas bangsa,” jelas Windy.

Sebagai perusahaan yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia, ASDP terus berkomitmen menghadirkan manfaat yang melampaui layanan transportasi penyeberangan. Melalui berbagai program tanggung jawab sosial yang berorientasi pada keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat, ASDP berupaya memastikan kehadirannya turut memberikan dampak positif bagi pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi di berbagai daerah, sejalan dengan perannya sebagai penghubung Nusantara.

CORPORATE SECRETARY PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran Program Pemagangan Jepang dan Pelatihan Kaigo melalui platform Skillhub dalam ekosistem SIAPkerja.

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran Program Pemagangan Jepang dan Pelatihan Kaigo melalui platform Skillhub dalam ekosistem SIAPkerja. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kompetensi dan kesiapan masyarakat Indonesia untuk mengisi peluang kerja di Jepang.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengatakan bahwa kedua program tersebut dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan teknis, kemampuan berbahasa Jepang, serta etos kerja yang sesuai dengan standar internasional.

“Kesempatan kerja global harus diimbangi dengan kesiapan kompetensi yang memadai. Karena itu, Kemnaker terus memperkuat pelatihan vokasi dan pemagangan agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dan beradaptasi di lingkungan kerja internasional, termasuk di Jepang,” kata Darmawansyah dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (13/6/2026).

Melalui Program Pemagangan Jepang, peserta akan mengikuti pelatihan pra keberangkatan, pembelajaran bahasa Jepang, serta peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan industri. Setelah itu, mereka berkesempatan memperoleh pengalaman kerja secara langsung di berbagai perusahaan di Jepang.

Rekrutmen Program Pemagangan Jepang dilaksanakan secara bertahap di berbagai daerah melalui dinas ketenagakerjaan provinsi, kabupaten/kota, serta Balai Besar Pelatihan Vokasi Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pelatihan Vokasi Produktifitas (BPVP) di seluruh Indonesia.

Selain skema pemagangan, Kemnaker juga menyediakan Pelatihan Kaigo bagi pencari kerja yang berminat berkarier di bidang perawatan lansia. Selama enam bulan, peserta akan mendapatkan pelatihan bahasa Jepang dan pembekalan kompetensi sebagai caregiver sesuai standar layanan kesehatan di Jepang.

“Bidang Kaigo menawarkan prospek yang menjanjikan seiring meningkatnya kebutuhan tenaga perawatan lansia di Jepang. Kami ingin menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing pada sektor tersebut,” ujar Darmawansyah.

Darmawansyah mengimbau masyarakat agar hanya memperoleh informasi dari kanal resmi pemerintah dan tidak mudah tergiur tawaran keberangkatan kerja ke luar negeri secara instan.

“Seluruh tahapan rekrutmen dan seleksi dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditetapkan,”ucapnya.

Informasi mengenai persyaratan, jadwal seleksi, serta tata cara pendaftaran Program Pemagangan Jepang dapat diakses melalui laman jepang.magangln.id. Adapun dokumen persyaratan administrasi tersedia melalui tautan bit.ly/FormulirPersyaratanPemaganganJapan.

Sementara informasi terkait Pelatihan Kaigo dapat diperoleh melalui platform SIAPkerja, Skillhub Kemnaker, dan laman msha.ke/hinodeindonesia.

Biro Humas Kemnaker

Kemnaker Buka Pendaftaran Program Pemagangan Jepang dan Pelatihan Kaigo

Jakarta,Minggu
14 Juni 2026

Kerja sama negara-negara BRICS membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui percepatan modernisasi pertanian, peningkatan produktivitas,

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

Indore,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA INTERNASIONAL— India – Kerja sama negara-negara BRICS membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui percepatan modernisasi pertanian, peningkatan produktivitas, serta pengembangan sistem pertanian yang berkelanjutan. Komitmen tersebut mengemuka dalam Pertemuan Menteri Pertanian BRICS Presidensi India 2026 yang berlangsung di Indore, India, pada 12–13 Juni 2026.

Pertemuan yang mengangkat tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability tersebut menghasilkan Deklarasi Bersama yang menegaskan komitmen negara-negara BRICS dalam memperkuat ketahanan pangan global, meningkatkan kesejahteraan petani kecil, perempuan, dan generasi muda, serta memperluas kerja sama di bidang inovasi, teknologi, perdagangan, dan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, Ali Jamil, yang mewakili Menteri Pertanian Republik Indonesia. Dalam forum tersebut, Indonesia menyampaikan dukungannya terhadap penguatan kerja sama di bidang sistem perbenihan, sarana produksi pertanian, sumber daya genetik tanaman, dan pertanian digital.

“Indonesia sangat menghargai Pertemuan Para Menteri Pertanian BRICS ini sebagai platform penting untuk memperkuat kerja sama menuju sistem pertanian dan pangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Ali Jamil.

Menurutnya, Indonesia juga mendorong penguatan kerja sama di bidang perbenihan, sarana produksi pertanian, sumber daya genetik tanaman, dan pertanian digital untuk mendukung transformasi sektor pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan. Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya peran petani dalam menjaga keanekaragaman hayati pertanian serta keberlanjutan sistem pangan.

Bagi Indonesia, hasil pertemuan ini membuka berbagai peluang strategis, antara lain perluasan kerja sama riset, inovasi, dan alih teknologi melalui BRICS Agricultural Research Platform (BARP), serta penguatan kolaborasi di bidang benih, sumber daya genetik, pupuk, dan sarana produksi pertanian melalui BRICS AGRIN guna mendukung peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan nasional.

Deklarasi BRICS juga membuka peluang penguatan kerja sama di bidang pertanian digital, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), pemantauan pertanian berbasis satelit, serta layanan penyuluhan digital untuk mendukung modernisasi pertanian. Selain itu, terdapat peluang kerja sama dalam pengembangan teknologi peternakan, pakan, kesehatan hewan, perikanan dan akuakultur, serta peningkatan kapasitas pascapanen, penyimpanan, rantai dingin, dan pengurangan kehilangan pangan guna meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.

Negara-negara BRICS juga mendorong penguatan kerja sama di bidang keamanan pangan, standar dan tindakan sanitari dan fitosanitari (SPS), serta sertifikasi digital. Kerja sama ini berpotensi mendukung peningkatan akses pasar dan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar internasional.

Selain itu, BRICS menyepakati penguatan kerja sama di bidang pertanian tahan iklim, agroekologi, dan pertanian regeneratif. Deklarasi tersebut juga membuka potensi pemanfaatan berbagai skema pembiayaan pembangunan, termasuk melalui New Development Bank (NDB), untuk mendukung investasi pertanian berkelanjutan di negara-negara anggota.

Di sela-sela pertemuan, delegasi Indonesia juga melaksanakan pertemuan bilateral dengan delegasi Afrika Selatan dan India. Indonesia dan Afrika Selatan sepakat memperkuat kerja sama teknis untuk meningkatkan standar mutu dan keamanan pangan serta memfasilitasi akses pasar bagi komoditas pertanian unggulan kedua negara. Kedua pihak juga mendorong percepatan finalisasi Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama Bidang Pertanian untuk ditandatangani oleh Menteri Pertanian kedua negara.

Sementara itu, Indonesia dan India membahas potensi kerja sama penyediaan benih gandum dan bawang putih asal India serta program peningkatan kapasitas (capacity building) guna mendukung peningkatan produksi domestik dan pengembangan komoditas strategis nasional. Kedua negara juga menjajaki kolaborasi di bidang pertanian digital serta pengembangan hilirisasi gambir melalui peningkatan kapasitas petani gambir di Indonesia.

Hasil Pertemuan Menteri Pertanian BRICS 2026 sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Pertanian yang saat ini fokus pada percepatan swasembada pangan melalui peningkatan produktivitas, modernisasi pertanian, penguatan sarana produksi, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi. Berbagai peluang kerja sama yang dihasilkan diharapkan dapat mendukung transformasi sektor pertanian Indonesia menjadi lebih maju, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa modernisasi pertanian melalui teknologi, mekanisasi, dan penguatan kapasitas petani merupakan kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika pangan global.

“Modernisasi pertanian menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Kita mendorong pertanian berbasis inovasi dan teknologi. Dengan teknologi, produktivitas meningkat, indeks pertanaman naik, biaya produksi turun, dan kesejahteraan petani terdorong meningkat,” tegas Mentan Amran.

Melalui kerja sama BRICS, Indonesia berpeluang memperluas akses terhadap inovasi, teknologi, investasi, dan pasar yang dapat mendukung percepatan modernisasi pertanian nasional. Kolaborasi ini diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan petani, serta penguatan posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan pertanian utama di kawasan dan dunia.

PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, inklusif,

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—Hadirkan Hannah Al Rashid, PELNI Wujudkan Ruang Kerja Aman dan Inklusif–PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, inklusif, dan saling menghormati melalui penyelenggaraan Talkshow Respectful Workplace Policy (RWP) Tahun 2026 di Kantor Pusat PELNI, Jakarta pada Kamis (11/6). Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini diikuti oleh jajaran Direksi PELNI, Direksi anak dan cucu perusahaan, serta seluruh pegawai Kantor Pusat dan Kantor Cabang PELNI di seluruh Indonesia.

Mengusung tema “Ruang Aman, Kerja Nyaman” serta topik “Speak Without Fear”, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai mengenai pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari perundungan, pelecehan, diskriminasi, maupun tindakan tidak etis lainnya. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong keberanian pegawai untuk menyampaikan pendapat, masukan, maupun pelaporan atas berbagai pelanggaran secara aman dan bertanggung jawab.

Sekretaris Perusahaan PELNI Ditto Pappilanda mengatakan bahwa perusahaan terus berupaya membangun budaya kerja yang menghargai martabat setiap individu dan memberikan ruang yang aman bagi seluruh pegawai untuk berkembang serta menyampaikan aspirasinya.

“PELNI berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, inklusif, dan saling menghormati. Setiap insan perusahaan berhak mendapatkan perlakuan yang setara tanpa memandang jabatan, gender, maupun latar belakang. Karena itu, perusahaan menolak segala bentuk pelecehan, intimidasi, diskriminasi, kekerasan fisik maupun verbal, serta perilaku lain yang bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan,” ujar Ditto.

Ditto turut menambahkan kenyamanan bekerja tidak hanya ditentukan oleh fasilitas dan sistem kerja, tetapi juga oleh adanya rasa aman untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, mengakui kesalahan, meminta bantuan, maupun melaporkan hal-hal yang berpotensi merugikan diri sendiri, rekan kerja, maupun organisasi.

“Keberanian untuk bersuara harus diimbangi dengan komitmen organisasi untuk mendengarkan. Membangun ruang aman bukan hanya meminta pegawai untuk berani menyampaikan pendapat atau laporan, tetapi juga memastikan setiap suara diterima dengan empati, kerahasiaannya dijaga, ditangani secara objektif, serta ditindaklanjuti melalui mekanisme yang jelas, adil, dan dapat dipercaya,” tambah Ditto.

Dalam talkshow tersebut, PELNI juga menghadirkan akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr. Fitriana, S.H., M.H., yang menyoroti pentingnya perlindungan hukum dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bermartabat.

“Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak harus dimaknai sebagai pekerjaan yang aman dan memberikan ruang kerja yang aman bagi setiap pekerja untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” ujar Fitriana.

Selain itu, aktris dan aktivis isu anti kekerasan terhadap perempuan Hannah Al Rashid, mengajak seluruh peserta untuk menjadi bagian dari sistem dukungan bagi korban maupun pihak yang membutuhkan pendampingan di lingkungan kerja.

“Kita semua dapat menjadi pendengar yang baik dan memberikan dukungan kepada rekan kerja yang mengalami situasi yang tidak nyaman. Saling menghormati dan saling menjaga satu sama lain merupakan langkah sederhana namun penting dalam membangun lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi semua,” ujar Hannah.

Melalui kegiatan ini, PELNI berharap seluruh insan perusahaan dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai AKHLAK, khususnya Amanah, Harmonis, dan Kolaboratif. Dengan lingkungan kerja yang saling menghormati dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi, PELNI optimis dapat terus meningkatkan kinerja sekaligus menciptakan tempat kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Hadirkan Hannah Al Rashid, PELNI Wujudkan Ruang Kerja Aman dan Inklusif

Jakarta,Minggu
14 Juni 2026

VIDEOTRON DI LAPANGAN SERKA DEDY UNADI KODAM III/SILIWANGI TAMBAH ANTUSIASME MASYARAKAT BEROLAHRAGA.

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

Bandung ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS TNI— Masyarakat yang berolahraga di Lapangan Serbaguna Serka Dedy Unadi Kodam III/Siliwangi kini dapat menikmati berbagai fasilitas pendukung yang semakin menambah kenyamanan dan daya tarik ruang publik tersebut.

Selain dimanfaatkan untuk berjalan kaki, berlari, dan berolahraga lainnya, lapangan ini juga dilengkapi videotron yang menayangkan siaran pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026, sehingga menghadirkan suasana yang lebih semarak bagi warga, Minggu (14/6/2026).

Pada pukul 08.00 WIB, masyarakat yang beraktivitas di lapangan disuguhkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Tim Nasional Haiti melawan Tim Nasional Skotlandia. Tayangan olahraga bertaraf internasional tersebut menarik perhatian warga yang memadukan aktivitas olahraga dengan menyaksikan pertandingan sepak bola, sehingga menciptakan suasana sehat, penuh hiburan, dan kebersamaan.

Keberadaan videotron menjadi salah satu fasilitas yang mendukung fungsi Lapangan Serbaguna Serka Dedy Unadi sebagai ruang publik yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kebugaran masyarakat, tetapi juga sebagai sarana interaksi sosial dan rekreasi keluarga. Antusiasme warga yang berkumpul untuk mendukung tim favorit mereka menunjukkan tingginya pemanfaatan fasilitas yang tersedia.

Selain menjadi tempat olahraga yang representatif, lapangan ini diharapkan terus memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai wadah kegiatan positif yang mampu mempererat kebersamaan serta memperkuat semangat persatuan melalui berbagai aktivitas olahraga dan hiburan yang sehat.

“Fasilitas yang tersedia di Lapangan Serbaguna Serka Dedy Unadi Kodam III/Siliwangi merupakan bentuk komitmen untuk menghadirkan ruang publik yang nyaman, sehat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kehadiran videotron diharapkan tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mampu meningkatkan kebersamaan dan semangat masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas olahraga yang ada,” ujar pengelola Lapangan Serbaguna Serka Dedy Unadi Kodam III/Siliwangi.
(Pendam III/Slw)

Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. menekankan kepada jajarannya bahwa terhitung sejak tanggal 2 Januari 2026,

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

INDOTIPIKOR.CO-MEDIA FORSIMEMA RI—Selain hukum pidana materil, hukum acara pidana yang baru (KUHAP) pun disebut turut memperkenalkan pembaruan hukum progresif demi menciptakan efisiensi dalam penanganan perkara di pengadilan.

Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. menekankan kepada jajarannya bahwa terhitung sejak tanggal 2 Januari 2026, Indonesia telah secara efektif memasuki era baru hukum pidana nasional.

Hal ini sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurutnya, kedua undang-undang ini menjadi momentum penting dalam sistem hukum di Indonesia.

“Kehadiran kedua undang-undang menandai tonggak transformasi hukum paling penting dalam sejarah Indonesia modern,” ujar Prof. Sunarto saat memberikan pembinaan administrasi dan teknis yudisial di Malang, Jumat (12/6).

Ketua MA menjelaskan bahwa KUHP Nasional yang baru telah menggeser orientasi asas hukum klasik yang selama ini diterapkan di Indonesia. Jika sebelumnya penegakan hukum pidana sangat kaku mengacu pada tiga asas lama, kini orientasinya telah berubah menjadi lebih humanis.

“Jika sebelumnya kita mengenal 3 asas hukum yang dicetuskan Gustav Radbruch, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan, maka dalam KUHP Nasional yang baru ini, asasnya diorientasikan pada keadilan dan kemanusiaan,” kata Ketua MA.

Lebih lanjut, Ketua MA memaparkan sejumlah konsep baru bernuansa humanis yang diperkenalkan dalam KUHP baru untuk memberikan ruang keadilan yang lebih proporsional.

“Untuk itu, KUHP baru memperkenalkan beberapa konsep yang bernuansa humanis. Sebut saja misalnya konsep pemaafan hakim atau judicial pardon, yang diatur dalam pasal 54 ayat (2), yang memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dalam keadaan tertentu, meskipun terdakwa terbukti bersalah,” ujar Prof. Sunarto.

Tidak hanya itu, Ketua MA juga menguraikan adanya jenis pemidanaan alternatif yang diatur dalam kodifikasi hukum pidana nasional tersebut. Melalui instrumen ini, pelaku tindak pidana diberikan ruang untuk tetap menjalani sanksi hukum tanpa harus sepenuhnya terisolasi dari masyarakat.

“KUHP baru misalnya juga memperkenalkan pidana pengawasan, yakni dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77, yang memungkinkan terpidana tetap menjalani kehidupan sosialnya di bawah pengawasan dan syarat-syarat tertentu, demikian juga pidana kerja sosial yang diatur dalam Pasal 85, yang memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Selain hukum pidana materil, hukum acara pidana yang baru (KUHAP) pun disebut turut memperkenalkan pembaruan hukum progresif demi menciptakan efisiensi dalam penanganan perkara di pengadilan. Guru Besar Universitas Airlangga itu menyoroti hadirnya konsep pengakuan bersalah atau guilty plea.

“KUHAP baru juga memperkenalkan konsep pengakuan bersalah atau ‘guilty plea’, sebagaimana diatur dalam Pasal 78, 205 dan 234, di mana jika terdakwa mengakui perbuatannya, maka proses persidangan dapat dialihkan ke pemeriksaan singkat yang jauh lebih efisien, sehingga mempercepat proses penyelesaian, sekaligus memberikan insentif berupa keringanan hukuman, menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif tanpa mengorbankan kebenaran materiil,” jelas Prof. Sunarto.

Menurutnya, seluruh pembaruan instrumen dalam kedua undang-undang baru ini menjadi bukti autentik adanya pergeseran cara pandang negara yang mendasar dalam menindak suatu pelanggaran hukum.

“Kehadiran instrumen baru ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi, dari pendekatan yang semata-mata bersifat punitif (penghukuman) atau retributif (pembalasan), menuju pendekatan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana memulihkan keseimbangan sosial, bukan media untuk membalas kejahatan,” tegas Ketua MA.

Prof. Sunarto menegaskan bahwa pemberlakuan regulasi baru ini menuntut adanya komitmen kuat serta kesamaan visi dari seluruh aparat penegak hukum di bawah naungan MA dalam menjalankan tugas yudisial mereka sehari-hari.

“Diperlukan pemahaman yang komprehensif, kemampuan adaptasi yang cepat, serta konsistensi dalam menerjemahkan semangat pembaruan hukum tersebut ke dalam praktik peradilan sehari-hari,” tuturnya.

Sebagai langkah konkret untuk menjawab tantangan tersebut serta memberikan arah dan panduan operasional yang jelas bagi para hakim di lapangan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan sejumlah regulasi adaptif. Kebijakan ini diakuinya demi memastikan gerak langkah penegak hukum di seluruh pengadilan negeri dan tinggi selaras dengan nafas dari KUHP dan KUHAP nasional yang baru.

“Untuk itu, Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa regulasi baru dalam mengadaptasi KUHP dan KUHAP baru ini, di antaranya yang terpenting adalah SEMA Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025, serta SEMA Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengajuan Kasasi Berdasarkan Pasal 298 dan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saya berharap, agar kedua SEMA ini dipedomani dengan baik oleh para hakim,” jelas Ketua MA.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Satria Kusuma

Era Baru Hukum Pidana, Ketua MA Minta Hakim Pahami Paradigma Humanis KUHP dan KUHAP Baru

Jakarta, Humas MA
Minggu,14 Juni 2026

1...707172...191Halaman 71 dari 191