Palu, –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS TNI–– Panglima Kodam (Pangdam) XXIII/Palaka Wira, Mayjen TNI J. Binsar P. Sianipar, memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Inspektur Kodam (Irdam) XXIII/Palaka Wira dan Komandan Polisi Militer Kodam (Danpomdam) XXIII/Palaka Wira yang dirangkaikan dengan Tradisi Satuan di Aula Manggala Sakti Makodam XXIII/Palaka Wira, Senin lalu (15/6/2026).
Dalam sertijab tersebut, jabatan Irdam XXIII/Palaka Wira diserahterimakan dari Brigjen TNI Deni Rejeki, S.E., M.Si., CGRA., CGCAE kepada Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa. Sementara itu, jabatan Danpomdam XXIII/Palaka Wira diserahterimakan dari Kolonel Cpm Indra Jaya, S.E. kepada Kolonel Cpm Krisna Jaya Lantang, S.H.
Prosesi sertijab ditandai dengan penanggalan dan penyematan tanda jabatan, penyerahan tongkat komando, serta penyerahan Dhuaja sebagai simbol peralihan wewenang dan tanggung jawab kepemimpinan.
Dalam amanatnya, Pangdam menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pejabat lama atas loyalitas, dedikasi, dan kontribusi yang telah diberikan selama bertugas di Kodam XXIII/Palaka Wira. Pangdam juga mengucapkan selamat datang kepada pejabat baru serta menekankan pentingnya menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab, integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian.
“Saya yakin, dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, pejabat baru mampu melaksanakan tugas dengan baik, segera beradaptasi dengan lingkungan tugas, serta membangun sinergi yang kuat guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok satuan,” tegas Pangdam.
Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri Kasdam XXIII/Palaka Wira Brigjen TNI Agus Sasmita, S.I.P., para pejabat utama Kodam XXIII/Palaka Wira, Danrem jajaran, para Kabalakdam, Dandim 1306/KP, Danbrigif TP 30/KN, Ketua Persit KCK Daerah XXIII/Palaka Wira beserta pengurus, serta undangan lainnya.
Serah terima jabatan ini merupakan bagian dari pembinaan organisasi dan personel TNI AD guna menjaga kesinambungan kepemimpinan, penyegaran organisasi, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di lingkungan Kodam XXIII/Palaka Wira. (Pendam 23)
Muara Enim/–INDOTIPIKOR.COM—/Beredar dilaman salah satu portal berita online dari media yang beralamat di Kabupaten OKU dugaan ketahanan pangan Bumdes Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku anggaran tahun 2023 disabotase oknum kepala desa,” Rabu pagi (17/6/2026)
Merespon dari beredarnya berita tersebut, kami selaku media sekitar domisili di Kecamatan Empat Petulai Dangku menindaklanjuti dan meminta hak jawab beliau selaku pimpinan pemerintahan desa
Saat kami awak media bertandang dan beliau mengatakan,”
Kami sudah realisasikan semua dana kelompok peternakan sapi dan kelompok peternakan kambing yang diambil dari 20 persen dana desa Tahun 2023, termasuk biaya pembelian sapi dan kambing serta pembangunan kandang sapi dan kandang kambing,” dulu ketahanan pangan tahun 2023 dari 20 persen itu, ada dua kegiatan, yaitu ternak sapi dan kambing termasuk ada pelatihan di tingkat desa diikuti kelompok ternak, disaksikan pendamping desa, pihak pemerintah kecamatan,” jelas Kades Rasuti Alamsyah
Lebih lanjut beliau menuturkan,” kegiatan peternakan ini ada evaluasi pemerintah kecamatan dan termasuk audit reguler rutin dari inspektorat kabupaten, kami sangat transparan, kami takut nian kalo dana desa kami fiktif, kami ini diawasi,” tutupnya sembari tersenyum ramah pada kami awak media
Saat kami awak media konfirmasi ke ketua BPD, beliau mengatakan,”
Baru dua bulan berjalan ada kambing mati, sapi mati di lengkapi dokumen Poto,” kami himbau Samo pak kades untuk dikaji ulang kalo mau realisasi kembali kelompok ketahanan pangan ini,” dulu bukan Bumdes, saat itu masih kelompok peternakan,” jelas Ketua BPD Edy Arafik
(Pers : Nuramin Jafar)
Jakarta ––INDOTIPIKOR.COM–INTERNASIONAL NEWS– Delegasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menggelar pertemuan dengan Queen Máxima, Permaisuri Raja Belanda Willem-Alexander yang juga selaku United Nations Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health, di Istana Huis ten Bosch, Den Haag, Belanda, Jumat (12/6/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian APINDO Business Mission to Europe 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11–19 Juni 2026.
Sejumlah hal turut dibahas dalam pertemuan tersebut, salah satunya upaya untuk meningkatkan kesehatan finansial pekerja melalui peran aktif dunia usaha. Topik ini menjadi kelanjutan dari diskusi yang sebelumnya berlangsung saat kunjungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dipimpin Queen Máxima ke Indonesia pada 2025.
Ketika itu, APINDO turut terlibat dalam forum yang membahas pentingnya kesehatan finansial bagi pekerja dan pelaku usaha. Sebagai tindak lanjut, APINDO menjajaki pembentukan koalisi pemberi kerja yang dapat menjadi wadah berbagi pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan finansial pekerja.
Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani bersama jajaran pengurus APINDO dalam kesempatan itu ikut menyerahkan concept paper APINDO Financial Health Coalition kepada Queen Máxima.
Shinta menjelaskan bahwa APINDO Financial Health Coalition merupakan inisiatif kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Program ini bertujuan memperkuat kesehatan finansial pekerja, meningkatkan ketahanan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus mendukung produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta berkelanjutan,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (17/6).
Salah satu kerja sama yang diusulkan APINDO adalah pembentukan Workplace Financial Health Academy, sebuah program train-the-trainers yang dirancang untuk membangun ekosistem kesehatan finansial di lingkungan kerja.
Shinta meyakini bahwa melalui program tersebut, perusahaan diharapkan dapat memberikan edukasi kepada pekerja mengenai pengelolaan keuangan yang sehat, penggunaan pinjaman secara bertanggung jawab, pentingnya tabungan darurat, kesiapan menghadapi masa pensiun, literasi keuangan digital, hingga pengelolaan stres akibat persoalan keuangan.
Selain itu, APINDO juga mengutarakan dukungannya terhadap implementasi WE Finance Code Indonesia yang didukung oleh Asian Development Bank (ADB) dan Islamic Development Bank (IsDB).
“Sebagai salah satu dari sekitar 70 penandatangan dan mitra ekosistem, APINDO memandang inisiatif ini sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha perempuan,” tandasnya.
CIAMIS ––INDOTIPIKOR.COM– Perayaan Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384 semakin semarak dengan digelarnya Malam Harmoni Tanpa Batas, sebuah festival kolaborasi musik yang menghadirkan hiburan sekaligus pesan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Taman Lokasana Ciamis, Selasa malam (17/06/2026),
Acara yang juga menjadi bagian dari rangkaian menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah itu merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Ciamis, Lapas Kelas IIB Ciamis, Yayasan Bakti Anak Negeri, unsur Forkopimda, komunitas seni, serta sejumlah musisi nasional.
Ribuan warga tampak memadati kawasan Taman Lokasana untuk menyaksikan berbagai penampilan yang disuguhkan. Festival musik tersebut menghadirkan musisi nasional Charly Van Houten dan Yayan Jatnika yang berhasil menghibur masyarakat Tatar Galuh dengan sejumlah lagu andalannya.
Tak hanya menjadi ajang hiburan, Malam Harmoni Tanpa Batas juga menghadirkan momen istimewa melalui peluncuran lagu hasil karya warga binaan Lapas Kelas IIB Ciamis. Karya tersebut lahir dari program Pojok Musik Lapas Ciamis, sebuah wadah pembinaan kreativitas bagi warga binaan yang memiliki minat dan bakat di bidang seni musik.
Peluncuran lagu tersebut menjadi salah satu agenda yang paling mendapat perhatian masyarakat. Kehadiran karya dari balik tembok pemasyarakatan itu menunjukkan bahwa proses pembinaan mampu melahirkan kreativitas yang positif dan memberikan harapan baru bagi para warga binaan.
Bupati Ciamis Herdiat Sunarya dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan kegiatan tersebut. Ia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada jajaran Lapas Kelas IIB Ciamis yang telah menggagas program pembinaan kreatif melalui musik.
Menurut Herdiat, kegiatan seperti ini menjadi bukti bahwa sinergi antarlembaga mampu menghasilkan program yang tidak hanya menghibur masyarakat, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif.
Selain mengapresiasi penyelenggara, Bupati juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya kegiatan hiburan. Ia berharap suasana kondusif dapat terus terjaga sehingga seluruh rangkaian peringatan Hari Jadi Ciamis ke-384 berjalan lancar dan sukses.
Herdiat turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk Lapas Ciamis, Polres Ciamis, Forkopimda, komunitas seni, serta para musisi yang telah berpartisipasi dalam menghibur masyarakat Kabupaten Ciamis.
Dalam kesempatan lain, Kepala Lapas Kelas IIB Ciamis, Supriyanto, mengatakan bahwa karya yang diluncurkan pada malam tersebut merupakan hasil nyata dari proses pembinaan yang selama ini dilakukan di lingkungan lapas.
Menurutnya, melalui Program Pojok Musik Lapas, warga binaan diberikan ruang untuk mengembangkan potensi dan kreativitas sehingga mampu menghasilkan karya yang bermanfaat serta bernilai positif bagi masyarakat luas.
“Melalui Pojok Musik Lapas, kami ingin menunjukkan bahwa warga binaan memiliki kesempatan untuk berkembang, berkarya, dan memberikan kontribusi positif. Karya yang ditampilkan malam ini merupakan hasil dari proses pembinaan yang terus kami lakukan,” ujar Supriyanto.
Pada kesempatan yang sama, Yayasan Bakti Anak Negeri turut memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam mendukung program pembinaan dan pemberdayaan warga binaan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pembina Yayasan Bakti Anak Negeri, Brigjen TNI (Purn) H. Rubiono Prawiro, kepada Herdiat Sunarya, AKBP Hidayatullah, Letkol Inf Antonius Ari Widiono, dan Supriyanto.
Melalui Malam Harmoni Tanpa Batas, semangat kolaborasi yang diusung dalam peringatan Hari Jadi Ciamis ke-384 tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi simbol bahwa pembinaan, kreativitas, dan kebersamaan mampu melahirkan karya yang menginspirasi.
INTERNASIONAL NEWS–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA IMO INDONESIA–Oleh: Yakub F. Ismail
Dalam beberapa bulan terakhir dunia benar-benar menghadapi badai perang yang begitu dahsyat dampaknya bagi seluruh sendiri kehidupan.
Perang antara Israel-Amerika Serikat (AS) melawan Iran yang berlangsung sejak 28 Februari 2026 itu telah membawa perubahan yang amat luar biasa.
Dunia bahkan diperhadapkan dengan krisis ekonomi dan energi yang memicu krisis di mana-mana, tidak terkecuali Indonesia.
Di tengah ketidakpastian geopolitik global itu, muncul kabar mengenai tercapainya kesepakatan damai antara AS dan Iran yang tentu saja akan menjadi secercah harapan yang patut disambut dengan optimisme.
Ketegangan antara kedua negara memang bukan sekadar persoalan bilateral, melainkan juga melibatkan isu-isu sensitif global yang memengaruhi stabilitas kawasan Timur Tengah, keamanan energi dunia, hingga dinamika ekonomi internasional.
Seperti diketahui, setiap kali terjadi eskalasi konflik antara Washington dan Teheran, selalu saja diikuti lonjakan harga minyak, gejolak pasar keuangan, dan meningkatnya kekhawatiran terhadap keamanan perdagangan global.
Alhasil, setiap langkah menuju perdamaian memiliki makna yang begitu berarti bagi masyarakat global yang mengharapkan situasi segera membaik.
Sedangkan, bagi Indonesia, kabar gembira tersebut patut disambut baik karena banyak hal positif yang bisa didapatkan di baliknya.
Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif dan menjunjung tinggi penyelesaian sengketa melalui dialog, memandang kesepakatan tersebut sebagai perkembangan positif yang dapat membuka ruang bagi stabilitas ekonomi global yang lebih baik.
Termasuk, membuka kesempatan yang lebih lebar untuk memperkuat harapan terciptanya tata dunia yang lebih damai dan berkeadilan.
Dampaknya bagi Dunia
Kesepakatan damai antara Iran dan Paman Sam berpotensi membawa dampak signifikan terhadap stabilitas geopolitik global, baik dari sisi ekonomi maupun politik.
Kita ketahui, selama bertahun-tahun, hubungan yang diwarnai dengan ketegangan antara kedua negara lebih banyak mendatangkan keburukan dibanding manfaatnya.
Hal ini dikarenakan posisi strategis Iran di kawasan Timteng dan peran AS sebagai salah satu negara dengan kekuatan penting dunia. Karenanya, setiap ketegangan yang terjadi selalu memengaruhi berbagai aspek kehidupan dunia.
Dari aspek ekonomi, ketegangan kedua negeri juga membawa dampak langsung terhadap stabilitas pasar energi global.
Kawasan Teluk Persia, seperti jamak diketahui, merupakan salah satu jalur distribusi minyak paling vital di dunia.
Ketika terjadi konflik di kawasan tersebut, pasar biasanya merespons secara negatif karena memicu kekhawatiran terhadap kemungkinan terganggunya pasokan energi.
Implikasinya, harga minyak melonjak dan menimbulkan tekanan inflasi di berbagai negara. Sebaliknya, ketika suasana berjalan damai, ia dengan sendiri menciptakan kepastian yang lebih baik bagi pasar, membantu menstabilkan harga energi, serta mengurangi tekanan terhadap biaya produksi dan transportasi di banyak negara.
Di samping itu, perdamaian juga berpotensi mendorong kepercayaan investor global. Hal mana, membuat dunia usaha semakin optimis karena terjamin kepastian hukum.
Apa yang dirasakan ketika sinyal perdamaian muncul adalah investasi lintas negara cenderung meningkat, perdagangan internasional kembali bergeliat, hingga pertumbuhan ekonomi global pelan-pelan mulai merangkak naik.
Bagi negara-negara di dunia, khususnya negara berkembang seperti Indonesia, sinyal positif tersebut menjadi penanda baik karena membantu menciptakan iklim ekonomi yang lebih kondusif.
Sikap Indonesia
Menyikapi momentum ini, sebagai negara yang sejak awal kemerdekaannya selalu mengedepankan prinsip perdamaian dunia, Indonesia tentu saja memiliki alasan kuat untuk menyambut positif.
Meski begitu, sikap positif saja tentu tidak cukup. Indonesia perlu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kembali memperkuat posisi strategisnya dalam percaturan internasional.
Hal yang perlu segera dilakukan adalah: pertama, aktif mendorong diplomasi damai sebagai bagian dari komitmen negara terhadap politik luar negeri bebas aktif.
Indonesia harus bisa menunjukkan kepada dunia, bahwa politik bebas aktif bukan sekadar jargon, tapi juga tindakan nyata di tengah situasi yang menuntut langkah konkret.
Indonesia dapat menjadikan pengalaman berharga ini sebagai dasar untuk terus memperjuangkan proses penyelesaian berbagai konflik internasional, tidak hanya AS-Iran, melalui pendekatan yang mengedepankan dialog dan kerja sama.
Kedua, negara wajib memaksimalkan seluruh potensi stabilitas ekonomi global yang muncul pasca perdamaian tersebut. Ketika harga energi global menjadi lebih stabil, maka tekanan geopolitik akan berkurang, sehingga hal ini menjdi peluang emas bagi Indonesia untuk memperkuat sektor industri, meningkatkan investasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketiga, hal yang tidak boleh lewat dari momentum ini adalah segera mengambil langkah untuk memperkuat kerja sama ekonomi dengan berbagai negara di kawasan Timur Tengah.
Perdamaian Iran-AS adalah sinyal penting bagi stabilitas ekonomi dunia. Hal ini berarti peluang perdagangan, investasi, dan kerja sama pembangunan semakin terbuka lebar, sehingga siapa cepat dialah yang akan mendapatkannya.
Selain itu, terlepas dari kabar gembira tersebut, pemerintah, seperti belajar dari pengalaman yang ada, tetap menjaga kewaspadaan.
Berkaca dari pengalaman yang ada, perdamaian internasional selalu menjadi agenda yang dinamis, bahkan tidak jarang berujung pada ketidakpastian itu sendiri.
Untuk itu, di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, Indonesia diharapkan tetap fokus memperkuat ketahanan ekonomi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap gejolak eksternal, serta mendorong percepatan diversifikasi sumber energi agar tidak mudah rentan terhadap fluktuasi pasar dunia.
Pada akhirnya, kabar mengenai tercapainya kesepakatan damai antara Iran dan AS, selain harus dilihat sebagai peluang emas, juga alarm untuk tetap waspada.
Setiap optimisme yang menggema harus diikuti dengan langkah-langkah strategis yang konkret. Tujuannya jelas, agar tidak terbawa arus jebakan, atau tidak kehilangan kesempatan.
Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR)
CIAMIS —INDOTIPIKOR.COM— Semangat menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah begitu terasa di Kabupaten Ciamis. Ribuan santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) dan Taman Kanak-kanak Al-Qur’an (TKA) dari 27 kecamatan memadati kawasan Islamic Center Kabupaten Ciamis dalam kegiatan Semarak Muharam dan Munajat Akbar yang digelar Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ciamis, Selasa (16/6/2026).
Kegiatan diawali dengan pawai akbar yang diikuti sekitar 3.500 peserta menggunakan berbagai kendaraan dari wilayah masing-masing menuju Islamic Center Kabupaten Ciamis. Setibanya di lokasi, para peserta disambut langsung oleh Bupati Ciamis Dr. H. Herdiat Sunarya bersama unsur Forkopimda, Kepala OPD, dan tamu undangan lainnya di depan Gedung KH. Irfan Hielmy.
Suasana meriah dan penuh semangat tampak mewarnai kawasan Islamic Center sejak pagi hari. Ribuan santri yang mengenakan berbagai atribut dan identitas daerah masing-masing menjadi simbol semangat syiar Islam sekaligus kebersamaan masyarakat Tatar Galuh dalam menyambut Tahun Baru Hijriah.
Usai pawai, kegiatan dilanjutkan di dalam Gedung KH. Irfan Hielmy Islamic Center Kabupaten Ciamis. Acara diisi dengan pembukaan, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, penampilan dan tes kemampuan santri, laporan panitia, sambutan para tamu undangan, hingga pelaksanaan Munajat Akbar.
Dalam sambutannya, Bupati Ciamis Dr. H. Herdiat Sunarya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada DPC FKDT Kabupaten Ciamis beserta seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan tersebut.
Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat yang terlihat dari memadatinya kawasan Islamic Center menjadi bukti bahwa semangat keagamaan dan kebersamaan masyarakat Ciamis tetap terjaga dengan baik di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini.
“Di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi saat ini, semangat masyarakat untuk menyambut Tahun Baru Islam tetap luar biasa. Kehadiran ribuan peserta yang memenuhi kawasan Islamic Center menjadi bukti bahwa semangat kebersamaan, syiar Islam, dan kecintaan terhadap pendidikan keagamaan masih tumbuh kuat di Kabupaten Ciamis. Momentum Muharam ini harus menjadi ajang muhasabah untuk memperbaiki diri serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT,” ujar Bupati Herdiat.
Bupati mengungkapkan bahwa pada waktu yang bersamaan terdapat sejumlah agenda dan undangan di beberapa lokasi berbeda. Namun demikian, kegiatan yang digelar FKDT mampu menghadirkan silaturahmi akbar yang begitu besar dan penuh makna bagi masyarakat Kabupaten Ciamis.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran FKDT, para guru madrasah diniyah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan Islam, serta seluruh pihak yang selama ini konsisten menjaga dan mengembangkan pendidikan keagamaan di Kabupaten Ciamis.
Pada kesempatan tersebut, Bupati turut mengungkapkan rencana Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk menyelenggarakan kegiatan bersama anak-anak yatim pada 10 Muharam mendatang. Melalui kegiatan tersebut, anak-anak yatim dari berbagai desa akan diundang untuk berkumpul dan melaksanakan doa bersama di Pendopo Kabupaten Ciamis.
Menurutnya, doa anak-anak yatim memiliki keutamaan tersendiri dan diharapkan menjadi kekuatan spiritual bagi kemajuan daerah serta keberkahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ciamis.
Selain itu, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan pendidikan diniyah melalui berbagai program kolaborasi yang telah berjalan bersama FKDT. Salah satunya melalui penguatan kemampuan baca tulis Al-Qur’an yang mulai diterapkan di sejumlah satuan pendidikan.
Ia menilai keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan pemahaman agama yang kuat.
Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh masyarakat menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum introspeksi diri dan memperbaiki kualitas kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.
Kegiatan kemudian ditutup dengan Munajat Akbar dan doa bersama yang berlangsung khidmat. Ribuan peserta larut dalam suasana religius, memanjatkan doa untuk keselamatan, kemajuan, dan keberkahan bagi Kabupaten Ciamis serta seluruh masyarakatnya di tahun baru 1448 Hijriah.
JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—-Dalam pembinaan tersebut, Ketua Kamar Pidana MA turut menekankan pentingnya penguatan standar verifikasi dalam administrasi petikan putusan sebagai bagian dari upaya menjaga akurasi putusan.
Penguatan standar administrasi dan kepatuhan prosedural dalam penanganan perkara pidana menjadi salah satu fokus utama Mahkamah Agung (MA).
Hal tersebut dibahas dalam kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yudisial serta pengawasan bagi jajaran empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia, pada Senin (15/6).
Dalam kesempatan itu, Ketua Kamar Pidana MA, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., menyampaikan materi mengenai implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2026.
Ia menjelaskan, ketentuan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2026 menjadi dasar penting dalam masa transisi penanganan perkara pidana di tingkat pengadilan tinggi.
Dalam aturan tersebut ditegaskan, setelah majelis hakim pengadilan tinggi menerima berkas perkara, penetapan tanggal pembacaan putusan harus diterbitkan paling lama tiga hari.
Selain itu, pengadilan tinggi juga wajib memastikan pemberitahuan tanggal sidang pembacaan putusan disampaikan kepada penuntut umum dan terdakwa paling lambat tiga hari sebelum sidang dilaksanakan.
Meskipun secara teknis pemberitahuan kepada terdakwa dilakukan oleh penuntut umum, pengadilan tinggi tetap berkewajiban memastikan seluruh proses tersebut berjalan sesuai ketentuan.
Penguatan Administrasi dan Tanda Terima Pemberitahuan Putusan
Lebih lanjut, Prim Haryadi menegaskan, pengadilan tinggi tidak cukup hanya menyerahkan tanggung jawab pemberitahuan kepada penuntut umum, tetapi juga dituntut aktif meminta dan menyimpan tanda terima pemberitahuan putusan kepada terdakwa.
Menurutnya, dokumen tersebut memiliki peran krusial dalam memastikan terpenuhinya hak prosedural para pihak.
“Tanpa adanya bukti tanda terima yang tersimpan di kepaniteraan, pemenuhan hak terdakwa dapat dipersoalkan dan berpotensi menyebabkan putusan dinilai cacat secara formal.” tegas Prim Haryadi.
Oleh karenanya, panitera diminta memastikan seluruh dokumen administrasi tersebut tersimpan dengan baik sebagai bagian dari integritas proses peradilan di tingkat banding.
Protokol Verifikasi Putusan
Dalam pembinaan tersebut, Ketua Kamar Pidana MA turut menekankan pentingnya penguatan standar verifikasi dalam administrasi petikan putusan sebagai bagian dari upaya menjaga akurasi putusan.
Ia menjelaskan, dalam praktik administrasi peradilan, verifikasi terhadap kesesuaian antara angka dan huruf dalam amar putusan menjadi bagian penting dari mekanisme pengendalian kualitas dokumen peradilan, guna memastikan tidak terdapat perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya.
Untuk itu, diterapkan protokol verifikasi di mana pengadilan negeri yang menerima petikan putusan wajib melakukan pengecekan silang secara cermat antara angka dan huruf sebelum dokumen tersebut disampaikan kepada para pihak.
Apabila dalam proses verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, dokumen akan dikembalikan kepada pengadilan pengirim untuk dilakukan penyesuaian lebih lanjut.
Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari komitmen MA dalam memperkuat ketertiban administrasi perkara serta memastikan setiap putusan dapat dilaksanakan secara tepat, akurat, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
Penilaian Restorative Justice
Pada kesempatan yang sama, pria yang pernah menjabat sebagai Dirjen Badilum itu juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian hakim dalam menilai permohonan Restorative Justice (RJ).
Ia menegaskan, hakim tidak boleh sekadar menjadi “tukang stempel” atas kesepakatan yang diajukan ke pengadilan.
Terdapat tiga aspek utama yang wajib dinilai secara mandiri oleh hakim, yaitu jenis tindak pidana yang harus memenuhi kriteria tertentu (seperti tidak termasuk kasus kesusilaan, pencucian uang, dan korupsi), memuat pemulihan seperti permintaan maaf dan ganti rugi, serta pelaksanaan kesepakatan yang harus dilakukan secara penuh dalam waktu tujuh hari.
“Jika pelaksanaan baru berjalan sebagian, maka syarat Restorative Justice tidak dapat dinyatakan terpenuhi,” pungkasnya.
Ketentuan Baru Saksi Mahkota
Dalam kegiatan yang digelar di Hotel Grand Mercure Mirama Malang itu, Ketua Kamar Pidana MA juga memaparkan perubahan ketentuan terkait penggunaan saksi mahkota dalam proses persidangan.
Dalam aturan terbaru, penetapan saksi mahkota dapat diajukan sejak tahap penyidikan dengan koordinasi penuntut umum guna mendapatkan penetapan dari ketua pengadilan.
Mengakhiri pemaparannya, Prim Haryadi menjelaskan, penuntut umum tidak diperkenankan menghadirkan saksi mahkota secara tiba-tiba di persidangan tanpa adanya penetapan terlebih dahulu dari pengadilan. Selain itu, setiap saksi mahkota yang dihadirkan wajib memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana saksi pada umumnya.
Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews
Jakarta ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI— Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan bagi bagi calon pimpinan kelas II dan Kelas IB sebagaimana surat pengumuman nomor 1235/DJU/KP1.1/VI/2026 hari Senin (16/6).
“Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 tanggal 10 April 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan / Fit and Proper Test Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Calon Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum akan menyelenggarakan Seleksi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama Klas II dan Klas IB T.A. 2026.” Bunyi pengumuman tersebut.
Lebih lanjut, Briefing dan uji coba ujian wawancara (simulasi), diikuti oleh seluruh pesertaSeleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas II dan Klas IB akan diselenggarakan pada hari Selasa 23 Juni 2026, pukul 10.00 WIB dengan ketentuan pakaian menggunakan PDH.
Selanjutnya, Penyusunan Makalah dan Uji Substansi, diikuti peserta Seleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan dilakukan pada Rabu dan Kamis, 24 dan 25 Juni 2026, pukul 09.00 WIB dengan ketentuan pakaian PDH.
Terakhir, untuk pelaksanaan ujian wawancara, diikuti oleh seluruh peserta Seleksi Uji Kepatutandan Kelayakan akan diselenggarakan pada Senin – Jumat / 29 Juni – 3 Juli 2026, dimulai pukul 08.00 WIB dengan ketentuan pakaian PDH.
Sebagaimana diketahui, peserta seleksi uji kepatutan dan kelayakan bagi calon pimpinan Pengadilan Negeri Klas II dan kelas IB, terbagi kedalam 3 kelompok.
Peserta calon pimpinan kelas II dan Kelas IB untuk dapat melakukan Konfirmasi kehadiran peserta melalui link: Klas II: https://bit.ly/konfirmfitii26Klas IB: https://bit.ly/konfirmfitib26 dengan batas waktu konfirmasi 15-18 Juni 2026
Kemudian pemberkasan peserta dapat dilakukan melalui link: Klas II: https://bit.ly/berkasfitii26 Klas IB: https://bit.ly/berkasfitib26
Dengan batas waktu 15-19 Juni 2026, dengan melampirkan Melampirkan; Surat Tugas; Surat Keterangan Sehat; Bukti e-LHKPN 2 tahun terakhir dan; Putusan Perkara Pidana dan Putusan Perkara Perdata.
Perlu diketahui, dalam proses seleksi ini Ditjen Badilum menjunjung tinggi penerapan Zona Integritas dan WBBM.
“Dalam rangka mewujudkan zona integritas wilayah birokrasi, bersih dan melayani (WBBM). Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik serta menolak segala bentuk gratifikasi dan penyuapan.” Bunyi pengumuman tersebut.
Menuju Garis Akhir, Badilum Gelar Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Pimpinan PN
Bagus mizan – Dandapala Contributor
Selasa, 16 Jun 2026
JAKARTA —–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS TNI— Prestasi membanggakan kembali ditorehkan prajurit TNI Angkatan Darat di kancah internasional. Kolonel Inf Achmad Fikri Dalimunthe, S.I.P., M.Si., menjadi prajurit TNI pertama yang berhasil menyelesaikan pendidikan di Royal Jordanian National Defence College (RJNDC) Yordania, sekaligus meraih gelar Master in Management and Strategic Studies dengan hasil pendidikan kategori Excellent.
Prosesi wisuda sekaligus penutupan pendidikan RJNDC Angkatan ke-23 Tahun Akademik 2025–2026 digelar pada Senin (15/6/2026) di Amman, Yordania. Upacara penutupan dipimpin oleh Pangeran Faisal bin Al Hussein, adik kandung Raja Yordania Abdullah II, serta dihadiri sejumlah pejabat tinggi Yordania dan perwakilan negara sahabat, termasuk Duta Besar Republik Indonesia untuk Yordania dan Palestina, Ade Padmo Sarwono.
Royal Jordanian National Defence College yang sebelumnya dikenal sebagai Royal Jordanian War College (RJWC) merupakan lembaga pendidikan setingkat Lemhannas yang menyiapkan calon pemimpin sipil dan militer pada level strategis nasional. Pendidikan berlangsung selama satu tahun, sejak dibuka pada 29 Juni 2025 hingga ditutup pada 15 Juni 2026.
Pada tahun akademik ini, RJNDC diikuti 146 peserta yang terdiri atas 76 peserta Yordania dan 70 peserta internasional dari 13 negara sahabat, yaitu Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Oman, Mesir, Indonesia, Bahrain, Maroko, Pakistan, Amerika Serikat, Jerman, Nigeria, dan Tanzania.
Selain menyelesaikan pendidikan strategis RJNDC, Kolonel Achmad Fikri juga termasuk dalam kelompok peserta yang mengikuti program magister. Dari total 146 peserta, hanya sekitar 70 orang yang mengambil program akademik tersebut dan berhak memperoleh gelar Master in Management and Strategic Studies. Tidak hanya itu, ia juga berhasil meraih Postgraduate Diploma in National Resource Management and Military Sciences (Diploma Pascasarjana Manajemen Sumber Daya Nasional dan Ilmu Militer).
Keberhasilan Kolonel Achmad Fikri menuntaskan pendidikan tersebut sekaligus menjadi tonggak sejarah bagi TNI, karena untuk pertama kalinya seorang prajurit TNI mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di RJNDC Yordania. Capaian tersebut mencerminkan kualitas sumber daya manusia TNI AD yang mampu bersaing dan berprestasi di lingkungan pendidikan strategis internasional.
Pendidikan di RJNDC memberikan bekal signifikan dalam meningkatkan wawasan dan kompetensi personel pada tingkat strategis. Para peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keamanan nasional, geopolitik, geostrategi, hubungan internasional, manajemen sumber daya nasional, hingga proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.
Keikutsertaan prajurit TNI AD dalam berbagai lembaga pendidikan strategis dunia merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan berwawasan global. Bekal pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh diharapkan semakin memperkuat kapasitas kepemimpinan, memperluas jejaring kerja sama internasional, serta mendukung pembangunan kekuatan pertahanan negara di masa depan. (Dispenad)
INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—-Dalam paparannya, Syamsul menyampaikan, MA perlu menyiapkan aparatur peradilan yang mampu menjawab tuntutan perkembangan hukum di tingkat global.
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung (MA), Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D, menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) peradilan dalam menghadapi perkembangan kebutuhan hukum yang semakin kompleks dan berorientasi internasional.
Hal tersebut disampaikan dalam Kegiatan Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial serta Pengawasan bagi jajaran empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia, yang diselenggarakan di Hotel Grand Mercure Mirama, Malang, pada Senin (15/6).
Dalam paparannya, Syamsul menyampaikan, MA perlu menyiapkan aparatur peradilan yang mampu menjawab tuntutan perkembangan hukum di tingkat global.
Menurutnya, kebutuhan tersebut sejalan dengan arahan Ketua MA, agar lembaga peradilan memiliki SDM yang siap menghadapi berbagai tantangan baru di masa mendatang.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini memiliki rencana membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Denpasar yang akan menerapkan sistem hukum khusus.
Dalam konsep yang tengah disiapkan tersebut, hakim yang bertugas tetap berasal dari dalam negeri, namun dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan standar internasional yang berlaku.
“Ke depan, kita harus menyiapkan SDM yang mampu bekerja dalam lingkungan hukum bertaraf internasional. Hakimnya tetap hakim Indonesia, tetapi standar yang digunakan akan menyesuaikan kebutuhan internasional,” ujarnya.
Syamsul menambahkan, saat ini juga sedang disiapkan produk undang-undang khusus untuk mendukung pelaksanaan sistem hukum di kawasan tersebut. Regulasi tersebut diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar tiga bulan.
Penguatan Kemampuan Bahasa Inggris
Sejalan dengan rencana tersebut, Syamsul menegaskan, kemampuan bahasa Inggris menjadi salah satu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
Ia menjelaskan, bahasa Inggris direncanakan menjadi bahasa pengantar utama dalam sistem hukum yang diterapkan di KEK, sehingga hakim harus mampu memimpin persidangan menggunakan bahasa tersebut.
Untuk itu, ia menginstruksikan pengadilan di berbagai daerah, khususnya yang memiliki beban perkara tidak terlalu tinggi, agar mulai menyelenggarakan kursus bahasa Inggris secara rutin sebanyak tiga kali dalam seminggu.
Ia juga meminta para ketua pengadilan tingkat banding maupun pengadilan tingkat pertama untuk mulai memperkuat kemampuan bahasa Inggris para hakim dan aparatur peradilan di lingkungan kerjanya masing-masing.
“Kita tidak boleh menunggu regulasinya selesai baru bersiap. Persiapan harus dimulai dari sekarang agar ketika aturan berlaku, SDM Mahkamah Agung sudah siap beradaptasi,” tegasnya.
Peluang Beasiswa S3 bagi Hakim
Pada kesempatan tersebut, ia menjelaskan, MA terus mendorong pengembangan kompetensi hakim, salah satunya melalui kerja sama dengan pemerintah China yang telah menyediakan kuota beasiswa program doktor (S3) bagi hakim setiap tahun.
Namun demikian, ia mencatat, jumlah peserta yang memenuhi persyaratan masih terbatas. Dari sekitar 17 pendaftar pada proses seleksi terakhir, hanya sekitar 11 hingga 15 orang yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memenuhi kriteria.
Menurutnya, sebagian besar peserta yang berhasil lolos seleksi bahasa merupakan mereka yang sebelumnya pernah menempuh pendidikan di luar negeri.
“Kita sudah membuka peluang yang sangat baik, tetapi jumlah pelamar yang memenuhi syarat masih relatif sedikit. Karena itu, perlu dorongan yang lebih besar dari setiap lingkungan peradilan,” imbuhnya.
Evaluasi e-Court dan Percepatan Minutasi
Selain membahas pengembangan SDM, Syamsul juga menyoroti pelaksanaan layanan peradilan berbasis elektronik, khususnya terkait proses minutasi dan pengunggahan dokumen perkara ke dalam sistem e-Court.
Ketua Kamar Pembinaan itu mengimbau para pimpinan pengadilan untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan terhadap proses minutasi perkara.
Ia juga meminta agar satuan kerja segera melaporkan kebutuhan tambahan sumber daya apabila mengalami kendala dalam penyelesaian proses tersebut.
“Apabila membutuhkan tambahan tenaga untuk menyelesaikan tunggakan minutasi, segera laporkan, yang terpenting adalah pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhambat,” pungkasnya mengakhiri pemaparan.
Kegiatan pembinaan diikuti oleh Ketua/Kepala, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia, serta Ketua dan Sekretaris Pengadilan Pajak.
Selain pembinaan dari Pimpinan MA, kegiatan juga diisi oleh Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews
