Bandung, –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS TNI—19 Juni 2026 – Kodam III/Siliwangi bersama Polda Jawa Barat menggelar pertandingan persahabatan mini soccer melawan Persib Legend yang dilanjutkan dengan kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Korea Selatan di Lapangan Serka Dedy Unadi Makodam III/Siliwangi, Jalan Aceh No. 69, Kota Bandung, Jumat (19/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung dari pukul 06.30 hingga 10.40 WIB tersebut diikuti sekitar 100 peserta dengan Pangdam III/Siliwangi sebagai penanggung jawab.
Hadir dalam kegiatan itu Dankodiklatad,Kasdam III/Siliwangi, Kapolda Jawa Barat, Wakil Gubernur Jawa Barat, para Pejabat Utama Kodam III/Siliwangi dan Polda Jabar, Kabalakdam III/Siliwangi, Dansat jajaran Kodam III/Siliwangi, Dandim 0618/Kota Bandung, Koordinator Persib Legend Djajang Nurdjaman, serta para pemain Persib Legend.
Kegiatan diawali dengan pertandingan mini soccer antara PJU Kodam III/Siliwangi dan PJU Polda Jabar melawan Persib Legend sebagai sarana mempererat hubungan silaturahmi dan kebersamaan.
Setelah pertandingan berakhir, kegiatan dilanjutkan dengan nobar pertandingan Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Korea Selatan yang disaksikan bersama di lingkungan Makodam III/Siliwangi.
Pelaksanaan kegiatan bertujuan menjalin silaturahmi sekaligus memberikan penghormatan kepada para pemain Persib Legend atas jasa dan perjuangan mereka selama membela Persib Bandung. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat sinergitas antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan insan olahraga di Jawa Barat.
Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, S.E., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan olahraga bersama dan nobar menjadi wadah yang efektif untuk membangun komunikasi serta mempererat kebersamaan antar seluruh elemen yang hadir.
“Kegiatan ini merupakan sarana memperkuat silaturahmi dan sinergitas, sekaligus bentuk penghargaan kepada para legenda Persib yang telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola Jawa Barat,” ujarnya.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.
CIAMIS,––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA AWDI JABAR— Bupati Ciamis secara resmi melepas Kontingen Kabupaten Ciamis yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (POPWILDA) Jawa Barat Tahun 2026 dan Pekan Olahraga dan Seni Antar Daerah Perbatasan (PORSENITAS) XIII Se-Kunci Bersama Tahun 2026 melalui apel pelepasan yang digelar di Halaman Pendopo Kabupaten Ciamis, Jumat (19/6/2026).
Apel pelepasan tersebut menjadi momentum untuk memberikan motivasi sekaligus meneguhkan tekad seluruh kontingen yang akan mengharumkan nama Kabupaten Ciamis pada dua ajang olahraga bergengsi tersebut.
Dalam amanatnya, Bupati Ciamis mengingatkan bahwa setiap atlet yang berangkat bukan hanya membawa target prestasi, tetapi juga membawa nama baik daerah.
“Kalian membawa nama Kabupaten Ciamis. Bertandinglah dengan penuh semangat dan tunjukkan kemampuan terbaik,” tutur Bupati.
Menurutnya, keberhasilan dalam sebuah kompetisi tidak hanya diukur dari raihan medali, tetapi juga dari sikap, disiplin, dan sportivitas yang ditunjukkan selama bertanding.
“Prestasi itu membanggakan, tetapi sportivitas adalah kehormatan yang akan selalu dikenang,” tegasnya.
Bupati juga mengajak seluruh atlet, pelatih, official, manajer, hingga tim pendukung untuk menjaga kekompakan dan saling menguatkan selama mengikuti seluruh rangkaian pertandingan.
“Tidak ada kemenangan tanpa kebersamaan. Jaga kekompakan dan saling menguatkan dalam setiap langkah,” pesannya.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan keyakinannya bahwa seluruh atlet telah melalui proses latihan dan pembinaan yang baik sehingga sudah saatnya menunjukkan kemampuan terbaik di arena pertandingan.
“Percayalah pada hasil latihan. Tampilkan kemampuan terbaik dengan rasa percaya diri,” ujarnya.
Ia pun berharap seluruh kontingen mampu menjadikan ajang ini sebagai pengalaman berharga untuk terus berkembang sekaligus mengukir prestasi yang membanggakan Kabupaten Ciamis.
“Apa pun hasilnya, bertandinglah dengan terhormat. Insyaallah perjuangan yang tulus akan membuahkan hasil terbaik,” harapnya.
Pada ajang POPWILDA Jawa Barat Tahun 2026, Kabupaten Ciamis mengirimkan 142 orang, terdiri atas 89 atlet, 14 pelatih, 28 official, serta 11 tim teknis dan kesehatan, dengan lokasi acara di Kota Bandung. Mereka akan berlaga pada lima cabang olahraga, yaitu bola basket, bola voli indoor, sepak bola, pencak silat, dan sepak takraw.
Sementara itu, pada PORSENITAS XIII Se-Kunci Bersama Tahun 2026, Kabupaten Ciamis memberangkatkan 172 orang, terdiri atas 105 atlet, 37 manajer, 14 pelatih, serta 16 tim teknis dan kesehatan, adapun lokasi acara pada tahun ini berlokasi di Kota Cirebon. Kontingen akan mengikuti 14 cabang olahraga, yakni biliar, bola basket, bola voli indoor, bulutangkis, catur, dagongan, futsal, run 10K, sumpitan, tarumpah panjang, tenis lapang, tenis meja, jemparingan, dan padel.
Mengakhiri amanatnya, Bupati mengajak seluruh kontingen untuk menjadikan keikutsertaan pada kedua ajang tersebut sebagai momentum membuktikan bahwa atlet Kabupaten Ciamis mampu bersaing dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas, disiplin, dan persaudaraan.
“Berangkatlah dengan tekad, bertandinglah dengan terhormat, dan pulanglah membawa kebanggaan untuk Kabupaten Ciamis,” pungkasnya.
Usai apel, Bupati Ciamis secara simbolis melepas keberangkatan kontingen sebagai tanda dimulainya perjuangan para atlet Kabupaten Ciamis pada ajang POPWILDA Jawa Barat dan PORSENITAS XIII Se-Kunci Bersama Tahun 2026.
Jakarta ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA IMO INDONESIA– Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menunjukkan komitmennya yang besar terhadap hasil Sidang Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-114 yang berlangsung pada 1–12 Juni 2026.
Sidang tersebut menghasilkan salah satu kesepakatan penting soal standar perburuhan internasional baru melalui Konvensi tentang Decent Work in Platform Economy.
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Darwoto, mengungkapkan bahwa tradisi adopsi konvensi di tingkat internasional tidak otomatis langsung diterapkan di Indonesia. Ia perlu diratifikasi lebih dulu.
“Ratifikasi merupakan tahapan yang mengikat negara terhadap standar internasional. Namun sebelum itu, pemerintah perlu melakukan kajian yang komprehensif, termasuk regulatory impact assessment (RIA), untuk melihat dampak sosial dan ekonomi dari pemberlakuan konvensi tersebut,” ungkap Darwoto dalam keterangannya yang diterima Kamis (19/6).
Pihaknya menegaskan bahwa salah satu kesepakatan penting dalam konvensi tersebut adalah pengakuan bahwa status hubungan hukum pekerja platform tidak dapat diseragamkan. Konvensi memberikan fleksibilitas kepada setiap negara untuk menentukan apakah pekerja platform dikategorikan sebagai pekerja dalam hubungan kerja (employed) atau wirausaha mandiri (self-employed).
“Konvensi tidak mewajibkan seluruh pekerja platform masuk dalam hubungan kerja. Negara memiliki ruang untuk menyesuaikan pengaturannya dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing,” katanya.
APINDO, lanjut Darwoto, mendukung penguatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, termasuk di sektor ekonomi digital. Namun, perlindungan tersebut harus dirancang secara berkelanjutan tanpa menghambat penciptaan lapangan kerja.
JAKARTA ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LIPSUS PRESIDEN RI— Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran strategis Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. Dengan kapitalisasi pasar gabungan yang mencapai sekitar Rp1.100 triliun atau setara kurang lebih 10 persen dari total nilai perusahaan yang tercatat di pasar modal Indonesia, Himbara diharapkan mampu memberikan kontribusi yang semakin besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pada 18 Juni 2026, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menghadiri pertemuan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran komisaris utama dan direktur utama bank-bank anggota Himbara di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut turut dihadiri CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa kekuatan dan skala bisnis yang dimiliki Himbara harus diiringi dengan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat. Himbara didorong untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui perluasan akses pembiayaan, penguatan sektor produktif, serta dukungan terhadap berbagai program strategis pemerintah.
Pembahasan dalam pertemuan juga mencakup upaya peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor komersial, dan korporasi guna mendorong aktivitas ekonomi yang lebih kuat di berbagai daerah. Selain itu, Presiden menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme, tata kelola yang baik, serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan industri perbankan.
“Arahan Presiden menjadi dorongan bagi kami untuk memastikan Himbara tidak hanya tumbuh kuat, tetapi juga semakin bermanfaat bagi rakyat,” ujar Dony.
Melalui penguatan peran tersebut, Himbara diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak ekonomi nasional, memperluas akses layanan keuangan, serta mendukung terciptanya perekonomian Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LIPSUS KEJAGUNG RI—Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan dan melakukan penahanan pada Kamis 18 Juni 2026 terhadap Tersangka GHS selaku Pihak Swasta, terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional Tahun 2025 s.d. Tahun 2026.
Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah Tim Penyidik mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang cukup. Serangkaian tindakan hukum oleh Penyidik dilakukan secara mendalam, profesional, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah.
Kasus posisi dalam perkara ini yaitu:
– Sejak tanggal 6 Januari 2025, Pemerintah telah melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) anak sekolah dengan total anggaran Tahun 2025 sebesar Rp85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp268 Triliun yang bersumber dari APBN;
– Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah, namun dalam faktanya yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai Mitra SPPG merupakan yayasan yang terafiliasi dengan Pejabat atau Pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG.
– Pada implementasinya juga tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal Mitra BGN dengan adanya atensi dari Sdr. DH, Sdr. SS dan Sdr. LP dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah/hari. Bahwa yayasan-yayasan yang terafiliasi tersebut diantaranya dikendalikan oleh Sdr. GHS;
– Bahwa Sdr. GHS yang merupakan Pihak Swasta, diminta oleh Sdr. DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis;
– Sdr. DH secara melawan hukum memberikan akses kepada Sdr. GHS untuk memperoleh titik dapur SPPG kepada yayasan yang dimiliki oleh Sdr. GHS. Setelah yayasan Sdr. GHS memiliki titik dapur, yayasan tersebut menjual titik dapur SPPG kepada pihak-pihak yang berkeinginan mendirikan dapur di daerah lokasi titik dapur;
– Bahwa titik dapur yang dimiliki oleh yayasan tersebut diajukan dengan menggunakan dokumen yang tidak sebenarnya, sehingga lokasi titik dapur SPPG berbeda dengan lokasi yang dimiliki oleh pihak yang berminat ingin membangun dapur. Selanjutnya sdr. GHS mengajukan perubahan titik dapur kepada Sdr. DH dan ditindaklanjuti prosesnya oleh verifikator yang ditunjuk oleh Sdr. DH;
– Sdr. GHS diberikan akses oleh Sdr. DH untuk berkomunikasi dengan Tim Verifikator yang ditunjuk oleh Sdr. DH, sehingga Sdr. GHS dapat melakukan pengurusan atas roll back terhadap SPPG di bawah naungan yayasan Sdr. GHS untuk dikembalikan statusnya;
– Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, Sdr. GHS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang, baik dalam mata uang asing maupun mata uang rupiah kepada Sdr. DH, yang diberikan secara tunai dan bersumber dari mitra-mitra MBG yang meminta bantuan kepada Sdr. GHS agar menjadi Mitra MBG.
Tersangka GHS dijerat dengan Pasal 12 huruf a huruf b dan huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 606 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 20 huruf a atau c KUHP.
Terhadap Tersangka GHS dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.
Jakarta, 18 Juni 2026
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
CIAMIS,indotipikor-Ciamis news..
Suasana Khidmat, syukur, dan kebersamaan menyelimuti kegiatan pelepasan siswa kelas IX SMPN 2 Cikoneng Kabupaten Ciamis Tahun Pelajaran 2025/2026 yang berlangsung pada Kamis (18/06/2026). Kegiatan yang dikemas sederhana namun sarat makna ini menjadi penutup perjalanan pendidikan bagi 123 siswa yang telah menuntaskan masa belajarnya di jenjang Sekolah Menengah Pertama.
Berbeda dari kegiatan perpisahan pada umumnya, momentum kelulusan tahun ini tidak hanya menjadi ajang seremonial pelepasan, tetapi juga diisi dengan kegiatan sosial berupa santunan kepada 31 siswa yatim sebagai wujud rasa syukur dan kepedulian.
Kegiatan tersebut terlaksana atas inisiatif Paguyuban Orang Tua Siswa Kelas IX yang berkolaborasi dengan pihak sekolah. Sinergi ini menjadi bentuk nyata dukungan orang tua dalam memperkuat pendidikan karakter di lingkungan sekolah.
Ketua Paguyuban Orang Tua Siswa Kelas IX, Ai Wiwi Nurlela, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus pembelajaran nilai kehidupan bagi para siswa.
“Kelulusan ini adalah pencapaian yang patut disyukuri. Kami ingin anak-anak memahami bahwa rasa syukur harus diwujudkan dalam bentuk kepedulian dan berbagi kepada sesama,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala SMPN 2 Cikoneng, Hj. Yuyun Yunani, S.Pd., M.Pd.I., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh siswa kelas IX yang telah menyelesaikan pendidikan dengan baik. Ia juga berpesan agar para lulusan senantiasa menjaga akhlak, terus semangat belajar, serta mampu menjadi generasi yang berprestasi, berkarakter, dan bermanfaat di lingkungan masyarakat.
Rangkaian kegiatan diawali dengan doa bersama sebagai ungkapan syukur atas kelulusan para siswa. Selanjutnya dilaksanakan penyerahan santunan kepada siswa yatim yang berlangsung penuh kehangatan dan kekeluargaan.
Sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan selama menempuh pendidikan, seluruh siswa kelas IX menerima medali kelulusan sebagai simbol apresiasi atas dedikasi dan kerja keras mereka.
Kegiatan kemudian ditutup dengan musafahah antara siswa, guru, dan tenaga kependidikan sebagai wujud penghormatan serta ungkapan terima kasih atas bimbingan selama tiga tahun terakhir.
Melalui kegiatan ini, SMPN 2 Cikoneng tidak hanya melepas para lulusan menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tetapi juga menegaskan pentingnya nilai syukur, kebersamaan, dan kepedulian sosial sebagai bekal dalam menapaki masa depan.Editor (Yan.P/M.Robby).
CIAMIS ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA AWDI JABAR— Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya, mengapresiasi kegiatan donor darah dan santunan sosial yang digelar Komunitas Boervoer dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-384 Kabupaten Ciamis, Kamis (18/6/2026). Kegiatan yang berlangsung penuh semangat kebersamaan tersebut menjadi bukti nyata kepedulian masyarakat terhadap sesama melalui aksi kemanusiaan dan berbagi kepada kelompok yang membutuhkan.
Kegiatan yang digelar Komunitas Doervoer tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-384 Kabupaten Ciamis. Mengusung semangat kepedulian dan kebersamaan, kegiatan dipusatkan pada aksi donor darah serta pemberian santunan kepada anak yatim, lansia, dan anak-anak penyandang talasemia.
Selain menjadi sarana berbagi kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan, kegiatan tersebut juga menjadi wujud partisipasi masyarakat dalam memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Ciamis melalui aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi sesama. Pelaksanaan kegiatan turut melibatkan berbagai elemen masyarakat, relawan, serta dukungan para donatur yang secara konsisten mendukung berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan di Kabupaten Ciamis.
Dalam kegiatan tersebut, panitia menyalurkan santunan kepada 160 penerima manfaat yang terdiri atas 70 anak yatim, 40 lansia, dan 50 anak penyandang talasemia. Di waktu yang sama, aksi donor darah juga digelar bekerja sama dengan PMI sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan stok darah sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah bagi kemanusiaan.
Menanggapi kegiatan tersebut, Bupati Ciamis dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, relawan, donatur, serta pihak yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan sosial tersebut.
“Kegiatan ini sangat mulia karena menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan. Apalagi dilaksanakan pada bulan Muharam dengan memberikan perhatian kepada anak-anak yatim, para lansia, serta anak-anak penyandang talasemia. Ditambah dengan kegiatan donor darah yang manfaatnya sangat besar bagi kemanusiaan,” ujar Bupati.
Menurut Bupati Herdiat, kegiatan seperti ini merupakan cerminan karakter masyarakat Ciamis yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, kepedulian sosial, dan kebersamaan dalam membantu sesama.
“Saya memiliki keyakinan, sesulit apa pun pekerjaan yang dihadapi, ketika dikerjakan bersama-sama dan dicari solusinya secara bersama, insya Allah tidak ada pekerjaan yang tidak selesai. Kebersamaan adalah kekuatan terbesar yang kita miliki,” katanya.
Lebih lanjut, Bupati Herdiat menuturkan bahwa semangat gotong royong yang tumbuh di tengah masyarakat selama ini telah menjadi penopang penting pembangunan daerah. Berbagai pembangunan jalan lingkungan, irigasi, sarana pendidikan keagamaan, hingga kegiatan sosial dan keagamaan di tingkat desa maupun lingkungan masyarakat banyak terlaksana berkat partisipasi dan swadaya warga.
“Di tengah kondisi APBD yang saat ini menghadapi berbagai keterbatasan, saya melihat ada kekuatan besar yang dimiliki masyarakat Ciamis, yaitu gotong royong. Mulai dari pembangunan jalan gang, irigasi, madrasah, hingga berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, semuanya berjalan karena kebersamaan masyarakat. Inilah yang menjadi kekuatan sekaligus kebanggaan Kabupaten Ciamis,” ungkapnya.
Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan optimisme dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.
“Walaupun kondisi keuangan daerah sedang tidak mudah, kita tidak boleh kehilangan semangat. Dengan kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama, insya Allah apa yang menjadi harapan dan cita-cita bersama dapat terwujud,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Herdiat turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, relawan, donatur, serta komunitas yang terus konsisten melaksanakan kegiatan sosial bagi masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Komunitas Doervoer menjelaskan bahwa kegiatan sosial tersebut terlaksana berkat dukungan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap sesama. Menurutnya, dukungan yang diberikan selama ini lebih banyak berasal dari partisipasi individu dan para donatur yang secara sukarela membantu menyukseskan kegiatan.
“Alhamdulillah kegiatan ini dapat terlaksana berkat dukungan para donatur dan berbagai pihak yang selalu memberikan support kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah berkontribusi sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui kegiatan donor darah dan santunan sosial tersebut, Komunitas Boervoer berharap semangat berbagi, gotong royong, dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh di tengah masyarakat sebagai bagian dari upaya bersama membangun Kabupaten Ciamis yang lebih maju, harmonis, dan berdaya.
PANCATENGAH,–INDOTIPIKOR.COM—TASIKMALAYA JABAR— Forum Lembaga Kec Pancatengah – Audiensi Forum Lembaga Kecamatan Pancatengah/FLKP dengan Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya berlangsung tegang dan alot selama hampir 7 jam, Rabu 17 Juni 2026. Digelar di Aula Kantor UPK Kecamatan Pancatengah mulai pukul 10.30 WIB, acara molor 30 menit dari jadwal karena peserta menjalani pemeriksaan keamanan ketat oleh pihak kepolisian dari 3 Polsek, Cikatomas, Pancatengah, dan Salopa, serta pengamanan Babinsa Koramil Cikatomas yang menurunkan 2 anggotanya.
Pertemuan ini mempertemukan Dewan Jajang Ubaidillah dan Dewan Ucu Mulyadi dari Komisi III DPRD, Kabid Jalan & Jembatan Dinas PUTRLH Sdr. Risnandar beserta tim, konsultan, pengawas lapangan, hingga perwakilan manager pelaksana dari 3 ruas jalan. Keabsahan perwakilan pelaksana bahkan diverifikasi langsung oleh salah satu Ketua Forum Sdr. Asep Mulyadi “Kang Asmul” atas permintaan Koordinator Forum Sdr. Adi. Forum menegaskan tidak ingin ada “pembeli proyek” yang mengaku karyawan perusahaan. “Jika ada keterangan palsu dalam audiensi ini, kami tidak segan melapor ke pihak berwenang,” tegas Sdr. Adi di hadapan peserta.
Suasana ruangan sejak awal dipenuhi rentetan pertanyaan teknis dan administrasi. Forum membongkar sejumlah temuan lapangan yang membuat anggota dewan geram. Pertama, progres pekerjaan ruas Jayamukti–Cikawung oleh CV PB sudah berjalan 6 minggu atau sekitar 42 hari sejak SPK ditandatangani, tapi belum ada satu material pun yang masuk ke lokasi. Jauh tertinggal dari timeline schedule.
Kedua, kualitas material ruas Cikatomas–Cimedang yang dikerjakan CV SV dinilai harus segera diperbaiki. Sementara PT NKP selaku pelaksana ruas Ciwatin–Kalapa Genep disorot karena cara kerja buruk: minim rambu, tumpukan material dibiarkan di bahu dan sisi jalan. Akibatnya, kecelakaan sepeda motor sudah terjadi di wilayah Cibongas.
Mendengar temuan itu, Komisi III DPRD bersikap tegas. PPK dalam hal ini Kabid Risnandar diperintahkan membuat grup koordinasi dengan para pengawas harian di lapangan untuk memantau progres pekerjaan dan komitmen perbaikan. Perusahaan pelaksana yang lalai atau terlambat wajib menerima surat teguran. “Jika sudah berkali-kali ditegur PPK tapi tidak berubah, hentikan pekerjaan sampai pemutusan kontrak,” perintah anggota Komisi III.
Tekanan dari Forum dan DPRD akhirnya membuahkan kesepakatan. Ketiga pelaksana yang hadir menandatangani nota kesepahaman untuk mengejar keterlambatan progres, meningkatkan kualitas material, dan menyesuaikan cara kerja sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
Bagi Forum Pancatengah, ini bukan sekadar audiensi biasa. Mereka sudah lelah dengan jalan rusak yang berulang selama bertahun-tahun. Apalagi proyek ini dibiayai anggaran pinjaman daerah. “Kami tidak akan merelakan pembangunan jalan asal-asalan di Pancatengah. Ini uang pinjaman daerah, rakyat yang bayar. Tolong perusahaan jangan kejar untung terlalu besar. Fokus ke kualitas, bikin jalan yang awet minimal 5 sampai 10 tahun ke depan,” ujar perwakilan Forum menutup audiensi pukul 17.00 WIB.
Hasil audiensi ini menjadi sinyal keras: warga Pancatengah menuntut perubahan nyata, bukan janji. Kualitas jalan yang bagus dan awet adalah harga mati.
Obormerahnews_adie
JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia terus berkomitmen dalam mendukung program prioritas nasional dalam menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat pada tahun 2027. Hal ini disampaikan Sekretaris MA, Sugiyanto, S.H., M.H. dalam forum rapat dengar pendapat bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia membahas pagu anggaran tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta Senin (15/6).
“Pada tahun 2027, Mahkamah Agung tetap berkomitmen mendukung agenda pembangunan nasional melalui berbagai program prioritas nasional,” tegas Sekretaris MA.
Mahkamah Agung sendiri memiliki program prioritas nasional yang salah satunya melalui penyediaan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, baik itu di lingkungan peradilan umum, agama, militer, serta tata usaha negara.
“Program prioritas antara lain layanan pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara,” ujar Ketua Badan Pengawasan MA periode 2022-2024 itu.
Selain itu, Mahkamah Agung juga menyiapkan program peningkatan kompetensi aparatur dalam penanganan perkara bagi kaum rentan pada lingkungan peradilan umum maupun penyelenggaraan isbat nikah di luar negeri pada lingkup peradilan agama.
“Serta peningkatan kapasitas aparatur peradilan melalui bimbingan teknis dalam penanganan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum,” tambahnya.
Dalam hal pelatihan dan pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan seputar program peningkatan kapasitas hakim serta penyusunan pedoman kurikulum pendidikan dan pelatihan terpadu bagi hakim.
Adapun terkait manajemen peradilan melalui Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung merencanakan penyusunan berbagai pedoman peradilan, pengembangan sistem penanganan perkara, penguatan kelembagaan Mahkamah Agung, serta penyusunan analisis beban kerja hakim dan tenaga teknis peradilan.
Pada tahun 2027 Mahkamah Agung mendapatkan pagu indikatif bagi program dukungan manajemen sebesar Rp. 16,78 triliun yang terdiri untuk kegiatan operasional sebesar Rp. 16,47 triliun dan non-operasional Rp. 306,28 miliar, serta program penegakan dan pelayanan hukum sebesar Rp. 176,42 miliar.
Seluruh anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi kekuasaan kehakiman, pelayanan peradilan, serta penggunaan tata kelola kelembagaan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
MA TEGASKAN KOMITMEN PENYEDIAAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU
JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. mendorong transformasi pengadilan dan peningkatan kompetensi aparatur peradilan seiring dengan semakin berkembangnya pengetahuan dan teknologi informasi.
Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Peradilan Militer yang diselenggarakan di Malang, Jawa Timur pada Minggu (14/6) malam. Acara peringatan delapan dekade ini mengusung tema utama “Pengadilan Militer Tangguh, Integritas Teguh”.
Dalam menghadapi tantangan zaman modern, Prof. Sunarto membedah dua kata kunci dari tema HUT tahun ini. Pilar pertama yang ia soroti adalah konsep “tangguh” bagi sebuah lembaga peradilan di era digital.
Ia memaparkan bahwa kompleksitas hukum saat ini berkembang sangat cepat, yang ditandai dengan munculnya kejahatan siber serta persoalan hukum lintas negara. Oleh sebab itu, aparatur peradilan militer dituntut aktif melakukan transformasi digital dan memanfaatkan teknologi demi memperkuat akuntabilitas serta efisiensi kerja.
“Ketangguhan pada masa kini, tidak lagi hanya dimaknai sebagai kemampuan bertahan menghadapi tantangan. Ketangguhan juga berarti kemampuan beradaptasi, bertransformasi, dan terus berkembang di tengah perubahan yang berlangsung sangat cepat,” ujarnya.
Meskipun aspek teknologi dan profesionalisme penting, Prof. Sunarto menggarisbawahi pilar kedua yang menurutnya menjadi fondasi paling krusial, yaitu integritas. Ia menyatakan dengan tegas bahwa tanpa integritas, seluruh kemajuan teknologi dan profesionalisme yang dimiliki lembaga peradilan tidak akan memiliki nilai di mata publik.
“Saya meyakini, bahwa integritas merupakan jiwa dari setiap lembaga peradilan. Tanpa integritas, kecanggihan teknologi tidak akan berarti. Tanpa integritas, profesionalisme akan kehilangan makna. Dan tanpa integritas, kepercayaan publik tidak akan pernah terwujud,” tegas Ketua MA.
Terkait pelaksanaan tugas kepatuhan hukum, Ketua MA secara khusus berpesan kepada seluruh hakim militer agar tetap kukuh menjaga independensi mereka dalam memutus sebuah perkara.
“Dalam menjalankan tugasnya, hakim militer harus senantiasa menjaga independensi dan imparsialitas. Putusan yang dijatuhkan harus semata-mata berlandaskan fakta persidangan, alat bukti yang sah, dan keyakinan hukum yang bertanggung jawab” pesannya.
Memasuki usia ke-80 tahun, Prof. Sunarto mengajak seluruh jajaran Peradilan Militer untuk terus memperkuat sinergi dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan. Melalui kolaborasi yang erat tersebut, diharapkan dapat bersama-sama mewujudkan sistem peradilan yang semakin berkualitas, profesional, dan terpercaya. Upaya kolaboratif ini menjadi bagian penting dari ikhtiar kolektif menuju terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.
Lebih lanjut, Ketua MA menjelaskan bahwa keagungan sebuah badan peradilan tidak semata-mata diukur dari kualitas putusan yang dihasilkan saja. Tolok ukur utama yang tidak kalah penting mencakup tingkat integritas aparatur, kualitas pelayanan hukum, fleksibilitas institusi dalam beradaptasi terhadap perubahan zaman, serta besarnya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat luas kepada lembaga peradilan tersebut.
Turut hadir dalam acara ini Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar MA, Hakim Agung, serta Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung. Serta Panitera MA beserta para Pejabat Eselon I dan II, serta para Kepala Pengadilan Militer Utama, Kepala Pengadilan Militer Tinggi, dan Kepala Pengadilan Militer seluruh Indonesia
KETUA MA DORONG TRANSFORMASI DIGITAL DAN PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR PERADILAN
