Beranda blog Halaman 67

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyalurkan 500 paket sembako kepada panti sosial disabilitas, yayasan hingga panti asuhan di Kota Depok,di Depok, Jawa Barat,

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

Depok ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS MABES POLRI— Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyalurkan 500 paket sembako kepada panti sosial disabilitas, yayasan hingga panti asuhan di Kota Depok,di Depok, Jawa Barat, Kamis (18/6).

Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korlantas Polri Brigjen Pol. Prianto yang mewakili Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian bakti sosial yang dilaksanakan Polri menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke -80.

“Kami mewakili Bapak Kapolri (Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo) dan Bapak Kakorlantas (Irjen Pol. Agus Suryonugroho) dalam rangka ulang tahun Bhayangkara ke-80. Dalam kegiatan ulang tahun Bhayangkara ini, ada (pemberian) bantuan sosial,” ujar Dirkamsel Korlantas Polri Brigjen Pol. Prianto.

Brigjen Pol. Prianto, mengungkapkan kegiatan bantuan sosial telah dilakukan secara rutin di berbagai lokasi dan akan terus berlanjut selama rangkaian peringatan Hari Bhayangkara berlangsung.

“Jadi hampir setiap hari membagi rezeki kepada beberapa tempat. (Kegiatan penyerahan bansos) Ini mungkin yang sudah ke keenam. Dan ini setiap hari akan kami lakukan. Untuk hari ini kami gelar di Panti Asuhan ini,” ungkap Brigjen Pol. Prianto.

Ia menegaskan, bantuan yang diberikan bukan semata-mata dilihat dari nilai materinya, melainkan sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat.

“Kami dari Polri ingin berbagi kebahagiaan kepada masyarakat salah satunya adalah pemberian bansos ini. Mohon izin kiranya jangan dinilai dari nilai bantuannya, tetapi kami berkomitmen untuk membagi kebahagiaan bersama rakyat semua,” jelasnya.

Brigjen Pol. Prianto berharap kehadiran jajaran Polri dapat memberikan semangat dan kebahagiaan bagi anak-anak yang berada di panti asuhan.

“Semoga kehadiran kami di sini dapat berbagi kebahagiaan dengan adik-adik semua,” kata Brigjen Pol. Prianto.

Sementara itu, Ketua Yayasan Rumah Piatu Muslimin Nurkemalahati menyampaikan apresiasi atas perhatian dan bantuan yang diberikan Polri kepada anak-anak asuh di yayasan tersebut.

“Kami tidak mempunyai donatur tetap. Jadi kami sangat mengharapkan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian untuk tetap menjaga dan merawat anak-anak ini bersama-sama,” ungkap Ketua Yayasan Rumah Piatu Muslimin Nurkemalahati.

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat menjadi keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat, sekaligus mendukung upaya bersama dalam membantu anak-anak yang membutuhkan perhatian dan pendampingan.

“Kami hanya menyampaikan mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua. Untuk tugas-tugas bapak-bapak, ibu-ibu mengawal negara ini, kami membantu dalam memelihara rakyat Indonesia yang belum mungkin masih belum mencapai cita-citanya nih adik-adik ya, kita bantu semuanya,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Nurkemalahati juga menyoroti pentingnya kesetaraan perlakuan bagi penyandang disabilitas agar mendapatkan kesempatan dan perhatian yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.

“Mudah-mudahan yang disabilitas itu juga mendapat perlakuan yang sejajar dengan yang normal. Saya hanya menyampaikan sedikit saja, karena ini adalah panti warisan dari kebetulan kakek saya,” pungkasnya.

10 yayasan dan panti asuhan di antaranya, Lembaga penerima bantuan tersebut antara lain Yayasan Piatu Muslimah Tuna Ganda, Yayasan Panti Sosial Asian Yatim dan Dhuafa Nurul Ikhlas Leuwinanggung, Ma’had Darul Aytam Al Utsmani, Yayasan Kafilatur Rosul, Yayasan Marhamaturrido Mekarsari, Yayasan Dariul Aitam Kemiri Muka Beji, Yayasan Panti Asuhan Asuwin Timur Kalibaru, Yayasan Rumah Yatim Al Baasith Cilodong, Yayasan Pondok Tahfiz Al Hayya Cipayung, dan Yayasan Attasdiq Tapos.

Turut hadir Kasat Lantas Metro Depok AKBP Joko Sembodo, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Bogor Luh Made Erna Yani, Kanit Kamsel Satlantas Polres Metro Depok AKP Elly Padiansari dan jajaran Satlantas Metro Depok, perwakilan Bareskrim Polri dan Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Depok Rizal Farhan.

Berbagi Kebahagiaan, Polri Salurkan 500 Paket Sembako ke Panti Sosial Disabilitas, hingga Panti Asuhan di Depok

DIVISI HUMAS POLRI
20 Juni 2026

TNI Gelar Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 di Lebih Dari 1.500 Titik, Satukan Semangat Kebersamaan

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS MABES TNI—Dalam upaya menghadirkan hiburan yang merata dan memperkuat kebersamaan nasional, Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menggelar lebih dari 1.500 titik Nonton Bersama (Nobar) Kebangsaan Piala Dunia 2026 secara gratis di seluruh wilayah Indonesia, sejak 11 Juni hingga 19 Juni 2026. Jumlah tersebut menjadikan Nobar Kebangsaan sebagai salah satu kegiatan nonton bersama terbesar yang difasilitasi TNI bagi masyarakat di seluruh Indonesia, menghadirkan ruang kebersamaan yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

Pelaksanaan Nobar Kebangsaan merupakan bentuk sinergi antara TNI dan TVRI dalam menghadirkan hiburan yang sehat sekaligus memperkuat semangat nasionalisme. Melalui kegiatan ini, masyarakat dari berbagai daerah dapat berkumpul, berinteraksi, dan merasakan suasana persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Momentum Piala Dunia dimanfaatkan sebagai sarana membangun solidaritas sosial, memperkuat rasa persaudaraan, dan menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Selain memberikan manfaat sosial, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong pergerakan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di sekitar lokasi penyelenggaraan.

Melalui Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026, TNI mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana yang aman, tertib, dan penuh semangat persatuan. Dengan kebersamaan yang terbangun, TNI terus memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat sebagai kekuatan utama bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang semakin maju dan bersatu.

#tniprima
#tnirakyat
#indonesiaemas2045

TNI Gelar Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 di Lebih Dari 1.500 Titik, Satukan Semangat Kebersamaan

(Puspen TNI),Jakarta
Sabtu,20 Juni 2026

Ketum FORSIMEMA : Nakhoda Pelni yang baru,Budi ” Banyak PR menanti “.

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

Jakarta,—INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Sabtu  20 Juni 2026

Pernyataan dari Syamsul Bahri selaku Ketua Umum FORSIMEMA (Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung) tersebut menyoroti tantangan besar yang dihadapi oleh Direktur Utama PT Pelni (Persero) yang baru Bapak Budi Setyawan Wijaya.

Sebagai salah satu Perusahaan BUMN transportasi laut terbesar di Indonesia, Pelni memang memegang peran krusial dalam konektivitas antar-pulau, logistik, dan program Tol Laut yang menjadi panutan serta harapan masyarakat Indonesia.

​Ada beberapa “Pekerjaan Rumah” (PR) besar yang biasanya menjadi sorotan dan harus dilanjutkan serta diselesaikan oleh jajaran direksi Pelni:

​1. Modernisasi dan Peremajaan Armada Kapal
* ​Usia Kapal: Banyak kapal penumpang Pelni yang sudah berusia di atas 20–30 tahun. Peremajaan armada sangat penting untuk menjaga keselamatan, kenyamanan penumpang, dan efisiensi bahan bakar.
* ​Transisi Energi Hijau: Menyelaraskan operasional kapal dengan regulasi dekarbonisasi global (ramah lingkungan).

​2. Optimalisasi Program Tol Laut
* ​Disparitas Harga: Memastikan program Tol Laut benar-benar efektif menurunkan harga kebutuhan pokok di wilayah Terdepan, Terpencil, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP).
* ​Muatan Balik: Mengatasi tantangan minimnya muatan balik dari wilayah timur Indonesia ke wilayah barat agar operasional lebih efisien.

​3. Digitalisasi dan Transformasi Layanan
​Sistem Tiketing: Terus meningkatkan sistem tiket online guna memberantas praktik percaloan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat di pelosok.
* ​Logistik Digital: Memperkuat platform digital untuk pelacakan kargo (cargo tracking) dan integrasi logistik hulu-ke-hilir.

​4. Kemandirian Finansial dan Efisiensi Operasional
​Ketergantungan PSO: Mengurangi ketergantungan pada subsidi Public Service Obligation (PSO) dari pemerintah dengan cara menggenjot,
– sektor komersial (seperti bisnis logistik atau wisata bahari dll).
* fungsi tugaskan serta kreativitas bidang marketing PT Pelni
* ​Efisiensi Biaya: Menekan biaya pemeliharaan kapal yang membengkak akibat usia armada yang sudah tua serta segerakan solusi juga eksekusi perubahan guna kemajuan PT Pelni yang lebih baik kedepan nya

5.Kesejahteraan serta Gaji karyawan dan pensiunan PT Pelni Persero khusus nya ABK Kapal, harus menjadi perhatian juga kajian serius Dirut Pelni yang baru,Bapak Budi Setyawan Wijaya,sebab dari hasil pendapatan Armada Kapal milik PT Pelni, Perusahaan BUMN ini ikut serta berkontribusi pada pendapatan negara.

Dukungan dan kritikan dari organisasi seperti FORSIMEMA menunjukkan bahwa publik dan generasi muda menaruh harapan besar pada keberlanjutan reformasi di internal Pelni demi memperkuat pilar maritim Indonesia.

Penulis : Syamsul Bahri
Awak Media Pinisi.co.id

Frase “The Law Integrity Mansion” (Istana Integritas Hukum) merupakan sebuah konsep filosofis dan visi besar yang kerap digaungkan oleh Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

Jakarta,—INDOTIPIKOR.COM—MEDIA FORSIMEMA RI—Sabtu  20 Juni 2026

Frase “The Law Integrity Mansion” (Istana Integritas Hukum) merupakan sebuah konsep filosofis dan visi besar yang kerap digaungkan oleh Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. selaku Ketua Mahkamah Agung RI.

​Harapan dan esensi dari konsep yang diusung oleh Prof Sunarto ini berpusat pada beberapa poin krusial berikut:

​1. Integritas sebagai Fondasi Utama
​Bagi Prof. Sunarto, sebuah lembaga peradilan tidak bisa berdiri kokoh tanpa adanya integritas yang mutlak. “Mansion” atau istana hukum yang megah tidak akan berarti apa-apa jika fondasi moral para penegak hukumnya rapuh. Beliau berharap seluruh aparatur peradilan—mulai dari hakim agung, hakim tingkat pertama, hingga staf administrasi—menjadikan integritas sebagai harga mati yang tidak bisa ditawar.

​2. Memulihkan dan Menjaga Kepercayaan Publik (Public Trust)
​Harapan terbesar dari pembangunan “Istana Integritas Hukum” ini adalah kembalinya kepercayaan masyarakat secara penuh terhadap badan peradilan. Prof. Sunarto sangat menekankan bahwa keadilan tidak hanya harus diputuskan, tetapi juga harus terlihat dan dirasakan benar-benar bersih oleh masyarakat luas khususnya masyarakat pencari keadilan.

​3. Sinergi dan Keterbukaan dengan Media & Masyarakat
​Dalam berbagai kesempatan, Prof. Sunarto juga menekankan pentingnya transparansi. “The Law Integrity Mansion” bukanlah sebuah menara gading yang tertutup. Lembaga peradilan harus membuka diri terhadap pengawasan publik, bersinergi juga merangkul kelompok kerja media FORSIMEMA guna kolaborasi melaksanakan Program Giat Diskusi di Media Centre seperti “Coffe Morning ” sekali setiap bulan nya guna mengevaluasi setiap permasalahan hasil kinerja Aparatur Pengadilan dan berani melakukan koreksi internal demi menjaga marwah institusi.

​4. Kepemimpinan yang Melayani dan Menjadi Teladan (Exemplary Leadership)
​Prof Sunarto berharap kepemimpinan di Mahkamah Agung dapat memberikan keteladanan. Integritas tidak sekadar menjadi slogan atau aturan di atas kertas, melainkan sebuah budaya kerja yang dipraktikkan langsung dari level pimpinan tertinggi hingga ke satuan kerja di daerah-daerah.
​
Konsep “The Law Integrity Mansion” adalah representasi dari komitmen Prof. Sunarto untuk melakukan reformasi birokrasi dan mental di tubuh Mahkamah Agung hingga ke Peradilan tingkat pertama, guna mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung, modern, dan bersih dari segala bentuk intervensi maupun praktik KKN.

Penulis : Syamsul Bahri
Awak Media Pinisi.co.id
( Ketum FORSIMEMA )

Ketika Doa Menjadi Pondasi: Jembatan Garuda Merah Putih Siap Menyatukan Dua Kampung di Tamansari

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

Kota Tasikmalaya –—MEDIA INDOTIPIKOR.COM— Ada suasana yang berbeda di Kampung Sindanggalih RT 02 RW 02, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jumat (19/6/2026). Sebelum alat dan material bekerja membangun jembatan, masyarakat terlebih dahulu membangun pondasi yang lebih kuat: doa, kebersamaan, dan harapan.
Melalui kegiatan syukuran dan doa bersama, pembangunan Jembatan Beton Garuda Merah Putih resmi dimulai. Jembatan tersebut akan menghubungkan Kampung Sindanggalih dengan Kampung Sukawargi yang selama ini menjadi jalur penting bagi aktivitas masyarakat sehari-hari.
Acara dibuka oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang tengah mengabdi di wilayah Tamansari, yakni Seli Rahmawati, Intan Nurbintang H, dan Bayu Hermawan. Suasana khidmat kemudian terasa saat lantunan ayat suci Al-Qur’an dibacakan oleh Ustadzah Dedeh, dilanjutkan tawasulan dan doa bersama yang dipimpin KH Mumu Abdul Munir.
Bagi warga, pembangunan jembatan ini bukan hanya soal akses jalan. Kehadirannya diyakini akan mempermudah mobilitas masyarakat, mempercepat aktivitas ekonomi, serta mempererat hubungan sosial antarwarga di kedua kampung.


Dalam sambutannya, Pabung Kodim 0612/Tasikmalaya  Mayor Inf Evi Mulyana yang mewakili Dandim 0612/Tasikmalaya Letkol Czi M. Imvan Ibrahim, S.Sos., M.Han, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah, TNI, dan rakyat.
Menurutnya, pembangunan akan memberikan manfaat maksimal apabila didukung oleh semangat kebersamaan dan rasa memiliki dari masyarakat setempat.
Hal senada disampaikan Danramil 1209/Cibeureum Kapten Inf Andri Mulyono. Ia mengapresiasi tingginya partisipasi warga yang menunjukkan kesiapan untuk bergotong royong dan membantu proses pembangunan.
Sementara itu, Pemerintah Kecamatan Tamansari yang diwakili Lurah Tamansari Iwan Kurniawan, SH, berharap keberadaan jembatan tersebut mampu meningkatkan konektivitas wilayah serta mendorong pertumbuhan aktivitas masyarakat di berbagai sektor.
Dukungan penuh juga datang dari tokoh masyarakat setempat, Mumu, yang menyampaikan rasa syukur atas terealisasinya pembangunan yang telah lama menjadi harapan warga.
“Masyarakat sangat antusias. Banyak warga yang siap membantu tenaga dan ikut bergotong royong. Kami mengucapkan terima kasih kepada TNI dan semua pihak yang telah mendukung pembangunan ini,” ungkapnya.


Menjelang puncak acara, doa dipanjatkan kembali oleh Ajengan Yusuf Tajiri sebagai bentuk ikhtiar spiritual agar pembangunan berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Prosesi kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama oleh Pabung Kodim 0612/Tasikmalaya, Danramil 1209/Cibeureum, Lurah Tamansari, tokoh masyarakat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Tepukan tangan warga yang hadir mengiringi momen tersebut sebagai tanda dimulainya babak baru pembangunan di wilayah mereka.
Jembatan Garuda Merah Putih merupakan salah satu wujud pembangunan yang sejalan dengan program pemerintah dalam memperkuat infrastruktur hingga ke tingkat masyarakat. Namun lebih dari itu, jembatan ini menjadi bukti bahwa pembangunan akan berjalan lebih kuat ketika didukung oleh semangat gotong royong dan kepedulian bersama.
Di Tamansari, batu pertama yang diletakkan hari ini bukan sekadar awal pembangunan jembatan. Ia menjadi simbol bahwa ketika pemerintah, TNI, dan masyarakat berjalan beriringan, maka jarak yang memisahkan bukan lagi penghalang, melainkan peluang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
Karena sejatinya, jembatan tidak hanya menghubungkan dua tempat, tetapi juga menyambungkan harapan banyak orang yang melintasinya.

Ditjen Badilag MA buka seleksi hakim tinggi untuk wakili Indonesia di ajang bergengsi Sydney Asia Pacific Judicial Dialogue 2026.

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung RI resmi membuka kesempatan langka bagi para pimpinan dan hakim tingkat banding di seluruh Indonesia untuk berkancah di panggung internasional. Melalui surat pengumuman resmi nomor 1611/DJA/HM1.1.1/VI/2026 yang diterbitkan pada 17 Juni 2026, Ditjen Badilag mengundang para abdi negara berprestasi untuk ikut serta dalam seleksi nominator perwakilan Mahkamah Agung RI pada ajang bergengsi Inaugural Sydney Asia Pacific Judicial Dialogue.

Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut cepat atas Lembar Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI yang merespons surat undangan resmi dari University of New South Wales (UNSW) Sydney, Australia. Forum internasional yang akan digelar pada akhir tahun ini, tepatnya mulai hari Minggu hingga Senin, 29 sampai 30 November 2026, bertempat langsung di Kampus UNSW Sydney.

Konsep yang diusung dalam pertemuan tersebut merupakan sebuah lokakarya tertutup berskala kecil (in camera session) yang dirancang khusus sebagai wadah bertukar gagasan strategis, memperkuat jejaring antarperadilan, sekaligus mengakselerasi peningkatan penyelenggaraan keadilan di kawasan Asia Pasifik.

Mengingat sifat forum yang sangat eksklusif dan mendalam, panitia menerapkan kriteria yang cukup ketat bagi para calon peserta. Seluruh rangkaian kegiatan dan diskusi kelompok akan dilaksanakan sepenuhnya dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, para pendaftar diwajibkan memiliki kemampuan komunikasi bahasa Inggris yang aktif dan fasih agar dapat berkontribusi maksimal dalam membawa nama baik peradilan Indonesia di mata dunia.

Terkait aspek akomodasi, pihak panitia penyelenggara dari UNSW Sydney akan menanggung biaya penginapan hotel selama dua hingga tiga malam serta konsumsi selama kegiatan berlangsung. Sementara itu, komponen pembiayaan lainnya yang timbul, seperti tiket pesawat pulang-pergi, transportasi darat, pengurusan visa, hingga uang saku, akan ditanggung secara mandiri oleh masing-masing peserta yang lolos sebagai bentuk komitmen profesionalisme.

Bagi para pimpinan maupun hakim tinggi peradilan agama yang tertantang untuk mengambil peran dalam diplomasi yudisial ini, proses pendaftaran dilakukan secara digital dengan mengunggah berkas profil atau Curriculum Vitae (CV) melalui tautan resmi yang telah disediakan oleh Badilag dalam link tautan:

https://bit.ly/PendaftaranCalonPesertaSydneyAsiaPacificJDP. Mengingat pentingnya agenda ini, batas akhir pengiriman berkas ditetapkan secara berkala dan paling lambat diterima pada Jumat, 19 Juni 2026, pukul 14.00 WIB.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: M. Yanis Saputra

Badilag Buka Seleksi Dialog Peradilan Asia Pasifik

Jakarta, Humas MA
Jum’at,19 Juni 2026

Mahkamah Agung (MA) terus melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—-Hasil kegiatan ini akan menjadi fondasi penting bagi terciptanya keseragaman administrasi dan teknis perkara pidana di pengadilan.

Mahkamah Agung (MA) terus melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyesuaian Template Penetapan, Berita Acara, dan Putusan Pidana yang berlangsung pada 18–20 Juni 2026 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta.

Kegiatan yang diikuti oleh 44 orang hakim ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang telah dilaksanakan pada 7–9 Mei 2026.

FGD diselenggarakan oleh Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak) Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) MA.

Dalam laporan kegiatan, Kepala BSDK MA, Dr. Syamsul Arief, S.H., M.H. menjelaskan, FGD ini difokuskan pada penyusunan kebijakan dan instrumen administrasi dan teknis yang diperlukan untuk mendukung implementasi KUHP dan KUHAP yang baru.

Menurutnya, hasil kegiatan ini akan menjadi fondasi penting bagi terciptanya keseragaman administrasi dan teknis perkara pidana di pengadilan.

MA Susun Pedoman Teknis Administrasi Perkara Pidana

Membuka kegiatan secara resmi, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Suharto, S.H., M.Hum. menegaskan, MA memiliki tanggung jawab besar sebagai bagian dari Integrated Criminal Justice System (ICJS) dalam memastikan pembaruan hukum pidana dapat diimplementasikan secara utuh dan konsisten.

Ia menyampaikan, perubahan hukum materiil dan hukum formil menuntut adanya penyesuaian menyeluruh terhadap berbagai instrumen administrasi dan teknis yang digunakan oleh pengadilan.

“Pembaruan hukum pidana tidak cukup hanya dengan lahirnya undang-undang baru. Kita harus memastikan seluruh instrumen administrasi dan teknis di pengadilan mampu mengakomodasi perubahan tersebut secara seragam dan dapat dipahami oleh seluruh aparatur peradilan,” tegas Suharto.

Lebih lanjut, ia meminta seluruh tim kerja untuk memanfaatkan waktu tiga hari kegiatan secara maksimal guna menghasilkan produk yang berkualitas dan siap diterapkan di pengadilan.

Capaian Awal Pokja Tunjukkan Progres Penyusunan

Dalam kesempatan tersebut dipaparkan pula perkembangan pekerjaan masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) yang telah menunjukkan progres penyusunan.

Tim 1 yang membidangi templat penetapan telah berhasil menyusun 77 templat penetapan. Sementara itu, Tim 2 menghasilkan satu panduan penulisan, 35 templat berita acara sidang tingkat pertama, dan sembilan templat berita acara tingkat banding.

Di bidang putusan pidana, Tim 3 telah menyelesaikan 33 templat putusan tingkat pertama serta 13 templat putusan tingkat banding.

Adapun Tim 4 yang bertugas menyusun alur proses berhasil menghasilkan 26 alur proses penetapan, 32 format alur proses penetapan, 22 jenis alur penanganan perkara, serta 25 format alur penanganan.

Capaian tersebut menjadi modal penting bagi proses finalisasi yang akan dilakukan selama tiga hari pelaksanaan FGD.

Perjelas Keterbaruan Setiap Produk

Dalam arahannya, Suharto juga memberikan perhatian khusus terhadap identitas setiap produk yang dihasilkan oleh Pokja.

Ia meminta agar setiap dokumen menjelaskan secara tegas apakah merupakan produk baru atau hasil penyesuaian dari format yang telah ada sebelumnya.

“Pimpinan perlu memperoleh gambaran yang jelas mengenai substansi perubahan yang dilakukan. Karena itu, setiap produk harus dilengkapi dengan penjelasan mengenai keterbaruan maupun penyesuaian yang dilakukan,” ujarnya.

Ia juga mendorong adanya keseragaman istilah dalam penyusunan dokumen, termasuk penggunaan istilah “templat” atau “format baku”, sehingga selaras dengan ketentuan yang telah berlaku dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di kemudian hari.

Pendalaman Substansi hingga Forum Pleno

Setelah pembukaan, seluruh peserta langsung memasuki tahapan diskusi panel dan pembagian Pokja sesuai bidang masing-masing.

Setiap tim dijadwalkan melakukan pendalaman substansi secara intensif sebelum mempresentasikan hasil penyusunan dalam forum pleno.

Pada hari terakhir kegiatan, masing-masing Pokja akan memaparkan hasil final penyusunan untuk selanjutnya dipresentasikan di hadapan pimpinan MA sebagai bagian dari proses validasi dan penyempurnaan.

Harapan untuk Peradilan yang Agung dan Modern

Menutup arahannya, Suharto menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta serta mitra kerja yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan berbagai instrumen administrasi peradilan, termasuk Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS).

Ia berharap seluruh gagasan dan masukan yang lahir selama FGD dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem peradilan Indonesia.

“Semoga seluruh hasil yang kita rumuskan dalam kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi terwujudnya peradilan yang agung, modern, dan tepercaya,” pungkas Suharto.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Kamar Pidana MA, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Panitera Muda Perkara Pidana Khusus, Dr. Minanoer Rachman, S.H., M.H., serta Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan, Dr. Andi Akram, S.H., M.H.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Nadia Yurisa Adila

MA Finalisasi Ratusan Instrumen Administrasi dan Teknis Perkara Pidana

Jakarta, Humas MA
Jum’at,19 Juni 2026

HUT ke-80 Peradilan Militer di Malang jadi refleksi penguatan integritas menuju lembaga yudisial yang modern, tangguh, dan tepercaya.

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—HUT ke-80 Peradilan Militer di Malang jadi refleksi penguatan integritas menuju lembaga yudisial yang modern, tangguh, dan tepercaya.

Puncak peringatan hari ulang tahun ke-80 Peradilan Militer tahun 2026 diselenggarakan Grand Ballroom Ijen Suites Resort & Convention Malang pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 dengan tema “Pengadilan Militer Tangguh, Integritas Teguh”.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Militer, Brigjen TNI (Purn) Hidayat Manao, S.H., M.H., Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Prof. Dr. Yulius, S.H., M.H., Ketua Kamar Perdata, Prof. Dr. Hamdi, S.H., M.H., Ketua Kamar Pembinaan, Syamsul Ma’arif, S.H., LL.M, Ph.D.

Kegiatan ini juga dihadiri para Hakim Agung RI, Plt. Ketua Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Suradi, S.H., S.Sos., M.H., para Ketua/Kepala Pengadilan Militer dan Tata Usaha Negara baik Tingkat Banding maupun Tingkat pertama, serta seluruh aparatur pengadilan militer di seluruh Indonesia yang hadir di Kota Malang.

Acara peringatan kali ini dibuat secara khidmat tetapi tetap memberikan nuansa hiburan dengan menampilkan video kolase sejarah singkat dari perkembangan lahirnya lembaga peradilan militer, serta hiburan pertunjukan seni dan budaya yaitu tari budaya dan atraksi seni serta hiburan lain yang merupakan bentuk inisitaif dan kreatifitas dari aparatur pengadilan militer sendiri.

Acara peringatan HUT ke-80 Peradilan Militer bukan semata-mata sebagai ceremonial tahunan semata akan tetapi menjadi refleksi diri bagi institusi peradilan militer untuk tetap menjaga eksistensi peradilan militer dengan meneguhkan intergitas dalam menjaga kehormatan lembaga peradilan militer.

“Waktu 80 tahun bukanlah waktu yang singkat, peradilan militer secara konsisten telah mengawal hukum militer, menegakkan hukum disiplin prajurit, dan memastikan supremasi hukum tetap tegak berdiri di lingkungan Tentara Nasional Indonesia” ungkap Dirjen Badilmiltun dalam sambutannya.

Ia juga menambahkan bahwa Peradilan Militer telah banyak menorehkan prestasi yang membanggakan di bidang Reformasi Birokrasi berupa 65% Satker telah memperoleh WBK dan 17% Satker telah memperoleh predikat WBBM.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Mahkmah Agung, menjelaskan makna tema “Pengadilan Militer Tangguh, Integritas Teguh”. Baginya, keduanya ibarat dua pilar yang saling menopang, pengadilan militer yang tangguh tidak hanya dimaknai tangguh dalam menghadapi tantangan tetapi ketangguhan merupakan kemampuan untuk beradaptasi, bertransformasi dan berkembang untuk semakin efisien, transparan dan modern.

Ketua MA Menegaskan bahwa Intergritas merupakan jiwa bagi setiap lembaga peradilan. Integritas harus menjadi harga mati bagi aparatur peradilan militer, ketangguhan tanpa integritas hanya akan melahirkan kekuatan tanpa arah, dan sebaliknya jika ketangguhan dilandasi integritas maka akan melahirkan kepercayaan, kepekaan dan legitimasi yang kuat di mata masyarakat.

Pada akhir sambutannya Prof. Sunarto berpesan kepada para Hakim dan aparatur peradilan militer untuk terus belajar memperkuat kapasitas intelektual dan mengembangkan kemampuan profesional dan mampu menjawab setiap tantangan hukum yang terus berkembang.

“Aparatur pengadilan militer juga harus menjaga integritas untuk mewujudkan lembaga yang modern dan profesional serta tangguh dalam menghadapi perubahan, teguh dalam menjaga integritas serta konsisten menegakkan hukum dan keadilan demi terwujudnya badan peradilan yang Agung,” pesan Ketua MA.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Mirza Ardiansyah

Peringatan Delapan Dekade Peradilan Militer: Peradilan Militer Tangguh, Intergritas Teguh .

Jakarta, Humas MA
Jum’at, 19 Juni 2026

RUPS 2026 PLN Tetapkan Susunan Direksi Baru, Berikut Daftarnya

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS BUMN RI—-Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2026 PT PLN (Persero) yang digelar di kantor Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Kamis (18/6), menetapkan perubahan susunan jajaran Direksi perseroan.

Keputusan tersebut menjadi bagian dari langkah penguatan tata kelola perusahaan sekaligus menjaga keberlanjutan transformasi PLN dalam menghadapi dinamika industri ketenagalistrikan yang semakin berkembang.

Langkah ini juga dilakukan untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional di sektor energi.

Segenap insan PLN turut menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para anggota Direksi yang telah mengakhiri masa tugasnya.

Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi, kontribusi, serta pengabdian yang telah diberikan dalam mendorong transformasi perusahaan, memperkuat kinerja korporasi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mendukung agenda transisi energi nasional.

PLN juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Direksi yang memperoleh amanah baru.

Perseroan meyakini pengalaman, kompetensi, serta kepemimpinan yang dimiliki para pimpinan baru akan semakin memperkuat langkah PLN dalam menjalankan mandat menyediakan tenaga listrik yang andal, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam RUPS tersebut, PLN juga menambah nomenklatur baru berupa posisi Wakil Direktur Utama (Wadirut).

Dengan perubahan tersebut, susunan lengkap Direksi PT PLN (Persero) saat ini adalah sebagai berikut:

Baca Juga: ASDP Perkuat Konektivitas Kepulauan Riau Lewat Pengembangan Pelabuhan Tanjung Uban

1. Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama;
2. Yusuf Didi Setiarto sebagai Wakil Direktur Utama;
3. Nurlely Aman sebagai Direktur Legal dan Manajemen Human Capital;
4. Sulistyo Biantoro sebagai Direktur Keuangan;
5. Rakhmad Dewanto Haris J. sebagai Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis;
6. Suroso Isnandar sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan;
7. Edwin Nugraha Putra sebagai Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan;
8. M. Fahrur Rozy sebagai Direktur Retail dan Niaga;
9. Denny Triyanto sebagai Direktur Manajemen Risiko;
10. Daniel Karmel Fernando Tampubolon sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem;
11. Rizal Calvary Marimbo sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan;
12. Arsyadany G. Akmalaputri sebagai Direktur Distribusi.

Perubahan susunan Direksi ini diharapkan semakin memperkuat posisi PLN dalam menjalankan transformasi perusahaan dan menjawab tantangan sektor ketenagalistrikan nasional yang semakin dinamis, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi dan transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan.

Editor: Dwi NM

RUPS 2026 PLN Tetapkan Susunan Direksi Baru, Berikut Daftarnya

Kabar BUMN,Dwi NM
Jum’at,19 Juni 2026

PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) melakukan perubahan susunan jajaran Direksi.

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS BUMN RI—PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) melakukan perubahan susunan jajaran Direksi.

Perubahan tersebut ditetapkan berdasarkan Salinan Keputusan Kepala BP Nomor SR-322/BP/06/2026 tertanggal 18 Juni 2026 yang mengatur pergantian sejumlah posisi strategis di tubuh perusahaan.

Dalam keputusan tersebut, Tri Andayani dan Anik Hidayati digantikan masing-masing oleh Budi Setyawan Wijaya sebagai Direktur Utama dan Triswahyu Herlina sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Selain itu, Kokok Susanto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut bergeser menjadi Direktur Armada dan Teknik, sementara jabatan Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut kini dipercayakan kepada Hana Suhardi.

Keputusan tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan PT PELNI (Persero) Tahun Buku 2025 yang berlangsung di Gedung BP BUMN, Jakarta, Kamis (18/6) malam.

Pertemuan yang dihadiri pejabat PT Danantara Asset Management dan BP BUMN itu tidak hanya merombak jajaran Direksi, tetapi juga memberikan persetujuan terhadap laporan keuangan tahun buku 2025 serta kinerja perusahaan pada periode yang sama.

Sekretaris Perusahaan PT PELNI (Persero), Ditto Pappilanda, menyampaikan apresiasi seluruh pegawai PELNI atas dedikasi dan kontribusi Tri Andayani, Anik Hidayati, serta Robert MP Sinaga.

Menurutnya, ketiganya tidak hanya berhasil melakukan transformasi di bidang bisnis dan layanan, tetapi juga menjadi teladan kepemimpinan yang berintegritas dan profesional.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada ketiganya atas kepemimpinannya yang sukses melakukan transformasi Perusahaan selama periode 2022 – 2026 dan telah membangun fondasi kuat bagi keberlanjutan Perusahaan,” terang Ditto.

Susunan Direksi Terbaru PT PELNI (Persero)

Berikut susunan jajaran Direksi terbaru PT PELNI (Persero):

1. Direktur Utama: Budi Setyawan Wijaya
2. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Triswahyu Herlina
3. Direktur Armada dan Teknik: Kokok Susanto
4. Direktur SDM dan Umum: Heri Purnomo
5. Direktur Usaha Angkutan Penumpang: Nuraini Dessy W
6. Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut: Hana Suhardi

Susunan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero)

Adapun susunan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Utama: Soenarko Gatie Atmodjo
2. Komisaris: Faturohman
3. Komisaris: Budi Mantoro
4. Komisaris: Moekhlas Sidik
5. Komisaris Independen: Sosialisman Hidayat Hasibuan

Operasikan 25 Kapal Penumpang dan Layani 75 Pelabuhan
Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa pelayaran, PELNI saat ini mengoperasikan 25 kapal penumpang yang melayani 483 ruas dan menyinggahi 75 pelabuhan.

Selain melayani angkutan penumpang, PELNI juga mengoperasikan 30 trayek kapal perintis yang menjadi sarana aksesibilitas bagi mobilitas masyarakat di wilayah terdepan, terluar, tertinggal, dan perbatasan (3TP).

Kapal-kapal perintis tersebut menyinggahi 229 pelabuhan dengan total 516 ruas dan 2.515 rute.

Di samping itu, PELNI mengoperasikan 17 kapal rede.

Sementara untuk mendukung bisnis logistik nasional, perusahaan saat ini mengelola delapan trayek tol laut serta satu trayek khusus kapal ternak.

Perubahan susunan Direksi ini menjadi bagian dari langkah PELNI dalam memperkuat tata kelola dan menjaga keberlanjutan transformasi perusahaan, seiring upaya meningkatkan layanan pelayaran dan logistik nasional

Pemegang Saham PELNI Rombak Jajaran Direksi, Budi Setyawan Wijaya Resmi Jabat Direktur Utama

Kabar BUMN,Dwi NM
Jumat, 19 Juni 2026

1...666768...191Halaman 67 dari 191