CIAMIS–INDOTIPIKOR.COM—Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan terus diperkuat Kementerian Agama Kabupaten Ciamis melalui sinergi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Training of Trainers (TOT) bagi para penyuluh agama yang digelar di Aula Kantor Kemenag Ciamis, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh penyuluh agama dari berbagai kecamatan di Kabupaten Ciamis. Para peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan agar mampu menyampaikan edukasi keuangan secara sederhana, tepat sasaran, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Kepala Kantor Kemenag Ciamis, Asep Lukman Hakim, menegaskan bahwa penyuluh agama memiliki posisi strategis dalam memberikan pemahaman tidak hanya terkait keagamaan, tetapi juga aspek kehidupan lainnya, termasuk pengelolaan keuangan.

Menurutnya, di tengah perkembangan zaman, masyarakat dihadapkan pada berbagai risiko ekonomi seperti pinjaman online ilegal, investasi tidak jelas, hingga praktik judi daring yang kian marak.

“Penyuluh diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola keuangan serta terhindar dari praktik yang merugikan,” ungkapnya.

Selain itu, penyuluh juga didorong untuk lebih peka terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah binaannya, sehingga dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi permasalahan melalui pendekatan yang humanis.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Ciamis, Mohamad Ijudin, yang menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan ini. Ia menilai penyuluh memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga perannya sangat efektif dalam menyampaikan edukasi.

“Permasalahan ekonomi seringkali menjadi pemicu konflik sosial. Karena itu, edukasi seperti ini sangat penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala OJK Tasikmalaya, Nofa Hermawati, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperluas literasi keuangan. Ia menyebutkan bahwa penyuluh agama merupakan mitra potensial dalam menjangkau masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

Dalam kesempatan tersebut, peserta mendapatkan materi seputar pengelolaan keuangan keluarga, pengenalan produk dan layanan keuangan yang legal, serta strategi komunikasi efektif dalam penyuluhan.

Ke depan, hasil pelatihan ini diharapkan dapat diimplementasikan dalam berbagai kegiatan penyuluhan, termasuk bimbingan pranikah, sehingga masyarakat semakin cakap dalam mengelola keuangan dan terhindar dari risiko keuangan yang merugikan.Editor (Yan.P/M.Robby).

Jakarta – –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar teknis penyusunan anggaran 2027 mendatang. Di tengah penyesuaian efisiensi dan gejolak geopolitik dunia, Kementerian ATR/BPN berupaya menyesuaikan perencanaan yang ada, dengan tetap memastikan masyarakat terlayani dengan baik.

“Terkait pembahasan KRO dan RO, berkaitan dengan kondisi ekonomi negara kita, kita harus betul-betul efisien, memberikan output yang besar kepada masyarakat, sebagaimana tugas kita dalam memberikan pelayanan. Agar kualitas layanan tidak terganggu,” ujar Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka Rapat Pembahasan Usulan Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output tahun 2027 pada Senin (06/04/2026) secara daring.

Rapat pembahasan ini akan terselenggara secara kontinyu hingga 13 April 2026. Dalu Agung Darmawan mengimbau, bahasan difokuskan agar perencanaan KRO dan RO 2027 harus mencakup kerangka acuan kerja, selaras dengan prioritas target kinerja dan pelaksanaannya di lapangan. “Usulan yang kita ajukan tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga harus tertib secara struktur, logika, dan pembiayaan,” ujarnya.

Sekjen ATR/BPN berharap, penyusunan dan penyesuaian KRO dan RO 2027 dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari ketepatan nomenklatur output, kesesuaian target dan tahapan kegiatan, kewajaran anggaran, hingga target dan volumenya. “Selanjutnya kegiatan yang menunjukkan ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan anggaran, agar dikaji ulang. Pada akhirnya, seluruh prosesnya harus menghasilkan keseluruhan yang lebih efisien, lebih realistis dan akuntabel,” terang Dalu Agung Darmawan.

Pada pertemuan yang diikuti oleh 100 pegawai dari perwakilan unit kerja pusat Kementerian ATR/BPN ini, hadir Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng. Ia melaporkan, Biro Perencanaan dan Kerja Sama telah mengevaluasi bahwa sejak 2025 banyak KRO dan RO yang sudah tidak sesuai dan out of date dengan pelaksanaan di lapangan.

“Dengan pembahasan ini, kami yakini ini berpotensi mengalami perubahan terhadap struktur yang selama ini kita lakukan. Harapannya, perubahan ini akan diterapkan di penganggaran 2027 mendatang kita sadar secara detail tanpa ada keragu-raguan,” pungkas Andi Tenri Abeng. (AR/KR)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

Jakarta,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— 6 April 2026 – Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk memperkuat organisasi yang adaptif dan kinerja ekonomi kreatif yang produktif. Menteri Ekraf Teuku Riefky juga menekankan pentingnya integritas, kepemimpinan, dan loyalitas dalam menjalankan amanah jabatan.

“Kementerian Ekraf senantiasa memetakan potensi sumber daya manusia yang ada untuk mengakselerasi kinerja ke depan dalam memenuhi sasaran dan target strategis sebagaimana yang diamanatkan Presiden terhadap kementerian. Setiap penempatan jabatan telah melalui pertimbangan yang matang dengan satu tujuan jelas bahwa posisi yang tepat akan menghasilkan kinerja terbaik,” ujar Menteri Ekraf dalam pelantikan yang berlangsung di Auditorium Gedung Film Pesona Indonesia, Jakarta pada Senin, 6 April 2026.

Menteri Ekraf memberikan arahan khusus kepada pejabat yang dilantik untuk proaktif, berpikir out of the box, dan fokus pada program yang akan dijalankan demi penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan masa depan generasi muda. Dalam sambutannya, Menteri Ekraf menegaskan bahwa prosesi pelantikan bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari strategi besar penguatan kelembagaan yang objektif, terukur, dan berbasis kompetensi.

“Jabatan yang diemban bukanlah sekadar posisi, melainkan ruang pengabdian yang mana integritas dan kepemimpinan diuji. Selain itu, ada loyalitas yang dibuktikan dan kebermanfaatan bisa dirasakan. Melalui momentum ini, saya kembali mengingatkan tolong ditingkatkan sense of belonging terhadap instansi,” ucap Menteri Ekraf.

Lebih lanjut, Menteri Ekraf menyampaikan bahwa jabatan yang diemban para pejabat berperan strategis dalam penguatan ekosistem yang berkontribusi nyata bagi kemajuan 17 subsektor ekonomi kreatif.

“Seluruh jajaran harus memiliki kepedulian terhadap instansi yang kita cintai sehingga ikut bertanggung jawab atas kemajuan dan nama baik dari Kementerian Ekraf. Kita juga harus peka terhadap isu-isu terkait dan berada dalam garis terdepan dalam menyampaikan berita-berita baik kepada ekosistem ekraf. Sejatinya, kita adalah cerminan wajah kementerian,” tegas Menteri Ekraf.

Jabatan dan 8 nama pejabat yang dilantik Menteri Ekraf, sebagai berikut:

1. Deputi Bidang Kreativitas Media Cecep Rukendi

2. Staf Ahli Bidang Kekayaan Intelektual dan Transformasi Digital Agustini Rahayu

3. Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Abdul Malik

4. Direktur Kuliner Romi Astuti

5. Sekretaris Deputi Bidang Kreativitas Media Selliane Halia Ishak

6. Direktur Periklanan Andy Ruswar

7. Direktur Televisi dan Radio Radi Manggala

8. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif R. Adi Mukhtar Rivai.

Pelantikan ini juga dihadiri Sekretaris Kementerian Ekraf/Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif Dessy Ruhati, Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Yuke Sri Rahayu, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Muhammad Neil El Himam, Staf Ahli Menteri Bidang Sistem Pemasaran dan Infrastruktur Septriana Tangkary, Staf Ahli Menteri Bidang Riset, Pendidikan, dan Hubungan Kelembagaan Dian Permanasari, Staf Ahli Menteri Bidang Pendanaan dan Pembiayaan Restog Krisna Kusuma, Staf Khusus Menteri Bidang Isu Strategis dan Antarlembaga Rian Syaf, Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi Mochammad Nurul Huda, Kepala Biro Komunikasi Kiagoos Irvan Faisal, beserta jajaran pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Ekraf/Badan Ekraf lainnya.

Kiagoos Irvan Faisal
Kepala Biro Komunikasi
Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

Jakarta ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil tersebut, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan 90,8% temuan yang berbuah apresiasi berupa penghargaan dari BPK.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri Nusron karena terus mendorong kami di kesekjenan maupun para direktorat jenderal untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sejak tahun 2013 sampai saat ini,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, usai penganugerahan di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (07/04/2026).

Dalu Agung Darmawan menjelaskan, tindak lanjut atas RHP merupakan bagian dari proses perbaikan berkelanjutan, mulai dari penyempurnaan regulasi hingga penguatan pengelolaan aset dan administrasi pertanahan. Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN juga melakukan koordinasi lintas unit kerja serta bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain.

“Kita berharap seluruh satuan kerja segera menindaklanjuti apabila ada rekomendasi yang perlu diselesaikan, baik dari BPK maupun dari pengawasan internal. Harapannya tentu seluruhnya dapat dituntaskan, bahkan kita ingin mencapai 100% seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa kementerian lain,” ungkap Dalu Agung Dermawan.

Sejak tahun 2013, tercatat ada sekitar 1.300 RHP, yang mana Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan 1.180 di antaranya. Capaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama seluruh pihak yang secara konsisten mempercepat penyelesaian tindak lanjut RHP. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Kegiatan penganugerahan ini juga dihadiri oleh para pejabat dari kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih. Penghargaan diserahkan oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq.

Turut hadir pada penyerahan penghargaan ini, Inspektur Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi; serta Kepala Biro Keuangan, Kartika Sari. (JM/YZ)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

Wonogiri ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan kesiapan pasokan air irigasi dari Waduk Gajah Mungkur untuk mengantisipasi musim kemarau 2026 yang diperkirakan datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun ini berpotensi berlangsung hingga Desember 2026. Karena itu, Kementerian PU menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga ketersediaan air, khususnya bagi sektor pertanian.

“Waduk ini harus tetap mampu menyuplai kebutuhan air, terutama untuk irigasi pertanian. Insyaallah aman, kita siapkan berbagai langkah agar kebutuhan air tetap terpenuhi hingga musim kemarau berakhir,” kata Menteri Dody.

Saat ini, Waduk Gajah Mungkur dimanfaatkan untuk mengairi sekitar 25.000 hektare lahan pertanian melalui jaringan irigasi Colo Barat dan Colo Timur. Volume air yang tersedia mencapai sekitar 340 juta meter kubik, dengan tampungan efektif sekitar 260 juta meter kubik.

Untuk menjaga keberlanjutan fungsi waduk, Kementerian PU melakukan berbagai upaya pengendalian sedimentasi guna memperpanjang usia layanan bendungan. Salah satunya dengan mengoperasikan empat kapal keruk untuk mengurangi endapan sedimen di dalam waduk.

“Pengerukan dilakukan secara rutin. Selain itu, kita juga memasang sejumlah sistem seperti closure dike untuk menahan sedimen sebelum masuk ke waduk. Ada beberapa metode yang kita lakukan agar usia layanan bendungan bisa terus bertambah,” ujar Menteri Dody.

Saat ini telah dibangun tiga unit closure dike yang berfungsi menahan sedimen dari aliran Sungai Keduang sebelum masuk ke waduk, sehingga mengurangi laju pendangkalan.

Selain itu, upaya konservasi juga dilakukan di wilayah hulu melalui penanaman pohon oleh Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo bersama masyarakat guna memperbaiki kondisi daerah tangkapan air.

“Hulu yang rusak menjadi salah satu penyebab utama sedimentasi. Karena itu, kita ajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan penghijauan agar yang masuk ke waduk lebih banyak air dibandingkan sedimen,” tutur Menteri Dody.

Sebagai langkah antisipatif, pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) atau hujan buatan serta memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Pertanian untuk menjaga produktivitas pertanian nasional.

Melalui pengelolaan waduk yang terpadu, Kementerian PU optimistis Waduk Gajah Mungkur tetap andal dalam mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air nasional, khususnya di tengah tantangan kemarau panjang dan perubahan iklim.

Jakarta Selasa,
6 April 2026

HUMAS

Jakarta –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—– Kementerian Pertanian bersama Komisi IV DPR RI terus memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah dinamika global, krisis energi, serta dampak perubahan iklim. Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap aman, stabil, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Indonesia berhasil menunjukkan kinerja positif sektor pangan melalui pencapaian swasembada dalam waktu relatif singkat. Hal ini merupakan hasil arahan Presiden, dukungan Komisi IV DPR RI, serta kerja keras petani di seluruh Indonesia.

“Melalui arahan Bapak Presiden, dukungan Komisi IV, dan kerja keras seluruh petani, Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan dalam satu tahun. Produksi beras meningkat 4,07 juta ton sesuai data BPS atau 13,29%,” ujar Menteri Pertanian pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Senayan, Selasa (07/04/2026).

Ia menambahkan, Cadangan Beras Nasional (CBN) per 7 April 2026 pagi tercatat mencapai 4,6 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Dengan capaian tersebut, kondisi stok beras nasional dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan 10–11 bulan ke depan, meskipun terdapat potensi gangguan rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah, serta prediksi El Nino dalam enam bulan ke depan.

Selain beras, ketersediaan pangan strategis lainnya seperti bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi/kerbau/ayam, telur ayam, serta gula pasir juga dalam kondisi cukup.

Dalam menghadapi dampak perubahan iklim, khususnya potensi kekeringan pada musim kemarau tahun ini, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan langkah-langkah strategis kepada seluruh gubernur sejak 9 Maret 2026. Langkah tersebut meliputi pemetaan wilayah rawan kekeringan berbasis early warning system, optimalisasi pengelolaan air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, serta pemanfaatan pompanisasi dan perpipaan.

Selain itu, percepatan tanam, penggunaan varietas tahan kekeringan, pengaturan pola tanam, serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan juga menjadi fokus utama.

Di sisi produksi, Kementerian Pertanian terus mendorong program prioritas untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan, antara lain melalui cetak sawah dan optimasi lahan, pengelolaan air dan irigasi, konservasi dan rehabilitasi lahan, pembangunan jalan usaha tani, penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk subsidi, serta penguatan penyuluhan dan regenerasi petani.

Untuk mendukung implementasi tersebut, pemerintah telah menyiagakan alsintan secara masif. Pada periode 2024–2025, sebanyak 171 ribu unit alsintan telah disalurkan, dengan target tambahan 37 ribu unit pada tahun 2026. Sementara itu, distribusi infrastruktur air mencapai 94 ribu unit pada periode yang sama, dengan target tambahan 21 ribu unit pada tahun 2026.

Dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga pangan sebagai implikasi dari kenaikan harga BBM akibat krisis energi global, Presiden Prabowo telah menginstruksikan optimalisasi penggunaan bahan bakar nabati (biofuel) yang bersumber dari kelapa sawit, tebu, ubi kayu, dan jagung.

“Kementerian Pertanian telah menyusun rencana implementasi B-50. Insyaallah, tahun ini Indonesia tidak akan impor solar sebanyak 5,3 juta ton. Ke depan, pemerintah juga akan mengimplementasikan pembangunan pabrik etanol dengan bahan baku dari ubi kayu, tebu, dan jagung,” jelas Menteri Pertanian.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menegaskan bahwa ketahanan pangan saat ini tidak lagi sekadar persoalan produksi, tetapi telah menjadi isu strategis yang sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global dan perubahan iklim yang semakin ekstrem.

“Kita dihadapkan pada ancaman nyata perubahan iklim yang telah mengganggu pola tanam, meningkatkan risiko gagal panen, serta menurunkan produktivitas pertanian dan perikanan. Prediksi terjadinya El Nino 2026 menjadi alarm serius bagi kita semua, mengingat pengalaman sebelumnya menunjukkan dampak signifikan terhadap penurunan produksi pangan nasional, terutama padi,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya intensifikasi lahan sebagai strategi utama peningkatan produksi pangan nasional.

“Kami sampaikan juga ke Pak Menteri supaya kalau mengenai pangan ini, penting untuk melakukan intensifikasi lahan pertanian. Bagaimana lahan yang ada ini bisa panen dua kali, yang sekali bisa panen dua kali, kemudian yang dua bisa jadi tiga,” ujarnya.

“Yang perlu diperhatikan adalah mengenai air, pompa air untuk menghadapi kemarau panjang ini perlu diperbanyak, kemudian saluran irigasi diperbaiki supaya hasil pertanian kita bisa meningkat,” lanjutnya.

Senada dengan Menteri Pertanian, Titiek menilai bahwa penguatan ketahanan pangan harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan pendekatan yang tidak lagi business as usual.

“Kita semua sepakat bahwa ketahanan pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. Jika pangan terganggu, maka stabilitas nasional juga akan ikut terancam,” tegasnya.

Untuk itu, Komisi IV DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal guna memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat luas.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam mewujudkan kemandirian nasional. Sinergi antara Kementerian Pertanian dan Komisi IV DPR RI diharapkan mampu memperkuat ketahanan Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan perubahan iklim yang terus berkembang

Selasa, 7 April 2026

HUMAS

Jakarta ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— Pemerintah melakukan sejumlah langkah mitigasi strategis dalam menghadapi kenaikan harga avtur akibat dari lonjakan harga minyak mentah dunia pasca dinamika geopolitik di Timur Tengah. Sejumlah strategi dilakukan agar kenaikan harga tiket pesawat dapat ditekan.

Salah satu kebijakan yang diambil, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melakukan penyesuaian komponen fuel surcharge (FS) menjadi 38% di mana sebelumnya 10% untuk jet dan 25% untuk propeller.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menjaga harmonisasi antara keberlangsungan industri penerbangan dan perlindungan masyarakat sebagai konsumen.

“Kebijakan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri penerbangan kita yang terdampak kenaikan biaya operasional, dan juga memberikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Kami berharap kebijakan ini dapat dipahami oleh masyarakat dan para pelaku industri penerbangan,” kata Menhub Dudy dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4).

Tren penyesuaian tarif juga terjadi secara global. Sejumlah negara telah lebih dahulu menaikkan tarif bahan bakar untuk sektor penerbangan sebagai respons atas kenaikan harga energi. Akibatnya, tarif tiket pesawat di berbagai negara ikut mengalami penyesuaian. Ini adalah fenomena global yang tidak dapat dihindari.

“Di Indonesia, kebijakan penyesuaian tarif tiket pesawat merupakan langkah yang terukur dan tidak dapat dihindari, seiring dengan tekanan global yang semakin meningkat terhadap industri penerbangan. Pemerintah juga berkomitmen penuh melindungi kepentingan masyarakat agar daya beli tetap terjaga,” ujar Menhub Dudy.

Menhub menambahkan dalam penetapan fuel surcharge, pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh maskapai yang beroperasi di Indonesia, khususnya yang melayani penerbangan domestik. “Sehingga untuk menetapkan kenaikan fuel surcharge sebesar 38 persen, kami tidak sepihak dan sudah melalui koordinasi serta masukan khususnya dari pihak airlines,” sebutnya.

Kemudian sejumlah kebijakan lain dilakukan untuk menekan lonjakan harga tiket pesawat. Pertama, Pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% untuk komponen tiket pesawat melalui skema Ditanggung Pemerintah (DTP).

PPN yang ditanggung ini untuk tiket angkutan niaga berjadwal di dalam negeri kelas ekonomi. Dengan perhitungan tersebut, jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah sekitar Rp 1,3 triliun per bulan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 2,6 triliun untuk subsidi PPN selama 2 bulan.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan stimulus tambahan berupa penghapusan bea masuk untuk suku cadang (spare part) pesawat yang diharapkan dapat membantu menekan biaya perawatan dan operasional maskapai, serta menjaga keberlanjutan layanan penerbangan dalam jangka menengah dan panjang.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan yang sudah menghapus bea masuk suku cadang pesawat, sehingga ke depannya diharapkan akan turut pula mengurangi beban maskapai penerbangan nasional kita,” imbuh Menhub.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kenaikan harga avtur tentu mempengaruhi struktur biaya operasional dari maskapai nasional, di mana harga avtur berkontribusi terhadap 40% dari biaya operasional pesawat. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil ini merupakan mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat. Ia menekankan kenaikan harga avtur tidak terelakkan lagi menyesuaikan perkembangan harga pasar saat ini.

“Pemerintah menjaga agar kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9% hingga 13%,” ujar Menko Airlangga.

Turut hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Dukungan Kemensetneg Satya Bhakti Parikesit, dan Dirjen Perhubungan Udara Lukman Laisa.

Selasa 07.04.2026

Biro Komunikasi dan Informasi Publik