CIAMIS––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA AWDI JABAR— Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ciamis resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) melalui apel gabungan di Halaman Pendopo Bupati Ciamis, Selasa (23/6/2026). Sebanyak 1.486 petugas lapangan diterjunkan untuk melakukan pendataan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis.

Kegiatan pencanangan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta aparatur sipil negara (ASN). Sebagai simbol dimulainya pelaksanaan sensus, dilakukan pemasangan rompi dan kartu identitas petugas secara simbolis kepada perwakilan petugas sensus, dilanjutkan dengan pelepasan balon oleh unsur Forkopimda, Pemerintah Kabupaten Ciamis, dan BPS Kabupaten Ciamis.

Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Nanang Permana, bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Bupati Ciamis. Dalam amanatnya, ia menegaskan bahwa pembangunan di era saat ini tidak lagi dapat mengandalkan perkiraan, melainkan harus berbasis data yang akurat dan berkualitas.

“Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat, data yang lengkap akan menghasilkan program yang tepat sasaran, dan data yang berkualitas akan menghasilkan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itulah Sensus Ekonomi menjadi sangat penting,” ujarnya.

Menurutnya, melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah akan memperoleh gambaran utuh mengenai aktivitas usaha yang berkembang di tengah masyarakat. Data tersebut akan memberikan informasi mengenai kondisi dan perkembangan dunia usaha, persebaran potensi ekonomi, hingga berbagai tantangan yang perlu diatasi bersama.

Nanang juga menyampaikan keyakinannya terhadap kesiapan para petugas sensus di Kabupaten Ciamis yang dinilai sebagai petugas-petugas terbaik dan siap menjalankan tugas secara profesional, jujur, disiplin, serta penuh integritas.

Kepada seluruh petugas lapangan, ia berpesan agar menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. “Datalah dengan hati, layani dengan ramah, dan catat dengan benar,” pesannya.

Ia pun mengajak seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan, serta seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, keberhasilan sensus bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS dan petugas lapangan, tetapi merupakan keberhasilan bersama dalam menyediakan data sebagai fondasi pembangunan daerah.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Ciamis, Ahmad Luqman, dalam laporannya menyampaikan bahwa sebanyak 1.486 petugas diterjunkan dalam pelaksanaan SE2026, terdiri dari 1.310 petugas pendataan lapangan dan 176 petugas pemeriksa lapangan.

Ia menjelaskan, kegiatan pendataan telah dimulai sejak 15 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memotret kondisi riil perekonomian nasional maupun daerah sebagai landasan utama dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan di masa mendatang.

Dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Kabupaten Ciamis berharap tersedianya data ekonomi yang akurat, komprehensif, dan berkualitas, sehingga dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Tatar Galuh.

PROKOPIM CIAMIS

MAT ROBI SENTER AWDI CIAMIS JABAR

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS PRESIDEN RI—-Presiden Prabowo Subianto menerima delegasi Imperial College London di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 22 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas rencana kerja sama strategis dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di bidang kedokteran dan sains.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto yang turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kerja sama dengan Imperial College London akan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem pendidikan dan riset nasional.

“Jadi Imperial College, saat ini kita sudah membicarakan banyak hal terkait dengan rencana kita untuk membangun strategic partnership untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan kedokteran,” ujar Mendiktisaintek Brian Yuliarto.

Dalam pertemuan tersebut, Brian menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga membahas rencana pembangunan 10 universitas kedokteran dan sains di Indonesia. Imperial College London akan berperan dalam mendukung pengembangan institusi tersebut melalui penguatan kurikulum, standar pengajaran, penelitian bersama, hingga keterlibatan profesor internasional.

“Tadi juga dibicarakan terkait dengan rencana Bapak Presiden mendirikan 10 medical dan science university, nantinya akan dibantu banyak oleh Imperial College. Jadi nantinya kurikulumnya, penyiapan standar pengajarannya, kemudian joint research-nya, kemudian juga visiting professor akan banyak dilakukan bersama-sama dengan Imperial College dan juga kampus-kampus lainnya,” jelas Mendiktisaintek.

Menurut Mendiktisaintek, kerja sama dengan Imperial College London menjadi langkah strategis untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat sumber daya manusia unggul melalui pendidikan dan riset.

“Hari ini Imperial College yang diterima oleh Bapak Presiden, ini adalah sebuah capaian yang sangat baik. Karena kita tahu, baru saja QS Ranking mengumumkan Imperial College ini adalah ranking kedua di dunia di bawah MIT,” katanya.

Brian menyampaikan bahwa kolaborasi tersebut diharapkan memberikan dampak luas bagi perguruan tinggi di Indonesia, tidak hanya terbatas pada 10 universitas medis yang akan dibangun.

“Tetapi kami yakin juga dampaknya pasti juga akan dapat dirasakan oleh kampus-kampus yang lainnya di seluruh Indonesia. Sehingga kita berharap kunjungan ini, pertemuan tadi diterima langsung oleh Bapak Presiden, ini membuka pintu kerja sama strategis yang lebih luas di dunia pendidikan di Indonesia,” ujar Mendiktisaintek.

Lebih lanjut, Mendiktisaintek menuturkan bahwa kerja sama ini memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian nasional mengingat reputasi Imperial College London di bidang medis dan sains.

“Kita juga tahu untuk pendidikan medis, Imperial College ini peringkat keempat di dunia. Sehingga kalau kerja sama ini nanti bisa direalisasikan, tentu ini adalah sebuah peluang besar bagi bangsa Indonesia untuk bersama-sama langsung dengan kampus yang sangat top di dunia, untuk bisa menaikkan juga kualitas pengajaran, penelitian di Indonesia yang tentunya diharapkan juga ranking kita di dunia, kampus-kampus kita ini juga akan ikut naik,” ungkapnya.

Dengan reputasi Imperial College London yang menempati peringkat keempat dunia di bidang pendidikan medis, kemitraan ini diharapkan menjadi katalis bagi peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian nasional, sekaligus mempercepat lahirnya generasi dokter, ilmuwan, dan peneliti Indonesia yang mampu bersaing di tingkat global.

(BPMI Setpres)

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS ISTANA—Presiden Prabowo Terima Laporan Perkembangan Hilirisasi, Ketahanan Energi, dan Stabilitas Kelistrikan Nasional

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 22 Juni 2026. Dalam keterangannya usai diterima Presiden, Bahlil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menerima laporan terkait perkembangan program hilirisasi, termasuk pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik.

“Tadi kami melakukan rapat dengan Bapak Presiden, yang pertama adalah untuk mengevaluasi daripada program hilirisasi. Karena beberapanya sudah jalan, kami juga melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa program hilirisasi kita untuk ekosistem baterai mobil yang kerja sama antara CATL dan Antam, itu sudah selesai dan insyaallah akan diresmikan nanti di bulan Juli akhir, itu sudah selesai,” ujar Bahlil.

Selain membahas hilirisasi, Presiden Prabowo juga menerima laporan mengenai kondisi ketahanan energi nasional. Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah terus memastikan ketersediaan energi dalam kondisi aman.

“Yang kedua, kami juga melakukan rapat dengan Presiden untuk membahas tentang energi kita, dan ketahanan energi kita rata-rata di atas 20 hari minimum,” kata Bahlil.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga membahas keberlangsungan pelayanan listrik kepada masyarakat. Menteri ESDM menyampaikan bahwa pemerintah bersama PT PLN (Persero) telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah faktor yang memengaruhi stabilitas kelistrikan.

“Total konsumsi batubara PLN kita setiap tahun itu 154 juta ton. Sementara penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan untuk melayani PLN itu sudah sekitar 180-190 juta ton, yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton,” jelasnya.

“Sebenarnya, secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha, 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan berbulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu, atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending,” lanjutnya.

Bahlil menyampaikan, pemerintah telah mengambil langkah untuk membantu PLN agar pelayanan listrik kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah membentuk tim pengadaan batu bara untuk memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi.

“Sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance, agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bahlil.

“Menurut kami, dari pihak regulator melihat, kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim, tim pengadaannya itu dari PLN, Dirjen Batubara, BPKP, Inspektur Jenderal,” lanjutnya.

Terkait arahan Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa Presiden menginstruksikan kementerian terkait segera mengambil langkah terukur untuk memastikan pelayanan listrik kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

“Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini,” ujar Bahlil.

Pertemuan tersebut menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk mempercepat hilirisasi industri, memperkuat ketahanan energi nasional, dan memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan listrik yang andal sebagai fondasi menuju pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi Indonesia yang berkelanjutan.

(BPMI Setpres)

SURABAYA –—INDOTIPIKOR.COM— Anggota MPR RI/DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyerukan agar bangsa ini melakukan rekonstruksi total arsitektur hukum dan ekonomi nasional. Bukan tanpa alasan hal itu disampaikan LaNyalla. Pada acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Senin (22/6/2026).

LaNyalla menyebut jika kita benar-benar bertekad mewujudkan sistem demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila, maka hanya satu jalan yang harus kita lakukan, yaitu rekonstruksi total arsitektur hukum dan ekonomi nasional Indonesia.

“Perubahan arah ideologis dari ekonomi berbasis pasar dominan menuju ekonomi konstitusional berbasis kepentingan rakyat, yang sekarang dijalankan Presiden Prabowo mengandung konsekuensi perombakan puluhan undang-undang hasil Reformasi yang pro pasar dan liberal,” kata LaNyalla di hadapan ratusan peserta dari berbagai organisasi yang terdiri dari Pemuda Pancasila, komunitas buruh, petani, nelayan dan aktivis perempuan Surabaya.

Ketua DPD RI ke-5 itu tak menampik langkah tersebut akan menghasilkan perlawanan atau penolakan, baik dari dalam negeri, maupun dari luar negeri. Perlawanan itulah yang saat ini menurut LaNyalla yang membuat bangsa ini mengalami turbulensi ekonomi.

“Presiden Prabowo pasti tahu akan ada perlawanan. Dari dalam maupun dari luar negeri. Karena mereka yang melawan pasti sudah menjadi penikmat kekayaan Indonesia selama ini. Jadi tidak heran kalau dana asing keluar dan muncul tagar ‘Sell Indonesia’, tukas LaNyalla.

Dan perlawanan itu, sambungnya, diperparah dengan mental korup para pemegang amanah kekuasaan dari orang-orang yang dipercaya Presiden untuk menjalankan garis besar kebijakan yang diarahkan Presiden. Itulah mengapa negara ini hiruk pikuk belakangan ini. Karena pembantu Presiden tidak menerjemahkan dengan tepat, malah korupsi.

LaNyalla memaparkan, sebagai negara yang diberkahi dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, tentu Indonesia menjadi incaran negara-negara yang berwatak predatorik. “Negara-negara yang ingin menguasai dan memiliki sumber daya tersebut. Ini sudah terbukti dengan masuknya VOC hingga masa penjajahan Belanda, sehingga Indonesia menjadi negara koloni Belanda,” paparnya.

Setelah perang dunia kedua dinyatakan selesai pada bulan Mei 1945, negara-negara tersebut ternyata tidak berhenti untuk menguasai negara-negara yang baru merdeka dan berkembang, termasuk Indonesia. “Mulailah mereka menyusun strategi kolonialisme baru. Tanpa panjajahan fisik. Itulah konsep Neo-Kolonialisme yang semakin mendapat angin segar dengan lahirnya paradigma Neo-Liberalisme,” katanya.

Hingga kini, negara-negara ini tetap ingin menguasai Indonesia. Sumber Daya Alam diangkut ke luar negeri. Lalu produk jadi yang mereka olah di luar negeri masuk kembali ke Indonesia untuk kita beli. “Lalu keuntungan mereka dimasukkan lagi ke Indonesia sebagai tawaran utang dan Penanaman Modal Asing. Begitu siklusnya. Dan kerakusan mereka tidak berhenti di situ. Mereka menjalankan praktik kejahatan fiskal melalui tiga skenario jahat,” jelasnya.

Pertama adalah Under-Pricing, yaitu siasat di mana korporasi sengaja menjual komoditas nasional kepada perusahaan afiliasinya di luar negeri dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar. Tindakan ini kemudian dilegitimasi melalui instrumen kedua, yakni UnderInvoicing, yaitu manipulasi pencatatan nilai faktur ekspor agar tampak legal secara formalitas di atas kertas.

“Padahal sesungguhnya terjadi distorsi nilai yang besar. Seluruh rangkaian ini bermuara pada skema ketiga, yaitu: Transfer-Pricing yang agresif, yang secara sengaja menggeser keuntungan global ke yurisdiksi yang menerapkan tarif pajak sangat rendah demi menghindari kewajiban kontribusi domestik,” ulas LaNyalla.

“Inilah yang sekarang diperangi oleh Presiden Prabowo, dengan cara membelokkan kemudi kapal Indonesia menuju paradigma Ekonomi Pancasila. Sekaligus untuk mewujudkan substansi demokrasi di Indonesia, yaitu keadaulatan dan keadilan sosial,” ungkap Anggota Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia itu.

Ia mengaku dapat memahami keresahan mahasiswa di Indonesia belakangan ini, sehingga para mahasiswa menggelar aksi turun ke jalan menuntut perbaikan ekonomi. Tetapi ia juga berharap, para mahasiswa bisa membedakan antara fakta dan narasi.

“Fakta adalah kejadian. Sedangkan narasi adalah cara kejadian itu diceritakan. Faktanya, ekonomi Indonesia memang terguncang, karena ada perlawanan. Tetapi narasinya menjadi Indonesia bangkrut. Indonesia akan collaps. Indonesia bubar, dan sebagainya,” ujar LaNyalla.

Sebagai intelektual, harapnya, mahasiswa harus selalu menguji hipotesa dengan pertanyaan. Siapa yang membuat narasi? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Siapa yang mendanai? Karena dalam setiap perang narasi selalu ada kepentingan yang bekerja. Ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan politik dan ada juga kepentingan geopolitik.

Oleh karena itu, LaNyalla mengingatkan agar intelektual tidak boleh menjadi konsumen narasi. “Kita harus menjadi penguji narasi. Jangan mudah menjadi oposisi. Tetapi jangan pula mudah menjadi pendukung. Jadilah penimbang. Jadilah generasi yang meluruskan dan memperjuangkan cita-cita bangsa dan negara ini,” kata LaNyalla mengingatkan.

Sebab pada akhirnya, LaNyalla menyebut pertarungan terbesar bangsa ini bukan antara pemerintah dan oposisi. “Pertarungan terbesar kita adalah menentukan apakah Indonesia akan terus berjalan mengikuti logika pasar global yang menempatkan rakyat sebagai obyek, atau kembali kepada Ekonomi Pancasila yang menempatkan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan,” demikian LaNyalla.

Salah satu peserta dalam kegiatan itu, Samsurin meminta kepada pemerintah untuk mengaktifkan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) hingga ke tingkat daerah. Sebab, katanya, acapkali Pancasila hanya lip service belaka ketika dihadapkan pada realitas lapangan.

“Pancasila ada di benak kita, tapi tidak secara praksis. Dengan kata lain, secara materi kita paham dan tahu apa itu Pancasila, namun tidak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Berangkat dari fakta tersebut, saya kira perlu dan sangat penting agar BPIP bisa dihadirkan hingga ke tingkat daerah,” kata aktivis pemuda di Kota Surabaya tersebut.(*)

BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA