INDOTIPIKOR.COM—Negara kita Negara subur makmur baik dalam sektor hasil pertanian serta hasil pertambangan yang kelola dengan Pemerintahan Swasta ataupun Pemerintahan Dalam Negeri.
Dengan yang kita ketahui dalam suatu hasil tambang emas yang selalu garda paling terdepan, yang mana dengan tujuan tambang emas utama yakni mengambil logam mulia dari dalam bumi untuk berbagai kebutuhan manusia, yang mana pula hasil tambang ini diolah menjadi perhiasan, alat elektronik (ponsel dan komputer) dengan untuk cadangan devisa negara, hingga alat investasi.
Tapi dengan ini sebagai pengelola hasil tambang emas disinyalir dengan usahanya tidak memiliki surat izin usaha dalam pengelolaan material bahan emas.
Jum,at. 17/7/2026 Ketika kami ada aduan dari pihak luar masyarakat mengenai adanya pengelolaan hasil tambang emas di Kp. Muncul Desa Bojongsari Kecamatan Gunungtanjung, merupakan pengelola lumpur material emas ilegal yang merupakan tempat pengolahan tersebut belum memiliki siup.
Di samping itu salah satunya warga masyarakat desa bojongsari yang enggan di sebutkan namanya menyampaikan, Benar bahwa di desa kami ada tempat pengelolaan material emas, yang mana dengan letak lokasi tidak jauh dari desa bojongsari, dengan ini kami sebagai warga desa tidak tahu untuk pengelolaan emas sudah memiliki izin atau tidaknya? maka dengan hal seperti itu walaupun dengan pendapatan hasil tersebut besar dan kecilnya itu bisa untuk evaluasi, di karnakan yang namanya emas walaupun sebesar serbuk dan beras tatap harga tinggi dan apa lagi sebesar kelereng atau sebesar telur jelas harganya fantastic, Katanya.
Ketika hasil monitoring Media Indotipikor.Com di lapangan dengan beserta keterangan narasumber tersebut benar , bahwa lokasi pengelolaan hasil material hasil tambang itu belum memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), dan bahkan salah satu pengelola emas berinisial G juga mengatakan, yang bahwasannya lokasi tempat pengelolaan emas belum memiliki izin usaha perusahaan, dan ini kami hanya seorang pekerja saja, yang punya lokasi tempat ini itu O yang mana bila ada trouble sudah saja temui O yang karna beliau yang memiliki tempat pengelolaan emas, Katanya.
Maka dengan ini jelas salah satu tempat pengelola tambang material emas sudah bertabrakan dengan aturan Pemerintah Pasal 158 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU _ Minerba) yang mana pelaku terancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000. ( Seratus Milyar Rupiah) dan juga selain itu barang bukti hasil tambang emas beserta alat alat yang digunakan untuk mengelola dapat di rampas oleh negara.
Maka dengan ini Aparatur Penegak Hukum (APH) agar sidak lokasi mengenai adanya Pengelolaan Material Hasil Tambang.
Bersambung…
CIAMIS ––INDOTIPIKOR.COM–MEDIA AWDI JABAR— Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menerima kedatangan petugas Sensus Ekonomi 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS) di ruang tamu Pendopo Bupati Ciamis, Jumat (17/07/2026). Dalam kesempatan tersebut, Herdiat bersama istri turut berpartisipasi dengan memberikan data yang diperlukan sebagai responden sensus.
Kehadiran petugas sensus disambut hangat oleh Bupati sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mendukung pelaksanaan program strategis nasional yang bertujuan menghasilkan basis data ekonomi yang akurat dan terpercaya.
Usai mengikuti proses pendataan, Herdiat menegaskan bahwa Sensus Ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan data sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Saya sangat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi ini karena kita membutuhkan data yang benar-benar akurat. Data yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik pula,” ujar Herdiat.
Menurutnya, hasil sensus memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan survei yang umumnya memiliki margin of error lebih besar. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjadikan hasil sensus sebagai rujukan utama dalam mengambil keputusan.
Herdiat mencontohkan persoalan data stunting yang selama ini kerap berbeda antara satu instansi dengan instansi lainnya. Perbedaan data tersebut, kata dia, dapat memengaruhi efektivitas program pemerintah di lapangan.
“Kalau datanya berbeda-beda, tentu akan menyulitkan dalam menentukan langkah intervensi. Bahkan bisa berakibat bantuan atau program tidak tepat sasaran. Karena itu, data yang akurat sangat penting,” jelasnya.
Ia mengaku selama ini lebih banyak menggunakan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) karena dinilai memiliki metodologi yang jelas serta tingkat kepercayaan yang tinggi.
Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha di Kabupaten Ciamis, untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas Sensus Ekonomi. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dalam menghasilkan data yang berkualitas.
“Saya mengajak seluruh masyarakat agar mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang sebenarnya kepada petugas agar hasilnya benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya,” ajaknya.
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Herdiat juga memasang sendiri stiker Sensus Ekonomi. Tindakan tersebut menjadi simbol komitmen Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menyukseskan pelaksanaan sensus sekaligus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif demi terwujudnya data ekonomi yang akurat sebagai landasan pembangunan yang tepat sasaran.
Tasikmalaya ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS TNI— Pemandangan berbeda terlihat di Masjid Jami Miftahul Ulum, Kampung Jambubarang, Desa Parungponteng, Kecamatan Parungponteng, Jumat (17/7/2026). Di sela-sela pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129, personel Satgas Kodim 0612/Tasikmalaya tampak membawa sapu, pel, dan alat kebersihan, bukan untuk membangun jalan, melainkan membersihkan rumah ibadah.
Kegiatan Jumat Bersih diawali dengan membersihkan ruang utama masjid, serambi, halaman, hingga fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK). Seluruh pekerjaan dilakukan secara menyeluruh agar lingkungan masjid tetap bersih, sehat, dan nyaman digunakan oleh jamaah.
Aksi tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan nonfisik TMMD yang menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur. Kepedulian terhadap kebersihan fasilitas umum dan tempat ibadah juga menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang layak dan nyaman.
Bagi Satgas TMMD, rumah ibadah bukan sekadar bangunan, melainkan pusat kegiatan keagamaan dan ruang yang mempererat hubungan sosial masyarakat. Karena itu, menjaga kebersihannya merupakan bentuk penghormatan terhadap aktivitas ibadah sekaligus kontribusi nyata bagi warga.
Kegiatan ini juga memperlihatkan sisi lain prajurit TNI. Di luar tugas-tugas kemiliteran, mereka hadir dengan semangat melayani dan mengabdi, melakukan pekerjaan sederhana yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat.
Melalui aksi Jumat Bersih ini, TMMD ke-129 kembali menegaskan bahwa pembangunan desa bukan hanya tentang hasil yang terlihat, tetapi juga tentang kepedulian yang dirasakan. Dari lantai masjid yang bersih hingga fasilitas MCK yang tertata, setiap langkah kecil menjadi bagian dari upaya membangun desa yang lebih sehat, nyaman, dan harmonis.
Tasikmalaya ––INDOTIPIKOR.COM— Pembangunan dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 Kodim 0612/Tasikmalaya tidak hanya terdengar dari suara alat berat yang mengerjakan infrastruktur. Di Desa Parungponteng, Jumat (17/7/2026), pembangunan juga hadir dalam bentuk kepedulian melalui penyaluran 100 paket sembako kepada warga kurang mampu.
Kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari sasaran nonfisik TMMD yang dirancang untuk memastikan manfaat program dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis dan dilanjutkan kepada para penerima yang telah didata oleh pemerintah desa. Suasana berlangsung sederhana, namun penuh kehangatan. Warga tampak menyambut bantuan dengan wajah penuh syukur, sementara personel Satgas TMMD bersama pemerintah desa memastikan penyaluran berjalan tertib dan tepat sasaran.
Program ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari panjang jalan yang dibangun atau jumlah rumah yang diperbaiki. Nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama juga merupakan bagian penting dari pembangunan yang berkelanjutan.
Melalui TMMD ke-129, Kodim 0612/Tasikmalaya menghadirkan pendekatan yang menyeluruh. Selain mempercepat pembangunan infrastruktur desa, berbagai kegiatan sosial terus dilaksanakan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, mulai dari layanan kesehatan, edukasi, hingga bantuan sosial.
Penyaluran 100 paket sembako menjadi salah satu wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menumbuhkan semangat gotong royong. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat.
Semangat “TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa” tidak hanya tercermin dari pembangunan fisik, tetapi juga dari aksi berbagi yang menghadirkan harapan bagi masyarakat. Ketika kepedulian tumbuh di tengah pembangunan, desa tidak hanya menjadi lebih maju, tetapi juga semakin kuat dalam menghadapi berbagai tantangan.
CIAMIS, ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA AWDI JABAR— Pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar Panen Padi Organik Tingkat Kabupaten Ciamis yang dirangkaikan dengan Peresmian Sekretariat Klaster Padi Pamarican di areal persawahan Kelompok Tani Parikesit, Desa Bangunsari, Kecamatan Pamarican, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Gerakan Tanam Padi Organik yang telah dilaksanakan pada April 2026. Setelah melalui masa budidaya selama kurang lebih 110 hari, hamparan padi organik di Desa Bangunsari memasuki masa panen sebagai hasil penerapan sistem budidaya yang sehat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
Sebagai lokasi panen tingkat kabupaten, hamparan sawah Kelompok Tani Parikesit seluas 24,36 hektare dipilih sebagai representasi keberhasilan pengembangan pertanian organik di Kabupaten Ciamis. Hingga tahun 2026, luas lahan padi organik tersertifikasi di Kabupaten Ciamis telah mencapai 54,46 hektare yang tersebar di Kecamatan Cihaurbeuti, Pamarican, Banjarsari, dan Banjaranyar.
Panen padi organik ini menjadi bukti semakin berkembangnya penerapan pertanian organik di Kabupaten Ciamis. Selain menghasilkan pangan yang sehat dan berkualitas, sistem budidaya organik juga menjadi langkah nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi para petani.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Direktorat Serealia Kementerian Pertanian RI, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Bank Indonesia Perwakilan Tasikmalaya, unsur Forkopimda Kabupaten Ciamis, Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, para Asisten Daerah dan Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis, para Camat, Ketua APDESI Kabupaten Ciamis, penyuluh pertanian, Ketua Forum Penyuluh Pertanian, Ketua Gapoktan dan Kelompok Tani se-Kecamatan Pamarican, Organisasi Organik Ciamis, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Dr. H. Andang Firman Triyadi, M.T., hadir mewakili Bupati Ciamis sekaligus membacakan sambutan Bupati.
Dalam sambutan yang dibacakannya, Sekda menyampaikan bahwa Kabupaten Ciamis memiliki potensi pertanian yang sangat besar. Luas baku sawah mencapai 32.386 hektare dengan produksi Gabah Kering Giling (GKG) sekitar 402.917 ton per tahun atau setara 257.947 ton beras. Potensi tersebut menjadi modal strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus menopang perekonomian masyarakat.
Beliau menuturkan, pembangunan sektor pertanian tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Menurutnya, produktivitas harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan, memperbaiki kualitas tanah, serta menghasilkan pangan yang sehat dan aman bagi masyarakat.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Ciamis terus mendorong penerapan Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB) melalui penggunaan pupuk organik, pengelolaan lahan yang bijaksana, serta pengendalian organisme pengganggu tanaman secara terpadu. Pendekatan tersebut diyakini mampu mewujudkan pertanian yang produktif sekaligus berkelanjutan.
Beliau juga mengapresiasi semangat para petani yang terus berinovasi dalam mengembangkan pertanian organik. Keberhasilan panen hari ini, menurutnya, merupakan buah dari kerja keras, ketekunan, dan kolaborasi seluruh pihak dalam membangun sektor pertanian yang semakin maju.
“Panen padi organik hari ini bukan sekadar keberhasilan memanen hasil pertanian. Lebih dari itu, ini merupakan bukti bahwa kolaborasi, inovasi, dan komitmen bersama mampu menghadirkan sistem pertanian yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Apa yang kita lakukan hari ini adalah investasi bagi masa depan pertanian Kabupaten Ciamis,” demikian sambutan Bupati yang dibacakan Sekda.
Sekda turut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian RI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bank Indonesia Perwakilan Tasikmalaya, penyuluh pertanian, kelompok tani, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan pertanian organik di Kabupaten Ciamis. Sinergi tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan Peresmian Sekretariat Klaster Padi Pamarican yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Sekretaris Daerah. Peresmian tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kelembagaan petani sekaligus membangun pusat koordinasi pengembangan pertanian organik di Kabupaten Ciamis.
Untuk diketahui bahwa bangunan Sekretariat Klaster Padi Pamarican yang beru di resmikan terawbut, merupkan bantuan dari Bank Indonesia (BI) Wilayah Tasikmalaya.
Keberadaan Sekretariat Klaster Padi Pamarican diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, petani, penyuluh, akademisi, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan. Melalui sekretariat tersebut, pengembangan inovasi, peningkatan kapasitas petani, serta perluasan jejaring kemitraan diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
Melalui penyelenggaraan Panen Padi Organik Tingkat Kabupaten Ciamis dan Peresmian Sekretariat Klaster Padi Pamarican, Pemerintah Kabupaten Ciamis kembali menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan sektor pertanian yang tangguh, modern, dan berkelanjutan. Semangat kolaborasi yang terus terbangun diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mengantarkan Kabupaten Ciamis sebagai salah satu daerah pelopor pengembangan pertanian organik di Jawa Barat.
Tasikmalaya,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS TNI— 16 Juli 2026 – Pemandangan penuh makna tersaji di lokasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 di Desa Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya. Memasuki hari kedua kegiatan, tidak ada batas antara prajurit TNI dan masyarakat. Semua bahu-membahu menyingkirkan batang pohon yang menghalangi pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT).
Di bawah terik matahari, beberapa anggota Satgas TMMD bersama warga menarik dan mengangkat batang pohon dengan penuh semangat. Sesekali terdengar tawa yang mencairkan suasana, menunjukkan bahwa pekerjaan berat dapat terasa ringan ketika dikerjakan bersama.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan persiapan pembangunan TPT yang menjadi salah satu sasaran fisik TMMD ke-129. Keberadaan batang pohon di area pekerjaan harus dibersihkan agar proses pembangunan pondasi dan struktur penahan tanah dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Tembok Penahan Tanah dibangun untuk memperkuat struktur lahan, mengurangi potensi pergeseran tanah, serta menjaga akses jalan agar tetap aman digunakan masyarakat, terutama saat musim hujan.
Semangat gotong royong yang ditunjukkan warga menjadi energi tambahan bagi Satgas TMMD. Kehadiran masyarakat di lokasi pekerjaan membuktikan bahwa pembangunan desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau TNI, tetapi merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
Kebersamaan yang tercipta selama proses pembangunan juga memperlihatkan nilai utama TMMD, yaitu membangun kedekatan antara TNI dan rakyat. Melalui kerja bersama, komunikasi terjalin lebih akrab, rasa saling percaya semakin kuat, dan kepedulian terhadap lingkungan terus tumbuh.
Program TMMD ke-129 di Parungponteng tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik, tetapi juga menghidupkan kembali budaya gotong royong yang menjadi kekuatan masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Di balik proses mencabut batang pohon, tersimpan pesan besar tentang arti kebersamaan. TMMD ke-129 membuktikan bahwa pembangunan yang kokoh lahir dari kerja sama yang tulus. Ketika TNI dan masyarakat bekerja dalam satu irama, setiap rintangan dapat disingkirkan, dan setiap harapan dapat dibangun bersama.
Jakarta ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI— Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) bersama Biro Hukum Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membahas skema kerja sama untuk mempermudah perpindahan sekolah anak hakim yang terdampak promosi dan mutasi jabatan, Rabu, 15 Juli 2026.
PP IKAHI diwakili Ketua Komisi III Diah Sulastri Dewi, Sekretaris Komisi III Darmoko Yuti Witanto, Anggota Komisi III Abu Jahid Darso Atmojo, serta Kesekretariatan yang diwakili Pranata Subhan. Kegiatan juga dihadiri oleh Perwakilan Biro Hukum dan Humas MA. Sementara Kemendikdasmen diwakili Kepala Biro Hukum Muhammad Ravii.
Pembahasan difokuskan pada pengakomodasian putra-putri hakim dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui jalur mutasi. Menurut Diah, mutasi hakim kerap memaksa keluarga hidup terpisah karena anak belum memperoleh sekolah di daerah penugasan yang baru.
“Masih ada hakim yang terpaksa hidup terpisah dengan keluarganya karena anak belum memperoleh sekolah di tempat penugasan yang baru,” ujar Diah.
Menanggapi hal itu, Muhammad Ravii menjelaskan bahwa Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 telah mengatur mekanisme perpindahan murid melalui jalur mutasi maupun penerimaan murid pindahan. Namun, pelaksanaan teknis dan penetapan kuota tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Karena itu, kedua pihak membahas kemungkinan kerja sama yang melibatkan Kemendikdasmen, PP IKAHI, dan Kementerian Dalam Negeri sebagai payung untuk mempermudah pelaksanaan di daerah.
Melalui pembahasan tersebut, PP IKAHI berharap tersedia mekanisme yang memberikan kepastian akses pendidikan bagi anak hakim tanpa menghambat mobilitas hakim dalam menjalankan tugas
IKAHI & Kemendikdasmen Bahas Kemudahan Perpindahan Sekolah Anak Hakim
Tim Dandapala – Dandapala Contributor
Rabu, 15 Jul 2026
JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA IMO INDONESIA—Kondisi Utang luar negeri (ULN) Indonesia kini kembali mendapat sorotan tajam setelah nilainya menembus USD 444,4 miliar atau setara Rp7.999 triliun, yang merupakan level tertinggi sepanjang sejarah.
Angka yang nyaris mencapai Rp8.000 triliun memang membuat kondisi psikologis masyarakat sedikit terganggu.
Hal yang menjadi atensi adalah bahwa situasi ini tidak serta-merta mencerminkan kondisi ekonomi yang buruk, sebab utang pada dasarnya merupakan instrumen pembiayaan yang lazim digunakan banyak negara.
Namun demikian, kala tren kenaikannya berlangsung secara konstan disertai kebutuhan pembiayaan semakin bergantung pada pinjaman eksternal, maka muncul pertanyaan mengenai keberlanjutan fiskal dan ketahanan ekonomi nasional.
Tantangan terbesar saat ini tentu bukan semata soal besarnya nominal utang, akan tetapi bagaimana kemampuan negara mengelola risiko pembayaran, menjaga produktivitas penggunaan dana pinjaman, serta memastikan utang benar-benar menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.
Artinya, tanpa pengelolaan yang disiplin, beban pembayaran pokok dan bunga dapat mempersempit ruang fiskal untuk membiayai pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.
Demikian, peningkatan ULN harus dimaknai sebagai alarm untuk mengevaluasi strategi pembiayaan pembangunan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.
Mengapa Utang RI Terus Bertambah?
Pertanyaan terus menghantui benak publik: mengapa utang negara dari waktu ke waktu terus mengalami kenaikan?
Menjawab pertanyaan tersebut memang tidak mudah. Namun, pastinya, peningkatan utang luar negeri Indonesia adalah akumulasi dari berbagai faktor struktural yang saling berkaitan.
Salah satu penyebab paling krusial adalah terkait kebutuhan pembiayaan pembangunan yang jauh lebih besar dibandingkan kapasitas penerimaan negara.
Jika dicermati lebih dalam, beberapa tahun belakangan, pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur, penguatan layanan publik, transisi energi, hilirisasi industri, hingga berbagai program perlindungan sosial.
Apa yang dapat dibaca dari situasi ini yakni bahwa seluruh agenda tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar, sementara penerimaan perpajakan belum tumbuh cukup cepat untuk mengimbanginya.
Di samping itu, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga diakui masih menjadi salah satu penyebab penting di balik menggunungnya utang RI.
Ketika pengeluaran negara lebih besar dari penerimaan, maka langkah yang ditempuh pemerintah harus mencari sumber pembiayaan tambahan, baik melalui penerbitan surat utang maupun pinjaman luar negeri.
Dalam kondisi ketidakpastian global, pembiayaan eksternal kerap dipilih sebagai alternatif karena mampu menyediakan dana dalam jumlah besar dengan tenor yang relatif panjang.
Di samping pemerintah, sektor swasta adalah salah satu pihak yang juga paling berkontribusi terhadap kenaikan ULN.
Banyak korporasi memanfaatkan pinjaman luar negeri untuk membiayai ekspansi usaha, investasi, maupun kebutuhan modal kerja.
Berikutnya adakah faktor keterbatasan pendalaman pasar keuangan domestik. Terbatasnya sumber pembiayaan jangka panjang di dalam negeri mendorong pemerintah serta dunia usaha terus bergantung pada pembiayaan luar negeri.
Di tengah kebutuhan investasi yang terus berprogres, pinjaman eksternal menjadi salah satu opsi paling realistis. Dan sinilah letak persoalan itu.
Karenanya, pokok permasalahan utama bukanlah keberadaan utang itu sendiri. Jika ditilik menggundakan teori ekonomi publik, maka sebetulnya utang merupakan instrumen yang sah untuk mempercepat pembangunan.
Letak permasalahannya berada pada efektivitas penggunaannya. Dengan kata lain, apabila dana pinjaman lebih banyak digunakan untuk belanja yang bersifat konsumtif atau tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang memadai, maka manfaat utang akan jauh lebih kecil dibandingkan beban yang harus ditanggung generasi berikutnya.
Sebaliknya, jika utang luar negeri diarahkan pada investasi produktif yang meningkatkan kapasitas ekonomi nasional, maka pinjaman tersebut dapat menjadi lavarage bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.
Jalan Keluar
Bertambanhnya utang luar negeri semestinya menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk kembali merefleksikan diri sembari memperkuat strategi pembiayaan pembangunan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Jalan keluar pertama adalah meningkatkan kualitas penerimaan negara melalui reformasi perpajakan yang lebih efektif.
Fokus utama harus diarahkan bukan sekadar menaikkan tarif pajak, tapi bagaimana memperluas basis pajak, melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan memanfaatkan digitalisasi untuk mempersempit ruang penghindaran pajak.
Melalui penerimaan yang lebih kuat, ketergantungan negara terhadap pembiayaan utang luar negeri dapat ditekan secara bertahap.
Selanjutnya, memastikan setiap rupiah utang harus benar-benar produktif bukan sekadar pembiayaan program yang habis pakai.
Ia harus benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata. Pemerintah dalam hal ini harus menerapkan evaluasi yang lebih ketat terhadap proyek-proyek yang dibiayai melalui pinjaman.
Dengan demikian, prioritas pembiayaan harus diberikan kepada investasi yang mampu meningkatkan produktivitas nasional, seperti infrastruktur strategis, pendidikan, riset dan inovasi, ketahanan pangan, transformasi digital, serta pengembangan industri bernilai tambah tinggi.
Jika langkah ini diambil, maka utang tidak sekadar menjadi beban, melainkan dapat menciptakan kapasitas baru yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara di masa depan.
Di saat bersamaan, target penerimaan devisa perlu dilakukan melalui penguatan sektor industri dan peningkatan ekspor bernilai tambah.
Kegiatan hilirisasi sumber daya alam, pengembangan manufaktur berteknologi menengah dan tinggi, serta perluasan pasar ekspor adalah opsi yang harus dioptimalkan guna memperkuat posisi neraca pembayaran sehingga risiko ketergantungan terhadap pembiayaan luar negeri semakin berkurang.
Berikutnya, pendalaman pasar keuangan domestik juga menjadi salah satu langkah strategis yang tidak boleh diabaikan.
Pengembangan pasar obligasi nasional, misalnya, dapat meningkatkan partisipasi investor domestik, sekaligus optimalisasi dana pensiun, asuransi, dan lembaga investasi dalam negeri akan menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih stabil.
Dengan demikian, semakin besar kemampuan Indonesia membiayai pembangunan dari sumber-sumber dalam negeri, maka akan semakin kecil pula eksposur terhadap gejolak pasar keuangan global.
Pada akhirnya, keberhasilan mengelola utang tidak selalu diukur melalui kemampuan membayar cicilan, melainkan juga dari kemampuan mengubah utang menjadi investasi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan pengetatan disiplin fiskal, tata kelola yang lebih terbuka dan akuntabel, efisiensi belanja negara, serta kebijakan ekonomi yang berorientasi produktivitas, Indonesia bukan hanya mengubah utang menjadi kekuatan, tapi juga mencipatakan jalan keluar menuju kemandirian.
Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR)
Bandung – –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS TNI—Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Kosasih, S.E., M.M mengukuhkan Pengurus Badan Pembina Citra (BPC) Siliwangi Periode 2026–2031 dalam sebuah acara yang berlangsung di Ruang Siliwangi Makodam III/Siliwangi, Jalan Aceh No. 69, Kota Bandung, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan yang dihadiri sekitar 70 peserta tersebut diikuti unsur Kodam III/Siliwangi, pengurus BPC Siliwangi, purnawirawan TNI, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Pengukuhan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi BPC Siliwangi dalam menjaga nilai-nilai kejuangan, kebangsaan, dan semangat Siliwangi, sekaligus mempererat sinergi dengan seluruh komponen bangsa guna mendukung pembangunan serta menjaga persatuan dan kesatuan di wilayah Jawa Barat.
Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Surat Keputusan kepengurusan, prosesi pengukuhan, sambutan Pangdam III/Siliwangi, doa, menyanyikan Mars BPC Siliwangi, pertukaran cenderamata, foto bersama, hingga ramah tamah.
Dalam kesempatan tersebut, Mayjen TNI (Purn) Deddy Kusnadi Thamim resmi dikukuhkan sebagai Ketua BPC Siliwangi Periode 2026–2031.
Dalam sambutannya, Pangdam III/Siliwangi menegaskan bahwa BPC Siliwangi memiliki peran strategis sebagai wadah yang menghimpun putra-putri terbaik bangsa untuk memperkokoh nilai perjuangan, mempererat persatuan, serta mendukung pembangunan melalui berbagai kegiatan sosial dan pembinaan karakter kebangsaan.
“Saya berharap kepengurusan yang baru mampu menghadirkan program-program yang inovatif, adaptif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadikan BPC Siliwangi sebagai wadah untuk mempererat silaturahmi, melestarikan nilai-nilai kejuangan Siliwangi, serta memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Mayjen TNI Kosasih, S.E., M.M.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar hingga selesai pada pukul 11.30 WIB.
(Pendam III/Siliwangi).
Bandung, –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS TNI—16 Juli 2026 – Suasana penuh semangat mewarnai Lapangan Serka Dedy Unadi, Makodam III/Siliwangi, Kamis (16/7/2026) dini hari,Sekitar 700 masyarakat bersama prajurit TNI, keluarga besar TNI, organisasi kemasyarakatan, dan tamu undangan mengikuti Nonton Bareng (Nobar) Gembira Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Inggris yang digelar Kodam III/Siliwangi.
Kegiatan yang di hadiri Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, S.E., M.M. ini bertujuan mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, Selain nobar, acara juga dimeriahkan bazar UMKM dan hiburan rakyat.
Pertandingan berlangsung seru sejak kick off pukul 02.00 WIB. Inggris unggul 1-0 di babak pertama, namun Argentina bangkit pada babak kedua dan menang 2-1, disambut sorak sorai penonton.
Selain Pangdam III/Siliwangi Turut hadir Kasdam III/Siliwangi, para Asisten Kasdam, para Dansat dan Kabalakdam III/Siliwangi, Dandim 0618/Kota Bandung, jajaran prajurit dan ASN Kodam III/Siliwangi, keluarga Besar TNI, organisasi masyarakat AMS, FKPPI, HIPAKAD, masyarakat umum, serta tamu undangan lainnya.
Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 04.10 WIB dengan tertib, aman, dan lancar, Melalui kegiatan seperti ini, Kodam III/Siliwangi terus menghadirkan TNI yang dekat dengan rakyat serta mendukung kebersamaan dan pemberdayaan ekonomi lokal.
(Pendam III/Siliwangi).
