Bekasi ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— Pemerintah bergerak cepat dalam menangani insiden kecelakaan kereta api yang terjadi di wilayah Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam (27/4).

Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada Selasa (28/4) pagi menemui langsung korban yang dirawat di RSUD Kota Bekasi sekaligus memastikan penanganan berjalan optimal.

Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo menyampaikan duka cita mendalam kepada korban dan keluarga yang terdampak serta menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan investigasi menyeluruh atas kejadian tersebut.

Presiden juga menekankan pentingnya peningkatan keselamatan transportasi, khususnya pada perlintasan sebidang yang masih memiliki potensi risiko tinggi.

“Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi dan Pemerintah. Kami segera melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kejadian ini,” ujar Presiden Prabowo.

Di sisi lain, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan bahwa proses evakuasi dan penanganan korban dilakukan secara cepat, terkoordinasi, serta dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan keselamatan korban dan petugas di lapangan.

Menhub Dudy bersama tim teknis dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT Kereta Api Indonesia berada di lokasi sejak Senin malam (27/4) hingga Selasa pagi (28/4) untuk memimpin langsung penanganan di lapangan.

Menhub menyampaikan duka cita mendalam atas korban meninggal dunia dan berharap korban luka dapat segera pulih, sekaligus menegaskan bahwa kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan pelayanan transportasi yang tidak hanya andal, tetapi juga mengutamakan keselamatan sebagai prioritas utama.

“Kami ingin menyampaikan duka cita mendalam untuk korban meninggal dunia. Kemudian terhadap korban-korban luka, kami berharap dapat segera diberi kesembuhan.

Kejadian kecelakaan kereta api ini jadi pelajaran yang sangat penting buat PT. KAI dan kami, untuk bagaimana bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, tapi juga harus memberikan rasa aman dan nyaman, sekaligus juga yang paling utama keselamatan kepada penumpang,” ujar Menhub Dudy.

Berdasarkan kronologi awal, insiden kecelakaan bermula ketika rangkaian kereta rel listrik (KRL) relasi Bekasi–Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85. Akibat kejadian tersebut, rangkaian KRL harus dievakuasi dan ditetapkan sebagai Perjalanan Luar Biasa (PLB) dengan kode 5181 karena berhenti berdinas dan berjalan di luar jadwal reguler.

Sebagai dampaknya, petugas memberhentikan satu rangkaian KRL lainnya dengan kode PLB 5568 yang mengarah ke Cikarang di peron Stasiun Bekasi Timur. Namun, KA Argo Bromo Anggrek (KA 4) relasi Jakarta–Surabaya tidak sempat berhenti sepenuhnya sehingga terlibat insiden dengan KA PLB 5568 yang sedang berhenti.

Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi intensif dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses evakuasi berjalan optimal.

Evakuasi korban dilakukan secara bertahap, terukur, dan penuh kehati-hatian guna meminimalkan risiko tambahan, dengan mempertimbangkan kondisi rangkaian kereta serta keselamatan petugas dan korban.

Upaya ini didukung melalui pendirian Posko Tanggap Darurat di Stasiun Bekasi Timur serta penanganan medis intensif di fasilitas kesehatan.

Kementerian Perhubungan juga mendukung penuh proses investigasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan secara objektif dan menyeluruh.

Menhub menegaskan bahwa pihaknya memberikan ruang dan menunggu KNKT untuk melakukan investigasi secara independen agar hasilnya dapat menjadi dasar evaluasi komprehensif ke depan.

“Mohon doanya dari masyarakat semoga proses evakuasi ini dapat berlangsung dengan cepat, aman, dan tetap mengedepankan keselamatan, serta dapat menyelamatkan korban-korban yang masih ada di dalam kereta api. Kami juga memberikan kesempatan kepada KNKT untuk melakukan investigasi secara objektif,” kata Menhub Dudy.

Pemerintah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik serta hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sistem keselamatan transportasi nasional.

Hingga saat ini pendataan jumlah korban masih terus dilakukan. Untuk mendukung kelancaran penanganan, dilakukan penyesuaian operasional perjalanan KRL yang sementara hanya sampai Stasiun Bekasi.

#Menghubungkan Indonesia #

Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Selasa, 28 April 2026

Jakarta ––INDOTIPIKOR.COM–MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— Pada era digital yang menuntut keterbukaan dan akuntabilitas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus bebenah untuk meningkatkan kualitas layanan, salah satunya dengan memberikan kemudahan layanan pengaduan masyarakat. Berbagai kanal digital pengaduan disediakan sebagai jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, atau dugaan pelanggaran dengan lebih cepat dan mudah.

“Pengaduan dari masyarakat merupakan bentuk partisipasi publik yang sangat penting dalam mengawasi jalannya pelayanan, sekaligus menjadi masukan berharga bagi Kementerian ATR/BPN. Kami terus berupaya menjadi institusi yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel,” jelas Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, dalam keterangannya pada Selasa (28/04/2026).

Aduan yang disampaikan oleh masyarakat bisa menjadi bahan evaluasi dan dasar pertimbangan untuk memperbaiki kebijakan, standar operasional, atau cara kerja, termasuk di Kementerian ATR/BPN. Shamy Ardian meyakini, pengaduan masyarakat tidak sekadar menjadi sarana untuk mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah, tetapi juga akan menunjukkan sejauh mana mutu pelayanan publik.

Saat ini, ada empat kanal resmi pengaduan yang disediakan Kementerian ATR/BPN, yaitu Hotline WhatsApp Pengaduan dengan nomor 0811-1068-0000; email resmi pengaduan melalui surat@atrbpn.go.id; loket persuratan untuk pengaduan tertulis dengan dokumen pendukung; dan SP4N-LAPOR! sebagai platform nasional pengelolaan pengaduan masyarakat.

Melalui kanal digital tersebut, masyarakat kini dapat menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun dugaan pelanggaran dengan lebih mudah, cepat, dan langsung ditangani oleh unit yang berwenang. Masing-masing kanal dilengkapi dengan tata cara yang jelas untuk memastikan pengaduan masyarakat dapat ditangani secara tepat dan transparan. Dengan sistem ini, Kementerian ATR/BPN berharap dapat memperkuat kepercayaan publik, mendorong perbaikan layanan, dan menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Adapun tata cara mengirim pengaduan melalui surat, masyarakat perlu menuliskan kronologis permasalahan secara lengkap dan jelas serta menyertakan detail yang relevan. Selain itu, pengadu wajib melampirkan bukti dokumen untuk mendukung laporan yang disampaikan. Surat dapat dikirimkan secara langsung ke Loket Persuratan pada hari kerja (Senin sampai Jumat, pukul 09.00 WIB hingga 14.00 WIB) atau melalui alamat Kementerian ATR/BPN di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Selain melalui surat cetak, masyarakat juga dapat mengirimkan pengaduan melalui surat elektronik dengan ketentuan yang telah ditetapkan. File yang diunggah harus berformat PDF dengan ukuran maksimal 20 MB. Penamaan file mengikuti nomor surat (jika ada) dengan garis miring diganti underscore atau menggunakan nama pengirim jika tanpa nomor surat. Apabila ukuran file melebihi batas, dokumen dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Isi surat elektronik harus mencantumkan perihal, nomor surat, tanggal, dan identitas pengirim, serta dikirimkan ke alamat email resmi pengaduan.

Kanal lainnya yang dapat dimanfaatkan adalah SP4N-LAPOR! sebagai platform nasional pengelolaan pengaduan masyarakat. Untuk menggunakannya, masyarakat perlu masuk menggunakan akun yang telah terdaftar melalui website atau aplikasi mobile. Selanjutnya, pengguna dapat menuliskan aduan dengan kronologis yang jelas, mencantumkan waktu dan lokasi kejadian, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengguna juga dapat melampirkan bukti pendukung seperti foto atau dokumen. Setelah laporan dikirim, masyarakat dapat memantau proses verifikasi dan tindak lanjut melalui notifikasi pada akun masing-masing. (GE/RT)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

CIAMIS –INDOTIPIKOR.COM—– Kabupaten Ciamis kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu daerah strategis di sektor pertanian dan peternakan dengan menjadi tuan rumah Dialog Perunggasan Nasional 2026 Konsolidasi Peternak Rakyat Nasional yang diselenggarakan oleh Garda Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), bertempat di Aula STIKes Muhammadiyah Ciamis, Selasa (29/04/2026).

Kegiatan berskala nasional tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. H. Sudaryono, B.Eng., M.M., MBA, para Anggota DPR RI, unsur Forkopimda Ciamis, akademisi, mahasiswa, pengusaha, penggiat bidang unggas dari berbagai daerah di Indonesia, serta tamu undangan lainnya.

Dialog ini menjadi ruang strategis untuk membahas masa depan peternak unggas rakyat, mulai dari persoalan budidaya, manajemen usaha, distribusi hasil ternak, hingga upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi secara berkelanjutan demi memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triyadi, yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa Ciamis memiliki peran yang sangat aktif dalam pengembangan sektor pertanian dan peternakan, khususnya subsektor unggas.

Menurutnya, Kabupaten Ciamis saat ini mampu memproduksi hingga 1,3 juta ekor unggas setiap tahunnya. Produksi tersebut tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal masyarakat Ciamis, tetapi juga didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia.

“Ini menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar bagi kami untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas sektor peternakan unggas di Kabupaten Ciamis,” ujar Andang.

Namun demikian, ia mengakui bahwa masih terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, salah satunya adalah kebutuhan impor produk telur yang menunjukkan masih adanya celah dalam peningkatan produktivitas dan efisiensi di sektor tersebut.

Untuk itu, Andang berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih nyata melalui dukungan dalam aspek pengelolaan, manajemen usaha, hingga akses pembiayaan bagi para petani dan peternak di daerah.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. H. Sudaryono, B.Eng., M.M., MBA, menegaskan bahwa sektor pertanian dan swasembada pangan menjadi salah satu program prioritas utama Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian bangsa di bidang pangan.

Menurutnya, komitmen pemerintah pusat terhadap penguatan sektor pertanian tidak hanya sebatas wacana, tetapi telah dibuktikan melalui berbagai kebijakan strategis yang dituangkan dalam sejumlah regulasi presiden, baik dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) maupun Instruksi Presiden (Inpres) yang secara khusus mengatur percepatan pembangunan pertanian nasional.

Ia menjelaskan bahwa regulasi tersebut menjadi landasan kuat bagi seluruh daerah untuk bergerak lebih cepat dalam meningkatkan produktivitas pertanian, termasuk sektor peternakan unggas yang memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional.

“Presiden Prabowo menempatkan swasembada pangan sebagai agenda penting nasional. Karena itu, pemerintah hadir dengan berbagai kebijakan nyata agar petani dan peternak mendapatkan dukungan yang lebih kuat, baik dari sisi produksi, distribusi, hingga kesejahteraan pelaku usaha pertanian,” ujarnya.

Dalam kunjungannya di Kabupaten Ciamis, Wamentan Sudaryono juga menyempatkan diri berdialog secara langsung dengan para peternak rakyat. Ia mendengarkan berbagai aspirasi, harapan, serta tantangan yang dihadapi para peternak

Sudaryono menegaskan bahwa aspirasi para peternak tersebut akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan ke depan, sehingga program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku usaha pertanian dapat terus diperkuat agar cita-cita besar menuju swasembada pangan nasional benar-benar dapat terwujud.

REDAKSI

MAT ROBI SENTER AWDI CIAMIS JABAR

Jakarta ––INDOTIPIKOR.COM–MEDIA LOYALIS LIPUTAN KEMENTERIAN— Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto merasa beri apresiasi tinggi atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Kita harus bersyukur dengan kebijakan Presiden Prabowo yang tidak menaikkan harga BBM Bersubsidi,” kata Mendes Yandri saat beri sambutan di Penandatangan Nota Kesepahaman dengan sejumlah lembaga di Kantor Kemendes, Selasa (28/6/2026).

“Beliau membela rakyat kecil dengan tidak menaikkan harga BBM Bersubsidi,” sambung Mendes Yandri.

Mantan Wakil Ketua MPR ini menegaskan jika Pemerintah bakal konsisten untuk selalu berpihak kepada rakyat dengan tidak menaikkan harga BBM Bersubsidi ini.

“Pihak yang paling merasakan dampak BBM Bersubsidi adalah rakyat kecil, termasuk yang ada di desa,” kata Mantan Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Mendes Yandri juga mengajak seluruh warga desa untuk mendoakan agar Presiden Prabowo agar selalu sehat dalam ikhtiarnya memimpin bangsa Indonesia.

“Kami sebagai pembantu presiden siap Samina Wa Atho’na,” kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri didampingi Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria hadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama dengan UKP Bidang Pembinaan Generasi Mudan Pekerja Seni, Kementerian Transmigrasi, BRIN, PT. PLN (Persero), PT. PLN EPI (Persero), PT. Daya Mandiri Production, Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia, ITB dan UGM di Operational Room.

Pada Kegiatan tersebut turut Hadir, UKP Bidang Pembinaan Generasi Mudan Pekerja Seni Raffi Farid Ahmad, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Dirut PT. PLN Darmawan Prasodjo.

Teks: Firman/Humas Kemendes