CIAMIS–INDOTIPIKOR.COM–AWDI JABAR—Pemerintah Kabupaten Ciamis terus memperkuat upaya perlindungan anak sekaligus membenahi sistem evaluasi data untuk meningkatkan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) menuju kategori Madya.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang digelar di Aula Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Ciamis,(6/3/2026).

Kegiatan tersebut diikuti para operator dari berbagai perangkat daerah guna memastikan proses pengisian aplikasi evaluasi mandiri Kabupaten Layak Anak dilakukan secara akurat, berbasis data serta dilengkapi dokumen pendukung yang valid.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Ciamis,dr.H.Yoyo Supardi,M.M.Kes., menegaskan bahwa upaya peningkatan predikat KLA tidak boleh hanya berorientasi pada penilaian semata.

Menurutnya, yang terpenting adalah memastikan perlindungan anak benar-benar terlaksana secara nyata di masyarakat.

“Ini harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai kita hanya fokus mengejar predikat, tetapi justru melupakan substansi utama yakni perlindungan anak,” ujar Yoyo.

Ia menjelaskan, evaluasi mandiri dilakukan untuk memperbaiki berbagai kekurangan dokumen eviden yang sebelumnya berdampak pada pengurangan nilai penilaian Kabupaten Layak Anak.

“Jangan sampai kekeliruan data atau kurangnya dokumen pendukung menyebabkan kejadian sebelumnya terulang kembali,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Ciamis, Raden Ine Anggiasari, menyampaikan bahwa program Kabupaten Layak Anak telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Ia menyebut sejumlah indikator menunjukkan kemajuan dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Ciamis.

Salah satunya adalah kepemilikan akta kelahiran anak yang mencapai 90,49 persen, meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya yang berada di angka 40,76 persen.

Selain itu, penanganan anak oleh instansi terkait telah mencapai 100 persen, sehingga layanan perlindungan bagi anak semakin mudah diakses masyarakat.

Di sisi lain, akses internet bagi penduduk usia lima tahun ke atas juga cukup tinggi, yakni mencapai 82,67 persen. Kondisi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan pengawasan dari orang tua dan lingkungan agar anak terhindar dari dampak negatif ruang digital.

Meski demikian, beberapa tantangan masih menjadi perhatian, di antaranya prevalensi stunting yang berada di angka 20,3 persen, anggota Bina Keluarga Balita berkeluarga berencana sebesar 55,66 persen, rata-rata lama sekolah 8,23 tahun, serta harapan lama sekolah 14,31 tahun.

Selain itu, usia kawin pertama yang masih berada di angka 19,8 tahun juga menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan kualitas pengasuhan serta perlindungan anak.

Pemerintah Kabupaten Ciamis menargetkan peningkatan kualitas perlindungan anak melalui penguatan peran keluarga dalam pengasuhan, pemantauan tumbuh kembang anak, serta penanganan kasus kekerasan yang lebih cepat dan responsif.

Melalui langkah tersebut, diharapkan predikat Kabupaten Layak Anak tidak hanya menjadi penghargaan administratif, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi tumbuh kembang anak-anak di Kabupaten Ciamis.Editor (Yan.P/M.robby).

CIAMIS–INDOTIPIKOR.COM–AWDI JABAR—Profesi jurnalis memiliki tantangan besar karena berperan sebagai penyampai informasi sekaligus jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Dr. H. Andang Firman Triyadi saat menghadiri kegiatan Pesantren Ramadan tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 1447 H/2026 M kategori jurnalis di Pondok Pesantren Darussalam Ciamis, Kamis (05/03/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sekda memberikan pembinaan kepada para insan pers mengenai pentingnya menjaga etika, akurasi, serta tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, profesi jurnalis merupakan pekerjaan yang penuh tantangan karena batas antara kebaikan dan keburukan dalam penyampaian informasi sangat tipis sehingga diperlukan tuntunan dan etika dalam menjalankan profesi tersebut.

Sekda menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan media kerap menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menentukan langkah dan kebijakan. “Informasi dari teman-teman media menjadi bahan koreksi bagi kami, mana yang harus segera ditindaklanjuti dan mana yang menjadi bahan kebijakan cepat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar jurnalis tidak hanya mengutamakan akurasi, tetapi juga menggunakan hati dalam menyampaikan informasi sehingga berita yang disajikan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Selain itu, jurnalis diminta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta berhati-hati dalam memilih diksi agar informasi tetap objektif.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda turut menyampaikan bahwa Ramadan tidak hanya dimaknai sebagai menahan lapar dan haus, tetapi juga menjadi momentum untuk menyucikan diri serta memperkuat fisik dan spiritual. “Puasa merupakan proses penyucian diri agar manusia kembali kepada fitrah,” katanya.

Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis, KH Dr. Fadlil Yani Ainusyamsi atau yang akrab disapa Kang Icep, menyampaikan bahwa kegiatan Pesantren Ramadan kategori jurnalis ini merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan. Menurutnya, jurnalis memiliki peran penting dalam membentuk pemikiran masyarakat melalui tulisan, literasi dan gagasan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, ulama dan insan pers dalam membangun Kabupaten Ciamis melalui penyampaian informasi yang beretika dan bertanggung jawab.Editor (Team Yan.P/M.Robby).

Pidie Jaya ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) kepada tiga provinsi terdampak bencana di wilayah Sumatera. Total tambahan anggaran tersebut mencapai sekitar Rp10,6 triliun.

Penjelasan ini disampaikan Tito dalam acara Penyerahan Santunan Ahli Waris untuk Korban Bencana Hidrometeorologi dan Sosialisasi Penambahan TKD Tahun 2026 bagi Daerah Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar secara hybrid dari Gedung MTQ Pidie Jaya, Aceh, Jumat (6/3/2026).

Penambahan TKD ini merupakan realisasi dari usulan Mendagri kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI. Langkah ini merupakan upaya untuk mempercepat pemulihan pascabencana. “Harapannya daerah-daerah bisa untuk melakukan penanganan bencana sesuai kemampuannya. Yang tidak mampu tetap ditangani pusat,” ujarnya.

Sebelumya pada rapat secara virtual bersama pemerintah daerah (Pemda) terdampak bencana, Kamis (5/3/2026), Mendagri menjelaskan, penambahan TKD ini untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah-daerah yang terkena bencana. Bahkan, Presiden memutuskan penambahan tersebut tidak hanya diberikan kepada daerah yang terdampak bencana secara langsung. Namun, penambahan ini diberikan kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Sumut, Sumbar, dan Aceh, termasuk yang tidak terdampak.

“Beliau (Presiden) memutuskan untuk memberikan semua, baik yang terdampak atau tidak se-provinsi, karena dianggap bencana, bencana provinsi,” ujar Mendagri pada rapat tersebut.

Dari total Rp10,6 triliun tersebut, masing-masing daerah mendapat jumlah yang beragam. Untuk daerah se-Provinsi Aceh dialokasikan sekitar Rp1,6 triliun, se-Provinsi Sumut Rp6,3 triliun, dan se-Provinsi Sumbar Rp2,6 triliun.

Saat ini kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia (RI) Nomor 59 Tahun 2026. Mendagri juga telah menerbitkan surat edaran untuk mengatur teknis penggunaannya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, Presiden meminta agar anggaran tambahan tersebut betul-betul digunakan untuk mempercepat pemulihan bencana. Bagi daerah yang tidak terdampak bencana, anggaran ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung program mitigasi maupun pencegahan bencana, seperti memperbaiki jembatan atau bendungan yang dianggap rawan terdampak.

“Termasuk juga untuk penanganan tata ruang misalnya, pendidikan latihan untuk penanganan bencana. Bahkan saya juga membuat kesempatan bisa digunakan untuk penanganan inflasi,” jelasnya pada rapat.

Satgas PRR

CIAMIS, –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA AWDI JABAR—– Pemerintah Kabupaten Ciamis kembali melaksanakan kegiatan Tarawih Keliling (Tarling) atau Safari Ramadan tingkat kabupaten sebagai bagian dari agenda pemerintah daerah dalam menyemarakkan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Masjid Al Barkah, Dusun Desa RT 01 RW 01, Desa Pamokolan, Kecamatan Cihaurbeuti, pada Kamis malam (05/03/2026).

Safari Ramadan kali ini digelar di wilayah Eks-Kewadanaan Panumbangan yang meliputi Kecamatan Panumbangan, Cihaurbeuti, Sindangkasih, Panjalu, dan Sukamantri.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Ciamis H. Herdiat Sunarya, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretariat Daerah, unsur Forkopimda, para Kepala OPD, camat se-Eks-Kewadanaan Panumbangan, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat.

Mengawali sambutannya, Bupati Ciamis menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya karena dapat bersilaturahmi langsung dengan masyarakat.

“Alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat di wilayah Eks-Kewadanaan Panumbangan,” ujarnya.

Bupati juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum Ramadan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta memperkuat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan salat Isya dan Tarawih berjamaah, kemudian diakhiri dengan ramah tamah antara Bupati dan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Herdiat juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada periode 2025–2026, terdapat sejumlah program pembangunan yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Hal tersebut menurutnya tidak terlepas dari kondisi APBD Kabupaten Ciamis yang tengah mengalami keterbatasan sehingga berdampak pada pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.

“Mohon maaf apabila ada program-program yang tertunda ataupun belum maksimal dilaksanakan. Namun ke depan kita akan berupaya kembali agar pembangunan di Ciamis dapat berjalan lebih baik,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis juga menyerahkan insentif kepada para tokoh dan elemen masyarakat di wilayah Eks-Kewadanaan Panumbangan, di antaranya guru Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA), guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), imam masjid desa, serta imam masjid kecamatan.

Selain itu, insentif juga diberikan kepada para Ketua RT dan RW sebagai bentuk perhatian dan apresiasi pemerintah daerah atas peran mereka dalam membina kehidupan keagamaan serta menjaga kehidupan sosial kemasyarakatan di lingkungannya.

Pada kesempatan yang sama turut diserahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris Ketua RT dan RW yang meninggal dunia dengan nilai santunan sekitar Rp42 juta per ahli waris.
Program BPJS Ketenagakerjaan tersebut diketahui dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagai bentuk perlindungan sosial bagi perangkat lingkungan.

Dalam sambutannya, Bupati juga menyoroti perkembangan digitalisasi yang saat ini semakin pesat dan telah merambah hingga ke wilayah pedesaan. Penggunaan telepon genggam kini hampir dimiliki oleh setiap individu.

Oleh karena itu, ia mengajak para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak agar tidak terjadi penyalahgunaan teknologi digital.

Selain itu, Bupati juga menyinggung persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Ciamis yang perlu menjadi perhatian bersama.

Berdasarkan data tahun 2024, tercatat sekitar 85 kasus kekerasan, yang meliputi kekerasan terhadap perempuan maupun anak, baik berupa kekerasan seksual, penganiayaan, maupun perundungan.

Menurutnya, kasus kekerasan terhadap anak merupakan persoalan serius yang harus ditangani bersama oleh seluruh elemen masyarakat.

Ia pun mengajak orang tua, guru, tokoh masyarakat, serta pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian dan pengawasan terhadap anak-anak.

Melalui kegiatan Safari Ramadan ini diharapkan hubungan silaturahmi antara pemerintah daerah dengan masyarakat semakin erat serta memperkuat kebersamaan dalam membangun Tatar Galuh Ciamis yang religius, aman, dan sejahtera.

PROKOPIM CIAMIS

MAT ROBI SENTER AWDI CIAMIS JABAR