Bandung –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—– Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum pada Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI (Dirbinganis Badilum MA RI), Hasanuddin, resmi meraih gelar doktor setelah mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi doktor di Universitas Pasundan, Bandung, Selasa (10/3).

Dalam sidang terbuka tersebut, Hasanuddin mempresentasikan disertasi berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset Non-Penal dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan Sosial.” Disertasi ini menyoroti pentingnya pembaruan kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pendekatan yang tidak semata-mata bertumpu pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan kepentingan masyarakat.

Dalam paparannya, Hasanuddin menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia telah menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan politik yang sangat luas. Oleh karena itu, strategi penanggulangannya tidak cukup hanya mengandalkan instrumen penal berupa pemidanaan pelaku.

Menurutnya, pendekatan non-penal menjadi penting sebagai pelengkap kebijakan hukum pidana, salah satunya melalui mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture/NCB asset forfeiture). Instrumen ini memungkinkan negara merampas aset yang berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku.

“Pendekatan ini berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan pengembalian hak masyarakat, sekaligus memutus manfaat ekonomi dari kejahatan korupsi,” ujarnya dalam mempertahankan penelitian disertasinya.

Namun demikian, implementasi perampasan aset non-penal masih menghadapi berbagai persoalan, seperti disharmoni regulasi, ketidakjelasan standar pembuktian, hingga kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia dan prinsip due process of law.

Dalam disertasinya, Hasanuddin menguraikan bahwa konsep NCB asset forfeiture memiliki kesamaan di berbagai sistem hukum, baik civil law maupun common law. Persamaan tersebut terletak pada fokusnya yang mengejar aset hasil kejahatan (in rem proceeding), bukan semata-mata menghukum pelaku.

Perbedaannya terletak pada standar pembuktian dan forum peradilannya. Sistem civil law umumnya menggunakan yurisdiksi pidana dengan standar pembuktian yang lebih ketat, sementara common law sering menggunakan mekanisme perdata dengan standar pembuktian keseimbangan probabilitas (balance of probabilities).

Dalam konteks Indonesia, perampasan aset selama ini merupakan pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan melalui putusan pengadilan setelah pelaku dinyatakan bersalah. Selama proses perkara berjalan, aparat penegak hukum hanya dapat melakukan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain KUHAP, mekanisme terkait juga diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 yang mengatur tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya.

Disertasi ini juga menempatkan perampasan aset non-penal dalam kerangka Negara Hukum Pancasila, yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan sosial.

Menurut Hasanuddin, Negara Hukum Pancasila menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam perspektif tersebut, perampasan aset tanpa pemidanaan dapat dibenarkan sepanjang memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1.⁠ ⁠Berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan masyarakat

2.⁠ ⁠Tidak semata- mata menghukum tetapi menghilangkan hasil kejahatan

3.⁠ ⁠Dijalankan dengan kontrol yudisial yang ketat

4.⁠ ⁠Tetap menjamin perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik

Hasanuddin juga mengaitkan konsep perampasan aset non-penal dengan pemikiran para ahli hukum pidana modern, seperti Marc Ancel dan G. Peter Hoefnagels, yang memandang kebijakan hukum pidana sebagai usaha rasional masyarakat dalam mengorganisasikan pengendalian kejahatan. Pandangan ini menempatkan hukum pidana bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai perlindungan kepentingan sosial.

Dalam perspektif tersebut, hukum pidana seharusnya menjadi ultimum remedium, sedangkan pendekatan non-penal dapat digunakan apabila lebih efektif dalam melindungi kepentingan masyarakat.

Disertasi ini juga menggunakan pendekatan economic analysis of law yang menekankan bahwa pelaku kejahatan ekonomi pada dasarnya bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang efektif harus mampu menghilangkan insentif ekonomi dari kejahatan tersebut.

“Koruptor pada dasarnya lebih takut kehilangan kekayaan dibandingkan hukuman badan. Ketika hasil kejahatan dirampas, maka insentif untuk melakukan korupsi akan berkurang secara signifikan,” jelasnya di hadapan dewan penguji.

Sebagai bagian dari analisis komparatif, Hasanuddin membandingkan praktik perampasan aset tanpa pemidanaan di beberapa negara, seperti Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat.

Hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya spektrum kebijakan yang berbeda. Belanda menerapkan model yang sangat hati-hati dan kuat dalam kontrol negara hukum, Inggris menggunakan pendekatan perdata yang moderat, sementara Amerika Serikat dikenal dengan model in rem forfeiture yang relatif agresif.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa desain kebijakan perampasan aset harus mempertimbangkan keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan analisis teoritik, komparatif, dan praktik hukum di Indonesia, Hasanuddin menawarkan rekonstruksi model ideal perampasan aset tanpa pemidanaan yang berbasis keadilan sosial.

Model tersebut menempatkan perampasan aset sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana non-penal dengan karakter in rem proceeding yang dikualifikasi, yaitu proses terhadap aset yang tetap berada di bawah kontrol yudisial yang ketat.

Beberapa elemen utama model yang diusulkan antara lain:

•⁠ ⁠Bersifat tanpa pemidanaan dan berorientasi pemulihan aset

•⁠ ⁠Permohonan diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara

•⁠ ⁠Pemeriksaan dilakukan di pengadilan pidana oleh hakim pidana independen

•⁠ ⁠Standar pembuktian menggunakan keseimbangan probabilitas

•⁠ ⁠Pembuktian terbalik bersifat terbatas dan proporsional

•⁠ ⁠Hak pihak ketiga yang beritikad baik dilindungi

•⁠ ⁠Pengawasan yudisial dilakukan secara ketat

Konsep tersebut bertujuan memastikan bahwa perampasan aset tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan due process of law.

Hasanuddin menegaskan bahwa konsep perampasan aset non-penal yang dirumuskannya bukan dimaksudkan untuk menggantikan mekanisme pemidanaan, melainkan sebagai instrumen pelengkap kebijakan hukum pidana modern.

Pendekatan ini memindahkan fokus penegakan hukum dari sekadar penghukuman pelaku menuju pemulihan kepentingan sosial yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi.

“Melalui mekanisme ini, negara dapat mengembalikan aset publik yang dialihkan secara melawan hukum sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kepentingan masyarakat,” paparnya saat sidang disertasi berlangsung.

Dengan desain hukum yang tepat, ia meyakini bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi sekaligus mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam nilai-nilai Pancasila

Tim Dandapala
Selasa, 10 Mar 2026

Poso ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI— Pengadilan Negeri (PN) Poso, Sulawesi Tengah, menjatuhkan pidana pengawasan dalam perkara pidana nomor 34/Pid.Sus/2026/PN Pso pada (9/3) di Gedung PN Poso, Jalan P. Kalimantan No. 11, Poso, Sulawesi Tengah.

Pemulihan hubungan sosial melalui perdamaian antara terdakwa dan korban menjadi pertimbangan utama majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pengawasan tersebut.

“Perdamaian tersebut dinilai lahir dari kesadaran para pihak sendiri untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dan memulihkan hubungan sosial yang sempat terganggu akibat peristiwa tersebut,” demikian isi pertimbangan majelis hakim yang disampaikan oleh tim humas PN Poso kepada DANDAPALA.

Perkara itu bermula saat terdakwa yang baru pulang dari tempat kerja mendapatkan informasi bahwa keponakannya sedang berada di dalam kamar bersama korban di rumah orang tuanya. Merasa emosi akan hal itu, terdakwa bergegas menuju lokasi kemudian serta merta menjambak rambut korban setelah korban keluar dari kamar tempatnya berdua dengan keponakan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami nyeri dan luka memar pada bagian kepala. Terdakwa didakwa pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak mengingat korban belum berusia dewasa.

Di persidangan terdakwa dan korban sepakat berdamai. Terdakwa mengakui kesalahanya serta meminta maaf kepada korban dan memberikan ganti kerugian sejumlah Rp4 juta. Korban dan keluarganya menerima permintaan maaf terdakwa. Perdamaian tersebut dipertimbangkan majelis hakim sebagai keadaan yang meringakan terdakwa.

Majelis hakim menegaskan bahwa perdamaian tidak menghapus sifat pidana dari perbuatan yang telah terjadi.

“Kekerasan terhadap anak tetap merupakan pelanggaran hukum yang harus dinyatakan sebagai tindak pidana. Namun ketika korban telah memperoleh pemulihan, pelaku mengakui kesalahan, dan hubungan sosial telah diperbaiki, maka perdamaian tersebut dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan bentuk pidana yang paling proporsional,” demikian pertimbangan majelis hakim dalam putusannya.

Pada akhirnya majelis hakim menjatuhkan pidana pengawasan kepada terdakwa.

“Pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan namun menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi selama masa pengawasan dan memenuhi kewajiban mengganti kerugian kepada korban,” terang tim humas PN Poso kepada DANDAPALA.

Humas PN Poso – Dandapala Contributor
Senin, 09 Mar 2026

Jakarta,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Selasa  10 Maret 2026

Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI) secara resmi meluncurkan kaos atribut keanggotaan sebagai bagian dari identitas organisasi bagi para jurnalis yang tergabung dalam forum tersebut.

Atribut ini diperuntukkan bagi anggota FORSIMEMA-RI yang menjalankan tugas peliputan di berbagai satuan kerja (satker) peradilan di seluruh Indonesia.

Peluncuran atribut tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat identitas serta solidaritas antaranggota forum yang selama ini aktif meliput kegiatan dan perkembangan lembaga peradilan, khususnya di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dan badan peradilan di bawahnya.

Menurutnya, kaos tersebut didesain dengan warna dasar putih yang dipadukan dengan logo FORSIMEMA-RI pada bagian dada serta aksen lengan berwarna hijau tua , yang mencerminkan semangat profesionalisme, keterbukaan, dan kebersamaan.

“Kaos atribut keanggotaan yang kami rilis memadukan integritas sebagai fondasi moral dengan kolaborasi sebagai mesin penggerak. Kombinasi tersebut merupakan formula penting dalam membangun kepercayaan publik, khususnya di wilayah kerja Mahkamah Agung dan lembaga peradilan,” ujar Syamsul Bahri, Sabtu (7/3).

Atribut tersebut juga menampilkan slogan “Integritas Oke, Sinergitas dan Kolaborasi Media Yess” yang mencerminkan komitmen anggota FORSIMEMA-RI dalam menjalankan profesi jurnalistik secara profesional dan beretika.

Syamsul Bahri menjelaskan bahwa makna dari frasa “Integritas Oke” menegaskan pentingnya kejujuran, etika, serta keselarasan antara perkataan dan tindakan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
“Tanpa integritas, informasi yang disampaikan kepada publik tidak akan memiliki nilai dan kepercayaan,” ujarnya.

Sementara itu, frasa “Sinergitas dan Kolaborasi Media Yess” menggambarkan komitmen untuk membangun kemitraan yang konstruktif antara media dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga peradilan.

Menurutnya, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun komunikasi publik yang sehat dan berdampak positif bagi masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Syamsul Bahri menilai sinergi antara media dan lembaga peradilan memiliki peran penting dalam menjaga transparansi informasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.

Ia menegaskan bahwa media memiliki fungsi sebagai jembatan informasi yang akurat dan edukatif, sekaligus sebagai kontrol sosial yang turut menjaga marwah lembaga peradilan agar tetap berjalan secara jujur, adil, dan transparan.

“Media juga menjadi mitra dalam menjaga marwah peradilan agar tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan harapan masyarakat,” katanya.

Syamsul Bahri juga menyoroti dinamika dunia informasi di era digital yang semakin terbuka, di mana masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses dan menyebarkan informasi melalui berbagai platform digital, termasuk fenomena citizen journalism .

Namun demikian, ia menegaskan bahwa wartawan profesional tetap memiliki tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik , sehingga peran media profesional tetap menjadi bagian penting dari pilar demokrasi.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa di lingkungan lembaga pemerintahan, termasuk lembaga peradilan, diperlukan komunikasi yang harmonis antara media eksternal dengan unit hubungan masyarakat (humas) agar berbagai program dan kebijakan dapat tersampaikan secara efektif kepada masyarakat luas.

Syamsul Bahri juga menekankan bahwa berbagai program yang terus disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof Sunarto, memerlukan dukungan komunikasi yang kuat antara lembaga dan media.

“Harus ada harmonisasi dan komunikasi yang solid antara media dan humas. Tanpa sinergi tersebut, berbagai program yang dicanangkan pimpinan Mahkamah Agung tidak akan tersampaikan secara optimal kepada masyarakat,” pungkasnya.

Melalui peluncuran kaos atribut resmi ini, FORSIMEMA-RI berharap dapat semakin memperkuat semangat integritas, sinergitas, dan kolaborasi di kalangan jurnalis yang meliput dunia peradilan, sekaligus mendorong terbangunnya komunikasi publik yang transparan dan konstruktif di lingkungan peradilan Indonesia.

Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI)