INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS PRESIDEN RI—Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah telah mengerahkan upaya terpadu dalam menghadapi bencana serta kondisi iklim ekstrem. Salah satunya melalui penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Air.
“Kita bersyukur, saya sudah keliling ke beberapa tempat, saya cek sendiri, syukur alhamdulillah semua unsur, pemerintah daerah, K/L, K/L, kementerian-kementerian lembaga, TNI Polri, BNPB, lingkungan hidup, kementerian-kementerian kehutanan, semua bekerja secara efektif,” ucap Presiden dalam sambutannya pada Peluncuran Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) di PLTS Site Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pada Selasa, 25 Agustus 2026.
Presiden Prabowo menyebut penanganan karhutla dilakukan melalui upaya terpadu lintas sektor dan didukung pengerahan sumber daya dalam jumlah besar. Hingga saat ini, pemerintah telah mengerahkan sejumlah armada helikopter dan pesawat serta ribuan personel untuk menangani karhutla di sejumlah wilayah di Tanah Air.
“Karena kita telah kerahkan kekuatan yang sangat besar, kita telah menunjukkan negara kita kuat, kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel,” tuturnya.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo optimistis penanganan karhutla dapat diselesaikan dalam waktu dekat. “Sekarang saya kira sudah mulai teratasi, termitigasi, di beberapa tempat saya kira saya berharap dalam 1-2 minggu ini bisa selesai semua,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang terlibat dalam penanganan bencana. Menurutnya, upaya pemerintah tidak hanya dilakukan untuk menangani dampak kondisi iklim ekstrem dan karhutla, tetapi juga berbagai bencana lain yang terjadi di Tanah Air, termasuk bencana di Aceh dan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur.
“Ini saya sampaikan pada kesempatan ini, karena kita walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita menghadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif, di mana-mana negara kita hadir,” pungkasnya.
Perjalanan karier seorang aparatur sipil negara (ASN) yang berdedikasi tinggi seringkali menjadi inspirasi bagi institusi tempatnya mengabdi. Salah satu figur teladan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan adalah Andi Hartono.
Dengan rekam jejak yang panjang, konsisten, dan penuh prestasi, Andi Hartono telah mendedikasikan dirinya untuk kemajuan sektor transportasi laut di Indonesia, meniti karier dari jabatan strategis di kantor pusat hingga memimpin satuan kerja di daerah.
Perjalanan Karier dan Penugasan Strategis
Komitmen terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik mengantarkan Andi Hartono menduduki berbagai posisi penting.
Beberapa tonggak sejarah pengabdiannya meliputi:
* Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Sesditjen Hubla ):
Memegang peran sentral dalam mengkoordinasikan administrasi, perencanaan program, serta penganggaran secara nasional untuk mendukung visi besar poros maritim nusantara.
* Kepala Distrik Navigasi (Ka Disnav) Kelas I Makassar :
Mengemban tanggung jawab vital dalam memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran di alur pelayaran kawasan timur Indonesia yang strategis dan padat aktivitas.
Teladan Loyalitas dan Integritas
Sepanjang masa pengabdiannya, Andi Hartono dikenal sebagai sosok birokrat yang menjunjung tinggi profesionalisme.
Loyalitas yang ditunjukkan tidak hanya sebatas kepatuhan terhadap pimpinan, tetapi juga bentuk kecintaan nyata terhadap kemajuan sektor maritim nasional.
Beberapa nilai utama yang senantiasa melekat dalam kepemimpinannya meliputi:
* Inovasi Birokrasi :
Mendorong efisiensi dan transparansi layanan administrasi perhubungan laut saat bertugas di kantor pusat.
* Fokus Keselamatan Pelayaran :
Memastikan standar keselamatan navigasi dan kenavigasian di wilayah kerja tetap optimal melalui modernisasi fasilitas dan pengawasan ketat.
*Kepemimpinan Humanis :
Membangun koordinasi yang kuat lintas sektoral, baik dengan instansi pemerintah daerah, pelaku industri pelayaran, maupun masyarakat maritim.
Warisan Pengabdian untuk Negeri
Dedikasi yang ditunjukkan oleh Bapak Andi Hartono menjadi cerminan nyata dari semangat insan perhubungan dalam melayani masyarakat. Kontribusinya dalam memperkuat infrastruktur navigasi dan tata kelola birokrasi perhubungan laut telah memberikan dampak jangka panjang bagi konektivitas antarpulau di Indonesia.
Melalui rekam jejak ini, keteladanan Andi Hartono diharapkan dapat terus memotivasi generasi penerus di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk senantiasa memberikan pengabdian terbaik demi kejayaan maritim Indonesia.
Tentang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut :
Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayaran guna menjamin keselamatan, keamanan, dan kelancaran angkutan perairan.
Penulis : Firdha Purnamasari
Awak Media Pinisi.co.id
Editor : Syamsul Bahri
Jakarta — –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA IMO INDONESIA—Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memandang bahwa pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kerja mesti diarahkan untuk memperkuat perlindungan pekerja sekaligus memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan daya saing dunia usaha.
Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menegaskan bahwa reformasi ketenagakerjaan perlu merespons perubahan ekonomi, teknologi, struktur industri, dan kebutuhan kompetensi tenaga kerja.
Ia menuturkan bahwa perlindungan pekerja harus berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan usaha.
“Kita semua memiliki aspirasi yang sama: pekerja semakin sejahtera, kesempatan kerja semakin luas, dan dunia usaha dapat tumbuh secara sehat,” kata Shinta, Selasa (25/8).
APINDO menilai pekerjaan yang layak, produktif, dan berkelanjutan merupakan bagian fundamental dari perlindungan pekerja. Karena itu, RUU tersebut tidak hanya perlu mengatur hubungan kerja yang sudah ada, tetapi juga membangun ekosistem yang mendorong investasi, peningkatan kompetensi, serta penciptaan pekerjaan formal yang berkualitas.
APINDO juga mendorong peningkatan investasi pemerintah dalam pelatihan vokasi, reskilling dan upskilling, serta penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pengembangan kompetensi dan perlindungan sosial dinilai perlu menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, dunia usaha, dan pekerja, terutama di tengah digitalisasi, kecerdasan artifisial, otomatisasi, dan transisi menuju ekonomi hijau.
INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS TNI—(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang diwakili Asisten Personel (Aspers) Panglima TNI Marsda TNI Djohn Amarul, S.A.B. secara resmi membuka Open Tournament Bola Voli Piala Panglima TNI Tahun 2026 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (24/8/2026). Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyambut Peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia Tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 23 hingga 28 Agustus 2026 tersebut diikuti sebanyak 16 tim yang terdiri dari 8 tim putra dan 8 tim putri.
Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Aspers Panglima TNI, disampaikan komitmen TNI untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan prestasi olahraga nasional. “Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, TNI akan selalu berkomitmen dan berkontribusi serta berperan aktif dalam meningkatkan prestasi olahraga nasional melalui berbagai event olahraga seperti kegiatan Open Tournament kali ini,” ujar Panglima TNI.
Lebih lanjut, Panglima TNI menyampaikan bahwa turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana membangun kebersamaan sekaligus menjaring atlet-atlet potensial. “Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi, kebersamaan dan meningkatkan prestasi serta sportivitas para atlet, prajurit TNI, Polri dan masyarakat sekaligus mencari atlet-atlet baru berprestasi dalam cabang olahraga Bola Voli,” ungkapnya.
Open Tournament Bola Voli Piala Panglima TNI Tahun 2026 menjadi salah satu bentuk dukungan TNI terhadap pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga nasional, sekaligus membuka kesempatan bagi atlet untuk menunjukkan kemampuan dan mengembangkan pengalaman bertanding.
Kenyam ––INDOTIPIKOR.COM— Fenomena cuaca ekstrem berupa embun beku dan hujan es melanda sejumlah wilayah di Daerah Kwiyawage, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Embun beku terjadi di seluruh wilayah Distrik Wutpaga dan Distrik Nenggeagin serta sebagian wilayah Distrik Inikngal selama 19 hari, mulai 3 hingga 22 Agustus 2026. Di wilayah yang sama, hujan es juga terjadi selama sehari penuh.
Embun beku dan hujan es menyebabkan berbagai tanaman masyarakat mengalami kerusakan parah, mengering, bahkan mati.
Wakil Ketua DPRK Nduga, Nepinus A. Murip, SH, mengatakan kondisi tersebut telah membuat masyarakat di tiga distrik terdampak kehilangan sebagian sumber mata pencaharian dan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Sampai saat ini pemerintah daerah Nduga belum membentuk tim khusus untuk penanganan masalah ini. Sampai saat ini belum ada yang turun,” katanya, Selasa (25/8/2026).
Nepinus mengatakan persoalan tersebut memiliki arti khusus bagi dirinya. Sebagai putra daerah yang tinggal dan berasal dari wilayah yang mengalami dampak embun beku, ia mengaku sangat terpanggil secara moral untuk menyuarakan kondisi yang dialami masyarakat.
“Sebagai putra daerah yang tinggal di distrik yang terdampak langsung embun beku ini, hati nurani saya sangat terpanggil. Saya merasa iba melihat apa yang dialami saudara-saudara saya. Mereka menghadapi kerusakan tanaman, kesulitan pangan, dan persoalan transportasi, sementara sampai sekarang belum ada penanganan serius dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurut Nepinus, penderitaan masyarakat di wilayah terdampak tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan cuaca. Dampaknya sudah menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari rusaknya tanaman, terancamnya sumber pangan, berkurangnya pendapatan keluarga, hingga sulitnya distribusi bahan kebutuhan pokok.
“Saya memahami betul kondisi masyarakat karena saya adalah bagian dari mereka. Karena itu, saya tidak ingin persoalan ini dibiarkan begitu saja. Pemerintah harus hadir dan memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan serta bantuan yang mereka butuhkan,” tegasnya.
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak boleh menganggap kejadian tersebut sebagai hal biasa. Pemerintah perlu segera memastikan kondisi masyarakat terdampak, menghitung kerugian yang dialami, serta menentukan langkah penanganan yang tepat berdasarkan kondisi lapangan.
“Penanganannya seperti apa, pemerintah daerah harus mengambil tindakan cepat dan terukur,” tegasnya.
Nepinus meminta pemerintah kabupaten Nduga segera membentuk tim khusus penanganan dampak cuaca ekstrem yang melibatkan organisasi perangkat daerah terkait. Tim tersebut harus segera turun ke lapangan untuk melakukan pendataan terpadu, mulai dari jumlah masyarakat terdampak, luas lahan pertanian yang mengalami kerusakan, jenis tanaman yang gagal panen, kondisi ternak, hingga kebutuhan pangan masyarakat.
“Pendataan sangat penting sebagai dasar pemerintah dalam menetapkan langkah tanggap darurat maupun bantuan pemulihan bagi masyarakat. Bantuan tidak hanya diperlukan dalam bentuk pangan, tetapi juga bibit tanaman, dukungan peternakan, layanan kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga perlu memikirkan program pemulihan setelah kondisi cuaca kembali normal. Masyarakat yang kehilangan tanaman tidak cukup hanya diberikan bantuan pangan sementara, tetapi juga harus dibantu untuk kembali berproduksi melalui penyediaan bibit, pendampingan pertanian, sarana produksi, dan dukungan lainnya.
“Kalau tanaman masyarakat mati, jangan hanya diberikan bantuan makanan. Mereka juga harus dibantu agar bisa kembali menanam dan mendapatkan sumber penghidupan. Ini penting supaya masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan,” katanya.
Selain merusak tanaman, kondisi cuaca ekstrem dan musim kemarau yang berkepanjangan juga menyebabkan debit air sungai, termasuk Sungai Kenyam, semakin kecil.
Menurut Nepinus, kondisi tersebut menimbulkan persoalan lanjutan karena sungai merupakan salah satu jalur penting transportasi masyarakat, termasuk untuk mengangkut bahan kebutuhan pokok.
“Akibat musim kemarau ekstrem, debit air Sungai Kenyam semakin kecil. Akibatnya, transportasi kapal sungai pengangkut bahan pokok tidak bisa beroperasi,” ujarnya.
Terhentinya transportasi sungai tersebut kemudian berdampak langsung terhadap distribusi kebutuhan pokok. Pasokan barang menjadi terbatas dan harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan.
“Jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi kondisi ini sendiri. Pemerintah harus hadir, turun langsung ke lapangan, melihat kondisi masyarakat dan memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi,” katanya.
Ia menilai langkah cepat diperlukan untuk mencegah dampak yang lebih luas, terutama apabila kerusakan tanaman terus berlanjut dan distribusi bahan pokok melalui jalur sungai belum kembali normal.
“Paling penting sekarang adalah pemerintah turun melakukan pendataan dan segera menentukan langkah penanganan. Masyarakat membutuhkan kepastian dan bantuan nyata. Saya berharap pemerintah jangan menunggu sampai kondisi masyarakat semakin sulit baru mengambil tindakan,” pungkasnya.
INDOTIPIKOR.COM—MEDIA FORSIMEMA RI—-Hakim dituntut tidak sekadar netral yang pasif, melainkan berani berpihak pada kebenaran berdasarkan fakta sidang di tengah arus opini publik.
Inferno merupakan novel thriller karya penulis Amerika, Dan Brown, buku keempat setelah “The Da Vinci Code” dan “The Lost Symbol”, yang mengisahkan petualangan Robert Langdon, pakar simbol dari Universitas Harvard, dalam menghentikan penyebaran virus mematikan.
Namun, yang paling menyita perhatian dari novel ini bukan sekadar alur ceritanya, melainkan kutipan di halaman pembuka: “The darkest places in hell are reserved for those who maintain their neutrality in times of moral crisis”, yang berarti tempat tergelap di neraka dicadangkan bagi mereka yang tetap bersikap netral di saat krisis moral.
Kutipan ikonik ini bukan sekadar bahan bakar petualangan Robert Langdon, melainkan juga tamparan keras bagi dunia nyata. Jika ditarik ke ranah penegakan hukum, kutipan ini menjelma menjadi diskursus hakim dalam persidangan.
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) menempatkan sikap adil sebagai prinsip pertama yang harus dipatuhi oleh hakim.
Adil diartikan sebagai kewajiban hakim untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak seseorang, berlandaskan asas bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum atau equality before the law.
Hakim dilarang bersimpati atau menunjukkan antipati terhadap pihak pihak yang berperkara, dan tidak diperkenankan mengomentari perkara yang sedang diperiksanya secara terbuka kepada publik sebelum putusan dibacakan.
Keberpihakan kepada Kebenaran
Tidak berpihak sebagai hakim tidak dapat diartikan sebagai sikap acuh terhadap apa yang terjadi.
Ketika telah ada keyakinan terhadap sesuatu yang benar berdasarkan fakta dan alat bukti di persidangan, hakim harus condong pada hal tersebut, terlepas apakah sikap itu mendapat dukungan publik atau tidak. Sikap tegas semacam ini yang membedakannya dengan netralitas yang pasif.
Kerap terjadi kesalahpahaman terhadap makna adil dan tidak memihak. Independensi dan imparsialitas sering dipahami sebagai sikap diam dan menghindari posisi tegas.
Padahal, jika dipahami lebih dalam, independensi berarti hakim bebas dari intervensi kekuasaan, tekanan politik, atau kepentingan golongan tertentu dalam mengambil putusan. Sementara imparsialitas berarti hakim tidak berat sebelah kepada salah satu pihak berperkara berdasarkan hubungan pribadi, kepentingan, atau prasangka pribadi.
Bebas dari intervensi dan tidak berat sebelah kepada pihak berperkara bukan berarti hakim bersikap kosong terhadap nilai kebenaran itu sendiri.
Justru independensi dan imparsialitas yang dirawat dengan baik akan meningkatkan keberanian hakim untuk mengambil putusan berdasarkan fakta persidangan, sekalipun putusan tersebut tidak populer atau bertentangan dengan opini yang berkembang di ruang publik.
Keyakinan di Tengah Opini Publik
Dua perkara yang mencuat sepanjang 2026 memperlihatkan bagaimana persidangan di Indonesia kerap berlangsung beriringan dengan derasnya arus opini publik, dan bagaimana hakim dituntut tetap berpegang pada fakta yang terungkap di ruang sidang.
Dalam kasus Amsal Sitepu, videografer asal Karo yang didakwa korupsi dalam proyek video profil desa, majelis hakim PN Medan menjatuhkan vonis bebas dengan pertimbangan, unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, meski penuntut umum sebelumnya menuntut pidana penjara dua tahun.
Putusan ini turut mendapat apresiasi dari DPR dan sebagian publik yang menilai perkara tersebut lebih tepat dilihat dari sisi keadilan substantif bagi pelaku ekonomi kreatif, meski di sisi lain proses hukum di tingkat penyidikan sempat menuai sorotan dari kalangan bantuan hukum terkait dugaan penanganan yang kurang tepat.
Salah satu perkara tersebut menggambarkan proses peradilan tidak pernah sepenuhnya lepas dari sorotan publik, namun putusan hakim semestinya tetap berpijak pada fakta dan alat bukti yang teruji di persidangan. Sebagaimana ditegaskan Abdul Fikar Hadjar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, opini di luar persidangan, baik yang pro maupun kontra, tidak boleh menjadi dasar putusan. Independensi hakim pada akhirnya menjadi penjamin utama kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.
Penutup
Pada akhirnya, seorang hakim harus mampu menyeimbangkan neraca independensi dan imparsialitas dalam proses, dengan keberanian untuk menegakkan kebenaran berdasarkan fakta hukum dalam putusannya. Netral bukan berarti diam. Adil bukan berarti tanpa sikap. Keadilan sejati selalu menuntut keberanian untuk memilih kebenaran, bagaimanapun konsekuensinya.
Berbagai tradisi moral dan spiritual, jauh sebelum lahirnya novel novel seperti Inferno, telah lama mengingatkan hal serupa, bahwa mengetahui kebenaran namun memilih diam atau menyimpang darinya adalah bentuk kezaliman yang tak kalah berbahaya dari kejahatan itu sendiri. Sebagaimana kutipan pembuka novel karya Dan Brown ini, tempat tergelap sekalipun ternyata bukan disediakan bagi mereka yang jahat secara terang terangan, melainkan bagi mereka yang mengetahui kebenaran namun memilih untuk tidak berpihak padanya, yakni sebuah Inferno.
Sumber Referensi
Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Brown, D. (2013). Inferno. New York: Doubleday.
Inilah.com. (2026, 19 Mei). Pakar Hukum Ingatkan Hakim tak Jadikan Opini Medsos Dasar Putusan Kasus Nadiem. Diakses dari https://www.inilah.com/pakar-hukum-ingatkan-hakim-tak-jadikan-opini-medsos-dasar-putusan-kasus-nadiem
Hukumonline.com. (2026). Videografer Amsal Sitepu Divonis Bebas! Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/videografer-amsal-sitepu-divonis-bebas-lt69cced8312769/
Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews
Penulis: Fikrinur Setyansyah
Ketika Hakim Memihak: Sebuah Refleksi dari Inferno
Pandeglang ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS TNI— TNI terus menunjukkan kepedulian terhadap peningkatan infrastruktur dan akses masyarakat melalui pembangunan Jembatan Beton Non Bencal di Kampung Sawah, Desa Pasirkadu, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang.
Pembangunan jembatan tersebut menjadi salah satu upaya nyata dalam membantu memperlancar mobilitas serta aktivitas masyarakat. Kehadiran jembatan diharapkan dapat memberikan akses yang lebih aman dan nyaman bagi warga dalam menjalankan berbagai kegiatan sehari-hari.
Dalam pelaksanaannya, personel TNI bersama masyarakat turut berperan dalam mendukung proses pembangunan. Semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempercepat terwujudnya infrastruktur yang dibutuhkan warga.
Jembatan yang dibangun tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghubung, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendukung aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat setempat.
Melalui kegiatan tersebut, TNI kembali menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat dan membantu mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi, khususnya dalam bidang pembangunan dan infrastruktur.
“Jembatan kuat, akses lancar, masyarakat semakin nyaman.”
MANGGARAI, NTT–INDOTIPIKOR.COM–MEDIA LOYALIS KORPS POLRI— – Personel Satgas SAR Korps Brimob Polri BKO Polda NTT menggelar kegiatan trauma healing bagi anak-anak terdampak gempa bumi di Posko Pengungsian Barangkolong, Desa Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Minggu (23/8/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan sejak pukul 09.00 WITA tersebut dipimpin oleh AKP Roy Ronaldo Dansu, S.Tr.K., S.I.K. selaku Danki Satgas SAR Korps Brimob Polri BKO Polda NTT. Sebanyak 10 personel turut memberikan pendampingan kepada anak-anak pengungsi melalui berbagai kegiatan edukatif dan motivatif.
Dansatgas SAR Korps Brimob Polri BKO Polda NTT Kombes Pol. Hasripuddin, S.I.K., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak yang terdampak bencana.
“Pasca bencana, anak-anak membutuhkan perhatian dan pendampingan agar tetap memiliki semangat serta dapat kembali merasa aman. Melalui kegiatan trauma healing ini, kami berupaya menghadirkan suasana yang menyenangkan sekaligus memberikan edukasi dan motivasi kepada mereka,” ujar Kombes Pol. Hasripuddin dalam keterangannya, Minggu (23/08).
Ia menegaskan, penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga pemulihan kondisi psikologis para korban, khususnya anak-anak yang berada di lokasi pengungsian.
Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari warga, terutama para orang tua. Anak-anak pengungsi pun terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang diselenggarakan personel Satgas SAR Korps Brimob Polri BKO Polda NTT.
“Melihat anak-anak kembali tersenyum dan bersemangat menjadi bagian penting dari proses pemulihan pascabencana. Kami akan terus bersinergi dan memberikan pelayanan serta pendampingan kepada masyarakat terdampak,” pungkasnya.
JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS TNI—Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang diwakili Asisten Komunikasi dan Elektronika (Askomlek) Panglima TNI Marsda TNI Basuki Rochmat secara resmi menutup Rise The Ranger 2 Cyber Competition 2026 di GOR A. Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (24/8/2026). Kompetisi yang berlangsung selama dua hari, 23 hingga 24 Agustus 2026, diikuti peserta kategori umum dan mahasiswa.
Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Askomlek Panglima TNI, disampaikan bahwa penguasaan teknologi dan pengamanan ruang siber membutuhkan kerja keras dan kesiapan menghadapi perkembangan ancaman yang semakin kompleks. “Patut disadari bahwa menguasai teknologi dan menjaga ruang Siber tidak semudah membalik telapak tangan namun memerlukan kerja keras, konsistensi, dan dedikasi. Terlebih saat ini, kita berada di era kognitif warfare dimana ancaman tidak hanya menyasar infrastruktur jaringan tetapi juga cara berpikir, emosi, dan persepsi,” ujar Panglima TNI.
Antusiasme peserta tercatat tinggi dengan 638 tim mendaftar dan 543 tim mengikuti seluruh kategori perlombaan, dengan jumlah keseluruhan peserta terdaftar mencapai 1.397 orang. Atas capaian tersebut, Rise The Ranger 2 Cyber Competition 2026 meraih penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) sebagai “Kompetisi Keamanan Cyber dengan Peserta Terbanyak.” Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Marketing MURI Awan Rahargo.
Pada kategori umum, OozmaKappa meraih Juara 1 Attack Defense, unsigned long long meraih Juara 1 Digital Forensik, dan Patient Zero meraih Juara 1 Incident Response. Sementara pada kategori mahasiswa, leftshots dari Universitas Indonesia meraih Juara 1 Attack Defense, TelSec – lord have mercy on us dari Universitas Telkom meraih Juara 1 Digital Forensik, serta Sandi Cygnus dari Politeknik Siber dan Sandi Negara meraih Juara 1 Incident Response.
Penyelenggaraan Rise The Ranger 2 Cyber Competition 2026 menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus menjaring talenta-talenta siber potensial dalam menghadapi perkembangan teknologi dan dinamika ancaman di ruang siber.
Askomlek Panglima TNI Tutup Rise The Ranger 2 Cyber Competition 2026
JAKARTA –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA–– BP BUMN bersama Danantara mendorong pembangunan sistem SDM yang terintegrasi untuk seluruh BUMN sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan transformasi BUMN. Sistem ini diarahkan untuk membangun standar pengelolaan SDM yang lebih profesional, terukur, dan berbasis merit.
Ke depan, seluruh BUMN diarahkan memiliki single grading system yang menjadi acuan bersama dalam pengelolaan SDM, mulai dari human development, jenjang karier, hingga job value. Standardisasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih konsisten dalam menilai jabatan, kompetensi, serta kontribusi talenta di seluruh BUMN.
Pada 21 Agustus 2026, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menggelar rapat internal untuk membahas pembangunan sistem SDM BUMN yang lebih terintegrasi. Dalam pembahasan tersebut, Dony menekankan pentingnya membangun standar grading system yang dapat menjadi acuan bersama bagi seluruh BUMN.
Menurut Dony, penyusunan grading system perlu dimulai dengan membangun standar versi bersama terlebih dahulu, sebelum kemudian dibandingkan dengan praktik yang telah berjalan di masing-masing BUMN.
“Menurut saya yang paling susah itu membuat grading system versi kita dulu. Kita boleh benchmark, tetapi versi kita yang utama. Kita mulai dari nol dan menentukan terlebih dahulu grading system yang kita mau seperti apa,” ujar Dony, mengutip dari Instagram resmi BP BUMN.
Dony menambahkan, proses standardisasi dilakukan secara hati-hati agar sistem yang dibangun dapat diterapkan secara konsisten di seluruh BUMN. Tahapan tersebut mencakup penyusunan sistem, assessment, kalibrasi, hingga implementasi secara bertahap dengan mempertimbangkan karakteristik dan skala masing-masing BUMN.
Melalui standardisasi sistem SDM ini, BP BUMN dan Danantara mendorong terciptanya ekosistem karier yang lebih profesional, transparan, dan kompetitif di seluruh BUMN. Penerapan single grading system diharapkan dapat memastikan pengelolaan talenta dilakukan secara objektif dan terukur, sekaligus memberikan kesempatan yang setara bagi talenta terbaik untuk berkembang sesuai dengan kompetensi, kinerja, dan kontribusinya.
