JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS ISTANA—Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, terutama di tengah dinamika konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.

Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, terutama di tengah dinamika konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam keterangannya kepada awak media pada Selasa, 10 Maret 2026 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

“Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jemaah haji. Ini yang paling penting. Jadi, kita menyiapkan berbagai skenario dengan orientasi utama memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji pada bulan April,” jelasnya.

Dahnil menuturkan bahwa pemerintah tengah menyusun berbagai upaya dan skenario dalam penyelenggaraan haji yang dijadwalkan dimulai pada April mendatang. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah dalam merumuskan langkah-langkah tersebut.

“Apabila tidak ada perubahan skenario atau eskalasi konflik menurun dan hal itu menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang berangkat haji, maka pada tanggal 22 April akan menjadi keberangkatan kloter pertama. Namun, arahan Presiden jelas, semua kondisi dan semua skenario harus disiapkan,” tandasnya.

Selain itu, pemerintah juga terus menjalin koordinasi intensif lintas kementerian untuk memastikan penyelenggaraan haji dapat berjalan dengan aman. “Kami juga akan membahas berbagai skenario dengan DPR apabila konflik menunjukkan tanda-tanda yang dapat membahayakan jemaah haji kita,” tuturnya.

Dahnil menjelaskan, hingga saat ini pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario penyelenggaraan haji dengan tetap memprioritaskan keselamatan jemaah. Beberapa di antaranya meliputi pemilihan rute penerbangan yang lebih aman hingga opsi penundaan keberangkatan apabila kondisi dinilai berpotensi membahayakan jemaah.

“Misalnya jika situasi membahayakan keselamatan, maka skenario penundaan bisa saja muncul. Apabila keselamatan warga negara kita terancam, kami akan membicarakannya dengan DPR dan menyesuaikan dengan arahan Presiden,” sambungnya.

Prioritas pemerintah dalam menjamin keselamatan jemaah haji ini merupakan wujud komitmen untuk melindungi warga negara sekaligus memastikan pelaksanaan ibadah haji dapat berlangsung dengan aman dan nyaman

Setpres, Jakarta
Rabu,11 Maret 2026

Jakarta,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— Indonesia,  Rabu,11 Maret 2026

Kementerian Luar Negeri memfasilitasi evakuasi bertahap 32 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Iran menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. WNI yang mengikuti evakuasi Gelombang I terdiri atas: 10 WNI Pekerja, 1 Pengajar/Jurnalis, 14 Pelajar/Mahasiswa, 2 PMI, dan 5 Turis (10/3).

Kepulangan dibagi menjadi 2 kloter. Kloter pertama sebanyak 22 WNI yang telah tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada hari ini Selasa, 10 Maret 2026 pukul 18.00 WIB setelah menempuh perjalanan dari Baku, Azerbaijan. Sementara itu kloter kedua 10 WNI dari Iran diperkirakan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu, 11 Maret 2026.

Setibanya di Tanah Air, para WNI tersebut disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri, Sugiono. “Kami mengucapkan selamat datang kembali ke Indonesia dan selamat berkumpul bersama keluarga” ujar Menlu Sugiono saat menyambut para WNI yg di evakuasi.

Menlu Sugiono juga menambahkan di tengah perkembangan situasi di Iran dan kawasan, prioritas Pemerintah Indonesia adalah untuk memastikan keselamatan para WNI yang berada di kawasan. “Sejak konflik berlangsung, Kementerian Luar Negeri bersama Perwakilan RI di Timur Tengah terus berkoordinasi secara erat untuk memantau situasi, melakukan pendataan WNI, serta membahas langkah-langkah kontinjensi,” ujar Menlu

Para WNI tersebut selanjutnya akan dibantu Pemerintah Daerah untuk melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing.

Evakuasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri, dalam hal ini KBRI Tehran dan KBRI Baku dalam memastikan keselamatan dan pelindungan WNI di luar negeri, khususnya di wilayah yang terdampak konflik.

Berdasarkan catatan KBRI Tehran, jumlah WNI yang tercatat berada di Iran adalah 329 orang, yang mayoritas berstatus sebagai pelajar atau mahasiwa dengan konsentrasi utama di Kota Qom, dan sisanya adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan para ekspatriat.

Kementerian Luar Negeri melalui KBRI di Tehran terus lakukan komunikasi intensif untuk memastikan kondisi dan keberadaan para WNI serta melakukan assessment tentang bentuk bantuan yang saat ini dapat diberikan.

Sumber: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Jakarta,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— Indonesia  Rabu,11 Maret 2026

Menteri Luar Negeri RI menerima para Duta Besar negara-negara Teluk dan Yordania di Jakarta untuk membahas perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang tengah mengalami eskalasi (9/3). Pertemuan dihadiri oleh Duta Besar Bahrain, Arab Saudi, Oman, dan Yordania, serta perwakilan Kedutaan Besar Perserikatan Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar. Pertemuan ini diinisiasi oleh Duta Besar Bahrain, selaku perwakilan negara yang saat ini memegang Presidensi Gulf Cooperation Council (GCC). Para Duta Besar dan Perwakilan Kedubes GCC menyampaikan perkembangan situasi keamanan di negara masing-masing serta pandangan negara-negara GCC terkait dinamika kawasan. Mereka juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif Presiden dan Menlu RI yang telah melakukan komunikasi melalui sambungan telepon dengan para pemimpin dan Menteri Luar Negeri negara-negara GCC dan Yordania.

Menlu RI menyampaikan keprihatinan mendalam Indonesia terhadap eskalasi ketegangan di Timur Tengah yang berpotensi meningkatkan ketidakpastian keamanan, baik di tingkat regional maupun global. Indonesia mendorong seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog serta diplomasi sebagai satu-satunya jalan yang berkelanjutan untuk mencapai de-eskalasi dan stabilitas jangka panjang.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga menegaskan kesiapan untuk berkontribusi secara konstruktif dalam upaya perdamaian, termasuk sebagai honest broker, untuk memfasilitasi dialog apabila disepakati oleh pihak-pihak terkait. Indonesia turut menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara, hukum internasional, serta pelindungan masyarakat sipil.

Menlu RI juga menyampaikan perhatian terhadap keselamatan WNI di kawasan, yang saat ini berjumlah 495 ribu orang di negara GCC dan Yordania, serta mengharapkan dukungan negara-negara setempat dalam memastikan pelindungan mereka.

Sumber: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—Rabu, 11 Maret 2026    Jakarta (Kemenag)

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak masyarakat menjadikan peringatan Nuzulul Qur’an 1447 Hijriah sebagai momentum untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam upaya memberantas korupsi.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pada Peringatan Nuzulul Qur’an tingkat kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/3/2026). Menurut Presiden, peringatan Nuzulul Qur’an tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk merenungi ajaran Al-Qur’an dan menjadikannya pedoman dalam kehidupan.

“Peringatan Nuzulul Qur’an kali ini saya kira adalah suatu kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing memahami, masing-masing meresapi arti daripada apa yang diajarkan dalam Al-Qur’an tersebut,” ujar Presiden.

Presiden menilai nilai-nilai Al-Qur’an, seperti kejujuran, keadilan, dan amanah, perlu menjadi dasar dalam menjalankan kepemimpinan dan kekuasaan. “Semakin saya sadar bahwa kepemimpinan itu adalah takdir dan kekuasaan itu bersumber daripada Yang Maha Kuasa dan kekuasaan itu diberi sebagai penugasan untuk membela kebenaran, keadilan, dan kejujuran,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengungkapkan pentingnya memberantas korupsi dan berbagai praktik penyelewengan yang merugikan negara dan masyarakat. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama.

“Memang kita harus menghilangkan korupsi, penyelewengan, semua praktik-praktik yang tidak benar dan tidak baik yang dilarang oleh semua agama,” katanya.

Presiden menambahkan bahwa tidak ada negara yang dapat berhasil apabila pemerintahnya tidak mampu membersihkan diri dari praktik korupsi. Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

“Kita tidak boleh kalah dengan mereka yang ingin mengambil kekayaan rakyat, membawanya ke negara lain, dan memelihara bangsa dan rakyat Indonesia dalam keadaan lemah,” ujarnya.

Melalui momentum Nuzulul Qur’an, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk ulama, tokoh agama, dan masyarakat, untuk memperkuat persatuan serta menjaga kejujuran dan keadilan dalam kehidupan berbangsa.

Editor:
Moh Khoeron