JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Liliek Prisbawono Adi mengucapkan sumpah jabatan sebagai hakim konstitusi di hadapan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto pada Jumat (10/4/2026) di Istana Negara, Jakarta.
Pengucapan sumpah ini disaksikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Sementara dari Mahkamah Konstitusi (MK), hadir Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur, Hakim Konstitusi Arsul Sani, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Adies Kadir, serta Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan.
Pengangkatan Liliek sebagai hakim konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Mahkamah Agung. Liliek menggantikan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang memasuki masa pensiun sebagai hakim konstitusi pada 6 April 2026 lalu.
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” ucap Liliek dengan lafaz yang baik, lancar, dan tenang.
Hakim konstitusi dengan tinggi badan 187 cm ini merupakan lulusan Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia pada 1992. Liliek menempuh pendidikan S2 Bidang Hukum Bisnis di Universitas Padjajaran, Bandung yang diselesaikannya pada 2013. Kemudian Liliek melanjutkan pendidikan doktoral bidang hukum Universitas Airlangga, lulus pada 2021.
Pria kelahiran Bojonegoro, 27 Oktober 1966 ini mengawali kariernya sebagai staf Pengadilan Negeri Karawang pada 1992 dan pada 1993 pernah pula sebagai Calon Hakim Pengadilan Negeri Karawang. Kiprah keilmuan dan praktik hukumnya juga pernah dibuktikan dengan menduduki jabatan sebagai Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Fak-Fak, Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan.
Selamat datang di Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi Liliek.
Selamat bertugas menjalankan amanah dengan seadil-adilnya.
JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEJAGUNG RI—Jumat 10 April 2026 di Kejaksaan Agung, telah dilaksanakan Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kegiatan hari ini merupakan sebuah kehormatan di masa pemerintahan yang dipimpin selama satu setengah tahun.
“Sampai saat ini, total uang tunai yang berhasil kita selamatkan adalah Rp31,3 triliun,” ungkap Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa nilai tersebut sangat besar sehingga dapat membantu memperbaiki 34.000 sekolah, 500.000 rumah rakyat berpenghasilan rendah. Penyelamatan keuangan negara ini juga dapat memberi manfaat bagi 2 juta masyarakat Indonesia.
Secara khusus, Presiden mengucapkan terima kasih kepada Satgas PKH. “Penghargaan saya yang sangat tinggi atas pengorbanan saudara. Negara kita sangat luas untuk memeriksa dan mengaudit di lapangan tidaklah mudah dan banyak menerima ancaman. Saya sangat menghargai pekerjaan dan pengorbanan Saudara-saudara,” imbuh Presiden.
Adapun jumlah penyerahan uang pada kegiatan hari ini senilai total Rp11.420.104.815.858 (sebelas triliun empat ratus dua puluh miliar seratus empat juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) yang masuk ke kas negara dengan rincian:
– Penagihan denda administratif di bidang kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp7.230.036.440.742 (tujuh triliun dua ratus tiga puluh miliar tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);
– Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan tindak pidana korupsi Kejaksaan RI Januari s.d. Maret 2026 senilai Rp1.967.867.845.912 (satu triliun sembilan ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
– Penerimaan setoran pajak (Januari s.d. April 2026) senilai Rp967.779.018.290 (sembilan ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
– Pendapatan negara melalui penyetoran pajak periode 28 Februari 2026 PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108.574.203.443 (seratus delapan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
– Hasil PNBP dari denda lingkungan hidup senilai Rp1.145.847.307.471 (satu triliun seratus empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah)
Selain itu, Satgas PKH juga berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan baik sektor perkebunan (sawit) dan sektor pertambangan, dengan rincian:
– Pada sektor perkebunan sawit, Satgas PKH sejak terbentuk pada Februari 2025 hingga hari ini berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 5.888.260,07 ha (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh koma nol tujuh hektar).
– Pada sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 10.257,22 ha (sepuluh ribu dua ratus lima puluh tujuh koma dua dua hektar).
Dari total hasil penguasaan kembali tersebut di atas, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada tahap VI kepada:
1. Diserahkan kepada Kementerian Kehutanan lahan kawasan hutan yang berupa kawasan hutan konservasi seluas 254.780,12 ha (dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh koma satu dua hektar) yang diantaranya meliputi:
– Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat seluas 149.198,09 ha (seratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan koma nol sembilan hektar);
– Taman Hutan Raya Lae Kombih di Subulussalam, Aceh seluas 510,03 ha (lima ratus sepuluh koma nol tiga hektar); serta
– Hutan Konservasi Kelompok Hutan Gunung Halimun Salak Bogor, Jawa Barat seluas 105.072 ha (seratus lima ribu tujuh puluh dua hektar).
2. Diserahkan kepada Kementerian/Lembaga terkait (dari Satgas PKH ke Kementerian Keuangan, Selanjutnya ke BPI Danantara, kemudian diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) berupa dengan total luasan 30.543,40 ha (tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tiga koma empat puluh hektar).
Untuk diketahui, sejak dibentuk pada Februari 2025 hingga saat ini, Satgas PKH telah berhasil melakukan Penyelamatan Keuangan dan Aset Negara, yang secara keseluruhan berasal dari penerimaan negara maupun nilai aset kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali, dengan total mencapai Rp371.100.411.043.235,74 (tiga ratus tujuh puluh satu triliun seratus miliar empat ratus sebelas juta empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen).
Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam kapasitasnya menyampaikan bahwa penegakan hukum yang lemah akan membuat negara kehilangan uang, kehilangan aset, kehilangan wibawa, dan kehilangan kemampuan untuk menyejahterakan rakyat.
“Sebaliknya, penegakan hukum yang kuat, cerdas dan terarah akan memperbaiki tata kelola, memulihkan kerugian negara, menyehatkan iklim usaha dan memberikan dampak nyata bagi ekonomi nasional,” imbuh Jaksa Agung.
Jaksa Agung juga menekankan bahwa penegakan hukum harus tegas dalam rangka menjaga stabilitas nasional.
“Negara tidak boleh kalah dari para mafia yang terus menghisap kekayaan hutan Indonesia. Kita pastikan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok tertentu,” pungkas Jaksa Agung.
Jakarta, 10 April 2026
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
Situbondo, –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS TNI––Masih dalam rangka nuansa memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Pasmar 2 Tahun Anggaran 2026, Diakhir rangkaian kegiatan latihan Pasmar 2 di Situbondo Komandan Pasmar 2 Mayjen TNI (Mar) Dr. Oni Junianto, S.A.P., M.M., memimpin langsung serangkaian kegiatan bhakti TNI AL dan bersih pantai di Pantai Merak, Situbondo. Acara ini merupakan wujud nyata kepedulian prajurit Korps Marinir terhadap pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir di sekitar area latihan tempur. (10/4/2026)
Mengawali kegiatan, Komandan Pasmar 2 bersama seluruh jajarannya turun langsung ke Pantai Merak dalam aksi bersih pantai. Dengan semangat kebersamaan, para prajurit dengan instansi terkait dan masyarakat memunguti sampah plastik, dedaunan kering, dan limbah lainnya yang berserakan di sepanjang bibir pantai. Aksi ini tidak hanya bertujuan untuk mempercantik pemandangan pantai, tetapi juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan laut.
Selain aksi bersih pantai, Pasmar 2 juga menyelenggarakan kegiatan bakti sosial untuk meringankan beban masyarakat sekitar. Komandan Pasmar 2 secara simbolis menyerahkan bantuan paket sembako dan alat masak dapur kepada warga yang membutuhkan. Melalui bantuan ini, diharapkan dapat memberikan semangat dan motivasi bagi masyarakat untuk terus bangkit dan meningkatkan kesejahteraan hidup.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan spiritual masyarakat, Pasmar 2 juga melakukan renovasi pada mushola yang terletak di sekitar Pantai Merak. Pembenahan infrastruktur juga dilakukan dengan menyediakan pompa sumur baru, guna memastikan ketersediaan air bersih yang layak bagi warga. Renovasi ini merupakan bentuk komitmen Pasmar 2 untuk terus berupaya memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
Dalam kesempatan ini, Komandan Pasmar 2 juga melakukan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan masyarakat sekitar. Beliau menghimbau kepada warga untuk terus menjaga kelestarian lingkungan pantai demi keberlangsungan hidup generasi mendatang. Pesan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, sehingga Pantai Merak dapat terus menjadi objek wisata yang asri dan berkelanjutan.
Kegiatan bhakti TNI AL dan bersih pantai di Pantai Merak, Situbondo ini merupakan bagian dari pembinaan teritorial Pasmar 2 di daerah pesisir pantai. Pasmar 2 akan terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan di sekitar tempat latihan Korps Marinir.
Tasikmalaya – –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS TNI—Semangat pembangunan infrastruktur kembali bergema di wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya. Ground Breaking Jembatan Perintis Garuda yang melintasi Sungai Ciseel resmi dilaksanakan pada Jumat, 10 April 2026, bertempat di Desa Karangjaya, Kecamatan Karangjaya. Kegiatan ini menjadi tonggak awal pembangunan jembatan yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Acara yang berlangsung mulai pukul 10.30 WIB hingga 11.45 WIB tersebut dihadiri sekitar 40 orang dari unsur Forkopimcam dan tokoh masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kasdim 0612/Tasikmalaya Mayor Czi Wawan Nurodin yang mewakili Dandim 0612/Tasikmalaya, Danramil 1210/Cineam Kapten Cke Agus Rahmat, Kapolsek Karangjaya, Pgs Dansub Denzibang 033/III Tasikmalaya Peltu Supriyadi, Camat Karangjaya Atang Sumardi, S.Kep., M.M., Kepala Desa Karangjaya Soni Ruswandi, staf desa, serta para Babinsa Koramil 1210/Cineam.
Harapan Besar bagi Konektivitas dan Perekonomian
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan pembacaan doa, dilanjutkan dengan sambutan dari Camat Karangjaya. Dalam sambutannya, Atang Sumardi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas realisasi program Jembatan Perintis Garuda di Sungai Ciseel.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat atas bantuan pembangunan jembatan ini. Semoga ke depan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta menjadi penghubung antara Desa Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Cidolog, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis,” ujarnya.
Sementara itu, Kasdim 0612/Tasikmalaya Mayor Czi Wawan Nurodin menegaskan pentingnya keberadaan jembatan sebagai sarana vital mobilitas masyarakat. Ia berharap pembangunan dapat berjalan lancar serta memperhatikan faktor keamanan dan kualitas konstruksi.
“Dengan dibangunnya Jembatan Perintis Garuda ini, diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat sebagai penghubung dua kecamatan dan dua kabupaten. Faktor keamanan selama proses pembangunan harus menjadi prioritas agar jembatan yang dibangun kokoh dan nyaman digunakan,” tegasnya.
Simbol Dimulainya Pembangunan
Prosesi peletakan batu pertama oleh Kasdim 0612/Tasikmalaya bersama Camat Karangjaya dan Kepala Desa Karangjaya menjadi simbol dimulainya pembangunan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi jembatan serta sesi foto bersama sebagai bentuk kebersamaan dan dukungan seluruh pihak.
Program Strategis Nasional
Berdasarkan keterangan pelapor, pembangunan Jembatan Perintis Garuda telah dimulai sejak 6 April 2026 dengan target penyelesaian pada awal Mei 2026. Jembatan ini merupakan bagian dari program Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, yang bertujuan meningkatkan konektivitas wilayah, mengurangi waktu tempuh perjalanan, serta menggerakkan roda perekonomian melalui kemudahan distribusi logistik antar desa dan kecamatan.
Keberadaan jembatan ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi, sekaligus memperkuat hubungan sosial dan ekonomi antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis.
Sinergi untuk Kelancaran Pembangunan
Agar proses pembangunan berjalan optimal, diperlukan koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, aparat TNI-Polri, serta seluruh elemen masyarakat. Sinergi ini menjadi kunci dalam memastikan pembangunan jembatan dapat selesai tepat waktu, aman, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Ground Breaking Jembatan Perintis Garuda di Sungai Ciseel bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan simbol harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan hadirnya infrastruktur ini, konektivitas antar wilayah semakin terbuka, mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah, dan roda perekonomian di kawasan selatan Tasikmalaya diharapkan semakin berkembang.
Kab. Ciamis, –INDOTIPIKOR.COM–MEDIA AWDI JABAR–— Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 Tahun 2025 secara resmi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam sebuah seremoni yang berlangsung khidmat di Aula Kodim 0613/Ciamis, Jumat (10/04/2026) pagi. Kegiatan ini menjadi penanda berakhirnya seluruh rangkaian pelaksanaan TMMD yang dipusatkan di Desa Sukamulya, Kecamatan Purwadadi.
Penyerahan hasil kegiatan diserahkan langsung oleh Dandim 0613/Ciamis Antonius Ari Widiono, S.Sos, M.Hum kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan diterima langsung oleh Bupati Ciamis H. Herdiat Sunarya.
Dalam sambutannya, Bupati Ciamis menegaskan bahwa program TMMD tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga membangun kekuatan sosial masyarakat.
“TMMD bukan sekadar membangun jalan, tetapi membangun kebersamaan dan masa depan desa. Inilah kekuatan utama dalam mendorong pembangunan yang merata hingga ke pelosok,” tegasnya.
Selama pelaksanaan TMMD ke-126, berbagai capaian pembangunan fisik berhasil direalisasikan secara menyeluruh, antara lain:
1.Jalan rabat beton Dusun Cikadongdong sepanjang 200 meter, lebar 2 meter, dan ketebalan 12 cm.
2.Jalan rabat beton Dusun Karangtengah sepanjang 275 meter, lebar 2,5 meter, dan ketebalan 12 cm.
3.Jalan rabat beton Dusun Karanganyar sepanjang 300 meter, lebar 2,5 meter, dan ketebalan 12 cm.
4.Jalan rabat beton Dusun Sukaharja sepanjang 200 meter, lebar 3 meter, dan ketebalan 10 cm.
5.Jalan rabat beton Dusun Karangtengah sepanjang 240 meter, lebar 2,5 meter, dan ketebalan 10 cm.
6.Jalan rabat beton Dusun Karanganyar sepanjang 170 meter, lebar 2,25 meter, dan ketebalan 12 cm.
7.Pembangunan 1 unit MCK.
8.Pembuatan sumur bor untuk kebutuhan air bersih.
9.Pembangunan 5 unit rumah tidak layak huni (rutilahu).
Selain itu, terdapat pula kegiatan tambahan yang mendukung pembangunan desa, yaitu:
1.Pembuatan septic tank komunal.
2.Pembangunan lapangan sepak bola.
3.Penanaman sekitar 1.000 batang pohon.
4.Pemberian bantuan penanganan stunting sebanyak 100 paket.
5.Penanaman padi seluas kurang lebih 1 hektare.
Tidak hanya pembangunan fisik, kegiatan non-fisik juga menjadi bagian penting dalam program TMMD melalui penyuluhan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan nilai-nilai gotong royong.
Bupati Ciamis menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan seluruh masyarakat yang telah berperan aktif dalam menyukseskan program tersebut.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI dan seluruh masyarakat, khususnya warga Desa Sukamulya, yang telah bekerja keras dan berpartisipasi aktif. Hasil pembangunan ini harus dijaga dan dimanfaatkan bersama,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan hasil pembangunan yang telah dicapai.
“Saya berharap seluruh hasil TMMD ini dapat memberikan manfaat nyata, meningkatkan akses ekonomi masyarakat, serta memperkuat konektivitas antar wilayah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan sebagai bagian dari jati diri masyarakat Tatar Galuh Ciamis.
“Kalaulah kita nilaikan, dari keterlibatkan masyarakat selama TMMD ke 126 Tahun 2025 kemarin bisa mencapai angka Rp. 200 jt, ini menjadi bukti budaya gotong royong antara masyarakat, pemerintah dan TNI yang masih kuat,” Ungkapnya.
“Gotong royong harus terus kita jaga sebagai budaya, karena dari situlah kekuatan pembangunan lahir,” tambahs sert pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ciamis, jajaran TNI dan Polri, perangkat daerah terkait, unsur kecamatan dan desa, serta tokoh masyarakat. Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan berita acara sebagai bentuk legalitas penyerahan hasil kegiatan, serta penyerahan kunci secara simbolis kepada penerima manfaat sebagai wujud nyata hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
Jakarta,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—Kamis 09 April 2026
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memprioritaskan vaksinasi campak bagi tenaga kesehatan (nakes), menyusul terbitnya izin perluasan indikasi vaksin Measles-Rubella (MR) dari BPOM untuk kelompok usia dewasa.
Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, L. Rizka Andalusia, menyebut langkah ini diambil untuk melindungi garda terdepan yang berisiko tinggi tertular. Adapun sasaran prioritasnya adalah 39.212 tenaga medis dan 223.150 tenaga kesehatan di 14 provinsi dengan kasus tertinggi.
“Nah tentunya dengan adanya KLB ini potensi penularan kepada orang berisiko tinggi, dalam hal ini para nakes yang bekerja langsung dengan pasien, mengalami risiko tinggi,” kata Rizka saat jumpa pers di Kantor BPOM Jakarta, Rabu (08/04).
Selain nakes di daerah prioritas, vaksinasi juga akan diberikan kepada 28.321 dokter umum dan dokter gigi yang sedang menjalani masa internship di seluruh Indonesia. Total kebutuhan untuk kelompok prioritas dewasa ini diperkirakan sekitar 290 ribu dosis.
Rizka memastikan kebutuhan tersebut sangat tercukupi dengan stok nasional saat ini. Hingga minggu ke-13 tahun 2026, tercatat stok vaksin MR sebanyak 9,8 juta dosis yang cukup untuk 5,5 bulan ke depan.
“Kami menjaga agar stok di seluruh daerah itu tetap terjaga tetapi juga tidak berlebihan sehingga tidak berisiko nanti vaksinnya akan menjadi rusak. Karena kami punya suatu mekanisme pemantauan vaksin yang namanya SMILE melalui Satu Sehat Logistik, sehingga kami dapat memantau ketersediaan vaksin di seluruh provinsi, kabupaten/kota sampai ke Puskesmas, sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan secara real-time,” ujar Rizka. ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, izin perluasan indikasi telah diterbitkan untuk vaksin MR, MMR, dan measles tunggal produksi Bio Farma/Serum Institute of India, GlaxoSmithKline (GSK), serta Merck Sharp Dohme (MSD).
“Persetujuan ini merupakan hasil kajian ketat berbasis data ilmiah, sekaligus bentuk komitmen BPOM dalam memastikan setiap intervensi kesehatan memenuhi standar keamanan dan khasiat,” jelas Taruna.
Di akhir keterangannya, Rizka mengimbau orang tua untuk segera melengkapi imunisasi dasar anak (usia 9 bulan, 18 bulan, dan booster SD) tanpa menunggu terjadinya wabah.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id.
BEKASI–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— (9/4/2026) Bangkai kapal (wreck) yang mengendap di dasar laut atau mencuat ke permukaan adalah ancaman nyata bagi keselamatan pelayaran dan lingkungan laut.
Untuk itu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempertegas kewajiban kepemilikan Wreck Removal Certificate (WRC) bagi setiap kapal dan meluncurkan layanannya secara digital melalui Aplikasi Maritim-Hub.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Plt. Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP), Mulyadi, menegaskan bahwa persoalan bangkai kapal tidak bisa dianggap enteng.
Sebagai negara yang berada di persimpangan dua samudra dan dua benua, Indonesia menanggung risiko tinggi dari kepadatan lalu lintas kapal di perairannya.
“Bangkai kapal bukan hanya rintangan navigasi, tetapi ancaman bagi lingkungan laut kita. Semakin lama dibiarkan, semakin besar dampaknya,” ujar Masyhud dalam Sosialisasi Layanan Wreck Removal Certificate di Hotel Four Points by Sheraton, Bekasi, Kamis (9/4/).
Ia menambahkan, dalam kondisi tertentu, bangkai kapal bahkan dapat menyebabkan kecelakaan berulang, terutama di jalur padat dan perairan sempit.
Selain aspek keselamatan, keberadaan bangkai kapal juga berdampak pada lingkungan laut. Material kapal, muatan berbahaya, hingga potensi kebocoran bahan bakar dapat mencemari ekosistem laut dan merusak habitat biota.
Kewajiban Hukum yang Tidak Bisa Diabaikan
Secara nasional, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2022 mewajibkan pemilik kapal mengangkat bangkai kapal dalam batas waktu tertentu. Bila lalai, pemerintah berwenang mengambil tindakan dan membebankan biayanya kepada pemilik kapal.
Di tingkat internasional, Indonesia juga telah meratifikasi Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks 2007 melalui Perpres Nomor 80 Tahun 2020.
Konvensi ini mewajibkan pemilik kapal memiliki jaminan asuransi khusus untuk biaya wreck removal yang tercermin dalam WRC.
“Ini kewajiban yang mengikat secara hukum, baik di dalam negeri maupun di mata dunia internasional,” tegas Masyhud.
Kini Diurus Digital lewat Maritim-Hub
Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 32 Tahun 2025, kewenangan penerbitan WRC beralih dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan ke Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) dan kini terintegrasi dalam Aplikasi Maritim-Hub.
Pihaknya memandang bahwa
penguatan sistem wreck removal merupakan bagian dari upaya besar membangun tata kelola maritim yang aman, tertib, dan berkelanjutan.
“Kami ingin pemilik kapal tidak lagi menemui hambatan birokrasi dalam memenuhi kewajiban hukum mereka. Proses sertifikasi harus lebih cepat, transparan, dan mudah diakses,” tutupnya.
JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—Kamis, 9 April 2026
Kementerian Perindustrian terus memperkuat daya saing industri kendaraan niaga nasional sebagai salah satu penopang utama sistem logistik dan distribusi barang di Indonesia. Hal ini turut mendukung kinerja industri alat transportasi yang selama ini merupakan salah satu subsektor strategis dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
“Sepanjang tahun 2025, kontribusi sektor industri alat transportasi mencapai 1,27 persen terhadap PDB nasional,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S.A. Cahyanto dalam sambutannya mewakili Menteri Perindustrian pada pembukaan GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026 di Jakarta, Rabu (8/4).
Sekjen Kemenperin menjelaskan, kontribusi tersebut semakin diperkuat oleh subsektor perdagangan mobil, sepeda motor, serta jasa reparasinya yang mencapai 2,02 persen terhadap PDB nasional. “Kinerja ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan distribusi barang, layanan purna jual, serta peremajaan armada kendaraan niaga di berbagai sektor usaha,” ujar Eko.
Dari sisi permintaan, sektor transportasi dan pergudangan juga mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 8,78 persen pada tahun 2025. Pertumbuhan ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan akan kendaraan niaga yang andal dan efisien untuk mendukung sistem logistik nasional.
“Dalam konteks inilah, penyelenggaraan GIICOMVEC 2026 menjadi sangat relevan dan strategis sebagai platform yang menghadirkan berbagai solusi kendaraan niaga untuk menjawab kebutuhan logistik, distribusi, dan transportasi nasional yang terus meningkat,” tambahnya. Lebih dari itu, GIICOMVEC 2026 diharapkan juga dapat memperkuat posisi industri kendaraan niaga Indonesia dalam rantai nilai regional dan global.
Namun demikian, Kemenperin juga mencermati adanya sejumlah tantangan struktural yang perlu segera diatasi. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), produksi kendaraan niaga pada tahun 2025 mengalami koreksi sebesar 3,5 persen menjadi 164 ribu unit, dari sebelumnya hampir 170 ribu unit pada tahun 2024. Kondisi ini berdampak pada turunnya tingkat utilisasi industri menjadi sekitar 58 persen, di bawah batas efisiensi skala industri.
Selain itu, dalam dua tahun terakhir mulai muncul ketidakseimbangan antara produksi domestik dan penjualan nasional. Pada tahun 2025 tercatat selisih sekitar 4.000 unit, di mana kebutuhan pasar domestik tidak sepenuhnya dipenuhi oleh produksi dalam negeri dan justru diisi oleh produk impor.
“Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan pasokan domestik yang harus segera direspons melalui penguatan struktur industri, peningkatan efisiensi produksi, serta optimalisasi kapasitas terpasang,” tegas Eko.
Sejalan dengan upaya tersebut, Kemenperin tetap proaktif mendukung implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (Zero ODOL) dalam rangka menciptakan sistem logistik yang efisien, aman, dan berkelanjutan. “Dukungan ini dilakukan melalui penguatan standar teknis kendaraan niaga, percepatan sertifikasi, serta integrasi data kendaraan ke dalam sistem nasional,” ujar Eko.
Kemenperin juga menyoroti praktik transaksi kendaraan yang tidak sesuai ketentuan, seperti penjualan tanpa dokumen resmi, yang berpotensi meningkatkan risiko kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) di sektor pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperbaiki tata kelola pembiayaan kendaraan.
Di sisi lain, maraknya peredaran truk impor yang tidak melalui proses homologasi dan diduga tidak memenuhi standar emisi Euro 4 turut menjadi perhatian serius. “Kondisi ini berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta menghambat upaya pengendalian pencemaran udara,” ungkapnya.
Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan GIICOMVEC 2026 dinilai semakin strategis sebagai platform business-to-business yang mempertemukan pelaku industri, pengguna, dan pemangku kepentingan. Kehadiran 14 merek kendaraan komersial dan lebih dari 35 industri pendukung menunjukkan kesiapan sektor ini dalam menjawab kebutuhan logistik nasional.
“GIICOMVEC tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga ruang konsolidasi untuk memperkuat keterhubungan antara produksi, pembiayaan, dan kebijakan. Ini penting untuk meningkatkan utilisasi industri sekaligus memperkuat peran kendaraan niaga dalam perekonomian,” ujar Eko.
Kemenperin berharap melalui penyelenggaraan GIICOMVEC 2026 dapat terbangun kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah, pelaku industri, asosiasi, dan seluruh pemangku kepentingan. “Sinergi ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat struktur industri, meningkatkan efisiensi, serta mengembangkan teknologi kendaraan komersial yang adaptif dan berkelanjutan,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum GAIKINDO Putu Juli Ardika menyampaikan, sektor kendaraan komersial memiliki peran vital sebagai tulang punggung distribusi nasional. “Truk dan bus merupakan urat nadi yang menghubungkan pusat produksi dengan pasar, memastikan distribusi barang tetap terjaga, serta menjadi motor penggerak mobilitas publik. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan kendaraan komersial yang tangguh, efisien, dan mengadopsi teknologi masa depan,” ujarnya.
Putu juga menambahkan, kinerja ekspor industri otomotif Indonesia pada tahun 2025 mencatat capaian positif dengan total ekspor kendaraan utuh (CBU) mencapai 518.212 unit atau meningkat 9,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, kendaraan komersial menyumbang 20.326 unit, menunjukkan bahwa produk Indonesia semakin diakui di pasar global.
Lebih lanjut, Putu menegaskan, penyelenggaraan GIICOMVEC 2026 menjadi momentum penting sebagai jembatan antara industri dengan pembeli profesional, baik dari dalam maupun luar negeri. “Kami menargetkan lebih dari 11 ribu trade visitors dan berharap ajang ini dapat membuka peluang lebih luas bagi produk kendaraan komersial Indonesia di pasar internasional,” tambahnya
INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—Kehadiran Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi yang didampingi oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Bupati Gorontalo Tonny S. Junus ke SDN 10 Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, 8/4/2026, disambut kepala sekolah, guru, dan puluhan siswa sekolah dasar di sekolah yang berada di pinggir jalan itu.
Kehadiran Viva Yoga ke sekolah itu untuk meninjau pembangunan sarana pendukung pendidikan. Bantuan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) di sekolah yang berada di kawasan transmigrasi itu adalah pembangunan toilet. Pembangunan toilet yang sudah rampung dan telah digunakan oleh para siswa itu diharapkan meningkatkan proses pendidikan guna meningkatkan sumber daya manusia khususnya di kawasan transmigrasi.
Dalam kunjungan tersebut Viva Yoga juga memberikan bantuan buku tulis pada siswa-siswa sekolah. “Kementrans mempunyai program-program pemberdayaan rakyat seperti peningkatan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, renovasi toilet dan sekolah, pembangunan infrastruktur jalan non-status di kawasan transmigrasi”, paparnya. “Kementrans juga membangun irigasi pertanian, pembuatan tanggul di sungai, agar ada jaringan tersier”, tambahnya.
Program tersebut dilakukan sebagai bentuk Kementrans hadir di tengah masyarakat. Program yang ada dikatakan bukan hanya untuk warga transmigran namun juga warga setempat yang ada di kawasan transmigrasi. “Tanggung jawab Kementrans sesuai dengan undang-undang adalah untuk mensejahterakan semua”, tutur mantan Anggota Komisi IV DPR itu.
Membangun kawasan transmigrasi diakui juga kerap bermitra dengan kementerian yang lain sehinga membuat pembangunan di sana menjadi lebih efektif dan efisien. “Kita kerap bermitra dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, dan kementerian terkait dalam membangun kawasan transmigrasi”, tuturnya.
Kementerian yang beralamat di Kalibata, Jakarta, ini memiliki 154 kawasan transmigrasi. Pengembangan masing-masing kawasan dikatakan sesuai dengan potensi yang ada. Disebut di Jambi, potensi yang ada adalah kelapa sawit, maka transmigran didorong untuk mengelola lahan yang ada dengan menanam sawit. Di Sulawesi tengah cocok dengan kakao. “Kalau di Gorontalo saya rasa kita akan fokus pada jagung dan kelapa”, ungkapnya.
Potensi yang dikembangkan itu menurut Viva Yoga mampu meningkatkan pendapatan transmigran sehingga kehidupannya menjadi lebih baik. (ARW)
Sumber: Tim Kementerian Transmigrasi
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia
📍 Jl. TMP Kalibata No.17, Jakarta Selatan 12750
📞 (021) 7994372
📧 humas@transmigrasi.go.id
🌐 www.transmigrasi.go.id
Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama
Jakarta —–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA IMO INDONESIA— Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mencermati wacana penghentian restitusi pajak yang mencuat sebagai bagian dari optimalisasi kebijakan fiskal nasional.
Dalam pandangannya, APINDO menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih dalam lagi menimbang potensi dampaknya terhadap likuiditas dan kinerja dunia usaha yang cukup kompleks.
Ketua Komite Perpajakan APINDO, Siddhi Widyaprathama, menekankan bahwa dunia usaha mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal.
Namun demikian, kebijakan yang diambil perlu tetap mempertimbangkan kondisi sektor riil, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang memengaruhi rantai pasok dan stabilitas ekonomi.
“Sinkronisasi kebijakan fiskal dengan kebutuhan dunia usaha menjadi kunci untuk menjaga resiliensi ekonomi nasional,” katanya, Kamis (9/4).
Bagi APINDO, restitusi pajak merupakan bagian dari mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan memiliki peran penting dalam menjaga arus kas perusahaan.
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dinilai krusial untuk memastikan kelancaran operasional, termasuk keberlangsungan produksi dan pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja.
Tidak hanya itu, kepastian hukum terkait kebijakan perpajakan juga dinilai menjadi faktor krusial dalam menjaga iklim investasi.
Sebagai salah satu kontributor utama terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja, dunia usaha menilai kebijakan perpajakan tidak sekadar instrumen penerimaan negara, melainkan juga sebagai stimulus untuk menjaga daya saing.
Karenanya, keseimbangan antara fungsi fiskal dan kebutuhan likuiditas sektor riil perlu dijaga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan optimal.
APINDO menyatakan dukungannya terhadap penguatan fungsi pengawasan dan audit perpajakan yang profesional dan akuntabel.
Menurut Siddhi, pengawasan yang berjalan seiring dengan pelayanan yang efisien akan mendorong tata kelola yang baik tanpa menghambat aktivitas usaha.
“Koordinasi yang harmonis antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan operasional dunia usaha merupakan kunci stabilitas ekonomi. Optimalisasi kebijakan domestik harus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan,” tutup Siddhi.
