Jakarta,—INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI— Sabtu 11 April 2026
Harapan dan Pesan Moral Syamsul Bahri Ketum FORSIMEMA-RI tersebut mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi ekosistem media saat ini.
Untuk memajukan industri media sekaligus meningkatkan kesejahteraan wartawan, diperlukan transformasi yang melampaui sekadar produksi konten berita tradisional.
Berikut adalah beberapa pilar utama yang dapat memperkuat industri media dan dampaknya terhadap kesejahteraan jurnalis:
1. Diversifikasi Model Bisnis
Ketergantungan pada iklan konvensional kini semakin berisiko akibat dominasi platform digital global. Industri media perlu mengeksplorasi pendapatan alternatif, seperti:
* Model Langganan (Subscription): Membangun loyalitas pembaca melalui konten eksklusif dan mendalam.
* Event Organizers & Literasi: Mengadakan lokakarya, seminar, atau kolaborasi strategis dengan institusi hukum dan pemerintahan.
* Agensi Konten Kreatif: Memanfaatkan keahlian jurnalistik untuk membantu organisasi dalam menyusun narasi publik yang berkualitas.
2. Sinergi dengan Institusi Publik
Sinergi antara media dengan lembaga seperti Mahkamah Agung atau Pemerintah Daerah sangat krusial. Kerja sama ini bukan berarti menghilangkan daya kritis, melainkan membangun jalur komunikasi yang transparan. Hubungan yang profesional dan terintegrasi memungkinkan media mendapatkan akses informasi yang valid, yang pada gilirannya meningkatkan nilai jual dan kredibilitas publikasi tersebut.
3. Adaptasi Teknologi dan Kreativitas
Di tengah gempuran media sosial, jurnalis dituntut untuk tetap kreatif. Penguasaan alat digital untuk distribusi konten—seperti video pendek, podcast, atau infografis—menjadi kunci agar berita resmi tetap diminati oleh audiens milenial dan Gen Z. Media yang adaptif secara teknologi cenderung memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik.
4. Perlindungan dan Standar Profesi
Kesejahteraan tidak hanya soal gaji, tetapi juga mencakup:
Kepastian Hukum: Dukungan dalam menghadapi sengketa pemberitaan.
* Peningkatan Kompetensi: Pelatihan berkelanjutan agar wartawan memiliki nilai tawar (bargaining power) yang tinggi di industri.
* Implementasi Restorative Justice: Mendorong lingkungan kerja yang sehat dan perlindungan terhadap profesi jurnalis saat menjalankan tugas di lapangan.
Upaya FORSIMEMA-RI dalam menyuarakan pesan moral dan menjaga integritas profesi merupakan langkah strategis.
Industri yang sehat secara finansial dan berintegritas secara etik akan menciptakan ekosistem di mana jurnalis dapat bekerja dengan tenang, profesional, dan sejahtera.
Bogor,–INDOTIPIKOR.COM–MEDIA FORSIMEMA RI– Jawa Barat – Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung kembali menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Filsafat dan Keadilan bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara, Ad Hoc seluruh Indonesia dengan pemateri Rocky Gerung pada hari jumat (10/4).
Adapun dalam kesempatan ini, Rocky gerung menyampaikan materi kepada peserta pelatihan dengan dipandu oleh moderator Natsir dengan materi teori kritis tentang hukum. Dalam pemaparan yang disampaikan, Rocky gerung yang akrab disapa dengan panggilan Bung Rocky, mengajak peserta pelatihan untuk aktif berdiskusi dan menyampaikan pendapat. “Kita ingin membuat diktum baru, bahwa kelas di Mahkamah Agung harus berbicara sesuatu yang tidak dipikirkan orang, bukan mengulang dari materi kuliah.” ucap Rocky.
Rocky membuka diskusi mengenai “Apakah equality before the law subjek nya harus sama didepan hukum? atau hukum yang harus sama didepan subjek yang berbeda-beda?”
Selanjutnya Rocky menyampaikan contoh kasus, ketika hukum pidana dimulai dari inkuisisi, kemudian tumbuh problem, sekarang hukum pidana berdasarkan prinisp humanitarian, adanya mekanisme restoratif justice. “Oleh sebab itu, tidak ada lagi pidana itu,” ucapnya sebagai pemantik diskusi. “Pada akhirnya akan sepakat dengan logika, bahwa yang dimaksud pidana makin lama makin hilang pidana nya.” Tambahnya dalam materi diskusi.
Lebih lanjut, Rocky juga menyampaikan ilustrasi mengenai sebuah contoh kasus dalam perspektif Economic Analysis of Law, Richard A Posner.
“Ilustrasi di Ciawi, tahun lalu ditemukan fakta bahwa kejahatan terhadap perempuan, meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu diperlukan penambahan hukuman terhadap seorang pemerkosa. Jika pemerkosaan dihukum 5 tahun, sekarang dihukum 20 tahun. Oleh sebab itu, terdapat asumsi, jika hukuman dinaikan, maka jumlah kejahatan akan menurun.”
Satu tahun kemudian, muncul data baru, ternyata di ciawi, kejahatan terhadap perempuan meningkat dua kali lipat dari pada sebelumnya. Datang ke komunitas agama, kemudian bertanya, si pemerkosa sudah diancam hukuman mati, yang dilakukan adalah memerkosa sekaligus membunuh. Setiap kali ditambahkan, setiap tahun bertambah jumlah kejahatan. “Padahal jika kita pake teori posner, kita dapat menganalisis dari teori tersebut.” Ucap Roky.
“Bagi pemerkosa, jika ia hanya memerkosa dikenakan hukuman mati. maka sebagai mahluk ekonomi, akan berfikir, jika memerkosa, kemudian korban bercerita, maka akan dihukum mati. tapi jika memerkosa, sekaligus membunuh tidak ada saksi, dan ada kemungkinan untuk melarikan diri,” Ucap Rocky.
Oleh sebab itu, perlunya untuk Economic Analysis of Law. Sebab saat ini, kondisi di Indonesia, Economic Analysis of Law, diubah atau diterjemahkan judulnya menjadi analisis hukum terhadap masalah ekonomi. Padahal yang dimaksud Richard Posner adalah hukum yang dianalisis menurut analisis ekonomi.
JAKARTA —–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— BP BUMN terus memperkuat perannya agar BUMN dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memberi manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Komitmen ini mengemuka dalam rapat internal yang dipimpin Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, bersama jajaran pimpinan BP BUMN. Rapat tersebut membahas arah kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam mengawal transformasi BUMN agar semakin relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Dalam pembahasan itu, ditekankan bahwa BUMN tidak semata-mata dituntut untuk menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga perlu menghadirkan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Maka dari itu, penguatan peran BUMN didorong melalui kontribusi sosial, pengembangan talenta unggul, percepatan inovasi, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
BP BUMN memandang tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi penting dalam mendukung pencapaian Asta Cita. Melalui tata kelola yang kuat, BUMN diharapkan mampu menjalankan mandatnya dengan integritas, sekaligus memberi kontribusi yang semakin besar bagi kepentingan publik.
Dony Oskaria menyampaikan bahwa penguatan peran BUMN menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan global dan menjaga arah pembangunan yang inklusif. “BUMN harus menjadi motor penggerak yang tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga mampu memberikan dampak sosial yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.
Upaya ini menjadi bagian dari langkah transformasi yang berkelanjutan dari BP BUMN dalam mendukung dan mengawasi BUMN untuk aktif membangun ekosistem yang tangguh, adaptif, dan berorientasi ke depan, sehingga kehadirannya dapat memberi manfaat optimal bagi negara dan masyarakat.
JAKARTA –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN–– Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Muaythai Indonesia yang digelar di Hotel Bidakara, Jumat (10/4), berlangsung sukses dan penuh apresiasi terhadap kepemimpinan Ketua Umum PB MI, LaNyalla Mahmud Mattalitti. Rakernas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat prestasi sekaligus mendorong pengembangan industri olahraga muaythai di Indonesia.
Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menilai kepemimpinan LaNyalla membawa arah yang jelas bagi kemajuan muaythai nasional. Ia menegaskan bahwa muaythai memiliki potensi besar tidak hanya dalam prestasi, tetapi juga sebagai bagian dari industri olahraga dan sport tourism.
“Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak LaNyalla, muaythai bisa berkembang lebih luas, dari pembinaan hingga industri, serta memberi kontribusi bagi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
Erick juga menambahkan bahwa muaythai perlu terus diperkuat dari sisi pembinaan akar rumput sekaligus dikembangkan sebagai industri olahraga yang terintegrasi. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar meniru kesuksesan negara lain dalam menjadikan muaythai sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi dan pariwisata olahraga. Ia turut mengapresiasi Rakernas sebagai forum penting untuk evaluasi, introspeksi, serta menyusun strategi agar keseimbangan antara prestasi dan industri dapat berjalan seiring.
Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, Marciano Norman, turut memberikan penghargaan atas capaian prestasi PB MI di bawah kepemimpinan LaNyalla. Ia menekankan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran organisasi.
“Prestasi yang diraih menjadi bukti nyata kerja kolektif yang solid. Rakernas ini penting untuk evaluasi dan memastikan program ke depan berjalan lebih baik demi kemajuan atlet dan organisasi, yang penting semua harus berjalan sesuai dengan ADRT organisasi, ” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sapta Oktohari, menyampaikan keyakinannya terhadap kapasitas LaNyalla dalam memimpin organisasi di tengah dinamika yang ada. Ia juga mendorong peningkatan jumlah pertandingan sebagai bagian dari penguatan ekosistem muaythai.
“Saya percaya kepemimpinan Bang LaNyalla mampu menjaga soliditas organisasi. Yang terpenting, kita fokus meraih kemenangan untuk Indonesia di tingkat internasional,” ujarnya.
Rakernas ini sekaligus menjadi forum strategis untuk menyusun program kerja 2026–2027, memperkuat pembinaan atlet, serta mendorong muaythai sebagai olahraga berprestasi dan bernilai ekonomi.
Seluruh peserta Rakernas menyampaikan komitmen bersama untuk mendukung kepemimpinan LaNyalla Mattalitti dan memajukan muaythai Indonesia.
Sementara itu, Ketua Umum PB MI, LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan komitmen organisasi dalam meningkatkan prestasi dan pembinaan atlet, sekaligus membuka secara transparan dinamika internal yang tengah terjadi di tubuh organisasi.
Dalam keterangannya, LaNyalla mengungkapkan bahwa PB MI tetap menunjukkan capaian positif di tingkat internasional. Pada ajang SEA Games Thailand, tim muaythai Indonesia berhasil meraih satu medali perak dan empat medali perunggu dari enam nomor yang diikuti.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa pembinaan tetap berjalan. Bahkan seharusnya kita bisa meraih emas, namun ada faktor non-teknis yang tidak bisa kita kendalikan,” ujar LaNyalla.
Di sisi lain, LaNyalla juga secara terbuka menyinggung adanya dinamika internal organisasi, termasuk munculnya surat mosi tidak percaya dari sejumlah pengurus provinsi. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan telah dibantah dengan bukti program kerja yang telah dijalankan PB MI selama ini.
“Kami sudah menunjukkan seluruh bukti bahwa organisasi tetap berjalan dan program pembinaan dilaksanakan. Tuduhan tersebut tidak terbukti dan justru merugikan organisasi,” tegasnya.
Sebagai langkah organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), PB MI mengambil keputusan untuk membekukan kepengurusan provinsi yang dinilai melayangkan tuduhan tanpa dasar.
“Kami terpaksa mengambil langkah tegas dengan membekukan kepengurusan yang menyampaikan tuduhan tanpa bukti. Ini demi menjaga marwah organisasi dan keberlangsungan pembinaan,” lanjut LaNyalla.
Ia menambahkan bahwa sebagian peserta Rakernas yang hadir saat ini merupakan Pelaksana Tugas (Plt) yang ditunjuk secara sah sesuai ketentuan organisasi.
Lebih lanjut, PB MI menegaskan fokus ke depan adalah menjalankan agenda strategis tahun 2026, termasuk partisipasi dalam Pekan Olahraga Beladiri di Sulawesi Utara, penyelenggaraan Kejuaraan Nasional, serta persiapan menuju SEA Games Malaysia 2027.
LaNyalla juga meminta dukungan dari pemerintah, DPR RI, DPD RI, serta pemangku kepentingan olahraga nasional untuk memastikan pembinaan atlet berjalan optimal.
“Kami membutuhkan dukungan semua pihak agar pembinaan olahraga, khususnya muaythai, dapat terus berkembang dan menghasilkan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia,” tutupnya. (*)
Minahasa ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti meninjau progres realisasi sejumlah program perumahan rakyat di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Salah satu program yang ditinjau adalah rumah subsidi di Perumahan Subsidi Jaya Chidaatma Home Koka, Kabupaten Minahasa, Kamis (9/4/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Mendagri berdialog langsung dengan pengembang dan penghuni di kawasan perumahan. Bersama Menteri PKP dan Kepala BPS, Mendagri juga menyerap aspirasi dari para pengembang maupun penghuni. Salah satu fokus pembahasan adalah layanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mendagri menekankan pentingnya optimalisasi layanan tersebut melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Mal Pelayanan Publik itu sangat-sangat bermanfaat untuk percepatan izin ini. Karena kalau di Mal Pelayanan Publik itu harus dibuat outlet PBG, BPHTB,” ujar Mendagri.
Selanjutnya, Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan perizinan PBG dan BPHTB bagi MBR diberikan secara gratis. Ia menekankan kepada pemerintah daerah (Pemda) bahwa kebijakan tersebut tidak hanya menjadi bukti keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil, tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Ini kalau tanah ini kosong, kemaren kan kosong, hanya bayar pajak bumi aja, tapi kalau dibangun rumah begini mulai tahun depan selanjutnya dia bayar dua macam, pajak bumi dan bangunan. Makin banyak terbangun rumah, makin banyak PAD,” katanya.
Usai meninjau program tersebut, Mendagri bersama rombongan melanjutkan kunjungan ke Desa Tempang Dua, Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa. Rombongan meninjau langsung calon penerima bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Selain itu, rombongan juga menyaksikan simulasi tender rakyat.
Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program perumahan rakyat. Program tersebut, kata dia, merupakan bentuk perhatian besar Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat kecil.
“Bapak Presiden Prabowo menugaskan Pak Ara (Menteri PKP) spesifik ini dan saya membantu. Membantu beliau dengan berbagai peraturan-peraturan yang dipermudah, sehingga lebih mudah,” ungkap Mendagri.
Mendagri berharap semakin banyak Pemda dan masyarakat yang menerima manfaat dari program tersebut. Ia menekankan bahwa program tersebut tidak hanya membantu masyarakat kurang mampu, tetapi juga memiliki nilai ibadah.
“Bagi kami adalah ibadah. Membantu masyarakat yang kurang mampu, dengan hati yang tulus, itulah ibadah. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa,” tandasnya.
Sitaro –—INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung permukiman terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (10/4/2026). Kunjungan tersebut dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Dalam keterangannya, Mendagri menegaskan bahwa kehadiran mereka merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penanganan rumah rusak akibat bencana. Selain itu, pemerintah memiliki program penanganan rumah tidak layak huni serta penguatan pembangunan di wilayah perbatasan. Diketahui, Sitaro merupakan wilayah perbatasan antara Indonesia dan Filipina.
“Program dari Bapak Presiden Prabowo, memerintahkan kepada Pak Ara Sirait, saya, Kepala BPS, dan semua ya, untuk bekerja, untuk menangani perumahan, dan juga meningkatkan pembangunan di daerah perbatasan,” ujarnya.
Mendagri menjelaskan, Kementerian PKP memiliki program penanganan rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan. Kabupaten Sitaro menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program tersebut sebagai respons atas dampak banjir yang dialami masyarakat setempat. Selain itu, angka kemiskinan di daerah tersebut juga masih tergolong tinggi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat wilayah perbatasan, baik dari sisi kesejahteraan masyarakat maupun aspek pertahanan dan nasionalisme.
“[Kebijakan ini sebagai upaya] menjaga daerah perbatasan sebagai buffer zone keamanan, pertahanan, juga untuk keadilan rakyat agar nasionalisme meningkat, negara hadir,” tandasnya.
Jakarta,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS MK RI— Jum’at 10 April 2026
Dalam menjalankan tugas barunya, Liliek menekankan visi untuk mengawal konstitusi dengan menjunjung tinggi sifat kenegarawanan. Menurutnya, nilai tersebut menjadi panduan utama bagi hakim konstitusi dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya
Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi menegaskan komitmennya menjadikan integritas sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugasnya ke depan.
Hal tersebut disampaikan dalam keterangannya di hadapan awak media usai pengucapan sumpahnya sebagai hakim konstitusi yang disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 10 April 2026.
“Tentunya ini adalah perjuangan bagi saya untuk selalu meningkatkan integritas dan kapasitas saya sebagai hakim konstitusi,” ujar Liliek.
Pengucapan sumpah Liliek sebagai hakim konstitusi dilakukan untuk menggantikan Anwar Usman yang telah mengakhiri masa tugasnya. Liliek pun menyampaikan bahwa amanah tersebut menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar baginya.
Dalam menjalankan tugas barunya, Liliek menekankan visi untuk mengawal konstitusi dengan menjunjung tinggi sifat kenegarawanan. Menurutnya, nilai tersebut menjadi panduan utama bagi hakim konstitusi dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya.
“Tentunya mengawal konstitusi Republik Indonesia, itu yang terutama. Tentu sifat kenegarawanan, itu yang menjadi panduan bagi kami sebagai hakim konstitusi,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Liliek juga memohon dukungan dan doa dari masyarakat agar dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik. “Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, mohon doanya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengawal konstitusi di Republik Indonesia,” ucapnya.
Tomohon ––INDOTIPIKOR.COM–MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus memastikan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto berjalan di seluruh daerah. Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan meninjau langsung program perumahan rakyat di Kota Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (9/4/2026) malam.
Mendagri melakukan peninjauan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Adapun titik peninjauan tersebut berada di Rumah Tapak Subsidi Perumahan Grazia Residence 2 Tomohon.
Dalam suasana khidmat, Mendagri bersama rombongan berdialog langsung dengan penghuni dan pemilik perumahan tersebut. Diketahui, pemilik perumahan tersebut merupakan atlet badminton nasional Greysia Polii.
“Kita tahu bahwa program perumahan ini salah satu program unggulan Bapak Presiden. Ini program prioritas,” ujar Mendagri dalam dialog yang berlangsung informal tersebut.
Mendagri mengatakan, pihaknya bersama Menteri PKP telah berkeliling ke sejumlah daerah untuk menyosialisasikan program tiga juta rumah. Ia berharap langkah serupa juga dapat diikuti oleh pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung implementasi program tersebut.
Dari sisi regulasi, Mendagri menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan aturan yang meminta Pemda menggratiskan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Dulu namanya IMB, Izin Mendirikan Bangunan, namanya PBG sekarang, sama kami sepakat sudah membuat dengan Pak Ara [aturan tentang PBG dan BPHTB bagi MBR] sudah ditanda tangan, itu juga kita nolkan juga,” katanya.
Aturan tersebut diharapkan dapat mempermudah penyediaan rumah bagi MBR maupun pengembang. Mendagri menambahkan, daerah perlu membantu menyukseskan implementasi program tersebut melalui kemudahan perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP). Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang terpacu untuk memiliki hunian layak.
Di sisi lain, Mendagri meyakini implementasi program perumahan tersebut akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah. Sebab, para pelaku usaha di sektor tersebut akan terdorong oleh dampak ekonomi yang ditimbulkan. Selain itu, secara tidak langsung hal tersebut juga akan memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini namanya terobosan kreatif win-win. Semuanya untung. Saya kira gitu,” tandasnya.
Usai melangsungkan kegiatan tersebut, Mendagri bersama rombongan melanjutkan peninjauan ke calon penerima bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Tomohon. Mereka menyimak sekaligus memastikan program tersebut tepat sasaran.
Cikeas ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bukan hanya memiliki tugas teknis, namun juga menjadi representasi instansi dalam menyampaikan informasi ke publik. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), membekali para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ATR/BPN dengan kemampuan komunikasi publik agar siap berperan sebagai garda terdepan yang tepercaya.
“Setiap ASN, khususnya di lingkungan ATR/BPN adalah humas. Dan, strategi komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Kita sebagai bagian ATR/BPN dituntut untuk mampu menyampaikan setiap informasi secara jelas agar pesan yang disampaikan benar-benar dipahami dan diterima oleh masyarakat.” ujar Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga (Kabag PMHAL) Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Bagas Agung Wibowo, dalam Ceramah Klasikal Latsar CPNS Gelombang 4 Tahun Anggaran 2025, di Cikeas, Jumat Jumat (10/04/2026).
Komunikasi tidak sebatas menyampaikan suatu informasi. Sebagai komunikator ada tugas lanjutan untuk memastikan pesan yang disampaikan bisa dipahami dan diterima publik. Pesan tersebut juga diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Kabag PMHAL menyebut, keberhasilan komunikasi publik akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program-program Kementerian ATR/BPN.
Di era digital, ASN sebagai humas juga menghadapi tantangan cepatnya perputaran informasi dan hoaks. Oleh karena itu, ASN juga diminta untuk meluruskan isu-isu yang kelur, sekaligus ikut membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang akurat.
“Media sosial saat ini menjadi sarana utama komunikasi publik. Saat memanfaatkannya, kita harus bijak dengan menyajikan konten yang informatif, relevan, dan benar-benar dibutuhkan masyarakat, khususnya terkait layanan ATR/BPN.” imbau Bagas Agung Wibowo.
Latsar kali ini diikuti oleh 326 peserta CPNS angkatan XXV-XXXII Gelombang 4 Tahun 2025. Peserta berasal dari berbagai unit teknis Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, serta Kantor Pertanahan (Kantah) di penjuru Indonesia. Adapun pelatihan ini dimoderatori oleh Widyaiswara Ahli Madya, Sukamto. (SG/SV)
JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—-Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung menegaskan bahwa integritas adalah fondasi utama bagi MA untuk mewujudkan visi sebagai badan peradilan yang agung.
Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia melalui Badan Pengawasan (Bawas) MA terus memperkuat integritas di lingkungan peradilan melalui pencanangan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2026.
Acara digelar di Gedung Sekretariat MA, Jakarta Pusat pada Kamis (9/4) yang dihadiri langsung oleh Ketua Kamar Pengawasan MA, Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.
Selain itu, pencanangan ini turut dihadiri Panitera MA, Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK), Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA), Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum), Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag), Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun). Serta para pejabat eselon II dan pimpinan tingkat banding dan pertama di lingkungan Mahkamah Agung RI.
Dalam sambutannya, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung menegaskan bahwa integritas adalah fondasi utama bagi MA untuk mewujudkan visi sebagai badan peradilan yang agung. Hal tersebut disampaikan dalam acara Pencanangan Implementasi SMAP Tahun 2026.
“Integritas hakim dan aparatur pengadilan adalah aspek mendasar untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung menuju badan peradilan yang agung. Oleh karena itu, Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya terus berupaya melakukan asesmen dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran perilaku hakim dan aparatur pengadilan untuk kemudian mencari jalan keluar dan menutup peluang tersebut,” ujar Prof. Yanto sebelum peresmian.
Juru Bicara MA itu menyadari bahwa lembaga peradilan rentan terhadap aktivitas penyuapan. Oleh karena itu, SMAP bersama program Pembangunan Zona Integritas dinilai sebagai solusi terbaik dan menjadi program unggulan Mahkamah Agung.
Hingga tahun 2025, tercatat sudah ada 48 pengadilan tingkat pertama yang menerapkan sistem ini. Berdasarkan evaluasi tiga tahun terakhir, implementasi SMAP memberikan dampak signifikan, terutama dalam memitigasi risiko pada bisnis proses utama pengadilan, mulai dari pelayanan perkara hingga tata kelola administrasi persidangan.
“Dengan melakukan deteksi potensi penyuapan pada kegiatan bisnis proses pelayanan perkara dan pada kegiatan tata kelola administrasi, persidangan administrasi perkara dan lain-lain yang ditindaklanjuti dengan mitigasi terhadap potensi tersebut, maka lambat laun aktivitas penyuapan itu akan tercegah, akan berkurang, bahkan akan hilang,” tegasnya.
Selain mencegah korupsi, SMAP juga bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola yang transparan dan akuntabel, meningkatkan efektivitas pengawasan internal, serta menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.
Memasuki tahun 2026, Mahkamah Agung melakukan langkah progresif dengan mendorong unit eselon 1 dan pengadilan tingkat banding untuk menerapkan SMAP secara mandiri. Kepaniteraan MA, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, dan Ditjen Badilmiltun tercatat telah memulai inisiasi sosialisasi dan pembangunan sistem tersebut.
Prof. Yanto menekankan bahwa SMAP seharusnya tidak dianggap sebagai beban kerja tambahan, melainkan sebuah nilai yang harus diinternalisasi.
“Sistem manajemen anti penyuapan bukanlah sesuatu yang menambah pekerjaan, akan tetapi sebagai upaya untuk menghadirkan roh atau jiwa anti penyuapan. Dalam bisnis proses pengadilan yang diperlukan hanya komitmen dan konsisten dari Bapak Ibu sekalian,” tambahnya.
Secara teknis, pembangunan SMAP menggunakan metode Plan-Do-Check-Action (PDCA). Tahapan ini melibatkan siklus berkesinambungan mulai dari perencanaan mitigasi risiko, pelaksanaan uji kepatuhan, audit internal, hingga tindakan korektif untuk memastikan nilai risiko korupsi menurun hingga batas yang dapat ditoleransi.
Sebagai bentuk perluasan, Badan Pengawasan MA kembali menunjuk 28 unit satuan kerja (satker) untuk mengimplementasikan SMAP pada tahun 2026. Daftar ini mencakup tiga Direktorat Jenderal (Badilum, Badilag, dan Badilmiltun), empat peradilan tingkat banding, serta 20 pengadilan tingkat pertama.
Prof. Yanto juga mengingatkan bahwa keberhasilan SMAP tidak diukur dari sekadar raihan formalitas, melainkan pada dampak nyata di lapangan.
“Saya perlu mengingatkan bahwa pelaksanaan SMAP bukan tentang selembar sertifikat saja tetapi lebih dari itu, penerapan SMAP harus menjadi katalisator yang dapat meningkatkan kepercayaan publik,” pesan Prof. Yanto kepada seluruh jajaran.
Sementara itu, Hakim Agung Kamar Pidana sekaligus Plt. Kepala Badan Pengawasan MA, Suradi, S.H.. S.Sos.. M.H. dalam kesempatan yang sama menyampaikan pihaknya terus mendorong pencanangan SMAP di Mahkamah Agung. Hingga tahun 2026 tercatat ada 77 satuan kerja atau 8,28 persen dari seluruh satker di lingkungan MA yang telah menerapkan SMAP.
“Meskipun demikian, jumlah tersebut masih tergolong sedikit. Oleh karena itu kami berharap ke depan semakin banyak satuan kerja yang dapat menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, tidak hanya pada unsur teknis peradilan tetapi juga satuan kerja lain di lingkungan Mahkamah Agung,” ujar Plt. Kepala Badan Pengawasan.
Adapun satker tahap pembangunan yaitu Kepaniteraan MA. Sementara untuk satker tahap pembangunan ulang yakni PN Bandung, PN Bogor, PN Pontianak, dan PN Bale Bandung. Untuk satker tahap evaluasi yaitu PN Palangkaraya, PN Tasikmalaya, PN Banyuwangi, PN Mojokerto, PN Malang, PN Tulungagung, PN Bantul, PA Jakarta Utara, PA Yogyakarta, PA Denpasar, PA Bogor, PA Tangerang, PTUN Surabaya, PTUN Yogyakarta, dan Dilmil II-09 Bandung, serta satker tahap evaluasi ulang yaitu PN Medan, PN Ternate, PN Makassar, PN Denpasar, PA Jakarta Pusat, PA Batam, dan PTUN Tanjung Pinang.
Untuk satker tahap paripurna yaitu PN Pangkal Pinang, PN Yogyakarta, PN Padang, PN Wates, Gorontalo, Klaten, Jambi, Pati, PA Jakarta Selatan, PA Makassar, PA Banjarmasin, PA Bantul, PA Magelang, PTUN Jakarta, PTUN Serang, PTUN Manado, dan Dilmil II-11 Yogyakarta. Sedangkan PN Jakarta Pusat, PN Semarang, PN Palembang, PN Sidoarjo, PN Ambon masuk ke dalam satker yang ditangguhkan.
Sementara satker dengan tahap pembangunan mandiri yaitu Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen Badilmiltun, PT Jakarta, PTA Jakarta, PT TUN Jakarta, Dilmilti III Surabaya, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur, PN Surabaya, PN Depok, PN Pekanbaru, PN Batam, PN Karawang, PN Lubuk Pakam, PN Sengkang, PA Jakarta Barat, PA Jakarta Timur, PA Surabaya, PA Bandung, PA Tanjung Karang, PA Jambi, PA Wonosari, PA Muara Bulian, PTUN Denpasar, PTUN Makassar, PTUN Pangkalpinang, dan Dilmil I-06 Banjarmasin.
Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp : MARINews
