BANDUNG–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA POKJA HUMAS POLDA JABAR—-Polda Jabar memburu peredaran obat keras tertentu. Hasilnya, 99 ribu obat keras itu, berhasil polisi amankan dari seorang warga Aceh, yang tinggal di Jakarta.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H menuturkan bahwa pengungkapan ini, berawal dari diamankannya dua orang di wilayah Indramayu. Mereka masing – masing berinisial P dan D.
Keduanya diketahui mengedarkan obat-obatan keras tertentu untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya. Keduanya pun dilakukan pemeriksaan. Salah satu pelaku mengaku mendapat kiriman barang dari Jakarta.
“Dari informasi itu, tim bergerak ke Jakarta,” kata Kombes Hendra di Mapolda Jabar, Senin (13/4/2026).
Di Jakarta, polisi melakukan pengintaian ke sebuah rumah kontrakan yang ada di Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.
Dir Res Narkoba Polda Jabar Kombes Albert RD S.Sos., S.I.K., M.Si mengungkapkan bahwa, dari pengintaian polisi, diketahui rumah itu diisi oleh seorang pria MN, yang merupakan warga asal Aceh. Polisi pun kemudian merangsek masuk ke dalam rumah itu. MN pun diamankan dengan barang bukti obat-obatan tertentu sebanyak puluhan ribu.
“Total ada 99.000 butir obat keras terbatas, yang berhasil diamankan,” kata Dir Res Narkoba.
Ketiga yang diamankan, saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Polda Jabar. Polisi juga tengah dalami asal obat-obatan itu didapatkan.
Namun begitu, polisi memastikan ketiganya terus dilakukan proses hukum. Mereka dijerat dengan pasal 435 dan atau pasal 436 ayat (2) undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan juncto pasal 20 huruf c undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana.
(Bidhumas Polda Jabar)
BANDUNG—INDOTIPIKOR.COM-MEDIA POKJA HUMAS POLDA JABAR—-Peredaran narkotika jenis ganja sintetis menjadi perhatian serius Kepolisian Daerah Jawa Barat. Melalui operasi yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba bersama Kepolisian Resor jajaran, aparat berhasil menyita ribuan gram ganja sintetis sepanjang Januari hingga April 2026.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H mengatakan bahwa dari berbagai pengungkapan kasus, Polisi mengamankan tembakau sintetis seberat 3.828,05 gram, cairan bibit tembakau sintetis sebanyak 2.478,06 mililiter, serta serbuk bibit tembakau sintetis seberat 9 gram yang diduga digunakan untuk memproduksi narkotika tersebut.
Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kombes Pol. Albert RD, mengatakan bahwa ganja sintetis menjadi salah satu jenis narkotika yang saat ini banyak beredar karena relatif mudah diproduksi.
Ganja Sintetis Beredar, Polda Jawa Barat Sita Ribuan Gram dan Bibit Produksi
“Ganja sintetis sangat berbahaya karena proses pembuatannya menggunakan bahan kimia tertentu yang dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan penggunanya,” ujar Albert saat Konferensi Pers di Polda Jabar, Senin (13/4/2026).
Menurut Kabid Humas Polda Jabar Kepolisian akan terus mengembangkan setiap kasus yang terungkap guna mengidentifikasi jaringan produksi dan distribusi narkotika tersebut.
Kombes Hendra menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku yang mencoba memproduksi maupun mengedarkan narkotika di wilayah Jawa Barat. Ia juga kembali mengajak masyarakat untuk bersama-sama membantu aparat dalam memerangi peredaran narkotika demi menjaga keamanan dan masa depan generasi muda.
(Bidhumas Polda Jabar)
BANDUNG–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KORPS POLRI—-Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat bersama jajarannya terus menggencarkan operasi pemberantasan peredaran narkotika, termasuk jenis ekstasi yang kerap disalahgunakan di berbagai wilayah.
Ratusan Pil Ekstasi Diamankan Polda Jawa Barat, Polisi Tegaskan Perang Tanpa Kompromi
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H mengatakan bahwa Sepanjang Januari sampai dengan April 2026, aparat berhasil mengamankan 408 butir ekstasi dari sejumlah pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika. Barang bukti tersebut diduga akan diedarkan kepada masyarakat, terutama di kalangan anak muda.
Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Albert RD, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi para pelaku peredaran narkotika jenis apa pun.
“Kami akan terus melakukan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika, termasuk ekstasi yang banyak disalahgunakan. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk melindungi masyarakat,” ujar Albert saat Konferensi Pers di Mapolda Jabar, Senin (13/4/2026).
Kabid Humas Polda Jabar menambahkan, penyalahgunaan ekstasi dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan dan keselamatan penggunanya. Oleh karena itu, aparat kepolisian akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran narkotika tersebut.
Kombes Pol. Hendra juga mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjauhi narkotika karena dampaknya dapat merusak masa depan.
(Bidhumas Polda Jabar)
CIAMIS–INDOTIPIKOR.COM—Ikatan Alumni SMPN 2 Ciamis (NEDACIS) kembali menegaskan eksistensinya sebagai wadah kebersamaan sekaligus motor penggerak kontribusi sosial melalui kegiatan Halal Bihalal 1447 Hijriah yang digelar di Aula SMPN 2 Ciamis, Minggu (12/4/2026).
Kegiatan yang dihadiri ratusan alumni lintas angkatan ini berlangsung hangat dan penuh keakraban. Momentum pasca Idulfitri dimanfaatkan tidak hanya untuk saling memaafkan, tetapi juga memperkuat komitmen bersama dalam mendorong peran strategis alumni bagi kemajuan pendidikan.
Ketua IKA SMPN 2 Ciamis, Drs. H. Akasah, M.BA., menegaskan bahwa NEDACIS harus terus berkembang menjadi organisasi yang adaptif, solid, dan berdampak nyata.
“Halal bihalal ini bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan ruang konsolidasi gagasan serta penguatan energi positif antaralumni. Kami ingin memastikan bahwa NEDACIS hadir dengan kontribusi konkret, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di almamater,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa semangat “Dari Kita, Oleh Kita, Untuk Semua” harus menjadi landasan dalam setiap gerak langkah organisasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya oleh alumni, tetapi juga oleh sekolah dan masyarakat luas.
Sementara itu, Kepala SMPN 2 Ciamis, Amar, S.Pd., M.Pd., menyampaikan apresiasi atas konsistensi dan kepedulian alumni terhadap perkembangan sekolah.
“Kami sangat mengapresiasi peran aktif NEDACIS. Dukungan alumni menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan mutu pendidikan serta membentuk karakter siswa yang unggul dan berdaya saing,” tuturnya.
Kegiatan ini juga turut dihadiri jajaran pengurus Ikatan Alumni SMPN 1 Ciamis (NECACIS), yang semakin mempererat sinergi antaralumni lintas sekolah dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Ciamis.
Melalui momentum Halal Bihalal ini, NEDACIS diharapkan tidak hanya memperkuat tali silaturahmi, tetapi juga melahirkan berbagai program strategis dan berkelanjutan yang memberikan dampak nyata bagi kemajuan SMPN 2 Ciamis serta dunia pendidikan secara lebih luas.Editor (Yan.P/M.Robby).
CIAMIS–INDOTIPIKOR.COM—Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI) DPD Kabupaten Ciamis menggelar kegiatan halal bihalal yang dirangkaikan dengan evaluasi dan konsolidasi pengelolaan bank sampah, bertempat di Bank Sampah Induk (BSI) Ciamis, Sabtu (11/04/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Ciamis.
Pembina ASOBSI DPD Ciamis yang juga Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Ciamis, Giyatno, menyampaikan bahwa penguatan kapasitas pengelola bank sampah menjadi hal penting dalam menjawab berbagai tantangan di lapangan.
Ia menegaskan, pemerintah daerah terus berkomitmen mendorong pengembangan bank sampah melalui pembinaan berkelanjutan serta sinergi lintas sektor, guna mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua ASOBSI DPD Ciamis, Sri Devi Mulyanti, mengungkapkan bahwa dari ratusan bank sampah yang telah terbentuk, masih terdapat sejumlah yang belum berjalan optimal.
Menurutnya, kendala utama yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM), belum konsistennya pengelolaan, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung.
Selain itu, masih belum meratanya dukungan dari pemerintah desa serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumber turut menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan bank sampah.
Meski demikian, semangat para pengelola tetap tinggi. Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi interaktif, berbagi pengalaman, serta edukasi pengelolaan sampah berkelanjutan, seperti pemanfaatan barang bekas melalui thrifting dan pembuatan eco enzyme.
Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara swadaya sebagai wujud nyata semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat, sehingga gerakan bank sampah di Kabupaten Ciamis dapat berkembang lebih optimal dan memberikan manfaat luas bagi lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.Editor (Yan.P/M.Robby).
CIAMIS–INDOTIPIKOR.COM—Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Ciamis menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IX di Hotel Tyara Plaza, Sabtu (11/4/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menentukan arah kebijakan serta kepemimpinan partai untuk periode 2026–2031.
Muscab dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya perwakilan DPP PKB Idham Arsyad, perwakilan DPW PKB Jawa Barat Asep Syamsudin, anggota DPRD Jawa Barat Maulana Yusuf Erwinsyah, serta Ketua PCNU Ciamis KH. Arief Ismail Chowas. Kehadiran para tokoh tersebut memperkuat upaya konsolidasi internal partai di wilayah Ciamis dan sekitarnya.
Ketua DPC PKB Ciamis periode berjalan, Ai Ratna Intan Solihah, menyampaikan bahwa proses pemilihan ketua dilakukan melalui mekanisme usulan dan penunjukan, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh DPW dan DPP PKB.
“Seluruh kandidat akan melalui proses penilaian secara objektif sebelum DPP menetapkan ketua terpilih,” ujarnya.
Adapun lima nama yang masuk dalam bursa calon Ketua DPC PKB Ciamis yakni Ai Ratna Intan Solihah, Maulana Yusuf Erwinsyah, Suhendra, Dandeu Rifai Hielmy, dan Aji Rahmat.
Sementara itu, perwakilan DPP PKB, Idham Arsyad, mengapresiasi kinerja pengurus DPC PKB Ciamis selama periode sebelumnya yang dinilai telah menunjukkan komitmen dalam melayani masyarakat. Meski demikian, ia menekankan pentingnya peningkatan kinerja di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.
“Partai harus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kekuatan PKB bukan hanya pada jumlah kader, tetapi pada kontribusinya untuk rakyat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan Muscab secara serentak di berbagai daerah menjadi langkah strategis dalam memperkuat soliditas organisasi. Dengan konsolidasi yang kuat, PKB diharapkan mampu menghadapi dinamika politik ke depan secara lebih optimal.Editor (Yan.P/M.Robby).
Jakarta –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) di seluruh provinsi di Tanah Papua dan Provinsi Aceh, serta Dana Keistimewaan (Danais) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), harus bisa diawasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini disampaikan Mendagri pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan terkait Otsus Papua, Otsus Aceh, dan Keistimewaan DIY di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).
“Dana Otsus [kalau] betul-betul terpakai untuk hal yang sangat riil ini akan sangat bagus sekali, karena kita bisa mengontrol, pengawasan semua pihak,” katanya.
Mendagri menjelaskan, meskipun terjadi peningkatan capaian di sejumlah indikator makro pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tata kelola yang baik tetap perlu ditingkatkan agar implementasi dana Otsus dapat berjalan optimal.
Menurutnya, percepatan implementasi dapat dilakukan melalui sejumlah langkah. Di Tanah Papua, misalnya, melalui perbaikan persyaratan penyaluran. Sementara di Aceh, penguatan kewenangan dan kelembagaan perlu terus dioptimalkan. “Terutama masalah tata kelola, perencanaan, eksekusi, administrasi,” tambahnya.
Ia melanjutkan, pemerintah telah melakukan pengawasan dan supervisi untuk memastikan Dana Otsus dapat disalurkan secara tepat dan efektif. Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Ini upaya kita untuk membantu daerah Papua [yang] punya Dana Otsus, [masih] tergantung dari pusat, tapi terlambat penyaluran karena mekanisme administrasi, dan kita [bantu] selesaikan ,” jelasnya.
Mendagri juga menyoroti praktik baik (best practice) implementasi Danais di DIY yang menunjukkan tingkat penyerapan sangat tinggi, yakni di atas 95 persen. Hal ini mencerminkan perencanaan, eksekusi, tata kelola, serta kualitas sumber daya manusia yang baik.
Ia menambahkan, program-program yang menggunakan Danais di DIY juga dilengkapi dengan penandaan khusus. Misalnya pada kawasan Teras Malioboro, becak listrik, hingga program lumbung pangan yang mencantumkan logo Danais.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menginisiasi pelabelan tersebut sebagai bentuk transparansi sekaligus menunjukkan bahwa Danais dimanfaatkan untuk program yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita melihat bahwa Jogja ini bisa menjadi model bagaimana Dana Otsus, Dana Kekhususan, Dana Keistimewaan itu riil betul-betul memberikan manfaat dan terbuka, transparan,” tandasnya.
Sebagai informasi, Raker dan RDP yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Cheka Virgowansyah, Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Akmal Malik, serta anggota Komisi II DPR RI dari berbagai fraksi.
Jakarta,–INDOTIPIKOR.COM–MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— 13 April 2026 – Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif melalui kolaborasi internasional berbasis inovasi, teknologi, dan budaya. Upaya tersebut diwujudkan melalui audiensi Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Wamen Ekraf), Irene Umar, bersama delegasi Prancis dalam rangka program ICC Immersion Indonesia/Singapura pada 11-16 April 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Wamen Ekraf menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif global, terutama pada subsektor yang mengintegrasikan seni dan teknologi.
“Indonesia memiliki kekuatan besar pada talenta kreatif dan keberagaman budaya. Kami sangat terbuka untuk kolaborasi lintas negara, terutama yang menggabungkan seni, teknologi, dan pengalaman imersif. Ini sejalan dengan upaya kami menjadikan ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth,” ujar Irene Umar di Autograph Tower, Jakarta, Senin (13/4).
Irene Umar juga mendorong delegasi Prancis untuk memahami lebih dekat ekosistem ekonomi kreatif Indonesia melalui interaksi langsung dengan pegiat kreatif di sejumlah kota seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang pertukaran pengetahuan sekaligus memperkuat jejaring antar pelaku industri.
“Kami ingin kolaborasi ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi berlanjut menjadi kerja sama nyata, baik dalam bentuk co-production, residensi kreatif, maupun pengembangan IP bersama,” tambah Irene Umar.
Program ICC Immersion yang diinisiasi Kedutaan Besar Prancis di Indonesia melalui Institut Français d’Indonésie (IFI) bersama Business France ini melibatkan 12 perusahaan Prancis dari subsektor arsitektur dan museografi, pengalaman imersif dan gim, serta musik, warisan budaya, dan live events.
Direktur IFI, Jules Irrmann, menyampaikan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis dalam pengembangan industri kreatif di kawasan Asia Tenggara.
“Kami melihat Indonesia sebagai ekosistem kreatif yang sangat dinamis dengan talenta muda yang kuat. Program ini mempertemukan pelaku industri Prancis dengan mitra di Indonesia untuk mendorong lahirnya proyek bersama yang inovatif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, delegasi Prancis juga memaparkan pendekatan dan pengalaman mereka di bidang seni imersif, teknologi kreatif, produksi musik, serta pengelolaan museum dan warisan budaya sebagai referensi pengembangan proyek di Indonesia.
Audiensi ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama bilateral Indonesia–Prancis di bidang ekonomi kreatif, menyusul penandatanganan nota kesepaham (MoU) pada 2025 yang mencakup subsektor film, animasi, kriya, kuliner, fesyen, gim, dan desain.
Melalui audiensi ini, Kementerian Ekraf mendorong percepatan realisasi kerja sama dalam bentuk proyek bersama, pertukaran talenta, serta pengembangan inovasi yang relevan dengan kebutuhan industri kreatif global.
Kiagoos Irvan Faisal
Kepala Biro Komunikasi
Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
Jakarta,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Senin 13 April 2026
Pada akhirnya, hakim juga perlu menyadari satu hal penting: dunia manusia tidak pernah sepenuhnya pasti.
Setelah digempur oleh beragam materi filsafat dari para narasumber selama lima hari berturut-turut (6-10 April 2026). Pada sesi ke-15 yang merupakan sesi terakhir, ratusan hakim yang menjadi peserta Pelatihan Filsafat dan Keadilan, seakan diajak menepi, kembali ke ruang yang paling dekat namun sering luput, yaitu diri sendiri.
Ajakan itu dilakukan oleh filsuf muslim asal Indonesia, Fahruddin Faiz. Dengan gaya santai dan penjelasannya yang mudah dipahami, Gus Faiz, begitu biasa ia disapa, mengajak para hakim pada sesuatu yang sangat mendasar, sadar pada diri sendiri.
Sosok yang populer melalui kajian “Ngaji Filsafat” di Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta tersebut membuka dengan satu asumsi besar bahwa hakim juga manusia, makhluk yang memiliki kelebihan sekaligus keterbatasan. Karena itu, sebelum “membereskan” perkara di luar, seorang hakim perlu terlebih dahulu membereskan dirinya sendiri.
Kesadaran itu dimulai dari hal yang paling mendasar, mengenali bias dalam diri. Bagi penulis buku “Sebelum Filsafat” tersebut, setiap orang, termasuk hakim, terbentuk oleh cara berpikir tertentu, preferensi moral tertentu, bahkan konsep keadilan yang diyakini sejak lama. Tanpa disadari, semua itu bisa memengaruhi cara melihat perkara dan memutusnya.
Di sinilah pentingnya kewaspadaan. Apa yang dianggap adil oleh seseorang, belum tentu sama bagi orang lain. Tanpa kesadaran ini, seorang hakim bisa terjebak pada keyakinan bahwa dirinya paling benar, sekaligus menutup ruang bagi perspektif lain.
Hal yang sama juga berlaku pada kesan pertama (first impression). Penampilan, ekspresi, atau latar belakang seseorang kerap memicu penilaian awal yang tidak selalu objektif. Dalam ruang sidang, bias semacam ini harus dikenali, agar keadilan tidak lahir dari prasangka.
Namun menjadi manusia tidak hanya soal pikiran, tetapi juga emosi. Hakim bisa merasa marah, simpati, jengkel, atau iba. Emosi tidak mungkin dihilangkan, tetapi bisa dikenali dan dikendalikan. Setiap kali akan memutus perkara, penting bagi hakim untuk bertanya pada dirinya sendiri: apakah keputusan ini lahir dari pertimbangan yang jernih, atau sedang dipengaruhi oleh perasaan tertentu?
Dosen pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tersebut menambahkan bahwa selain emosi, proses berpikir juga perlu diuji. Apakah keputusan diambil secara utuh, atau justru terburu-buru? Apakah semua bukti dipertimbangkan secara adil, atau hanya yang sesuai dengan keyakinan pribadi? Tanpa kesadaran, seseorang bisa merasa objektif, padahal sedang terjebak dalam bias yang halus.
Lebih jauh, Faiz menyampaikan manusia tidak pernah hadir sebagai sosok yang sepenuhnya netral. Mengutip pemikiran Hans-Georg Gadamer, menurutnya cara berpikir seseorang dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari kondisi yang sedang dihadapi, lingkungan budaya, situasi zaman, hingga pengalaman hidup.
Hal yang sama bisa dinilai berbeda dalam konteks yang berbeda. Karena itu, memahami perkara tidak cukup hanya dengan membaca fakta, tetapi juga dengan melihat latar yang melingkupinya.
Di atas semua itu, ada dimensi yang lebih dalam: kesadaran etis dan spiritual. Dua orang bisa melakukan hal yang sama, tetapi dengan niat yang berbeda. Ada yang sekadar menjalankan tugas, ada pula yang sungguh ingin menegakkan keadilan.
Motif dan tujuan menjadi penentu arah. Apakah putusan ini hanya formalitas, atau bagian dari pengabdian kepada Masyarakat, bahkan kepada nilai-nilai yang lebih tinggi?
Pada akhirnya, hakim juga perlu menyadari satu hal penting: dunia manusia tidak pernah sepenuhnya pasti. Berbeda dengan dunia benda yang eksak, persoalan manusia bersifat cair, kompleks, dan penuh kemungkinan.
“Karena itu, setiap putusan selalu mengandung risiko salah” ujarnya.
Terkait hal tersebut, Faiz menegaskan bahwa kesadaran ini bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menumbuhkan kerendahan hati. Hakim yang bijaksana adalah hakim yang tidak mengabsolutkan keputusannya, terbuka terhadap koreksi, dan terus belajar dari setiap proses.
Sebab pada akhirnya, keadilan tidak hanya lahir dari kecanggihan berpikir, tetapi dari kejernihan hati dan kesadaran diri. Dan dari sanalah, makna sejati itu menemukan bentuknya, hakim juga manusia.
Untuk mendapatkan Barita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews
Jakarta,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI— Senin 13 April 2026
Pernyataan tersebut merupakan refleksi yang sangat mendalam mengenai etika profesional, terutama dalam organisasi yang bersentuhan dengan kepentingan publik dan supremasi hukum.
Kalimat tersebut membedakan secara tegas antara kemampuan teknis (efisiensi) dan kompas moral (integritas).
Berikut adalah pembedahannya secara lebih rinci:
1. Efisiensi: Doing Things Right
Efisiensi berkaitan dengan metode, proses, dan sumber daya. Dalam konteks organisasi media atau lembaga hukum:
* Optimalisasi: Bagaimana mencapai target dengan biaya, waktu, dan tenaga seminimal mungkin.
* Prosedur: Mengikuti SOP, aturan administratif, dan protokol teknis agar tidak ada pemborosan.
* Hasil: Fokus pada produktivitas dan keberlangsungan operasional (terutama di masa sulit secara ekonomi).
2. Integritas: Doing the Right Things
Integritas berkaitan dengan prinsip, nilai, dan keberanian moral. Ini melampaui sekadar mengikuti aturan:
* Substansi: Bukan sekadar “bagaimana” sesuatu dilakukan, tapi “apa” yang dilakukan dan “mengapa” itu dilakukan.
* Keadilan: Memilih langkah yang secara moral benar meskipun mungkin tidak efisien, lebih mahal, atau lebih berisiko secara politik.
* Transparansi: Menjaga kejujuran dan akuntabilitas publik di atas kepentingan golongan atau pribadi.
Sinergi dalam Organisasi
Ketika keduanya digabungkan, sebuah organisasi tidak hanya berjalan secara lincah (efisien), tetapi juga memiliki kehormatan dan kepercayaan publik (integritas).
Pesan ini kata Syamsul Bahri sangat relevan sebagai pengingat bahwa dalam memperjuangkan kesejahteraan atau kemajuan lembaga, cara-cara yang digunakan (efisiensi) tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kebenaran universal yang menjadi fondasi integritas
