PANGANDARAN–INDOTIPIKOR.COM—KILAS INFO JABAR—Setiap lebaran banyak warga yang mengisi libur idul fitri dengan berwisata ke Pantai Pangandaran dan sekitarnya seperti Batuhiu, Green Canyon, Batukaras dan Madasari. Mulai lebaran tahun ini, 2026, wisatawan yang berkunjung ke Pantai Batukaras dan Pantai Madasari akan menemukan hal yang baru, yakni melewati Jembatan Sodongkopo. Sebuah jembatan yang indah, ikonik dan kokoh. Untuk membangun jembatan ini Pemprov Jabar menggelontorkan anggaran sebesar Rp 74 milyar.

Sebelumnya, wisatawan yang akan berkunjung ke Pantai Batukaras dan Pantai Madasari harus melewati Green Canyon dengan waktu tempuh normal, tidak macet, dari Cijulang ke Batukaras sekitar setengah jam. Dengan adanya Jembatan Sodongkopo, waktu tempuh menjadi dua puluh menit saja, ditambah bonus menikmati keindahan Jembatan Sodongkopo atau Jembatan Jaya Perkasa.

Jembatan Sodongkopo di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kab. Pangandaran menggunakan konsep “Steel Arch Bridge” yaitu jembatan lengkung baja tanpa pilar di tengah Sungai Cijulang. Disain ini memungkinkan kapal-kapal atau perahu nelayan dapat melintas dengan leluasa tanpa terhalang pilar-pilar. Warna putih jembatan juga kontras dengan pemandangan hijau toska Sungai Cijulang, menciptakan estetik yang menawan.

Selain memberikan kemudahan aksesibilitas, Jembatan Sodongkopo juga menjadi daya tarik bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Pantai Batukaras atau Madasari. Sejak dibuka, orang-orang silih berganti melintasi jembatan tsb. sambil melakukan berbagai kegiatan seperti berselfi ria atau membuat konten media sosia.

Jembatan Sodongkopo memiliki panjang 140 meter dan lebar 7 meter, dengan jalur pejalan kaki 2,5 meter di sisi kiri dan kanan. Dengan adanya jalur pejalan kaki, wisatawan yang sedang berfoto atau membuat konten media sosial tidak akan mengganggu lalu lintas di sekitar jembatan.

Di sisi barat dan timur jembatan, tersedia lahan parkir, yang setiap lahan parkirnya memuat 20 – 30 kendaraan roda empat, kiri kanan. Sebelum lahan parkir ada pedagang yang menjajakan aneka makanan dan minuman. Dengan demikian, Jembatan Sodongkopo bukan hanya memangkas waktu tempuh Cijulang – Batukaras, ikon Cijulang dan memberikan pengalaman tak terlupakan bagi wisatawan, tapi juga menghidupkan roda ekonomi masyarakat Cijulang.

Salah seorang wisatawati yang akan berkunjung Pantai Batukaras asal Rancah Kab. Ciamis, Titin Wiarti, merasa kagum melihat keindahan Jembatan Sodongkopo. “Amazing…!.” katanya singkat.

Cijulang, 24 Maret 2026

H. EDOY SUHENDAR
Kabiro Tangerang
Tanah Tinggi Kota Tangerang

Jakarta ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa hampir seluruh pengungsi terdampak bencana di Sumatera kini tidak lagi tinggal di tenda. Capaian tersebut secara spesifik merujuk pada kondisi penanganan pengungsi yang menunjukkan kemajuan signifikan.

Tito menjelaskan, jumlah pengungsi yang masih dalam penanganan saat ini tersisa sekitar 47 kepala keluarga (KK) atau sekitar 173 jiwa. Angka tersebut menurun drastis dibandingkan kondisi awal yang mencapai 2,1 juta jiwa. Karena itu, kondisi pengungsi disebut telah “mendekati 100 persen” tidak lagi berada di tenda, meski belum sepenuhnya tuntas.

“Pengungsi ya mendekati 100 persen, mendekati kata-katanya, saya enggak bilang [sudah] 100 persen,” ujar Tito kepada awak media, Senin (23/3/2026).

Ia menambahkan, capaian tersebut menggambarkan progres nyata dalam penanganan pengungsi, khususnya dalam memastikan mereka tidak lagi berada di tenda.

Di sisi lain, Tito menegaskan bahwa proses pemulihan pascabencana secara keseluruhan masih terus berjalan dan mencakup berbagai sektor yang membutuhkan waktu penyelesaian.

“Fasilitas pendidikan masih ada yang perlu kita atensi, masih belum, ada juga sungai belum, ada beberapa jalan desa, jalan kabupaten yang cukup banyak jumlahnya juga belum, itu it takes time,” katanya.

Menurutnya, pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan publik secara bertahap agar kondisi di daerah terdampak dapat kembali normal secara menyeluruh.

Ia juga berharap informasi mengenai perkembangan penanganan pascabencana dapat dipahami secara utuh dengan menempatkan capaian pada konteksnya masing-masing.

Satgas PRR

Jakarta ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— Momen mudik Lebaran jadi saat yang tepat bagi masyarakat untuk mengecek atau mengurus tanah di kampung halaman. Jika menemukan kendala atas tanah yang dimiliki, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadirkan kanal pengaduan terintegrasi yang memudahkan masyarakat melaporkan berbagai kendala, tanpa harus mengunggu hingga masa libur berakhir.

Masyarakat kini dapat memproses pelaporan kendala layanan pertanahan secara lebih mudah berkat kehadiran kanal pengaduan tersebut. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, menjelaskan bahwa kanal pengaduan yang tersedia akan menghubungkan langsung masyarakat dengan unit teknis terkait untuk merespons permasalahan yang dihadapi.

“Saat ini sudah tersedia beberapa kanal saluran pengaduan di Kementerian ATR/BPN, salah satunya adalah Hotline WhatsApp Pengaduan yang terhubung dengan unit teknis terkait. Melalui Hotline ini masyarakat dapat menentukan satuan kerja (Satker) mana yang akan jadi tujuan, seperti Satker Kantor Pertanahan (Kantah), Satker Kantor Wilayah (Kanwil), atau Satker Kementerian ATR/BPN Pusat,” ungkap Shamy Ardian, dalam keterangannya, Senin (23/03/2026).

Dalam Hotline WhatsApp Pengaduan, masyarakat bisa memilih 12 opsi untuk menjangkau unit teknis. Jika belum mengetahui unit yang berwenang, masyarakat dapat memilih untuk menghubungi unit pusat, yang kemudian akan menganalisis dan mengarahkan pengaduan ke unit teknis yang tepat.

Selain Hotline WhatsApp, Kementerian ATR/BPN juga menyediakan kanal lain berupa surat elektronik (email) melalui alamat surat@atrbpn.go.id. Aduan yang masuk akan diteruskan dan didisposisi kepada pimpinan unit teknis terkait untuk ditindaklanjuti.

Tak hanya itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan kanal SP4N-LAPOR! yang terintegrasi dengan berbagai kementerian/lembaga, seperti Ombudsman dan Kementerian Dalam Negeri. Untuk menyampaikan laporan, masyarakat perlu melengkapi persyaratan atau legal standing, seperti kronologi kejadian, alasan pelaporan, hubungan hukum antar pihak, identitas pelapor, serta bukti dokumen pendukung.

Menurut Shamy Ardian, kejelasan legal standing menjadi hal penting agar laporan dapat ditindaklanjuti secara tepat dan memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dengan adanya kanal pengaduan yang terintegrasi, masyarakat yang sedang mudik tidak perlu khawatir apabila menemukan kendala pertanahan di kampung halaman. Laporan dapat disampaikan dengan mudah, sehingga proses penyelesaian dapat segera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu masa libur berakhir.

“Dengan jelasnya alur layanan dan kepastian legal standing, kami berupaya tidak hanya melindungi masyarakat dari praktik mafia tanah dan calo, tetapi juga memastikan proses administrasi berjalan lebih cepat dan efisien,” pungkas Shamy Ardian. (CK/JR)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

​Bengkulu – –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meninjau progres pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di dua lokasi yakni Desa Palaksiring dan Desa Sukamaju.

Peninjauan ini dilakukan guna memastikan akselerasi pemerataan ekonomi berbasis kemasyarakatan berjalan sesuai rencana.

Mendes Yandri mengatakan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan salah satu alat negara untuk melakukan pemerataan ekonomi sebagaimana Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

“Kopdes ini sebagai alat negara untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan. Karena uangnya berputar di desa, keuntungannya ada di desa,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

​Kopdes Merah Putih ini merupakan terobosan ekonomi desa yang hadir dengan konsep retail modern. Meski memiliki tampilan dan layanan yang lengkap layaknya swalayan besar yanh menyediakan mulai dari pupuk, sembako, hingga LPG, namun Kopdes miliki misi yang jauh berbeda dari sektor privat.

“Kopdes Merah Putih, tidak hanya akan menyerap tenaga kerja yang ada di desa tapi yang menikmati keuntungan koperasi juga masyarakat yang ada di desa sebagai anggota koperasi,” kata Mendes Yandri.

​Mendes Yandri menekankan perbedaan fundamental antara Kopdes dengan jaringan retail modern seperti Indomaret atau Alfamart.

Jika pada retail konvensional keuntungan usaha ditarik oleh pemodal besar, Kopdes justru memutar seluruh keuntungan di desa.

​”Kopdes adalah antitesis dari model ekonomi yang memusatkan kekayaan pada segelintir orang. Di sini, 100 persen keuntungan kembali ke masyarakat desa,” tegas Mendes Yandri.

​Selain dirasakan langsung oleh konsumen melalui ketersediaan barang yang lengkap, Kopdes diwajibkan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan desa.

Berdasarkan skema yang ditetapkan yaitu minimal 20% dari keuntungan bersih dialokasikan sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes).

​”Sisa keuntungan digunakan untuk pengembangan usaha dan program sosial masyarakat desa,” kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri berharap, hadirnya Kopdes di Desa Palaksiring dan Desa Sukamaju dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap distribusi logistik dari kota, sekaligus memperkuat daya beli di tingkat akar rumput.

​Pemerintah optimistis bahwa jika model Kopdes ini sukses dan direplikasi secara nasional, desa-desa di Indonesia tidak lagi hanya menjadi pasar bagi produk luar, melainkan menjadi pemilik modal atas perputaran ekonomi mereka sendiri.

Teks: Firman/Humas