Beranda blog Halaman 40

“Hebat” Pemerintahan Desa Mandalaguna Tabrak Aturan Pemerintah Pusat Dalam Program PTSL 2026

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

TASIKMALAYA–INDOTIPIKOR.COM—MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—Perjalanan Program PTSL sedang laksanakan untuk memenuhi berkas berkas yang akan kerjakan sampai tuntas dari 540 warkah

Dengan adanya biaya persiapan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sebesar Rp150.000 tidak boleh diubah atau dinaikkan menjadi Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) di wilayah Jawa dan Bali yang ini merupakan suatu pungutan yang melebihi batas tarif resmi tersebut dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli).

Menuai persoalan ptsl desa tersebut menjadi acuan yang lebih kosisten mengenai tabrak aturan yang sudah tentukan pemerintah skb 3 menteri, yang mana sudah terjadinya untuk pembiayaan perwarkah senilai 400.000 dan bahkan diduga lebih dari pembiayaan tersebut.

Dengan keterangan hal yang sudah sampaikan kepada awak media salah satunya dari ruang lingkup desa tersebut yang tidak di sebutkan namanya dengan menyampaikan gaya santai dan yang mana juga mengenai pembiayaan tersebut termasuk pembiayaan petugas pengukuran yang di utus dari pihak atr/bpn kabupaten tasikmalaya, kalau hanya menggunakan pembiayaan Rp. 150.000 itu jelas tidak akan mencukupi, yang akhirnya kita mengambil langkah seperti itu, Katanya.

Selain dari pada itu mengenai biaya persiapan ptsl yang tidak mencukupi bisa juga di ditanggung oleh pemohon tapi petugas dilarang meminta tambahan dalam bentuk uang tunai dan jika dengan kekurangan disebabkan oleh kebutuhan termasuk material seperti patok lebih banyak, pemohon wajib menambah sendiri patok tersebut serta mengenai dengan hal ini dalam program PTSL biaya yang ditetapkan oleh pemerintah mencakup penyuluhan, pengumpulan data, pengukuran, dan penerbitan sertifikat, akan tetapi biaya persiapan di tingkat desa seperti patok, materai, dan operasional ditanggung oleh warga sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri.

Jika dana awal Rp150.000 kurang, berikut ketentuan penambahannya,Penambahan Fisik patok/materai dan jika tanah anda sangat luas dan membutuhkan lebih dari 3 patok, kekurangan tersebut dipenuhi oleh pemohon dalam bentuk barang/patok, bukan uang serta dengan kesepakatan musyawarah desa dan untuk biaya operasional tambahan di lapangan seperti transportasi petugas atau makan besaran dan mekanisme penambahannya wajib dimusyawarahkan dan disepakati bersama oleh warga peserta ptsl dan ingat dana Rp150.000 tidak termasuk biaya bea perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh), maupun pembuatan akta.

Dalam keterangan Staf Desa berinisial D menyampaikan, Bahwa dengan adanya biaya Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa kami hanya dengan biaya 400.000, dan juga ada tambahan untuk pembelian patok bila mana tanah tersebut luas, dan juga patok tersebut per batangnya senilai Rp. 25.000. ( Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) nah dengan ini program tinggal menunggu pemiliknya yang dari kuota 540 untuk di ambil warkah, Katanya.

Mengenai keterangan yang di sampaikan Narasumber (Warga) serta Staf Desa D tidak beda jauh sama untuk biaya ptsl melampaui.

Jadi jelas dengan adanya Program PTSL 2026 di Desa Mandalaguna Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya diduga sudah menyalahi aturan Pemerintah SKB 3 Menteri.

Dengan ini Kantor ATR/BPN Kabupaten Tasikmalaya agar Audit program ptsl yang di desa mandalguna, karna jelas sudah menyalahi aturan pemerintah yang sudah di tentukan.
Bersambung…

A. Firmansyah.

HKP Ke-54 Ciamis Sukses Digelar, Petani Diajak Siap Hadapi Tantangan Masa Depan

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

CIAMIS –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA AWDI JABAR–– Rangkaian Hari Krida Pertanian (HKP) Ke-54 Tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2026 resmi berakhir dan ditutup pada Rabu (15/7/2026) di Lapang Desa Sumberjaya, Kecamatan Cihaurbeuti.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, sejak 13 hingga 15 Juli 2026 itu berjalan sukses dan menjadi momentum memperkuat kolaborasi seluruh insan pertanian dalam menghadapi tantangan sektor pertanian di masa depan.

Acara penutupan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, jajaran Forkopimda, para kepala perangkat daerah, serta peserta dari 27 kecamatan se-Kabupaten Ciamis yang terdiri dari petani, penyuluh pertanian, pelaku usaha tani, dan unsur Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Ciamis.

Selama pelaksanaan HKP Ke-54, berbagai agenda strategis digelar, mulai dari Rembug Utama KTNA, Temu Teknologi, Temu Usaha, Temu Penyuluh Pertanian, hingga pameran yang menampilkan produk unggulan, inovasi teknologi, dan potensi pertanian dari seluruh kecamatan di Kabupaten Ciamis.

Selain menjadi ajang promosi hasil pertanian, HKP juga diisi dengan berbagai perlombaan, seperti Lomba Unjuk Tangkas, Lomba Asah Terampil, dan Lomba Penyuluh Pertanian, yang bertujuan meningkatkan kompetensi, kreativitas, serta daya saing petani dan penyuluh dalam mendukung kemajuan sektor pertanian.

Pada penyelenggaraan tahun ini, Kecamatan Banjaranyar berhasil keluar sebagai Juara Umum setelah meraih prestasi terbaik pada berbagai cabang perlombaan.

Dalam sambutan Bupati Ciamis Herdiat Sunarya yang dibacakan oleh Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. H. Dadang Darmawan, M.Si., disampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif selama rangkaian kegiatan HKP berlangsung.

Bupati menegaskan bahwa penghargaan dan kemenangan memang menjadi kebanggaan, namun yang jauh lebih penting adalah semangat belajar, berbagi pengalaman, memperluas wawasan, serta membangun jejaring antarpelaku utama dan pelaku usaha pertanian.

“Kepada para pemenang, jadikan keberhasilan ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan menjadi teladan bagi petani lainnya. Sementara bagi peserta yang belum memperoleh hasil terbaik, jangan berkecil hati. Kompetisi ini bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses untuk terus belajar dan berkembang,” demikian pesan Bupati.

Lebih lanjut, Bupati Herdiat mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun sektor pertanian Kabupaten Ciamis.

Menurutnya, daerah ini memiliki potensi pertanian yang besar sehingga perlu didukung dengan penguatan kelembagaan petani, peningkatan kualitas penyuluhan, penerapan inovasi teknologi, pengembangan pertanian ramah lingkungan, serta regenerasi petani.

Upaya tersebut, lanjutnya, menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.

Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh insan pertanian agar tetap menjaga semangat gotong royong, meningkatkan produktivitas, dan optimistis menghadapi berbagai tantangan sektor pertanian di masa mendatang.

PROKOPIM CIAMIS

MAT ROBI SENTER AWDI CIAMIS JABAR

TMMD ke-129 Resmi Dibuka di Parungponteng, Perkuat Sinergi TNI, Pemerintah dan Masyarakat Bangun Desa

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

Tasikmalaya ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS TNI—- Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 Tahun Anggaran 2026 resmi dibuka di Lapangan Desa Parungponteng, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (15/7/2026). Mengusung tema “TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa”, kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, Polri, serta masyarakat dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Upacara pembukaan dihadiri sekitar 500 peserta. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Asisten Daerah I Setda Kabupaten Tasikmalaya Dr. Rubi Azhara, S.STP., M.Si., didampingi Komandan Upacara Kapten Inf Andri Mulyono serta Perwira Upacara Kapten Inf Ahmad Hasan Basri.


Turut hadir Danrem 062/Tarumanagara Kolonel Inf Dadi Sutandi, S.E., M.M., Dandim 0612/Tasikmalaya selaku Dansatgas TMMD Letkol Czi M. Imvan Ibrahim, S.Sos., M.Han., unsur Forkopimda Kabupaten Tasikmalaya, pejabat TNI-Polri, kepala OPD, para kepala desa, tokoh masyarakat, pelajar, serta masyarakat Kecamatan Parungponteng.


Dalam amanatnya, Asda I Setda Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan bahwa TMMD merupakan program strategis yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga membangun semangat kebersamaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Menurutnya, keberhasilan TMMD sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pihak. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong agar setiap sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.
“TMMD menjadi momentum mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, pemerintah desa, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pada TMMD ke-129 di Desa Parungponteng, sejumlah sasaran fisik akan dikerjakan, meliputi pembangunan jalan semi hotmix di Kampung Jambubarang, Nagrog, Pasirnete, dan Cilintun, pembangunan tembok penahan tanah di jalur Pamegatan–Situ, rehabilitasi lima unit rumah tidak layak huni, serta pembangunan lima unit sumur bor.
Selain itu, program nonfisik juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan TMMD, di antaranya penyuluhan wawasan kebangsaan, pendidikan bela negara, penguatan ketahanan pangan melalui penanaman pohon dan budidaya ikan, serta berbagai kegiatan sosial yang melibatkan perangkat daerah.
Dukungan lintas sektor turut diberikan melalui bantuan penanganan stunting dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya serta santunan dari Baznas Kabupaten Tasikmalaya sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.
Melalui pelaksanaan TMMD ke-129, diharapkan pembangunan yang dilaksanakan mampu meningkatkan aksesibilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkuat ketahanan wilayah, sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan rakyat.
Program ini dijadwalkan berlangsung selama 30 hari dengan harapan seluruh sasaran fisik maupun nonfisik dapat diselesaikan sesuai target sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat Desa Parungponteng dan wilayah sekitarnya.

Ratusan Warga Nobar Piala Dunia 2026 di Makodam III/Siliwangi, Berlangsung Aman dan Meriah

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

Bandung – —INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS TNI—-Kodam III/Siliwangi menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol di Lapangan Serka Dedy Unadi, Makodam III/Siliwangi, Jalan Aceh No. 69, Kota Bandung, Rabu (15/7/2026) dini hari.

Kegiatan Nobar Bola Gembira diikuti sekitar 500 peserta tersebut dihadiri oleh Kasdam III/Siliwangi Brigjen TNI Dr. Agus Bhakti, S.I.P., M.I.P., M.Han,unsur pimpinan Kodam III/Siliwangi, Dandim 0618/Kota Bandung, prajurit TNI, keluarga besar TNI, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat umum,.

Kegiatan ini bertujuan mempererat kemanunggalan TNI dengan masyarakat sekaligus mendukung perputaran ekonomi lokal melalui bazar UMKM dan hiburan rakyat yang diselenggarakan di lokasi kegiatan.

Pertandingan berlangsung sejak pukul 01.45 WIB hingga 03.49 WIB dan berakhir dengan kemenangan Spanyol atas Prancis dengan skor 2-0, Setelah pertandingan usai, seluruh peserta membubarkan diri secara tertib, Selama kegiatan berlangsung, situasi tetap aman, tertib, dan kondusif.
(Pendam III/Siliwangi).

Menteri ATR/Kepala BPN dan Menteri PKP Sepakati Program Sertipikasi Gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

Jakarta ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyepakati pelaksanaan program Sertipikasi Sektor Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi (Rakor) yang turut melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Selasa (14/07/2026), guna memastikan kriteria penerima manfaat program tepat sasaran.

“Jadi ini adalah sertipikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Judul programnya adalah Sertipikasi Sektor Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah,” ujar Menteri Nusron saat ditemui awak media usai rakor.

Menteri Nusron menjelaskan, terdapat tiga kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program Sertipikasi Sektor Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Pertama, penerima bantuan perumahan pemerintah, seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) maupun program bedah rumah. Kedua, masyarakat penerima Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), khususnya untuk peningkatan status Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM). Ketiga, masyarakat yang membangun rumah secara mandiri dan masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah.

“Bagi mereka yang mendapatkan program KPR FLPP, sertipikatnya juga gratis. Tapi, yang kita gratiskan adalah HGB yang sudah atas nama individu kemudian dinaikkan menjadi SHM,” jelas Menteri Nusron.

Selain pekerja formal yang dapat menunjukkan slip gaji sesuai kriteria MBR, program Sertipikasi Sektor Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah juga membuka akses bagi pekerja sektor informal. Masyarakat yang tidak memiliki slip gaji tetap dapat mengikuti program, sepanjang tercatat hingga maksimal desil 8 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta memenuhi persyaratan yang berlaku.

Program ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang memenuhi kriteria tersebut. Pemohon cukup mendatangi Kantor Pertanahan dengan membawa persyaratan pengajuan sertipikat beserta dokumen pendukung yang membuktikan bahwa yang bersangkutan, termasuk dalam kelompok penerima program Sertipikasi Sektor Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengapresiasi dukungan Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat berbagai program pemerintah di sektor perumahan. Menurutnya, program Sertipikasi Sektor Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah menjadi terobosan yang melengkapi bantuan perumahan sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh rumah yang layak, tapi juga kepastian hukum atas tanahnya.

“Terobosan yang paling luar biasa dari kolaborasi kita adalah sertipikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini merupakan dukungan yang luar biasa dari Menteri ATR/Kepala BPN bagi rakyat kecil. Nantinya, sertipikasi gratis ini akan digabungkan dengan program BSPS atau Bedah Rumah. Jadi sertipikatnya diurus, rumahnya dibedah, dan ekonomi keluarganya juga akan diperkuat melalui program KUR Perumahan,” ungkap Maruarar Sirait.

Program sertipikasi gratis ini ditargetkan menjangkau sekitar satu juta bidang tanah pada tahun 2026 dan menjadi bagian dari dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi pemerintah. Melalui program tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan dapat memperoleh kepastian hukum atas tanah sekaligus mengurangi beban biaya dalam proses sertipikasi tanah. (JM/YZ)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

Hari Koperasi Nasional, Kemenekraf Dorong Desa Kreatif Jadi Pusat Ekonomi Berbasis Masyarakat

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

Jakarta,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— 12 Juli 2026 – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Peringatan Hari Koperasi Nasional dengan tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya” di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7). Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pentingnya peran koperasi sebagai fondasi kebangkitan ekonomi nasional yang dimulai dari desa dan kelurahan melalui penguatan ekonomi berbasis masyarakat.

Presiden juga menyampaikan bahwa perkembangan koperasi di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Dengan hampir 1.000 koperasi yang telah aktif, pemerintah optimistis koperasi akan menjadi penggerak utama perekonomian dari desa hingga kecamatan.

“Gerakan Koperasi Indonesia akan bangkit menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten dan kita akan kembalikan ekonomi turun ke rakyat,” ujar Presiden Prabowo.

Sejalan dengan visi tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, menegaskan bahwa pengesahan masterplan atau Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026–2045 merupakan bukti komitmen pemerintah dalam menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, pengembangan ekonomi kreatif dilakukan melalui pendekatan “Dimulai dari Daerah” yang selaras dengan upaya memperkuat koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, melalui pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif di desa.

“Masterplan menjadi payung bagi program unggulan nasional, salah satunya Aktivasi Desa Kreatif sebagai upaya mengembangkan desa dan kelurahan menjadi pusat ekonomi kreatif. Rindekraf juga memastikan prinsip inklusivitas atau No One Left Behind melalui pemberdayaan generasi muda, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP),” ujar Menteri Ekraf.

Program Aktivasi Desa Kreatif diharapkan mampu memperkuat potensi ekonomi lokal melalui pengembangan talenta, peningkatan nilai tambah produk kreatif, serta perluasan akses pasar. Melalui kolaborasi heksaheliks antara pemerintah, koperasi, komunitas, dan pelaku usaha, desa diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional turut dihadiri sejumlah menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih, serta Pimpinan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).

Kiagoos Irvan Faisal
Kepala Biro Komunikasi
Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

BP BUMN-Danantara Dukung Misi Pemerintah Jadikan Bali Sebagai Pusat Keuangan Global

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

JAKARTA —–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA — Pemerintah tengah mempersiapkan Bali sebagai lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) yang diharapkan mampu memperkuat daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan global. Dalam pengembangannya, pemerintah menjadikan Dubai International Financial Centre (DIFC) sebagai benchmark karena dinilai berhasil mentransformasi Dubai menjadi salah satu pusat keuangan terkemuka di dunia.

DIFC menawarkan berbagai keunggulan, antara lain insentif pajak korporasi hingga 0% selama 40 tahun, menjadi pusat aktivitas lebih dari 50.000 profesional, serta dikenal sebagai “Wall Street of MEASA” (Middle East, Africa, and South Asia).

Dengan mengadopsi praktik terbaik tersebut, PFII di Bali diharapkan mampu menarik investasi global, memperdalam pasar keuangan domestik, memperluas akses pembiayaan, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan internasional.

Sebagai bagian dari persiapan tersebut, pada Selasa (14/7), Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, memimpin rapat bersama Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, serta jajaran Managing Director dan Board of Directors (BoD) Danantara untuk membahas kesiapan pengembangan PFII.

Pembahasan difokuskan pada strategi investasi, pembangunan ekosistem keuangan berstandar global, serta optimalisasi peran Danantara dalam mendukung pengembangan aset, infrastruktur, dan layanan pendukung PFII.

“PFII bukan sekadar membangun kawasan keuangan, tetapi juga membangun kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Dengan ekosistem yang kompetitif dan berstandar global, kami ingin menghadirkan lebih banyak investasi yang memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Dony.

Melalui sinergi tersebut, pemerintah optimistis PFII di Bali akan menjadi magnet investasi internasional, memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan kawasan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Pangdam III/Siliwangi Ajak Pengusaha Perkuat Sinergi Jaga Kelestarian Citarum

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

Bandung,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS TNI— 14 Juli 2026 – Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, S.E., M.M., melaksanakan tatap muka dengan para pengusaha industri di Kabupaten Bandung di Meeting Room Sharon Bakery, Jalan Rancajigang No.108, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Selasa (14/7-2026),Kegiatan yang dihadiri sekitar 150 peserta tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam mendukung Program Citarum Harum serta meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan.

Dalam pertemuan tersebut, Pangdam III/Siliwangi menegaskan bahwa menjaga kelestarian Sungai Citarum merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk sektor industri. “Mari kita terus mengawasi dan memastikan setiap kegiatan perusahaan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan,Apa yang kita lakukan hari ini akan kembali kepada kita, keluarga kita, dan generasi yang akan datang,” ujar Mayjen TNI Kosasih, S.E., M.M.

Kegiatan berlangsung dengan pemutaran video Citarum Harum, sambutan dari para narasumber, diskusi, ramah tamah, dan foto bersama.

Diharapkan, pertemuan ini semakin memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan Sungai Citarum yang bersih, sehat, dan lestari melalui komitmen nyata seluruh pemangku kepentingan.
(Pendam III/Siliwangi).

BPA Gelar Lelang Barang Rampasan Negara 90 Unit Apartemen South Hills Atas Nama Terpidana Benny Tjokrosaputro

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEJAGUNG RI—Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI mengumumkan rencana pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Negara berupa 90 Unit Apartemen South Hills di Jalan Denpasar Raya RT.16, RW.04 Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan yang akan dilaksanakan pada Rabu, 29 Juli 2026.

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik e-Auction open bidding dengan batas akhir penawaran pukul 14.00 WIB sesuai waktu server yang dapat diakses melalui laman https://lelang.go.id.

Pelaksanaan lelang bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, RT.3/RW.1, Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat.

Aset tersebut merupakan atas nama Terpidana Benny Tjokrosaputro dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Oktober 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI tanggal 26 Februari 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021.

Sosialisasi cara mengikuti lelang Barang Rampasan Negara atas 90 unit Apartemen South Hills dilakukan secara daring, melalui aplikasi zoom meeting yang berlangsung dua sesi pada:

– Jumat 17 Juli 2026 pukul 09.00 WIB s.d. 11.00 WIB dengan Meeting ID: 83113915625 dan passcode: 584937;
– Jumat 24 Juli 2026 pukul 09.00 WIB s.d. 11.00 WIB dengan Meeting ID: 89172129598 passcode: 616054

Pelaksanaan Aanwijzing dilaksanakan di Apartemen South Hills (Jl. Denpasar Raya No. Kav. 5-7, RT.16/RW.4 Kuningan, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan – 12950) pada Senin 20 s.d. Rabu 22 Juli 2026 pukul 10.00 WIB s.d. 14.00 WIB, atas Objek yang akan dilelang sesuai kondisi apa adanya (as is) dengan segala cacat/resiko/kekurangan fisik dan non fisik.

Informasi unit dapat dilihat di media sosial instagram @info_lelang_BPA.
Adapun total nilai limit atas keseluruhan objek lelang tersebut senilai Rp219.779.226.669 (dua ratus sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) yang menjadi target perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil lelang tersebut.

Jakarta, 14 Juli 2026
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

REDAKSI

SITI FATIMAH

Diguncang Gempa 5,4 M, Gedung PN Buol Retak dan Plafon Berjatuhan

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

Buol, –INDOTIPIKOR.COM–MEDIA FORSIMEMA RI—-Sulteng – Gempa bumi bermagnitudo 5,4 mengguncang Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, pada Minggu (12/7/2026) pukul 21.46 WITA. Guncangan yang dirasakan cukup kuat tersebut mengakibatkan sejumlah bagian Gedung Pengadilan Negeri Buol mengalami kerusakan.

Berdasarkan pemeriksaan awal, ditemukan retakan pada beberapa bagian bangunan serta material plafon dan atap yang terlepas dan jatuh akibat guncangan. Gedung Pengadilan Negeri Buol merupakan bangunan dengan prototipe lama yang telah diresmikan sejak tahun 2008.

Meskipun terjadi kerusakan pada bangunan, tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Aparatur Pengadilan Negeri Buol segera melakukan pemeriksaan awal terhadap gedung dan fasilitas kantor guna memastikan keamanan lingkungan kerja serta keselamatan para pengguna layanan pengadilan.

Pada apel pagi, Senin (13/7/2026), Ketua Pengadilan Negeri Buol mengajak seluruh aparatur untuk berdoa bersama agar tidak terjadi gempa susulan serta memohon perlindungan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Buol.

“Marilah kita bersama-sama berdoa agar tidak terjadi gempa susulan dan seluruh masyarakat Kabupaten Buol senantiasa diberikan perlindungan serta keselamatan,” ujar Ketua Pengadilan Negeri Buol dalam arahannya.

Ia juga meminta seluruh aparatur tetap tenang dan tidak panik dalam menyikapi kondisi pascagempa. Pelayanan kepada masyarakat diharapkan tetap dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan bersama.

“Dalam situasi seperti ini, kita harus tetap tenang, waspada, dan tidak panik. Semangat serta profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus tetap kita jaga,” tegasnya.

Pengadilan Negeri Buol akan terus memantau kondisi bangunan dan berkoordinasi dengan pihak terkait apabila diperlukan pemeriksaan teknis lebih lanjut. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan gedung tetap aman digunakan oleh aparatur pengadilan maupun masyarakat pencari keadilan.

Diguncang Gempa 5,4 M, Gedung PN Buol Retak dan Plafon Berjatuhan

Yohanes Manalu – Dandapala Contributor
Senin, 13 Jul 2026

1...394041...190Halaman 40 dari 190