INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Sebagai “wakil Tuhan”, hakim dituntut bijak menjaga ucapan dan tulisan di ruang publik agar tidak mengunci objektivitas persidangan.

Hakim sebagai Wakil Tuhan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 19 menyatakan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”.

Jabatan seorang hakim sering kali digambarkan sebagai wakil Tuhan di dunia. Sebutan ini berdampak pada tanggung jawab yang luar biasa berat: beban moral dan mental yang berlapis.

Seseorang yang diangkat menjadi hakim secara otomatis memikul beban untuk menjadi manusia di level yang berbeda, sebab ia mengemban beban suci dalam memutus urusan-urusan duniawi manusia.

Dalam konsep perwakilan, tugas seorang wakil mutlak bertumpu pada kehendak sang pemberi amanah.

Hakim diibaratkan sebagai jelmaan tuhan di dunia yang mengemban tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan. Hakim harus berlaku sebagai perpanjangan tangan Ketuhanan demi menegakkan keadilan di tengah keterbatasan manusia yang tidak dapat berkomunikasi langsung dengan penciptanya.

Ketika ada masalah antarmanusia terjadi, hakim sebagai wakil Tuhan yang harus memutus perkara secara adil.

Secara historis, peradilan dipegang oleh raja karena raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang berwenang bertindak layaknya hakim.

Namun, seiring berkembangnya zaman, raja atau pemegang kekuasaan tidak harus bertindak sebagai hakim. Kini, orang-orang dengan kemampuan intelektual dan integritas tinggi berhak mengenakan toga keadilan.

Namun demikian, begitu titah atau sumpah jabatan didapatkan, sejak saat itulah sang hakim harus mengubah pola dan sikap dalam menjalani kehidupannya.

Amanah mulia ini harus dijaga sekuat tenaga agar tidak mengkhianati kepercayaan horizontal masyarakat maupun pertanggungjawaban langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam menjaga marwah tersebut, salah satu hal paling penting yang harus dijaga hakim adalah setiap perkataan dan tulisannya.

​Mengapa hal ini menjadi sangat penting? Jawabannya terletak pada doktrinisasi konsep yudisial dari hakim.

Setiap pernyataan lisan maupun tulisan seorang hakim memiliki daya ikat psikologis dan yuridis yang dapat menjadi pedoman bagi para pihak yang akan atau sedang berperkara di pengadilan.

Kerumitan ini menuntut kewaspadaan tinggi. Jangan sampai narasi yang dilontarkan hakim di ruang publik dalam bentuk tulisan maupun lisan berubah menjadi rujukan yang mengunci atau memengaruhi objektivitas jalannya persidangan.

Apakah hakim tidak boleh berpendapat ataupun mengeluarkan ide?

Selanjutnya, muncul pertanyaan apakah hakim sama sekali tidak boleh berpendapat atau menelurkan ide di ruang publik?

Secara konvensional, panggung bagi ide seorang hakim hanyalah lembaran putusan (courts speak only through their written opinions).

Namun, kenyataan sekarang menekankan, hakim dibebani tanggung jawab moral untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui edukasi hukum.

Di sinilah letak dialektika yang menarik: Sejauh mana batas toleransi seorang hakim dalam mewujudkan ide hukum guna masyarakat, baik melalui lisan maupun tulisan?

Menjawab tantangan tersebut, hakim wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang berlapis.

Ide, pada hakikatnya, berada pada ruang abstrak yang tidak terbatas. Namun, bagi pemegang palu keadilan, penyampaian ide tidak harus selalu dilakukan ke luar persidangan untuk menjaga hakim itu sendiri.

Risiko terbesar dari kristalisasi ide yang tidak terkontrol dapat menjadi bumerang bagi hakim itu sendiri.

Sebagai ilustrasi, apabila Hakim P secara terbuka berpendapat bahwa kasus kerusakan rumah sewa idealnya diselesaikan melalui ranah pidana, pernyataan ini akan menjadi jerat bagi dirinya sendiri jika di kemudian hari ia mengadili perkara serupa.

Pihak berperkara dapat mengunci pendapat hukum Hakim P dengan opininya di masa lalu, padahal karakteristik kasuistik perkara tersebut bisa jadi lebih tepat diselesaikan melalui instrumen ganti rugi perdata.

​Kekhawatiran ini sejalan dengan pendapat ilmiah Monika Hanych, dkk. (2023) bahwa interpretasi hukum yang lahir dari ruang publik yang terpolarisasi acap kali mengaburkan batas antara hukum objektif dan sentimen massa.

Jika seorang hakim ikut larut dan menyebar ide hukum di ruang publik, ia rentan kehilangan pelindung kemandiriannya.

Antonius Sudirman (2007) menggarisbawahi esensi dari kemandirian ini. Yang menentukan kemandirian hakim adalah bukan sistem dan perundang-undangan melainkan faktor pribadi hukum, profesionalisme, moral dan integritasnya.

Pendapat ini menunjukkan, faktor pribadi inilah yang menuntun lisan dan pena seorang hakim agar tetap terkontrol.

Jika moralitas pribadi yudisial runtuh akibat godaan panggung publisitas, maka sistem hukum secanggih apapun tidak akan mampu menyelamatkan kemandirian hakim.

​Oleh karena itu, konstruksi hukum yang dibangun hakim di luar persidangan harus dibatasi secara ketat pada koridor akademik yang bersifat membangun dan mencerahkan, bukan berupa tawaran resolusi atas kasus-kasus konkret.

Jangan sampai pemikiran intelektual hakim menyentuh persoalan riil yang belum teruji di meja hijau, apalagi sampai terjebak dalam sikap membela putusan yang telah dijatuhkannya.

Putusan yang baik akan membela dirinya sendiri melalui rasio logis yang tertuang di dalamnya.

Hakim bukanlah buzzer atau agen propaganda yang bertugas mengklarifikasi opini publik di media sosial demi memenangkan simpati massa.

​Pada akhirnya, menjaga praktik peradilan agar aman dari intervensi kepentingan hukum para pihak pun juga dengan kepentingan hakim itu sendiri merupakan bentuk penghormatan tertinggi terhadap jabatan mulia ini.

Kehati-hatian dalam menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tulisan, adalah benteng pertahanan terakhir demi menjaga marwah pribadi, institusi peradilan, sekaligus menjaga kesucian marwah “Wakil Tuhan” yang diemban.

Sinergi antara keheningan berpikir di luar sidang dan ketajaman konstruksi di dalam sidang akan memastikan tidak akan pernah ada kritik moril dari masyarakat yang berbunyi: “Wakil Tuhan, kok begini?”

Sumber Referensi:

* Hanych, Monika, Hubert Smekal, dan Jaroslav Benák. “The Influence of Public Opinion and Media on Judicial Decision-Making: Elite Judges’ Perceptions and Strategies.” International Journal for Court Administration Vol. 14 No. 1 (2023).
* ​Sudirman, Antonius. Hati Nurani Hakim dan Putusannya. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penulis : 1. Heru Setiawan – Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi

2. Novritsar Hasintongan Pakpahan – Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi

Kewaspadaan Hakim dalam Berkonstruksi Hukum di Dalam dan Luar Persidangan

Jakarta, Humas MA
Senin 13 Juli 2026

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI–Sebelum dilantik sebagai Kepala Badan Pengawasan MA, Djauhar Setyadi menjabat sebagai Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan MA sejak Januari 2025.

Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. memandu pengucapan sumpah Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada Senin (13/7).

“Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat tuhan Yang Maha Esa serta atas taufik dan hidayahnya Pagi ini Senin, 13 Juli 2026 saya melantik saudara Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan lindungan dan tuntunannya”, ucap Ketua MA, Prof. Sunarto

Dalam sambutannya, Ketua MA mengibaratkan Badan Pengawasan sebagai dokter bagi tubuh Lembaga peradilan.
“Bawas ibarat dokter yang memiliki kompetensi dan mendiagnosis penyakit apa yang diderita. Tugas Bawas bukan semata menemukkan kesalahan, melainkan mengindentifikasi akar permasalahan, menyampaikan rekomendasi perbaikan serta memastikan Langkah pembenahan dilaksanakan konsisten agar penyelenggaran peradilan senantiasa meningkat”, ujar guru Besar Universitas Airlangga tersebut.

Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan peran Bawas tidak menunggu terjadinya pelanggaran melainkan melakukan upaya preventif, deteksi dini sehingga potensi pelanggaran dapat dicegah sejak awal tanpa mengurangi ketegasan dalam pelanggaran yang terjadi.

“Dokter baik tidak menunggu penyakit semakin parah sebelum bertindak, ia upayakan pencegahan, deteksi dini dan pembinaan agar Kesehatan pasien terlalu terjaga”, tegas Prof. Sunarto.

Ia juga menekankan dalam fungsi pengawasan agar senantiasa mengedepankan pengawasan yang humanis, objektif, dan terukur.

“Tempatkan pengawasan sebagai instrumen untuk membina, memperbaiki, dan memperkuat integritas aparatur peradilan dan tidak sekedar mencari kesalahan atau menjatuhkan sanksi kepada aparatur”, tambahnya.

Diakhir sambutannya, ia mengucapkan selamat kepada pejabat yang telah dilantik dan menitipkan pesan dan harapan agar Badan Pengawasan dapat melakukan fungsi pengawasan dengan baik.

“Saya berharap dibawah kepemimpinan saudara Djauhar Setyadi, Bawas semakin efektif dan adaptif terhadap perubahan. Saya meyakini pengalaman, kapasitas, dan integritas yang saudara miliki menjadi bekal kuat dalam mengemban Amanah ini. Kiranya pesan ini, dapat diresapi dan dilaksanakan sebaiknya dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah SWT, selalu menuntun kita dalam menjalankan tugas dan amanah”, Pungkas Ketua MA.

Sebelum dilantik sebagai Kepala Badan Pengawasan MA, Djauhar Setyadi menjabat sebagai Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan MA sejak Januari 2025.

Sebagai informasi, turut hadir dalam acara yang berlangsung di ruang Kusumaatmadja, lantai 14 Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, yakni Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, H. Suharto, S.H., M.Hum, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Dr. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum, Para Ketua Kamar, Para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA, Panitera MA, Sekretaris MA, pejabat Eselon I MA, serta tamu undangan lainnya.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Muhammad Arif Pahlevi

Djauhar Setyadi Resmi Jabat Kepala Bawas MA

Jakarta, Humas MA
Senin,13 Juli 2026

Jakarta,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Selasa  14 Juli 2026

Perkara perdata Nomor 143/Pdt.Bth/2025/PN Smr terkait bantahan yang diajukan Ernie Aguswati Hartojo, kini bergulir di tingkat kasasi Mahkamah Agung setelah pihak terlawan H Amransyah, mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan yang memenangkan Ernie di tingkat Pengadilan Negeri Samarinda dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

Menghadapi proses tersebut, Ernie Aguswati Hartojo melalui Tim Kuasa Hukumnya mengambil langkah dengan mengajukan permohonan pemantauan dan pengawasan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) RI dan Komisi Yudisial (KY) RI.
Permohonan itu diajukan oleh Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Abraham Ingan SH dan Rekan melalui surat Nomor 008/AI-P./VII/2026 tertanggal 13 Juli 2026, Senin (13/7/2026).

Tim Kuasa Hukum yang terdiri dari Abraham Ingan SH, Sujanlie Totong SH MH, dan Hendra L Don SH MH meminta agar proses pemeriksaan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 57/PDT/2026/PT SMR, Junto Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 143/Pdt.Bth/2025/PN Smr mendapat perhatian dan pengawasan dari lembaga pengawas peradilan.
Menurut mereka, permohonan tersebut diajukan untuk memastikan proses pemeriksaan kasasi berlangsung secara independen, objektif, dan bebas dari pengaruh pihak manapun.

Dalam surat permohonannya, Ernie Aguswati Hartojo selaku termohon kasasi menyatakan dirinya merupakan pemilik sah sebidang tanah di Kelurahan Sempaja Timur, Samarinda Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2249. Kepemilikan tersebut disebut berasal dari Hj Zuriati, dan kemudian beralih kepada Ernie melalui Akta Jual Beli Nomor 113/JB/Smda.Ilir/96.

Selain menguraikan riwayat kepemilikan tanah, Tim Kuasa Hukum juga memaparkan sejumlah putusan dan dokumen yang menurut mereka berkaitan dengan perkara yang kini diperiksa di tingkat kasasi.

Di antaranya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 1365 PK/Pdt/2025 tanggal 1 Desember 2025 yang, menurut mereka, telah membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6355 K/Pdt/2024.

Mereka juga menyebut adanya laporan yang masih diproses Kepolisian Resor Kota Samarinda, terkait dugaan penggunaan surat palsu yang dikaitkan dengan salah satu pihak dalam sengketa tersebut.

Abraham Ingan mengatakan, permohonan kepada Bawas MA dan Komisi Yudisial merupakan bentuk ikhtiar untuk memastikan proses pemeriksaan kasasi berjalan sesuai prinsip independensi dan objektivitas.

“Kami meminta agar perkara ini mendapat perhatian dan pengawasan, karena menurut kami memori kasasi yang diajukan pemohon berisi dalil-dalil yang kami nilai manipulatif dan mengada-ada, sehingga dikhawatirkan dapat memengaruhi penilaian Majelis Hakim pada tingkat kasasi,” ujar Abraham Ingan.

Menurut Abraham Ingan, terdapat tiga alasan utama diajukannya permohonan tersebut.

Pertama, agar proses pemeriksaan kasasi mendapat pemantauan sehingga seluruh dalil para pihak dapat dinilai secara objektif berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang ada.

Kedua, adanya kekhawatiran terhadap dugaan intervensi dalam proses pemeriksaan perkara.

Ketiga, untuk menjaga marwah, kehormatan, dan integritas Mahkamah Agung dari praktik-praktik yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Abraham Ingan menjelaskan, persoalan bermula saat perkara Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Smr disidangkan.

Menurutnya, Ernie Aguswati Hartojo tidak pernah dijadikan pihak dalam perkara tersebut.
Namun, tanah miliknya yang bersertifikat Hak Milik Nomor 2249 ikut dimohonkan untuk dieksekusi melalui relaas aanmaning Nomor 13/Pdt.Eks/2025/PN Smr Junto Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Smr tertanggal 9 Juli 2025.
Padahal, lanjut Abraham Ingan, tanah tersebut berada dalam satu hamparan dengan SHM Nomor 1939 milik Heryono Admaja. Ia juga menyebut, Heryono Admaja telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 1365 PK/Pdt/2025.

Abraham Ingan menambahkan, putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 143/Pdt.Bth/2025/PN Smr yang memenangkan kliennya, juga telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Putusan Nomor 57/PDT/2026/PT SMR. Saat ini, putusan tersebut sedang diuji di tingkat kasasi atas permohonan pihak terlawan.

“Kami berharap proses pemeriksaannya benar-benar berjalan secara profesional, independen, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan,” katanya.

Di akhir keterangannya, Abraham Ingan menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengawal penegakan hukum di bidang pertanahan.
“Kami akan tetap berkomitmen mendukung pemberantasan praktik mafia tanah di Kalimantan Timur.

Negara harus hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat, yang memperoleh dan menguasai tanah secara sah menurut hukum.” tegasnya.

Penulis : Ibnu

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Sebanyak 211 peserta mengikuti Fit and Proper Test Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas IA, IB, dan II Tahun 2026 yang digelar secara daring.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Ditjen Badilag MA) resmi membuka Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Kelas IA, IB, dan II Tahun 2026, pada Senin (13/7/2026).

Pembukaan digelar secara daring melalui Zoom dan dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag), Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.

Seleksi tahun ini mengusung tema “Melalui Seleksi Calon Pimpinan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama, Kita Tingkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Menuju Peradilan Agama Modern yang Berkelanjutan.”

Menurut Muchlis, tema tersebut bukan sekadar narasi seremonial, melainkan cerminan komitmen kolektif membangun kepemimpinan yang berkesinambungan—yang mampu mewariskan budaya kerja, sistem, dan inovasi bagi generasi pimpinan berikutnya.

Dalam sambutannya, Muchlis mengingatkan amanat Ketua MA bahwa seorang pemimpin harus hadir sebagai problem solver, bukan trouble maker, serta hadir untuk melayani, bukan minta dilayani.

“Pada hakikatnya, jabatan adalah amanat dan sarana pengabdian kepada masyarakat, bukan sekadar simbol kekuasaan,” ujarnya.

Fit and Proper Test Tahun 2026 diikuti sekitar 211 orang peserta pada tiga kelas pengadilan.

Untuk pengadilan kelas IA, dari 48 peserta terdaftar, sebanyak 46 peserta dinyatakan lolos. Pada pengadilan kelas IB, dari 136 peserta terdaftar, 132 peserta lolos administrasi dan menyatakan kesediaan.

Sementara pada pengadilan Kelas II, dari 27 peserta terdaftar, peserta yang dinyatakan lolos sebanyak 1 orang.

Muchlis menegaskan, penentuan peserta tidak semata bertumpu pada angka prestasi numerik atau posisi struktural, tetapi juga menggali peran personal calon terhadap kemajuan satuan kerja.

Untuk menjaga objektivitas, proses ini mempertimbangkan rekomendasi Badan Pengawasan MA serta mengacu pada nilai Elektronik Track Record (ETR) Ditjen Badilag.

Rangkaian kegiatan telah dimulai sejak 23 Juni 2026 dan akan ditutup dengan Rapat Pleno serta Pengumuman Hasil Akhir.

Untuk pengadilan kelas IA, pengumuman dijadwalkan pada 20 Agustus 2026, sedangkan pengadilan kelas IB dan pengadilan kelas II pada 2 September 2026.

Kepada seluruh peserta, Muchlis berpesan agar memanfaatkan setiap tahapan ujian untuk menampilkan kompetensi, integritas, dan visi kepemimpinan yang konkret serta aplikatif.

Ia berharap para calon menunjukkan bukan hanya kapasitas dan kapabilitas, melainkan juga keteladanan dan keberanian membawa perubahan positif.

Kepada jajaran pelaksana, khususnya Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis, Dirjen Badilag meminta proses seleksi berjalan dengan menjunjung tinggi transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas.

“Tujuan akhir dari seluruh rangkaian ini adalah melahirkan pimpinan yang mampu mewujudkan Pengadilan Agama yang akuntabel, profesional, inovatif, dan berkelas dunia,” tegasnya.

Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Dirjen Badilag secara resmi membuka pelaksanaan Fit and Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama Tahun 2026.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Ahmad Luthfi Maghfurin

Fit and Proper Test 2026, Langkah Badilag Melahirkan Pemimpin Problem Solver

Jakarta, Humas MA
Senin,13 Juli 2026

Jakarta ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI— Ketua Mahkamah Agung, Prof. Sunarto, baru saja melantik dan mengambil sumpah jabatan Muh. Djauhar Setyadi sebagai Kepala Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung yang baru, Senin (13/7). Dalam proses pelantikan tersebut, Prof. Sunarto menyampaikan arah kebijakan pengawasan internal Mahkamah Agung saat ini.

Dalam sambutannya, Prof. Sunarto menyampaikan bahwa pelantikan Kepala Bawas menjadi momentum penting untuk memperkuat fungsi pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawahnya.

Menurutnya, pengawasan yang efektif harus mampu menjamin penyelenggaraan peradilan yang objektif, adil, dan profesional, sekaligus membangun budaya kerja aparatur yang berintegritas, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.

Ia menegaskan bahwa Badan Pengawasan tidak hanya dituntut responsif dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran, tetapi juga harus proaktif mencegah terjadinya penyimpangan.

“Pengawasan yang baik bukan semata-mata mencari kesalahan atau menjatuhkan sanksi, melainkan menjadi instrumen untuk membina, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas aparatur peradilan,” ujar Prof. Sunarto.

Ketua Mahkamah Agung juga mengingatkan agar pola pengawasan dijalankan secara humanis, objektif, transparan, dan terukur. Namun, ia menegaskan bahwa pendekatan humanis tidak boleh dimaknai sebagai sikap yang mentoleransi pelanggaran.

“Humanis bukan berarti permisif. Setiap pelanggaran tetap harus ditindak secara tegas, konsisten, dan proporsional sesuai tingkat kesalahan dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Prof. Sunarto menambahkan bahwa pengawasan yang profesional merupakan bagian penting dalam menjaga marwah dan kehormatan lembaga peradilan. Menurutnya, kualitas pengawasan akan berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

Selain itu, ia mendorong penguatan sistem pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi agar proses pengawasan semakin efektif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Peran pengadilan tingkat banding sebagai voorpost Mahkamah Agung juga dinilai perlu diperkuat. Dengan demikian, fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengadilan tingkat pertama dapat dilakukan secara lebih cepat, dekat, dan efektif.

Humanis Bukan Berarti Permisif, Pesan Ketua MA Saat Lantik Kepala Bawas MA Baru

Tim Dandapala
Senin, 13 Jul 2026

Jakarta ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI— Upaya memperkuat sistem pengawasan dan penegakan kehormatan hakim kembali menjadi perhatian Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Melalui surat yang diterbitkan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Nomor 83/UM.PP.IKAHI/VII/2026 tertanggal 10 Juli 2026, seluruh Pengurus Daerah IKAHI diminta menugaskan masing-masing dua orang hakim untuk mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) secara daring pada 15–16 Juli 2026.

FGD tersebut diselenggarakan dalam rangka membahas perubahan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012 – 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama serta revisi Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04/PB/MA/IX/2012 – 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut surat Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (BSDK MA RI) Nomor 952/BSDK/HM2.1.1/VI/2026.

Pada hari pertama, kegiatan diawali dengan laporan penyelenggaraan oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kumdil Mahkamah Agung RI dan sambutan pembukaan dari Kepala BSDK Kumdil MA RI. Sesi akademik menghadirkan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., pakar hukum tata negara Indonesia, yang menyampaikan pandangan mengenai pentingnya penguatan kelembagaan dan mekanisme pengawasan hakim dalam negara hukum demokratis. Diskusi dipandu oleh Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H.

Pada sesi berikutnya, peserta memperoleh perspektif yang lebih luas melalui pemaparan Prof. Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., M.Ag., Ph.D., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Kedua narasumber menyoroti pentingnya tata kelola kelembagaan, akuntabilitas aparatur, serta keseimbangan antara independensi dan pengawasan dalam profesi hakim.

Memasuki hari kedua, pembahasan berfokus pada aspek implementasi dan evaluasi regulasi yang selama ini berlaku.

Komisi Yudisial Republik Indonesia diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan kelembagaan terkait pelaksanaan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik hakim serta efektivitas kerja Majelis Kehormatan Hakim. Diskusi ini dipandu oleh Aminal Umam, S.H., M.H., Hakim Tinggi Yustisial Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Sesi terakhir menghadirkan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nugroho Setiadji, S.H., yang membahas berbagai tantangan praktis dalam menjaga integritas dan kehormatan hakim di tengah dinamika perkembangan sistem peradilan. Berbagai masukan dari peserta kemudian dihimpun sebagai bahan penyempurnaan naskah akademik dan rekomendasi perubahan regulasi.

FGD ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan IKAHI untuk terus memperkuat sistem penegakan etik dan kehormatan hakim.

Dengan regulasi yang lebih adaptif, transparan, dan akuntabel, diharapkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat terus ditingkatkan seiring dengan terjaganya independensi dan integritas kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Aditya Yudi – Dandapala Contributor
Senin, 13 Jul 2026