Jakarta ––INDOTIPIKOR.COM— Wakil Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Wilfridus Yons Ebit, menegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus membangun Indonesia yang berdikari.
Menurut Yons Ebit, komitmen tersebut tercermin dari berbagai kebijakan pemerintah sejak awal pemerintahan Prabowo, mulai dari percepatan swasembada pangan, penguatan energi nasional, pembangunan ekonomi kerakyatan, perluasan akses kesehatan dan pendidikan, hingga penguatan penegakan hukum.
“Presiden Prabowo sangat mencintai rakyatnya. Beliau ingin Indonesia menjadi negara yang kuat, mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri. Karena itu, kebijakan pemerintah sekarang diarahkan untuk membangun kemandirian nasional,” kata Yons Ebit, Minggu (30/8/2026).
Ia menilai capaian di sektor pangan menjadi salah satu bukti paling nyata dari arah kebijakan tersebut. Pemerintah berhasil meningkatkan produksi dan cadangan beras nasional, serta memperkuat penyerapan hasil panen petani. Pemerintah juga menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada jagung.
“Dalam waktu relatif singkat, kita sudah melihat hasilnya. Beras kita surplus dan mulai diekspor, termasuk ke Malaysia. Jagung juga sudah swasembada. Ini menunjukkan bahwa ketika negara memberikan perhatian serius kepada petani dan produksi pangan, hasilnya bisa dirasakan,” ujarnya.
Bagi Yons Ebit, swasembada pangan bukan sekadar persoalan pertanian, tetapi bagian dari kedaulatan negara. Ketergantungan terhadap impor, menurut dia, dapat membuat Indonesia rentan terhadap gejolak geopolitik.
“Presiden berkali-kali menegaskan bahwa pangan adalah urusan sangat esensial. Jadi sangat wajar jika pemerintah menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas,” katanya.
Selain pangan, Yons Ebit menilai pemerintahan Prabowo juga mulai membangun fondasi kedaulatan energi. Salah satunya melalui pengembangan biodiesel berbasis sawit, perluasan akses listrik, peningkatan kapasitas pembangkit, serta percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan.
Program B40 pada 2025, misalnya mampu menekan impor solar jutaan kiloliter dan menghemat devisa puluhan triliun. Pada 2026, pemerintah bahkan mendorong pengembangan B50 sebagai bagian dari agenda menuju swasembada energi. Presiden Prabowo menyebut implementasi B50 berpotensi menghemat devisa sekitar Rp170 triliun.
“Ini penting. Energi tidak boleh hanya dilihat sebagai komoditas, tetapi juga sebagai instrumen kedaulatan ekonomi. Kalau impor BBM bisa ditekan, devisa bisa dihemat dan bahan baku dalam negeri bisa diolah menjadi energi, maka manfaatnya kembali ke ekonomi nasional,” kata Yons Ebit.
Ekonomi Kerakyatan
Menurut dia, keberpihakan Presiden Prabowo kepada ekonomi rakyat juga terlihat melalui pengembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.
Pemerintah mulai mengoperasikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah. Pada Mei 2026, Presiden Prabowo meresmikan operasionalisasi 1.061 koperasi di Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi produktif berbasis desa dan kelurahan.
Yons Ebit menilai kebijakan tersebut penting karena pembangunan ekonomi tidak boleh hanya terkonsentrasi di kota-kota besar.
“Ekonomi rakyat harus dibangun dari desa. Petani, nelayan, pelaku UMKM dan masyarakat desa harus menjadi bagian utama dari rantai ekonomi nasional. Koperasi harus menjadi instrumen untuk memperkuat posisi mereka, bukan sekadar lembaga administratif,” katanya.
Ia menambahkan, agenda ekonomi kerakyatan juga berjalan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurut pemerintah tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi baru di tingkat lokal.
Program tersebut melibatkan rantai pasok yang bersumber dari petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga tenaga kerja di berbagai daerah.
“Program seperti MBG memiliki efek ekonomi yang luas. Kalau bahan pangan dibeli dari petani dan nelayan lokal, uang berputar di daerah. Jadi kebijakan sosial sekaligus bisa menjadi kebijakan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Pendidikan dan Kesehatan
Yons Ebit juga menyoroti perhatian pemerintah terhadap pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar Rp757,8 triliun, termasuk untuk peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, beasiswa, pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan, serta penguatan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.
Di bidang kesehatan, pemerintah juga memperluas program pemeriksaan kesehatan gratis. Pemerintah melaporkan lebih dari 70 juta penduduk telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan melalui program tersebut pada 2025.
“Pembangunan manusia tidak boleh hanya bicara pertumbuhan ekonomi. Anak-anak harus sehat, mendapatkan makanan bergizi dan pendidikan yang baik. Karena itu, program kesehatan dan pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk Indonesia,” kata Yons Ebit.
Ia menilai kombinasi antara peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan gizi, pemeriksaan kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja akan menjadi fondasi penting bagi Indonesia menuju negara maju.
Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
Di sektor hukum, Yons Ebit menilai pemerintahan Prabowo juga menunjukkan keberanian untuk memperkuat penegakan hukum dan melindungi kekayaan negara.
Presiden Prabowo secara terbuka menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara. Pemerintah juga melakukan langkah penyelamatan keuangan negara dan penguasaan kembali kawasan hutan dalam berbagai kegiatan penegakan hukum.
Selain itu, Presiden menekankan pentingnya memperbaiki kesejahteraan dan integritas hakim agar lembaga peradilan tidak mudah dipengaruhi atau dibeli oleh kepentingan tertentu.
“Kalau kekayaan negara terlindungi, maka negara memiliki sumber daya yang lebih besar untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Menurut pemerintah, pada tahun pertama pemerintahan Prabowo menghemat anggaran lebih dari Rp300 triliun dan hasil efisiensi tersebut diarahkan untuk program-program yang dinilai lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Pesannya jelas, uang rakyat harus kembali untuk kepentingan rakyat. Anggaran yang tidak produktif harus dipangkas dan dialihkan untuk program yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” katanya.
Agenda Kemandirian Nasional
Karena itu, Yons Ebit mengingatkan agar tidak ada kelompok yang mencoba menghambat agenda pemerintahan yang menurutnya sedang diarahkan untuk memperkuat kedaulatan nasional.
Ia menyebut mafia hukum, mafia ekonomi, koruptor, maupun kelompok yang menjadi perpanjangan kepentingan asing sebagai pihak yang harus dihadapi melalui penegakan hukum dan mekanisme konstitusional.
“Presiden harus terus melawan mafia hukum, mafia ekonomi dan koruptor. Kepentingan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Ia juga menggunakan istilah londo ireng untuk menyebut pihak-pihak yang menurutnya lebih mengutamakan kepentingan asing dibanding kepentingan nasional.
“Siapa pun yang menjadi perpanjangan kepentingan asing dan mencoba menghambat agenda kedaulatan ekonomi Indonesia, tentu harus kita lawan. Tetapi melawannya harus melalui hukum, demokrasi dan konstitusi,” katanya.
Yons Ebit, yang menyebut dirinya sebagai loyalis dan anak asuh Prabowo, mengatakan dukungan terhadap Presiden tidak berarti memberikan ruang untuk bertindak di luar hukum.
Sebaliknya, menurut dia, dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk mengawal pemerintahan agar tetap berada pada jalur kepentingan rakyat.
“Kalau ada yang mengganggu Presiden karena kepentingannya terusik oleh kebijakan dan program-program kerakyatan Presiden, maka akan berhadapan dengan kami. Tetapi kami tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi,” ujarnya.
Ia menegaskan, agenda besar yang harus dikawal saat ini bukan sekadar mempertahankan pemerintahan, melainkan memastikan transformasi kebijakan yang sedang dilakukan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
“Presiden sedang memperjuangkan Indonesia yang berdaulat, rakyat yang sejahtera, petani yang kuat, kemandirian energi, pendidikan dan kesehatan yang semakin baik, serta hukum yang tidak bisa dibeli. Kalau arah kebijakan Presiden memang untuk kepentingan rakyat, maka harus kita kawal bersama,” pungkasnya.
