Garut, –INDOTIPIKOR.COM—Jawa Barat, – BIN808.COM || Kendaraan bernomor polisi D 9206 VD yang sebelumnya menjadi perhatian setelah terpantau melakukan pengisian Solar subsidi di salah satu SPBU di Kabupaten Garut, kini kembali menjadi sorotan.
Kendaraan tersebut sebelumnya dibawa ke lingkungan Polres Garut oleh aparat kepolisian setelah informasi mengenai dugaan pengangkutan Solar subsidi disampaikan kepada pihak kepolisian.
Namun, berdasarkan informasi yang diterima Redaksi BIN808.COM, kendaraan tersebut kini sudah tidak berada di lingkungan Polres Garut.
Seseorang yang mengaku bernama Ramdani pada tgl (30/8/2026) menyampaikan kepada Redaksi BIN808.COM melalui sambungan telepon bahwa kendaraan tersebut telah dikembalikan kepadanya.
Keterangan tersebut hingga berita ini diterbitkan belum memperoleh konfirmasi resmi dari Polres Garut.
Berawal dari Pemantauan di SPBU
Sebelumnya, BIN808.COM melakukan pemantauan di SPBU 34.441.09, Jalan Jenderal Sudirman, Karangpawitan, Kabupaten Garut, pada 27 Agustus 2026 sekitar pukul 03.09–03.13 WIB.
Dalam pemantauan tersebut, kendaraan D 9206 VD terpantau melakukan pengisian Solar subsidi.
Pihak SPBU kemudian memberikan keterangan bahwa transaksi tersebut memang tercatat dalam sistem dengan volume 80,88 liter.
Menurut pihak SPBU, transaksi dilakukan menggunakan barcode resmi, profil kendaraan sesuai dengan data pada perangkat EDC, dan transaksi tercatat normal.
Namun, pemantauan media BIN808.COM di lapangan juga menemukan sejumlah wadah atau galon mineral di dalam kendaraan yang secara visual terlihat telah terisi.
Selain itu, tim juga menemukan 10 plat nomor kendaraan berbeda di dalam kendaraan tersebut.
Temuan tersebut kemudian disampaikan kepada pihak kepolisian untuk mendapatkan penanganan dan verifikasi.
Kendaraan Dibawa ke Polres Garut
Setelah informasi disampaikan kepada pihak kepolisian, seorang Kanit Jatantras yang disebut bernama Ade datang dan membawa kendaraan tersebut ke lingkungan Polres Garut.
Kami tidak menyimpulkan bahwa tindakan tersebut merupakan penyitaan.
Sampai saat ini, belum diperoleh penjelasan resmi apakah kendaraan tersebut hanya diamankan untuk kepentingan klarifikasi, pemeriksaan, atau telah ditempatkan dalam status hukum tertentu.
Perbedaan status tersebut penting karena berkaitan dengan dasar tindakan aparat serta administrasi terhadap kendaraan yang bersangkutan.
Kini Kendaraan Dikabarkan Sudah Dikembalikan
Perkembangan berikutnya justru menimbulkan sejumlah pertanyaan.
Seseorang yang mengaku bernama Ramdani pada tgl (30/8/2026) menyampaikan kepada Redaksi BIN808.COM bahwa kendaraan D 9206 VD telah dikembalikan.
Media BIN808.COM belum mempublikasikan nomor telepon yang bersangkutan demi menjaga privasi.
Apabila informasi tersebut benar, masyarakat tentu berhak mengetahui apa hasil pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut sebelum akhirnya dikembalikan.
Pertanyaan yang perlu dijelaskan antara lain:
– Apa hasil pemeriksaan terhadap kendaraan?
– Apakah kendaraan hanya diamankan untuk klarifikasi?
– Apakah pernah dilakukan penyitaan?
– Jika pernah disita, apa dasar dan dokumennya?
– Siapa yang memerintahkan pengembalian?
– Kepada siapa kendaraan diserahkan?
– Apakah dibuat berita acara pengembalian?
– Apakah pemeriksaan terhadap isi kendaraan telah dilakukan?
Pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menuduh pihak tertentu, melainkan untuk memastikan rangkaian penanganan dapat dipahami secara terang.
Bagaimana dengan 10 Plat Nomor?
Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah keberadaan 10 plat nomor kendaraan berbeda di dalam kendaraan D 9206 VD.
Keberadaan plat nomor tersebut tentu tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana.
Namun, apabila kendaraan sudah berada dalam penanganan aparat, asal-usul dan keterkaitan plat nomor tersebut semestinya dapat diverifikasi.
Misalnya:
Apakah plat tersebut terdaftar pada kendaraan lain?
Siapa pemilik atau pengguna kendaraan yang terkait?
Apakah terdapat hubungan dengan transaksi Solar subsidi?
Apakah plat tersebut pernah digunakan dalam transaksi BBM subsidi?
Atau justru keberadaannya mempunyai alasan lain yang sah?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan membuat persoalan menjadi lebih terang.
Puluhan Wadah Juga Perlu Diverifikasi
Selain plat nomor, keberadaan sejumlah wadah atau galon di dalam kendaraan juga menjadi bagian dari temuan lapangan BIN808.COM.
Dokumentasi peliputan menunjukkan adanya sejumlah wadah di dalam kendaraan yang secara visual terlihat telah terisi.
Namun kami menegaskan bahwa pengamatan visual bukanlah bukti final mengenai isi maupun asal-usul cairan tersebut.
Karena itu, apabila memang dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian, hal yang penting untuk diketahui adalah apakah wadah tersebut telah diperiksa, termasuk isi dan volumenya.
Pertanyaan lainnya adalah apakah kondisi tersebut kemudian dicocokkan dengan transaksi Solar sebesar 80,88 liter yang tercatat di SPBU.
Jika hasil pemeriksaan menunjukkan tidak adanya pelanggaran, informasi tersebut justru penting disampaikan agar tidak berkembang menjadi spekulasi.
Barcode Resmi Bukan Satu-Satunya Persoalan
Pihak SPBU telah menjelaskan bahwa transaksi Solar tersebut menggunakan barcode resmi dan tercatat dalam sistem.
BIN808.COM menghormati klarifikasi tersebut.
Namun, validitas transaksi di SPBU dan penggunaan BBM setelah transaksi merupakan dua hal yang berbeda.
Transaksi yang tercatat secara administratif menjelaskan proses pembelian pada sistem.
Sementara dugaan mengenai apa yang dilakukan terhadap BBM setelah pembelian tetap membutuhkan pemeriksaan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
Karena itu, keberadaan wadah di dalam kendaraan dan temuan lainnya perlu dilihat secara utuh, bukan hanya berdasarkan satu aspek transaksi.
Status Kendaraan Perlu Dijelaskan
Hal yang juga menjadi perhatian adalah status hukum kendaraan ketika dibawa ke Polres Garut.
Apakah kendaraan tersebut:
diamankan sementara untuk klarifikasi,
atau
dilakukan penyitaan untuk kepentingan proses hukum?
Keduanya memiliki konsekuensi administratif dan hukum yang berbeda.
Sejak 2 Januari 2026, ketentuan hukum acara pidana di Indonesia telah menggunakan UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Karena itu, apabila memang terdapat tindakan upaya paksa terhadap kendaraan, publik berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar hukum dan prosedur yang digunakan.
Sebaliknya, apabila kendaraan hanya dibawa untuk kepentingan klarifikasi dan kemudian dinyatakan tidak diperlukan lagi, penjelasan tersebut juga dapat disampaikan secara terbuka.
Kami Meminta Klarifikasi, Bukan Menuduh
BIN808.COM menegaskan bahwa pemberitaan ini tidak menyimpulkan adanya tindak pidana.
Kami juga tidak menyatakan:
– SPBU melakukan pelanggaran;
– pemilik kendaraan melakukan tindak pidana;
– Kanit Jatantras melakukan pelanggaran;
– Polres Garut melakukan penyimpangan prosedur.
Seluruh dugaan tersebut masih membutuhkan klarifikasi dan pembuktian.
Fokus pemberitaan ini adalah mempertanyakan status kendaraan serta hasil penanganan aparat setelah kendaraan tersebut dibawa ke Polres Garut.
Jika hasil pemeriksaan menyatakan tidak ditemukan unsur pidana, maka informasi tersebut justru penting untuk disampaikan kepada publik.
Jika pemeriksaan masih berlangsung, publik juga perlu mengetahui bahwa proses masih berjalan.
Jika kendaraan dikembalikan karena tidak lagi diperlukan dalam proses pemeriksaan, dasar pengembaliannya dapat dijelaskan.
Pertanyaan Terbuka kepada Polres Garut
Untuk memperoleh pemberitaan yang berimbang, kami menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada Polres Garut:
1. Apakah benar kendaraan D 9206 VD dibawa ke Polres Garut?
2. Apa dasar kendaraan tersebut dibawa?
3. Apakah kendaraan tersebut pernah berstatus barang sitaan?
4. Jika pernah, kapan dan berdasarkan dokumen apa?
5. Apakah kendaraan telah dikembalikan?
6. Jika benar, kepada siapa kendaraan dikembalikan?
7. Apakah benar pihak yang menerima kendaraan bernama Ramdani?
8. Apa dasar pengembalian kendaraan?
9. Apakah dibuat berita acara pengembalian?
10. Apa hasil pemeriksaan terhadap kendaraan?
11. Apakah 10 plat nomor berbeda telah diperiksa?
12. Apakah asal-usul plat tersebut telah ditelusuri?
13. Apakah barcode transaksi telah diverifikasi?
14. Apakah transaksi Solar sebanyak 80,88 liter telah dicocokkan dengan hasil pemeriksaan kendaraan?
15. Apakah puluhan wadah yang berada di dalam kendaraan telah diperiksa?
16. Apakah isi wadah tersebut diperiksa?
17. Apakah CCTV SPBU telah diperiksa?
18. Apakah pengemudi atau pemilik kendaraan telah dimintai keterangan?
19. Apakah ditemukan unsur tindak pidana?
20. Jika tidak ditemukan unsur pidana, apa hasil resmi pemeriksaannya?
Publik Berhak Mendapat Informasi yang Jelas
Ketika sebuah kendaraan dibawa ke lingkungan kepolisian setelah muncul dugaan berkaitan dengan distribusi atau penggunaan BBM subsidi, tentu muncul perhatian publik.
Yang dibutuhkan bukanlah kesimpulan terburu-buru.
Yang dibutuhkan adalah kejelasan fakta.
Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan.
Jika masih dalam proses pemeriksaan, sampaikan.
Jika kendaraan dikembalikan karena tidak diperlukan lagi, jelaskan.
Dan apabila terdapat proses hukum lebih lanjut, masyarakat tentu perlu mengetahui bahwa proses tersebut berjalan sesuai ketentuan hukum.
Dengan demikian, tidak muncul kesan bahwa publik hanya mengetahui:
KENDARAAN MASUK POLRES.
Kemudian:
KENDARAAN KELUAR POLRES.
Sementara hasil pemeriksaannya tidak diketahui.
Fungsi Kontrol Pers
Pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol publik sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, kami berupaya menyampaikan informasi berdasarkan temuan lapangan, keterangan pihak terkait, serta memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang disebutkan untuk memberikan klarifikasi.
Kami tidak meminta perkara dipaksakan.
Kami tidak meminta seseorang dinyatakan bersalah sebelum adanya proses hukum.
Kami hanya meminta agar fakta dan proses penanganannya dapat dijelaskan.
Karena transparansi bukan berarti menghakimi.
Transparansi adalah memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Kesimpulan
Saat ini terdapat dua informasi yang perlu dikonfirmasi.
Pertama, kendaraan D 9206 VD sebelumnya dibawa ke lingkungan Polres Garut setelah muncul informasi mengenai dugaan pengangkutan Solar subsidi.
Kedua, pihak yang mengaku bernama Ramdani menyampaikan bahwa kendaraan tersebut telah dikembalikan kepadanya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, kami belum memperoleh penjelasan resmi mengenai status terakhir kendaraan dan hasil pemeriksaannya.
Maka pertanyaan kami sederhana:
KENDARAANNYA SUDAH KEMBALI.
LALU, APA HASIL PEMERIKSAANNYA?
Jika tidak ditemukan unsur pidana, jelaskan.
Jika proses masih berjalan, sampaikan.
Jika kendaraan dikembalikan karena tidak lagi diperlukan, terangkan dasar pengembaliannya.
Dan jika kendaraan tidak pernah berstatus sitaan, jelaskan pula status sebenarnya.
Kami percaya bahwa keterbukaan informasi akan jauh lebih baik daripada membiarkan ruang publik dipenuhi dugaan.
Kami menunggu penjelasan resmi dari Polres Garut.
CATATAN REDAKSI — RUANG HAK JAWAB
Media membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak yang disebutkan maupun berkaitan dengan pemberitaan ini.
Pihak Polres Garut, Kanit Jatantras, pemilik atau pengguna kendaraan D 9206 VD, pihak SPBU, maupun pihak lainnya dipersilakan menyampaikan klarifikasi, tanggapan, koreksi, atau hak jawab sesuai fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
berkomitmen memberikan ruang pemberitaan yang berimbang dan tidak menghakimi pihak mana pun sebelum terdapat fakta serta proses hukum yang berkekuatan sesuai ketentuan.
RED
