Jakarta – —INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LIPSUS KEMENTERIAN—Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, akan mendampingi Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia, Wang Lutong, dalam kunjungan kerja ke sejumlah kawasan transmigrasi strategis di Indonesia.

Kunjungan tersebut akan dilaksanakan di Papua Selatan, Papua Barat Daya, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari penjajakan peluang kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dalam bidang ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, pendidikan vokasi, perdagangan, investasi, serta pengembangan pariwisata.

Menteri Transmigrasi menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan langkah konkret untuk memperkenalkan potensi kawasan transmigrasi kepada mitra internasional sekaligus membuka peluang kolaborasi yang dapat mempercepat pembangunan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kawasan transmigrasi memiliki lahan, sumber daya manusia, dan potensi ekonomi yang sangat besar. Yang kami bangun bukan sekadar kawasan permukiman, tetapi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ujar Iftitah.

Agenda pertama akan dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi Salor, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kawasan ini merupakan salah satu sentra produksi pangan nasional dengan hamparan sawah lebih dari 60 ribu hektare yang menjadi bagian penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Selain meninjau kawasan pertanian, rombongan juga akan mengunjungi pusat kota Kawasan Transmigrasi Salor yang kini berkembang sebagai bagian penting dari Ibu Kota Provinsi Papua Selatan.

Dalam kunjungan tersebut, kedua pihak akan meninjau lokasi yang direncanakan menjadi pusat kerja sama pengembangan kawasan melalui hibah Pemerintah Tiongkok, antara lain untuk pembangunan Pusat Pengembangan dan Riset Padi,

Sekolah Vokasi Pertanian, serta Pusat Pengentasan Kemiskinan yang diharapkan dapat menjadi model pembangunan berbasis peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, rombongan akan mengunjungi kawasan transmigrasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kunjungan ini bertujuan melihat potensi pengembangan ekonomi kawasan sekaligus menjajaki peluang kerja sama promosi pariwisata Raja Ampat kepada wisatawan Tiongkok, yang merupakan salah satu pasar wisata internasional terbesar di dunia.

Di Halmahera Utara, Maluku Utara, Menteri Transmigrasi dan Duta Besar Tiongkok akan meninjau kawasan transmigrasi yang memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas kelapa. Peninjauan tersebut diharapkan dapat membuka peluang kerja sama untuk memperkuat hilirisasi industri kelapa sekaligus memperluas akses ekspor hasil produksi masyarakat kawasan transmigrasi ke pasar Tiongkok.

Kunjungan kerja kemudian akan dilanjutkan ke kawasan transmigrasi di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Selain melihat berbagai peluang investasi dan pengembangan ekonomi kawasan, kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan dan mempromosikan Labuan Bajo kepada masyarakat Tiongkok sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan Indonesia.

Menteri Transmigrasi menegaskan bahwa seluruh peluang kerja sama yang dijajaki dalam kunjungan ini harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami menyambut baik setiap peluang investasi dan kerja sama internasional. Namun prinsip kami sangat jelas, investasi yang masuk harus menciptakan manfaat langsung bagi masyarakat. Harus membuka lapangan kerja, meningkatkan keterampilan, memperluas akses pasar, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi maupun masyarakat lokal di sekitarnya,” tegas Iftitah.

Menurutnya, ukuran keberhasilan sebuah investasi tidak hanya dilihat dari besarnya nilai investasi yang masuk, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Bagi kami, ukuran keberhasilan investasi bukan hanya berapa besar modal yang masuk, tetapi berapa banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Investasi harus menghadirkan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat,” lanjutnya.

Iftitah menambahkan bahwa transformasi transmigrasi yang saat ini dijalankan pemerintah berorientasi pada pembangunan kawasan yang produktif, berdaya saing, dan terhubung dengan pasar nasional maupun global.

“Kami tidak sedang mencari investor untuk kawasan transmigrasi. Kami sedang mencari mitra yang mau tumbuh bersama masyarakat. Karena tujuan akhir dari seluruh pembangunan ini adalah kesejahteraan untuk semua,” pungkasnya.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terbangun kerja sama yang semakin erat antara Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, pusat produksi pangan, pusat pengembangan komoditas unggulan, serta pusat-pusat pengentasan kemiskinan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan Indonesia.

Sumber: Tim Kementerian Transmigrasi

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia
📍 Jl. TMP Kalibata No.17, Jakarta Selatan 12750

Jakarta,—INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LIPSUS KEMENTERIAN— Senin   01 Juni 2026

Perkembangan dunia kerja yang semakin dinamis perlu diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan berkompeten. Setiap waktu permintaan tenaga kerja yang berkompeten kian meningkat khususnya di negara-negara maju, seperti Jepang, Korea, Jerman, dan negara Timur Tengah.

Permintaan ini tentunya menjadi peluang bagus bagi Indonesia, mengingat saat ini Indonesia sedang mengalami bonus demografi yang puncaknya diperkirakan akan terjadi di tahun 2030. Perkembangan ekonomi global dan mobilitas tenaga kerja internasional membuka berbagai peluang kerja di luar negeri yang semakin luas bagi tenaga kerja terampil, termasuk lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Dalam webinar yang bertajuk “SMK Berani Mendunia Sekolah di Indonesia Berkarier di Dunia” yang dilaksanakan pada Jumat (29/5), Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Dikmen Diksus), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Tatang Muttaqin, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan refleksi perubahan besar dalam cara memandang pendidikan kejuruan. Peta lulusan karier SMK tidak hanya berhenti di kawasan industri lokal, tetapi juga industri global.

Menurutnya, saat ini banyak negara kekurangan tenaga kerja karena usia produktif di negara-negara maju tidak bisa memenuhi permintaan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Sementara itu, Indonesia sedang mengalami bonus demografi di mana jumlah anak muda usia produktif yang melimpah.

“Pertanyaannya apakah kompetensinya siap mendunia. Di sinilah pendidikan vokasi memegang peran penting. Jangan minder jadi anak SMK karena dunia hari ini tidak hanya mencari orang pintar, tetapi juga orang terampil, disiplin, dan mau belajar.

Masa depan bukan milik mereka yang paling banyak teori, tapi milik mereka yang siap beradaptasi dan berani melangkah ke luar batas,” ucap Dirjen Tatang.

Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, Kemendikdasmen telah melepaskan lebih dari tiga ribu lulusan SMK untuk bekerja ke berbagai negara. Angka tersebut merupakan bukti bahwa dunia percaya pada kualitas lulusan pendidikan vokasi di tanah air.

Dirjen Tatang mengajak semua pihak untuk bersatu padu membangun ekosistem pendukung yang solid demi membuka akses informasi dan menyiapkan mental yang kuat bagi anak-anak SMK sehingga mampu bersaing di tingkat global.

“Mereka adalah bukti nyata bahwa SMK mendunia bukan slogan semata. Jangan pernah membatasi cita-citamu. Kuasai teknologi, kuasai bahasa asing, jaga integritas serta kuatkan karaktermu karena walau kalian belajar di Indonesia di luar sana sedang menanti karya terbaik anak-anakku sekalian,” terang Dirjen Tatang.

Sementara itu, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Arie Wibowo Khurniawan, menjelaskan bahwa program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri SMK 3+1 yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 64 Tahun 2026 memberikan fleksibilitas kurikulum yang adaptif sesuai dengan kebutuhan negara tujuan. Program ini membantu SMK untuk menyiapkan penguasaan kompetensi inti di tahun 1–3 dan tambahan 1 tahun untuk penguasaan bahasa asing, penguasaaan kompetensi sesuai standar negara tujuan, penguasaan fisik dan mental, dan literasi hukum dan keuangan.

“SMK menjadi strategi yang tepat digunakan untuk memastikan bonus demografi bisa dilakukan dengan baik. Kita memastikan bahwa mulai dari pembelajaran, pemberangkatan harus diimbangi dengan kemampuan keterampilan. Peluang kerja luar negeri bagi lulusan SMK sangat besar, tetapi harus dijawab dengan kesiapan bahasa, kompetensi, sertifikasi, dan perlindungan,” ucap Arie.

Kemendikdasmen melalui Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan pun telah menyiapkan pilar transformasi SMK mendunia sekaligus peta jalannya. SMK mendunia dibangun melalui pilar yang saling terhubung, mulai dari tata kelola SMK, kurikulum, kemitraan dan layanan kesiswaan.

“Pekerjaan ini adalah hal besar tidak bisa dikerjakan sendiri. Ini harus dikerjakan oleh seluruh pihak. Kemendikdasmen fokus pada penyiapan, KP2MI dan Kemenaker fokus pada penempatan dan perlindungan resmi,” ucap Arie Wibowo.

Suara Penerima manfaat

Berbagai cerita praktik baik penyiapan lulusan untuk berkarier ke luar negeri datang dari berbagai SMK, salah satunya adalah SMKN 1 Mundu, Cirebon, Jawa Barat. Kepala SMKN 1 Mundu, Sri Handayani, menceritakan bahwa sebagai salah satu SMK penerima program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri SMK 3+1 merasa bersyukur dan terbantu karena murid-murid SMK yang memiliki minat berkarier di luar negeri mendapatkan fasilitas untuk mempersiapkan diri.

Kaitannya dengan kebekerjaan luar negeri, SMKN 1 Mundu menggandeng alumni yang telah lebih dulu berkarier di luar negeri untuk memberikan cerita baik perjalanannya ke adik kelasnya. Selain itu, SMKN 1 Mundu juga menggandeng guru tamu dari industri untuk mengajarkan tentang budaya kerja sehingga ketika lulus, para murid bisa beradaptasi dengan suasana kerja

“Kuncinya itu komunikasi dan itu telah dilakukan oleh SMKN 1 Mundu sejak tahun 1965. Para alumni akan berbagi cerita ketika masa orientasi. Dari pihak sekolah pun berdialog dengan orang tua murid tentang peluang karier ke luar negeri. Pihak sekolah juga tidak hanya mengawal dari penyiapan, tetapi juga memastikan keamanannya ketika penempatan kerja di negara tujuan,” ucap Sri Handayani.

Cerita lain datang dari alumni SMK yang telah bekerja ke luar negeri, seperti Hadi Candra Maulana, alumni SMK Wikrama Bogor, yang telah bekerja di Turki serta Hafifa Indah, alumni SMK Muhammadiyah 1 Malang, dan Zahra Pratiwi, alumni SMKN 1 Sale, yang kini bekerja di Jepang.

Para alumni menceritakan bahwa lulusan SMK memiliki potensi yang tinggi untuk berkarier di luar negeri. Pendidikan yang didapatkan ketika SMK, mulai dari praktik kerja lapangan, pembelajaran berbasis industri, guru tamu, pengembangan kemampuan bahasa, dan budaya kerja, sangat membantu para alumni ketika bekerja di luar negeri.

Selain itu, mereka juga menceritakan bahwa untuk berangkat kerja ke luar negeri perlu persiapan yang matang. Tujuannya adalah agar ketika berkarier di luar negeri, para lulusan SMK bisa mengembangkan diri, menyerap ilmu, dan bisa membawa nama baik Indonesia di kancah global.

“Dunia itu luas dan kita masih bisa mencapai titik-titik tersebut. Kalau batas dari karier tidak hanya di sini. Kita akan bertemu dengan banyak orang yang berkarier di luar negeri. Setiap negara punya budayanya masing-masing. Selain ilmu dan pengalaman, penghasilan yang didapatkan juga bisa memperbaiki kualitas hidup,” ucap Hafifa Indah.

(Penulis & Dokumentasi: Tim Ditjen Dikmen Diksus)

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Jakarta ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LIPSUS KEMENTERIAN— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Produk Hukum Daerah di Swiss-Belhotel Silae, Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (2/6/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Evaluasi Kepatuhan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Keselarasan Program Prioritas Nasional.”

Forum tersebut menjadi bagian dari komitmen Kemendagri dalam mengawal pelaksanaan Program Prioritas Nasional di daerah. Ini khususnya dalam mendukung poin ketujuh Asta Cita terkait penguatan reformasi hukum.

Dalam keterangannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Otda Kemendagri Cheka Virgowansyah menegaskan, kualitas Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), maupun produk hukum daerah lainnya merupakan bagian penting dari keberhasilan reformasi hukum nasional yang menjadi salah satu Program Prioritas Nasional dalam Asta Cita.

Menurutnya, reformasi hukum tidak hanya menjadi agenda pemerintah pusat, tetapi juga harus menjangkau daerah. “Karena dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, banyak kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat justru dituangkan melalui produk hukum daerah,” ujarnya di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Penyelenggaraan Rakor tersebut merupakan hasil kerja sama antara Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu sebagai bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional.

Melalui kegiatan ini, Kemendagri berharap terbangun kesepahaman dan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk menjadikan evaluasi kepatuhan produk hukum daerah sebagai instrumen strategis dalam mendukung reformasi hukum nasional. Selain itu juga untuk memperkuat otonomi daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang tertib, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Forum ini akan dibuka langsung oleh Dirjen Otda Kemendagri Cheka Virgowansyah bersama Gubernur Sulteng Anwar Hafid. Kegiatan ini juga akan dihadiri sejumlah narasumber, yakni Anggota Komisi III DPR RI Longki Djanggola, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen, serta perwakilan Kementerian PPN/Bappenas.

Rakor tersebut akan dihadiri 100 peserta yang terdiri dari sekretaris daerah provinsi regional Sulawesi, ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD provinsi regional Sulawesi, kepala biro hukum sekretariat daerah provinsi regional Sulawesi, sekretaris daerah kabupaten/kota se-Sulteng, ketua Bapemperda DPRD kabupaten/kota se-Sulteng, kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten/kota se-Sulteng, serta unsur masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

Puspen Kemendagri

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LIPSUS KEMENTERIAN—Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut disampaikan Menkeu saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Keuangan, Senin (1/6).

Dalam amanatnya, Menkeu menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga harus menjadi pedoman bagi setiap aparatur negara dalam bekerja dan melayani masyarakat.

“Peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali bahwa Pancasila adalah dasar negara, sumber moral pemerintahan, dan penuntun pengabdian aparatur negara,” ujar Menkeu.

Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, peringatan tahun ini mengingatkan bahwa Pancasila tidak hanya menjaga keutuhan Indonesia di tengah keberagaman, tetapi juga menawarkan nilai-nilai luhur seperti persatuan, kemanusiaan, musyawarah, keadilan, dan perdamaian yang relevan bagi dunia.

Menurut Menkeu, nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari ketidakpastian geopolitik, tekanan ekonomi, hingga disrupsi teknologi. Dalam situasi tersebut, Pancasila menjadi jangkar moral agar pembangunan dan kemajuan bangsa tetap berpijak pada kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan keberpihakan kepada rakyat.

“Pancasila adalah bintang penuntun bangsa Indonesia,” tegas Menkeu.

Bagi Kementerian Keuangan, implementasi nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam setiap kebijakan dan pengelolaan keuangan negara. Menkeu menegaskan bahwa APBN bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan amanat rakyat yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, kredibilitas, serta keberpihakan kepada masyarakat.

“Bagi Kementerian Keuangan, Pancasila harus hadir dalam setiap kebijakan fiskal, pelayanan, pengawasan, dan setiap rupiah uang negara yang kita kelola. APBN adalah amanat rakyat,” kata Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya kembali pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Menkeu, Ekonomi Pancasila menempatkan negara, dunia usaha, koperasi, dan rakyat dalam satu ikhtiar bersama untuk mencapai kemakmuran rakyat, dengan memastikan yang kuat membantu yang lemah dan yang besar mengangkat yang kecil.

Selain itu, Menkeu menegaskan bahwa arahan Presiden mengenai birokrasi yang bersih, cepat, tertib, dan melayani menjadi panggilan bagi Kementerian Keuangan untuk terus memperkuat reformasi, memperbaiki tata kelola, menyederhanakan proses, menjaga integritas, serta memastikan kebijakan negara benar-benar bekerja untuk rakyat.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, kepercayaan publik merupakan kehormatan yang harus dijaga oleh seluruh insan Kementerian Keuangan.

“Setiap pegawai Kementerian Keuangan adalah penjaga wajah negara. Ketika kita melayani dengan baik, negara hadir dengan martabat. Ketika kita menolak penyimpangan, negara hadir dengan integritas. Ketika kita mengawal APBN dengan cermat, negara hadir dengan tanggung jawab,” ujarnya.

Menutup amanatnya, Menkeu mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk menjadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam setiap keputusan dan tindakan. Ia menyerukan tiga komitmen utama yang harus terus dijaga oleh seluruh pegawai, yakni menjaga integritas, memperkuat pelayanan, dan merawat persatuan.

“Jaga integritas, perkuat pelayanan, dan rawat persatuan. Hilangkan ego sektoral. Perkuat gotong royong. Jadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam setiap keputusan dan tindakan,” kata Menkeu

Menkeu Purbaya: Pancasila Jadi Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara

Kemenkeu, Senin
01 Juni 2026