Beranda blog Halaman 74

Mahkamah Agung RI resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi untuk posisi Panmud Perkara Pidana dan Perdata Khusus Tahun Anggaran 2026.

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Selamat! Ini Peserta yang Lolos Seleksi Panmud MA

Jakarta, Humas MA
Jum’at, 12 Juni 2026

Pansel MA umumkan kelulusan administrasi Panmud Pidana & Perdata Khusus 2026; peserta lanjut uji kompetensi daring pada 12 Juni

Panitia Seleksi Jabatan Panitera Muda (Panmud) Mahkamah Agung RI resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi untuk posisi Panmud Perkara Pidana dan Perdata Khusus Tahun Anggaran 2026. Pengumuman bernomor 03/Pansel/Panmud/6/2026 ini merujuk pada Keputusan Ketua MA Nomor 349/KMA/SK/XII/2022.

Berdasarkan hasil pleno panitia yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi Heru Pramono, beberapa hakim tinggi dinyatakan lolos seleksi administrasi. Pada formasi Panmud Perkara Pidana, peserta yang lulus adalah Bambang Joko Winarno, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pemilah Perkara Kepaniteraan MA) dan Didik Trisulistya, S.H., M.H. (Hakim Tinggi PT Riau yang diperbantukan pada Kepaniteraan MA).

Sementara untuk formasi Panmud Perkara Perdata Khusus, nama-nama yang lolos adalah Dr. Albertus Usada, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pemilah Perkara Kepaniteraan MA), Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H. (Hakim Tinggi PT Denpasar), dan Dr. Riza Fauzi, S.H., C.N. (Ketua PT Sulawesi Tenggara). Selain itu, lulus pula Dr. Titik Tejaningsih, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua PT yang diperbuntukan sebagai Hakim Tinggi Pemilah Perkara Kepaniteraan MA) serta Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Badan Pengawasan).

Para peserta tersebut selanjutnya akan mengikuti Uji Kompetensi secara daring pada Jumat, 12 Juni 2026 pukul 08.30 WIB dari ruang kerja masing-masing. Sebelum ujian, peserta wajib mengikuti sesi sosialisasi pada Kamis, 11 Juni 2026.

Ujian akan dilakukan melalui platform e-learning Mahkamah Agung dengan durasi 120 menit untuk menyelesaikan 100 soal. Mekanisme pengawasan dipastikan sangat ketat, di mana peserta wajib didampingi satu tenaga IT, satu pengawas, serta menyediakan kamera belakang yang terhubung ke Zoom.

Sistem ujian berbasis digital ini menjadi bukti nyata komitmen kuat Mahkamah Agung dalam mewujudkan proses seleksi yang transparan dan akuntabel. Melalui seleksi yang modern ini, Mahkamah Agung optimis mampu menjaring figur panitera muda terbaik demi memperkokoh pondasi keadilan di Indonesia.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Fikrinur Setyansyah

Ketua MA: Aparatur Non-Hakim, Pahlawan Di Balik Persidangan & Kesejahteraannya Terus Diperjuangkan

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

Malang,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI— Jawa Timur – Ketua Mahkamah Agung (MA) RI memberikan arahan pembinaan kepada seluruh aparatur peradilan di lingkungan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama se-Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Mercure Malang pada Jumat (12/6/2026) ini mengusung pesan utama tentang keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan dan penguatan integritas.

Dalam sambutannya, Ketua MA menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan peradilan tidak semata-mata ditentukan oleh hakim, tetapi juga oleh dukungan, dedikasi, dan kerja keras seluruh unsur aparatur yang berada di garis terdepan, baik dari jajaran kepaniteraan maupun kesekretariatan.

“Para aparatur non-hakim adalah pahlawan di balik layar persidangan. Percayalah, para pimpinan tidak pernah berhenti memperjuangkan peningkatan kesejahteraan bagi segenap aparatur peradilan,” ujar Ketua MA.

Namun, Ketua MA mengingatkan agar peningkatan kesejahteraan tersebut tidak disalahartikan sebagai pelonggaran standar etik dan integritas. Ia secara tegas menyampaikan pantangan besar yang harus dihindari, “Kenaikan kesejahteraan mengubah standar hidup, namun tidak mengubah standar integritas”, ujar Ketua MA Prof Sunarto.

Lebih lanjut, Ketua MA menekankan bahwa setiap nikmat dan anugerah yang besar harus dibalas dengan pengabdian yang lebih besar. Rasa syukur wajib menjelma menjadi dedikasi yang lebih tinggi dan integritas yang semakin kokoh. Peningkatan kesejahteraan harus melahirkan peningkatan integritas pula.

“Kesejahteraan yang lebih baik harus menjadi energi untuk bekerja lebih baik. Anugerah yang bertambah harus diiringi dengan pelayanan yang lebih sempurna. Jangan pernah ada celah sedikit pun untuk mengurangi kualitas kerja dan kejujuran kita,” tegasnya.

Acara pembinaan ini diikuti oleh ratusan aparatur peradilan, menjelang pembukaan acara Lomba Tenis (PTWP) di Stadion Gajayana Malang. Suasana berlangsung khidmat dan penuh semangat, dengan peserta mengaku termotivasi untuk terus meningkatkan kinerja tanpa mengorbankan integritas.

Ketua MA: Aparatur Non-Hakim, Pahlawan Di Balik Persidangan & Kesejahteraannya Terus Diperjuangkan

Dharma S. Negara – Dandapala Contributor
Jumat, 12 Jun 2026

Ketua MA: Sejak Diterapkan Zero Tolerance, Nihil Laporan Pelayanan Transaksional Libatkan Hakim

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

Malang,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI— Jawa Timur – Ketua Mahkamah Agung (Ketua MA) Republik Indonesia, Prof. Sunarto, memberikan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial kepada para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding, Panitera, Sekretaris, serta Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA Khusus dan Kelas IA di ibu kota provinsi seluruh Indonesia pada hari Jumat (12/6/2026).

Kegiatan pembinaan diawali dengan pembacaan doa oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama (KPTA) Surabaya, Zulkarnain. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya, Sujatmiko, mewakili pimpinan peradilan tingkat banding di wilayah hukum Jawa Timur menyampaikan sambutan. Ia mengajak seluruh peserta dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA) untuk menerapkan nilai-nilai perjuangan, kerja sama, dan keadilan dalam penyelesaian perkara di satuan kerja masing-masing.

Dalam arahannya, Ketua MA menyampaikan apresiasi kepada Ketua PT Surabaya dan seluruh panitia penyelenggara atas dedikasi dan kontribusinya dalam menyukseskan kegiatan pembinaan nasional tersebut.

Prof. Sunarto menegaskan bahwa seluruh peraturan, kebijakan, pedoman, dan prinsip hukum harus diterapkan secara seragam dan konsisten guna mewujudkan visi Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang agung. Ia menjelaskan bahwa pembinaan yang dilaksanakan mencakup tiga aspek utama, yaitu pembinaan teknis yudisial, administrasi peradilan, serta administrasi umum dan keuangan guna menjamin kualitas layanan peradilan bagi para pencari keadilan.

Prof. Sunarto juga menekankan pentingnya mensyukuri berbagai peningkatan kesejahteraan aparatur peradilan melalui peningkatan kinerja dan integritas. Menurutnya, kesejahteraan yang lebih baik harus menjadi energi untuk meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Sunarto mengungkapkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan zero tolerance pada Januari 2026, MA tidak lagi menerima laporan transaksional yang melibatkan hakim. Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil komitmen bersama dalam menjaga integritas lembaga peradilan.

Selain itu, KMA menyampaikan bahwa pada 4 Mei 2026 dirinya bersama Wakil Ketua Bidang Yudisial dan Ketua Pengawasan Mahkamah Agung telah bertemu Presiden Republik Indonesia guna membahas peningkatan kesejahteraan aparatur peradilan.

Pada aspek pembaruan hukum, Prof. Sunarto menyoroti hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang membawa paradigma baru dalam sistem hukum Indonesia. Beberapa instrumen baru yang diperkenalkan antara lain konsep judicial pardon atau pemaafan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2), pidana pengawasan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77, serta pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 85 KUHP.

Menurutnya, pengaturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari pendekatan yang bersifat punitif dan retributif menuju pendekatan korektif, restoratif, dan rehabilitatif yang bertujuan memulihkan keseimbangan sosial.

Untuk mendukung implementasi KUHP dan KUHAP yang baru, MA juga telah menerbitkan sejumlah regulasi, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025 serta SEMA Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengajuan Kasasi Berdasarkan Pasal 298 dan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Melalui pembinaan nasional ini, MA berharap seluruh aparatur peradilan dapat memperkuat integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengimplementasikan berbagai pembaruan hukum secara konsisten demi terwujudnya peradilan yang profesional, modern, dan berkeadilan.

Ketua MA: Sejak Diterapkan Zero Tolerance, Nihil Laporan Pelayanan Transaksional Libatkan Hakim

Anissa Larasati – Dandapala Contributor
Jumat, 12 Jun 2026

Ketua MA: Jangan Main-Main Anggaran Kantor, Ada Penyimpangan Pimpinannya Tanggung Jawab!

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

Malang ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI— Selain menekankan pentingnya integritas dalam pelaksanaan tugas yudisial, Ketua Mahkamah Agung Prof. Sunarto juga memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan. Ia mengingatkan para pimpinan satuan kerja agar tidak bermain-main dengan pengelolaan anggaran maupun keuangan perkara yang bersumber dari DIPA maupun pihak ketiga.

“Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat 1.125 temuan yang berkaitan dengan penatausahaan pendapatan, belanja, dan aset di lingkungan peradilan seluruh Indonesia,” ujarnya.

Sebagai contoh, ia menyinggung temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat disuatu pengadilan. Dalam temuan tersebut, satuan kerja menyewa kendaraan jenis Avanza, namun dalam dokumen pertanggungjawaban dicantumkan kendaraan Kijang Innova dengan nilai sewa yang lebih tinggi.

“BPK melakukan analisis dan menemukan bahwa harga sewa Avanza sekitar Rp400 ribu per hari, tetapi dalam SPJ tercantum Rp600 ribu per hari. Setelah dilakukan konfirmasi, terdapat selisih Rp200 ribu yang kemudian menjadi temuan,” jelasnya.

Prof. Sunarto menegaskan bahwa praktik-praktik semacam itu tidak boleh dianggap sepele karena berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab atas pengelolaan keuangan tidak hanya berada pada pelaksana teknis, tetapi juga melekat pada pimpinan satuan kerja. Karena itu, para ketua pengadilan, kepala pengadilan, panitera, maupun sekretaris diminta untuk melakukan pengawasan secara aktif terhadap seluruh proses pengelolaan anggaran.

“Apabila ditemukan penyimpangan, yang bertanggung jawab adalah pimpinannya,” tegas Ketua MA.

Melalui peringatan tersebut, Prof. Sunarto berharap seluruh satuan kerja peradilan semakin meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga reformasi birokrasi dan penguatan integritas yang tengah dibangun Mahkamah Agung dapat berjalan secara berkelanjutan.

Ketua MA: Jangan Main-Main Anggaran Kantor, Ada Penyimpangan Pimpinannya Tanggung Jawab!

Tim Dandapala – Dandapala Contributor
Jumat, 12 Jun 2026

Ketua MA Ingatkan Keseragaman Penerapan Hukum & Pentingnya Rasa Syukur

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

Malang,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI Jawa Timur – Ketua Mahkamah Agung (Ketua MA) Republik Indonesia Prof. Sunarto memberikan pembinaan kepada para hakim dan aparatur peradilan dalam kegiatan yang berlangsung pada hari Jumat, 12 Juni 2026 di Hotel Mercure, Kota Malang, Jawa Timur. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk menyatukan persepsi dan memperkuat komitmen seluruh insan peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsi peradilan secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan keadilan bagi masyarakat.

Dalam pembinaannya, Ketua MA menegaskan pentingnya keseragaman dalam penerapan hukum dan kebijakan di seluruh lingkungan peradilan. Para peserta diajak untuk memperbarui pemahaman terhadap berbagai perkembangan hukum, kebijakan Mahkamah Agung, serta tantangan yang dihadapi lembaga peradilan di era modern. “Setiap peraturan, kebijakan, pedoman, dan prinsip hukum yang berlaku harus diterapkan secara seragam dan konsisten guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan,” ujar Ketua MA.

Selain menyampaikan materi mengenai penguatan integritas dan profesionalisme, Ketua MA juga mengingatkan pentingnya rasa syukur sebagai fondasi moral dalam menjalankan amanah sebagai aparatur peradilan. Dalam salah satu materi yang ditampilkan, disampaikan pesan bahwa “Syukur itu adalah nikmat di atas nikmat”, serta kutipan Jalaluddin Rumi yang berbunyi, “Bersyukur atas nikmat, rasanya lebih nikmat daripada nikmat itu sendiri.” Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan dan kehormatan profesi hakim serta aparatur peradilan harus disikapi dengan rasa syukur yang diwujudkan melalui kinerja yang jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pengabdian.

Kegiatan pembinaan ini diharapkan mampu memperkuat soliditas dan kesamaan paradigma seluruh aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas-tugas yudisial maupun administratif. Dengan adanya pemahaman yang seragam terhadap kebijakan Mahkamah Agung, diharapkan kualitas pelayanan peradilan semakin meningkat serta mampu mewujudkan peradilan yang agung, modern, dan terpercaya

Ketua MA Ingatkan Keseragaman Penerapan Hukum & Pentingnya Rasa Syukur

Tim Dandapala – Dandapala Contributor
Jumat, 12 Jun 2026

Kementerian Transmigrasi memastikan program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama pada Tahun Anggaran 2027.

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

Jakarta ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—- Kementerian Transmigrasi memastikan program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama pada Tahun Anggaran 2027. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah memilih memfokuskan sumber daya yang tersedia untuk mempercepat penyelesaian persoalan lahan transmigrasi, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta menghadirkan sumber daya manusia unggul melalui Program Tim Ekspedisi Patriot (TEP).

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6).

“Dengan anggaran yang tersedia, kami fokus memastikan program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat tetap berjalan. Prioritas kami adalah menyelesaikan persoalan lahan transmigrasi, memperkuat pembangunan kawasan, menghadirkan sumber daya manusia unggul, mendorong ekonomi kawasan, serta memperkuat kolaborasi pembangunan,” ujar Menteri Iftitah.

Berdasarkan pagu indikatif yang ditetapkan melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kementerian Transmigrasi memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp400,27 miliar pada Tahun Anggaran 2027. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp87,41 miliar dialokasikan untuk Program Transmigrasi.

Menurut Menteri Iftitah, lima program prioritas Transformasi Transmigrasi tetap menjadi fondasi utama pembangunan kawasan transmigrasi. Program tersebut meliputi Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusantara, dan Trans Gotong Royong.

“Kelima program ini bukan program yang berdiri sendiri. Ini adalah satu ekosistem pembangunan kawasan. Trans Tuntas menyelesaikan persoalan aset dan legalitas lahan. Trans Patriot menghadirkan SDM unggul. Trans Karya Nusantara memperkuat ekonomi kawasan. Trans Lokal memperkuat pelayanan dasar. Sedangkan Trans Gotong Royong memperkuat kolaborasi pembangunan,” jelasnya.

Melalui dukungan anggaran yang tersedia, Kementerian Transmigrasi menargetkan fasilitasi sertifikasi tanah transmigrasi bagi 12.568 orang, bantuan sarana produksi pertanian untuk 1.202 kepala keluarga, pembinaan sosial budaya bagi 7.481 warga transmigrasi, rehabilitasi fasilitas umum kawasan transmigrasi, serta penempatan Tim Ekspedisi Patriot untuk mendampingi masyarakat dan menghasilkan rekomendasi pembangunan kawasan.

Meski demikian, kebutuhan riil Program Transmigrasi Tahun 2027 tercatat mencapai Rp647,62 miliar sehingga masih terdapat ruang kebutuhan pendanaan yang perlu diperjuangkan untuk mempercepat berbagai agenda strategis.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Abdul Hadi, menyampaikan dukungannya terhadap penguatan program Transformasi Transmigrasi melalui sinergi yang lebih erat dengan pemerintah daerah.

“Kami mengusulkan agar pembangunan kawasan transmigrasi juga diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah sehingga program-program yang ada dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Menteri Iftitah menegaskan bahwa tambahan dukungan anggaran akan mempercepat revitalisasi kawasan transmigrasi, pengembangan kawasan pangan terintegrasi, pembangunan wilayah 3T, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana kawasan.

“Kami ingin kawasan transmigrasi berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendukung ketahanan pangan, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu kami memohon dukungan agar transformasi transmigrasi dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi rakyat,” pungkasnya.

Sumber: Tim Kementerian Transmigrasi

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS ISTANA PRESIDEN RI—Panggil Menteri ESDM, Presiden Prabowo Bahas Ketahanan Energi dan Hilirisasi, Pastikan BBM Subsidi serta LPG Tetap Stabil

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026. Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif.

“Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” ujar Bahlil dalam keterangannya.

Menurut Bahlil, terdapat sejumlah agenda prioritas yang menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya adalah percepatan program peralihan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG) sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi nasional.

Selain itu, Bahlil menyebut dalam pertemuan tersebut juga dibahas pendataan sektor pertambangan guna memastikan tata kelola yang lebih baik, serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).

“Sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG-CNG. Yang kedua, pendataan tambang. Dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita,” imbuh Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.

“Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” ungkap Bahlil.

“Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian,” lanjut Bahlil.

Terkait kondisi kelistrikan di sejumlah wilayah, Bahlil menjelaskan bahwa pasokan batu bara untuk pembangkit listrik nasional dalam kondisi aman. “Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu tidak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya,” ungkap Bahlil.

Melalui penguatan ketahanan energi, percepatan hilirisasi, diversifikasi sumber energi, serta perlindungan terhadap daya beli masyarakat, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia menuju kemandirian dan ketahanan jangka panjang.

(BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla didampingi Solihin Jusuf Kalla, di Istana Merdeka,

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS PRESIDEN RI—Energi Hijau Jadi Fokus Pertemuan Presiden Prabowo dengan Jusuf Kalla

Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla didampingi Solihin Jusuf Kalla, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas upaya memperkuat ketahanan energi nasional melalui percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi bersih guna mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pembahasan bersama Presiden Prabowo difokuskan pada peningkatan kapasitas energi nasional sebagai salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan swasembada energi dan menjaga laju pembangunan ekonomi.

“Saya dengan Solihin baru saja berbicara lama dengan Bapak Presiden didampingi juga oleh Pak Sekneg dengan Pak Seskab untuk meningkatkan kemampuan energi di Indonesia yang kita kenal itu swasembada energi. Kita siap untuk, kita sudah membangun 1.500 mega(watt) PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) ini kita siap membangun lagi 2.000 mega(watt) termasuk juga PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas),” ujar Jusuf Kalla.

Menurut Jusuf Kalla, kebutuhan energi Indonesia akan terus meningkat seiring target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur energi, khususnya energi hijau, menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pasokan listrik yang memadai bagi sektor industri maupun masyarakat.

“Karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6 persen, sampai 8 persen itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu tanpa energi itu kita akan sulit untuk meningkatkan itu, karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional khususnya green energy untuk menjadi bagian daripada pembangunan nasional, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Bapak Presiden sampai 8 persen, sekarang 5-6 persen, karena itu butuh energi yang kuat seperti itu,” imbuh Jusuf Kalla.

Lebih lanjut, Jusuf Kalla menyebut rencana pengembangan tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp60 triliun hingga Rp70 triliun. Menurut Jusuf Kalla, desain proyek dan lokasi pembangunan telah tersedia sehingga proses selanjutnya akan difokuskan pada pembahasan teknis guna mempercepat realisasi investasi.

“Desain sudah ada, tempat sudah ada, tinggal pembicaraan dengan teknisnya dan beliau, Bapak Presiden setuju untuk segera kita realisir seperti itu. Karena memang bisnisnya karena investasi,” ujar Jusuf Kalla.

Selain membahas sektor energi, Presiden Prabowo dan Jusuf Kalla juga bertukar pandangan mengenai sejumlah isu internasional, termasuk perkembangan situasi perdamaian di kawasan Thailand Selatan serta dinamika yang terjadi di Pakistan dan Afghanistan.

(BPMI Setpres)

Dari MBG hingga IFP, Program Prioritas Presiden Prabowo Dorong Kemajuan Pendidikan Nasional

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS ISTANA—Presiden Prabowo Subianto terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui berbagai program prioritas yang berorientasi pada penguatan karakter dan transformasi pembelajaran. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti usai diterima Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026.

Dalam keterangannya, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya penguatan pendidikan karakter melalui program 7 Kebiasaan Indonesia Hebat.

“Kami tegaskan bahwa MBG ini merupakan bagian dari program kami, yaitu 7 Kebiasaan Indonesia Hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat,” ujar Abdul Mu’ti.

Abdul Mu’ti menjelaskan telah menyusun berbagai modul pendukung untuk mengintegrasikan pelaksanaan MBG dengan penguatan karakter peserta didik. Sejumlah penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk Universitas Indonesia, juga menunjukkan dampak positif program tersebut terhadap peningkatan motivasi belajar, kehadiran siswa di sekolah, serta capaian akademik.

“kami juga menyampaikan per 10 Juni sudah 80,7 persen murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG, dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah, maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar, dan juga prestasi akademik,” imbuh Abdul Mu’ti.

Selain MBG, Abdul Mu’ti juga melaporkan perkembangan pemanfaatan Interactive Flat Panel (IFP) sebagai bagian dari transformasi pembelajaran berbasis teknologi di satuan pendidikan. Menurut Abdul Mu’ti, pada tahun 2025, pemerintah telah mendistribusikan sebanyak 288.865 unit IFP ke berbagai satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Menurut Abdul Mu’ti, perangkat tersebut kini telah digunakan secara luas dalam proses pembelajaran. Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan IFP memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus mendorong motivasi belajar peserta didik.

“Sekarang sudah digunakan dan sudah ada penelitian yang menunjukkan dampak IFP terhadap kualitas pembelajaran, dan juga terhadap motivasi belajar,” pungkas Abdul Mu’ti.

Berbagai program prioritas yang dijalankan pemerintah merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional sesuai arahan Presiden Prabowo. Pemerintah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan mampu mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang unggul.

(BPMI Setpres)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10.608.191.532.000 untuk rencana kerja Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2027

Penulis
Redaksi IndoTipikor
-
0

Jakarta –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10.608.191.532.000 untuk rencana kerja Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/06/2026).

“Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, Pagu Indikatif ATR/BPN tahun 2027 kita akan difokuskan pada program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9%, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp2,56 triliun atau 24,2%, serta program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp724 miliar atau 6,8%,” ujar Menteri Nusron.

Dalam pertemuan yang membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Tahun 2027 ini, Menteri Nusron menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, terutama dalam memperkuat layanan pertanahan, percepatan program strategis nasional, serta peningkatan kualitas penataan ruang di penjuru Indonesia.

Untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional, Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp3,23 triliun. Tambahan tersebut direncanakan untuk mendukung belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta percepatan pembangunan tiga juta rumah. “Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah,” kata Menteri Nusron.

Dalam rapat ini, Menteri Nusron hadir bersama dengan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. Untuk menyimak perkembangan pembahasan, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia juga hadir secara daring.

Pada kesempatan ini, Menteri Nusron juga melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran hingga awal Juni 2026. Realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN per 6 Juni 2026 tercatat sebesar Rp3.184.895.696.643 atau 36,23% dari total pagu Rp8.791.048.122.000.

“Penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN per tanggal 6 Juni 2026 adalah sebesar Rp3,18 triliun atau telah mencapai 36,23%. Meningkat year on year dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 35,40%. Naik 0,9%,” ungkap Menteri Nusron.

Di momen Raker ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengapresiasi capaian tersebut. Pada pertemuan ini pula ia beserta Anggota Komisi II DPR RI menyatakan telah menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN 2027 Kementerian ATR/BPN serta mendukung usulan tambahan pagu anggaran sebesar Rp3.233.564.877.718 untuk dibahas lebih lanjut pada rapat berikutnya.

“Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya secara mendalam pada Raker dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan datang,” ujar Dede Yusuf. (MW/YZ)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

1...737475...191Halaman 74 dari 191