Jakarta,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—Kamis 09 April 2026
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memprioritaskan vaksinasi campak bagi tenaga kesehatan (nakes), menyusul terbitnya izin perluasan indikasi vaksin Measles-Rubella (MR) dari BPOM untuk kelompok usia dewasa.
Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, L. Rizka Andalusia, menyebut langkah ini diambil untuk melindungi garda terdepan yang berisiko tinggi tertular. Adapun sasaran prioritasnya adalah 39.212 tenaga medis dan 223.150 tenaga kesehatan di 14 provinsi dengan kasus tertinggi.
“Nah tentunya dengan adanya KLB ini potensi penularan kepada orang berisiko tinggi, dalam hal ini para nakes yang bekerja langsung dengan pasien, mengalami risiko tinggi,” kata Rizka saat jumpa pers di Kantor BPOM Jakarta, Rabu (08/04).
Selain nakes di daerah prioritas, vaksinasi juga akan diberikan kepada 28.321 dokter umum dan dokter gigi yang sedang menjalani masa internship di seluruh Indonesia. Total kebutuhan untuk kelompok prioritas dewasa ini diperkirakan sekitar 290 ribu dosis.
Rizka memastikan kebutuhan tersebut sangat tercukupi dengan stok nasional saat ini. Hingga minggu ke-13 tahun 2026, tercatat stok vaksin MR sebanyak 9,8 juta dosis yang cukup untuk 5,5 bulan ke depan.
“Kami menjaga agar stok di seluruh daerah itu tetap terjaga tetapi juga tidak berlebihan sehingga tidak berisiko nanti vaksinnya akan menjadi rusak. Karena kami punya suatu mekanisme pemantauan vaksin yang namanya SMILE melalui Satu Sehat Logistik, sehingga kami dapat memantau ketersediaan vaksin di seluruh provinsi, kabupaten/kota sampai ke Puskesmas, sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan secara real-time,” ujar Rizka. ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, izin perluasan indikasi telah diterbitkan untuk vaksin MR, MMR, dan measles tunggal produksi Bio Farma/Serum Institute of India, GlaxoSmithKline (GSK), serta Merck Sharp Dohme (MSD).
“Persetujuan ini merupakan hasil kajian ketat berbasis data ilmiah, sekaligus bentuk komitmen BPOM dalam memastikan setiap intervensi kesehatan memenuhi standar keamanan dan khasiat,” jelas Taruna.
Di akhir keterangannya, Rizka mengimbau orang tua untuk segera melengkapi imunisasi dasar anak (usia 9 bulan, 18 bulan, dan booster SD) tanpa menunggu terjadinya wabah.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id.
BEKASI–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— (9/4/2026) Bangkai kapal (wreck) yang mengendap di dasar laut atau mencuat ke permukaan adalah ancaman nyata bagi keselamatan pelayaran dan lingkungan laut.
Untuk itu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempertegas kewajiban kepemilikan Wreck Removal Certificate (WRC) bagi setiap kapal dan meluncurkan layanannya secara digital melalui Aplikasi Maritim-Hub.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Plt. Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP), Mulyadi, menegaskan bahwa persoalan bangkai kapal tidak bisa dianggap enteng.
Sebagai negara yang berada di persimpangan dua samudra dan dua benua, Indonesia menanggung risiko tinggi dari kepadatan lalu lintas kapal di perairannya.
“Bangkai kapal bukan hanya rintangan navigasi, tetapi ancaman bagi lingkungan laut kita. Semakin lama dibiarkan, semakin besar dampaknya,” ujar Masyhud dalam Sosialisasi Layanan Wreck Removal Certificate di Hotel Four Points by Sheraton, Bekasi, Kamis (9/4/).
Ia menambahkan, dalam kondisi tertentu, bangkai kapal bahkan dapat menyebabkan kecelakaan berulang, terutama di jalur padat dan perairan sempit.
Selain aspek keselamatan, keberadaan bangkai kapal juga berdampak pada lingkungan laut. Material kapal, muatan berbahaya, hingga potensi kebocoran bahan bakar dapat mencemari ekosistem laut dan merusak habitat biota.
Kewajiban Hukum yang Tidak Bisa Diabaikan
Secara nasional, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2022 mewajibkan pemilik kapal mengangkat bangkai kapal dalam batas waktu tertentu. Bila lalai, pemerintah berwenang mengambil tindakan dan membebankan biayanya kepada pemilik kapal.
Di tingkat internasional, Indonesia juga telah meratifikasi Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks 2007 melalui Perpres Nomor 80 Tahun 2020.
Konvensi ini mewajibkan pemilik kapal memiliki jaminan asuransi khusus untuk biaya wreck removal yang tercermin dalam WRC.
“Ini kewajiban yang mengikat secara hukum, baik di dalam negeri maupun di mata dunia internasional,” tegas Masyhud.
Kini Diurus Digital lewat Maritim-Hub
Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 32 Tahun 2025, kewenangan penerbitan WRC beralih dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan ke Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) dan kini terintegrasi dalam Aplikasi Maritim-Hub.
Pihaknya memandang bahwa
penguatan sistem wreck removal merupakan bagian dari upaya besar membangun tata kelola maritim yang aman, tertib, dan berkelanjutan.
“Kami ingin pemilik kapal tidak lagi menemui hambatan birokrasi dalam memenuhi kewajiban hukum mereka. Proses sertifikasi harus lebih cepat, transparan, dan mudah diakses,” tutupnya.
JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—Kamis, 9 April 2026
Kementerian Perindustrian terus memperkuat daya saing industri kendaraan niaga nasional sebagai salah satu penopang utama sistem logistik dan distribusi barang di Indonesia. Hal ini turut mendukung kinerja industri alat transportasi yang selama ini merupakan salah satu subsektor strategis dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
“Sepanjang tahun 2025, kontribusi sektor industri alat transportasi mencapai 1,27 persen terhadap PDB nasional,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S.A. Cahyanto dalam sambutannya mewakili Menteri Perindustrian pada pembukaan GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026 di Jakarta, Rabu (8/4).
Sekjen Kemenperin menjelaskan, kontribusi tersebut semakin diperkuat oleh subsektor perdagangan mobil, sepeda motor, serta jasa reparasinya yang mencapai 2,02 persen terhadap PDB nasional. “Kinerja ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan distribusi barang, layanan purna jual, serta peremajaan armada kendaraan niaga di berbagai sektor usaha,” ujar Eko.
Dari sisi permintaan, sektor transportasi dan pergudangan juga mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 8,78 persen pada tahun 2025. Pertumbuhan ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan akan kendaraan niaga yang andal dan efisien untuk mendukung sistem logistik nasional.
“Dalam konteks inilah, penyelenggaraan GIICOMVEC 2026 menjadi sangat relevan dan strategis sebagai platform yang menghadirkan berbagai solusi kendaraan niaga untuk menjawab kebutuhan logistik, distribusi, dan transportasi nasional yang terus meningkat,” tambahnya. Lebih dari itu, GIICOMVEC 2026 diharapkan juga dapat memperkuat posisi industri kendaraan niaga Indonesia dalam rantai nilai regional dan global.
Namun demikian, Kemenperin juga mencermati adanya sejumlah tantangan struktural yang perlu segera diatasi. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), produksi kendaraan niaga pada tahun 2025 mengalami koreksi sebesar 3,5 persen menjadi 164 ribu unit, dari sebelumnya hampir 170 ribu unit pada tahun 2024. Kondisi ini berdampak pada turunnya tingkat utilisasi industri menjadi sekitar 58 persen, di bawah batas efisiensi skala industri.
Selain itu, dalam dua tahun terakhir mulai muncul ketidakseimbangan antara produksi domestik dan penjualan nasional. Pada tahun 2025 tercatat selisih sekitar 4.000 unit, di mana kebutuhan pasar domestik tidak sepenuhnya dipenuhi oleh produksi dalam negeri dan justru diisi oleh produk impor.
“Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan pasokan domestik yang harus segera direspons melalui penguatan struktur industri, peningkatan efisiensi produksi, serta optimalisasi kapasitas terpasang,” tegas Eko.
Sejalan dengan upaya tersebut, Kemenperin tetap proaktif mendukung implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (Zero ODOL) dalam rangka menciptakan sistem logistik yang efisien, aman, dan berkelanjutan. “Dukungan ini dilakukan melalui penguatan standar teknis kendaraan niaga, percepatan sertifikasi, serta integrasi data kendaraan ke dalam sistem nasional,” ujar Eko.
Kemenperin juga menyoroti praktik transaksi kendaraan yang tidak sesuai ketentuan, seperti penjualan tanpa dokumen resmi, yang berpotensi meningkatkan risiko kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) di sektor pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperbaiki tata kelola pembiayaan kendaraan.
Di sisi lain, maraknya peredaran truk impor yang tidak melalui proses homologasi dan diduga tidak memenuhi standar emisi Euro 4 turut menjadi perhatian serius. “Kondisi ini berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta menghambat upaya pengendalian pencemaran udara,” ungkapnya.
Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan GIICOMVEC 2026 dinilai semakin strategis sebagai platform business-to-business yang mempertemukan pelaku industri, pengguna, dan pemangku kepentingan. Kehadiran 14 merek kendaraan komersial dan lebih dari 35 industri pendukung menunjukkan kesiapan sektor ini dalam menjawab kebutuhan logistik nasional.
“GIICOMVEC tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga ruang konsolidasi untuk memperkuat keterhubungan antara produksi, pembiayaan, dan kebijakan. Ini penting untuk meningkatkan utilisasi industri sekaligus memperkuat peran kendaraan niaga dalam perekonomian,” ujar Eko.
Kemenperin berharap melalui penyelenggaraan GIICOMVEC 2026 dapat terbangun kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah, pelaku industri, asosiasi, dan seluruh pemangku kepentingan. “Sinergi ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat struktur industri, meningkatkan efisiensi, serta mengembangkan teknologi kendaraan komersial yang adaptif dan berkelanjutan,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum GAIKINDO Putu Juli Ardika menyampaikan, sektor kendaraan komersial memiliki peran vital sebagai tulang punggung distribusi nasional. “Truk dan bus merupakan urat nadi yang menghubungkan pusat produksi dengan pasar, memastikan distribusi barang tetap terjaga, serta menjadi motor penggerak mobilitas publik. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan kendaraan komersial yang tangguh, efisien, dan mengadopsi teknologi masa depan,” ujarnya.
Putu juga menambahkan, kinerja ekspor industri otomotif Indonesia pada tahun 2025 mencatat capaian positif dengan total ekspor kendaraan utuh (CBU) mencapai 518.212 unit atau meningkat 9,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, kendaraan komersial menyumbang 20.326 unit, menunjukkan bahwa produk Indonesia semakin diakui di pasar global.
Lebih lanjut, Putu menegaskan, penyelenggaraan GIICOMVEC 2026 menjadi momentum penting sebagai jembatan antara industri dengan pembeli profesional, baik dari dalam maupun luar negeri. “Kami menargetkan lebih dari 11 ribu trade visitors dan berharap ajang ini dapat membuka peluang lebih luas bagi produk kendaraan komersial Indonesia di pasar internasional,” tambahnya
INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—Kehadiran Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi yang didampingi oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Bupati Gorontalo Tonny S. Junus ke SDN 10 Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, 8/4/2026, disambut kepala sekolah, guru, dan puluhan siswa sekolah dasar di sekolah yang berada di pinggir jalan itu.
Kehadiran Viva Yoga ke sekolah itu untuk meninjau pembangunan sarana pendukung pendidikan. Bantuan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) di sekolah yang berada di kawasan transmigrasi itu adalah pembangunan toilet. Pembangunan toilet yang sudah rampung dan telah digunakan oleh para siswa itu diharapkan meningkatkan proses pendidikan guna meningkatkan sumber daya manusia khususnya di kawasan transmigrasi.
Dalam kunjungan tersebut Viva Yoga juga memberikan bantuan buku tulis pada siswa-siswa sekolah. “Kementrans mempunyai program-program pemberdayaan rakyat seperti peningkatan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, renovasi toilet dan sekolah, pembangunan infrastruktur jalan non-status di kawasan transmigrasi”, paparnya. “Kementrans juga membangun irigasi pertanian, pembuatan tanggul di sungai, agar ada jaringan tersier”, tambahnya.
Program tersebut dilakukan sebagai bentuk Kementrans hadir di tengah masyarakat. Program yang ada dikatakan bukan hanya untuk warga transmigran namun juga warga setempat yang ada di kawasan transmigrasi. “Tanggung jawab Kementrans sesuai dengan undang-undang adalah untuk mensejahterakan semua”, tutur mantan Anggota Komisi IV DPR itu.
Membangun kawasan transmigrasi diakui juga kerap bermitra dengan kementerian yang lain sehinga membuat pembangunan di sana menjadi lebih efektif dan efisien. “Kita kerap bermitra dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, dan kementerian terkait dalam membangun kawasan transmigrasi”, tuturnya.
Kementerian yang beralamat di Kalibata, Jakarta, ini memiliki 154 kawasan transmigrasi. Pengembangan masing-masing kawasan dikatakan sesuai dengan potensi yang ada. Disebut di Jambi, potensi yang ada adalah kelapa sawit, maka transmigran didorong untuk mengelola lahan yang ada dengan menanam sawit. Di Sulawesi tengah cocok dengan kakao. “Kalau di Gorontalo saya rasa kita akan fokus pada jagung dan kelapa”, ungkapnya.
Potensi yang dikembangkan itu menurut Viva Yoga mampu meningkatkan pendapatan transmigran sehingga kehidupannya menjadi lebih baik. (ARW)
Sumber: Tim Kementerian Transmigrasi
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia
📍 Jl. TMP Kalibata No.17, Jakarta Selatan 12750
📞 (021) 7994372
📧 humas@transmigrasi.go.id
🌐 www.transmigrasi.go.id
Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama
Jakarta —–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA IMO INDONESIA— Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mencermati wacana penghentian restitusi pajak yang mencuat sebagai bagian dari optimalisasi kebijakan fiskal nasional.
Dalam pandangannya, APINDO menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih dalam lagi menimbang potensi dampaknya terhadap likuiditas dan kinerja dunia usaha yang cukup kompleks.
Ketua Komite Perpajakan APINDO, Siddhi Widyaprathama, menekankan bahwa dunia usaha mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal.
Namun demikian, kebijakan yang diambil perlu tetap mempertimbangkan kondisi sektor riil, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang memengaruhi rantai pasok dan stabilitas ekonomi.
“Sinkronisasi kebijakan fiskal dengan kebutuhan dunia usaha menjadi kunci untuk menjaga resiliensi ekonomi nasional,” katanya, Kamis (9/4).
Bagi APINDO, restitusi pajak merupakan bagian dari mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan memiliki peran penting dalam menjaga arus kas perusahaan.
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dinilai krusial untuk memastikan kelancaran operasional, termasuk keberlangsungan produksi dan pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja.
Tidak hanya itu, kepastian hukum terkait kebijakan perpajakan juga dinilai menjadi faktor krusial dalam menjaga iklim investasi.
Sebagai salah satu kontributor utama terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja, dunia usaha menilai kebijakan perpajakan tidak sekadar instrumen penerimaan negara, melainkan juga sebagai stimulus untuk menjaga daya saing.
Karenanya, keseimbangan antara fungsi fiskal dan kebutuhan likuiditas sektor riil perlu dijaga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan optimal.
APINDO menyatakan dukungannya terhadap penguatan fungsi pengawasan dan audit perpajakan yang profesional dan akuntabel.
Menurut Siddhi, pengawasan yang berjalan seiring dengan pelayanan yang efisien akan mendorong tata kelola yang baik tanpa menghambat aktivitas usaha.
“Koordinasi yang harmonis antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan operasional dunia usaha merupakan kunci stabilitas ekonomi. Optimalisasi kebijakan domestik harus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan,” tutup Siddhi.
Manado –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2027 di Gedung Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Kamis (9/4/2026).
Dalam arahannya, Mendagri menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Ia menjelaskan, sebagian besar daerah di Sulut memiliki porsi PAD yang relatif kecil dibandingkan dana transfer pusat. “Kalau seandainya mau mengandalkan anggaran ini (dana transfer pusat) saja, berat,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut diperparah dengan tingginya belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di sejumlah daerah, belanja pegawai bahkan mencapai lebih dari 50 persen dari total anggaran, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan menjadi sangat terbatas.
Ia menekankan, pola pikir aparatur Pemda perlu diubah. Selama ini, birokrasi cenderung hanya berfokus pada belanja tanpa memikirkan upaya peningkatan pendapatan. Karena itu, Mendagri mendorong kepala daerah agar memiliki pola pikir layaknya seorang wirausaha dalam mengelola keuangan daerah. Ia menyebut, prinsip dasar pengelolaan keuangan harus memastikan pendapatan lebih besar dibandingkan belanja.
“Prinsip dasarnya adalah bagaimana pendapatan lebih tinggi daripada belanja, jangan dibalik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mendagri menguraikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan daerah dalam mengelola anggaran, termasuk meningkatkan PAD. Pertama, melakukan efisiensi belanja, khususnya belanja operasional seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan yang tidak prioritas. Kedua, menggali sumber-sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil.
Ia juga mendorong Pemda untuk menghidupkan sektor swasta melalui kemudahan investasi dan perizinan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempercepat proses perizinan berusaha. Kepala daerah juga dapat melibatkan organisasi yang bergerak di bidang usaha untuk menghidupkan sektor swasta.
“Ada Kadin (Kamar Dagang dan Industri), ada Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), ajak diskusi untuk menghidupkan swasta. Investasi itu kan enggak harus luar negeri, dalam negeri juga bisa, lokal juga bisa,” jelasnya.
Jakarta –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN–– Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mendorong produktivitas lahan di desa-desa agar menjadi desa tematik, yang fokus pada karakteristik lokal (pertanian dan perikanan) demi membentuk potensi unggulan desa.
Menurutnya, hal itu amatlah penting karena akan mengubah desa menjadi pelaku ekonomi produktif melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk menyejahterakan warga, salah satunya menciptakan lapangan kerja baru di desa-desa.
“Jangan sampai desa-desa di Kabupaten Majene ini jadi penonton dengan program-program prioritas Bapak Presiden, salah satunya MBG. Buat saja desa tematik, dipetakan saja desa A potensinya apa, misal 10 desa ikan nila, 10 desa ikan lele, 10 desa ayam petelur. Maksud saya jangan sampai kebutuhan MBG itu Bapak/Ibu ambil dari luar daerah/kabupaten,” papar mantan Wakil Ketua MPR RI itu saat menerima audiensi Wakil Bupati Majene Andi Ritamariani, di ruang kerjanya, Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026).
Tak hanya itu, Mendes Yandri juga berharap Majene dapat mengembangkan potensi desa dengan merambah ke pasar ekspor. Hal itu merupakan sinergi program yang berkaitan dengan pencapaian sejumlah sasaran pembangunan, di antaranya pengentasan kemiskinan dan peningkatan nilai tambah bagi para petani di desa.
Namun demikian, ia berharap desa tidak hanya sebagai penyedia bahan baku, namun juga kepada pengolahan berstandar ekspor yang sesuai ekspektasi pasar atau negara tujuan. Dengan demikian maka hal itu dipastikan bakal memperluas pemasaran ke luar negeri serta mendorong aktivitas ekonomi desa kepada pengembangan produk lokal.
“Atau desa coklat, buat aja kita desa pengekspor coklat misalnya ya, kan. Misal kita buat bahan bakunya, kemudian kita lempar kemana, gitu. Kalau sudah itu dilakukan, wah Majene gak usah ngarep transfer dari daerah lagi. Karena sudah pasti maju semua desanya itu,” pungkasnya.
Jakarta —–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, didampingi Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan BP BUMN, Hambra, menggelar rapat bersama Direksi Perum AirNav Indonesia (LPPNPI). Pertemuan tersebut membahas penguatan layanan navigasi penerbangan nasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan, efisiensi operasional, serta kesiapan sistem dalam menghadapi pertumbuhan lalu lintas udara di Indonesia.
Dalam rapat tersebut, berbagai langkah strategis dibahas guna memastikan sistem navigasi penerbangan nasional mampu mendukung peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang. AirNav Indonesia sebagai lembaga penyelenggara layanan navigasi penerbangan memiliki peran penting dalam memastikan setiap penerbangan dapat berlangsung secara aman, tertib, dan terkoordinasi dengan baik di ruang udara nasional.
Selain itu, peningkatan kapasitas sistem dan pemanfaatan teknologi menjadi perhatian utama dalam pembahasan. Penguatan sistem navigasi berbasis teknologi dinilai penting untuk mendukung efisiensi pengelolaan lalu lintas udara, meningkatkan ketepatan waktu penerbangan, serta menjaga standar keselamatan yang tinggi sesuai dengan praktik internasional.
Kepala BP BUMN menekankan bahwa AirNav Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam ekosistem transportasi udara nasional. “Penguatan sistem navigasi berbasis teknologi menjadi langkah penting untuk memastikan layanan penerbangan yang semakin aman, efisien, dan berstandar global,” ujar Dony.
BP BUMN juga mendorong AirNav Indonesia untuk terus meningkatkan inovasi dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor penerbangan, termasuk operator bandara, maskapai penerbangan, serta regulator. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan ruang udara nasional dapat berjalan secara optimal dan mendukung konektivitas antarwilayah di Indonesia.
Dengan penguatan sistem dan peningkatan kualitas layanan navigasi penerbangan, diharapkan AirNav Indonesia dapat semakin memperkuat perannya dalam menjaga keselamatan penerbangan nasional sekaligus mendukung pertumbuhan sektor transportasi udara yang berkelanjutan. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menghadirkan sistem transportasi udara yang modern, efisien, serta mampu menjawab tantangan perkembangan industri penerbangan di masa depan.
Bekasi ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS TNI— Komandan Korem 051/Wijayakarta Brigjen TNI Nugroho Imam Santoso S.E, M.M didampingi Komandan Kodim 0507/Bekasi Kolonel Arm Krisrantau Hermawan,SH.,M.I.Pol melaksanakan survei langsung ke sejumlah titik pengolahan sampah di kantor UPST Bantargebang Rt 001/ 005 Kel. Ciketing udik Kec. Bantargebang Kota Bekasi. Kamis (9/4/2026)
Dalam peninjauan tersebut, Danrem 051/Wkt bersama Dandim 0507/Bekasi melihat secara langsung aktivitas di UPST tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata kondisi di lapangan sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah.
Danrem 051/Wkt menyampaikan bahwa permasalahan sampah merupakan tantangan bersama yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. “Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Dandim 0507/Bekasi menambahkan bahwa pihaknya siap mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam menjaga kebersihan lingkungan, termasuk melalui kegiatan teritorial yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Dengan adanya survei ini, diharapkan akan terbangun kerja sama yang lebih kuat antara Korem 051/Wijayakarta, Kodim 0507/Bekasi, serta instansi terkait dalam mengatasi persoalan sampah, khususnya di wilayah Bantargebang.
Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata komitmen TNI dalam mendukung program pemerintah di bidang lingkungan hidup, guna menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat. (Penrem 051/WKT)
INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Ketua PA Ambarawa tak gunakan mobil dinas saat mudik, tekankan integritas dan kehati-hatian dalam menjaga amanah fasilitas negara.
Meninggalkan kendaraan dinas di kantor bukan semata soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga bentuk kehati-hatian agar tidak bersinggungan dengan potensi penyalahgunaan wewenang, sekecil apa pun itu. Ini bukan soal berlebihan. “Ini soal menjaga batas antara amanah dan godaan,” kata Ketua PA Ambarawa, Muh Irfan Husaeni.
Saat sebagian pegawai bersiap menempuh perjalanan mudik, mobil dinas Ketua dan Wakil Ketua PA Ambarawa justru tetap terparkir rapi di garasi kantor.
Diam, namun seolah menyampaikan pesan bahwa tidak semua yang bisa digunakan, harus digunakan.
Menariknya, keputusan tersebut juga mempertimbangkan sisi lain yang sering terlewat. Kendaraan dinas yang tetap berada di kantor, dapat digunakan sewaktu-waktu untuk keperluan mendadak oleh pegawai yang berada paling dekat dengan kantor. Di situlah letak keseimbangannya, antara menjaga integritas, sekaligus memastikan layanan tetap siaga.
Apa yang dilakukan Pimpinan PA Ambarawa mungkin tidak akan menjadi headline besar. Namun dalam kesederhanaannya, ada pesan yang terasa relevan, bahwa integritas sering kali hadir dalam keputusan-keputusan kecil, yang dilakukan secara konsisten, tanpa perlu sorotan.
Menjelang akhir Ramadan, suasana di lingkungan PA Ambarawa terasa berbeda. Bukan karena hiruk pikuk persiapan mudik, melainkan karena sebuah pesan sederhana yang disampaikan dengan tenang, namun mengendap cukup dalam. Muh Irfan Husaeni, dalam sebuah kultum, memilih berbicara tentang hal yang kerap luput dari perhatian, kehati-hatian dalam menggunakan fasilitas negara. Di tengah kebiasaan yang sering dimaklumi, pilihan ini justru terasa tidak biasa. Karena itu, ia menjadi penting.
Di hadapan jajaran pegawai, ia menyampaikan bahwa kendaraan dinas bukan sekadar alat transportasi, melainkan amanah. Karena itu, menjelang Lebaran tahun ini, ia mengambil sikap yang barangkali sederhana, namun sarat makna, tidak membawa mobil dinas untuk pulang kampung.
Sikap itu hadir sebagai pengingat yang halus, bahwa setiap orang memiliki cara masing-masing dalam menjaga amanah. Dan barangkali, justru dari ketenangan sikap seperti itulah, kepercayaan publik perlahan tumbuh. Ia tidak dibangun dalam satu kebijakan besar, melainkan tumbuh perlahan dari sikap-sikap kecil yang konsisten.
Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp : MARINews.
