Sitaro –—INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung permukiman terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (10/4/2026). Kunjungan tersebut dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Dalam keterangannya, Mendagri menegaskan bahwa kehadiran mereka merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penanganan rumah rusak akibat bencana. Selain itu, pemerintah memiliki program penanganan rumah tidak layak huni serta penguatan pembangunan di wilayah perbatasan. Diketahui, Sitaro merupakan wilayah perbatasan antara Indonesia dan Filipina.
“Program dari Bapak Presiden Prabowo, memerintahkan kepada Pak Ara Sirait, saya, Kepala BPS, dan semua ya, untuk bekerja, untuk menangani perumahan, dan juga meningkatkan pembangunan di daerah perbatasan,” ujarnya.
Mendagri menjelaskan, Kementerian PKP memiliki program penanganan rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan. Kabupaten Sitaro menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program tersebut sebagai respons atas dampak banjir yang dialami masyarakat setempat. Selain itu, angka kemiskinan di daerah tersebut juga masih tergolong tinggi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat wilayah perbatasan, baik dari sisi kesejahteraan masyarakat maupun aspek pertahanan dan nasionalisme.
“[Kebijakan ini sebagai upaya] menjaga daerah perbatasan sebagai buffer zone keamanan, pertahanan, juga untuk keadilan rakyat agar nasionalisme meningkat, negara hadir,” tandasnya.
Jakarta,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS MK RI— Jum’at 10 April 2026
Dalam menjalankan tugas barunya, Liliek menekankan visi untuk mengawal konstitusi dengan menjunjung tinggi sifat kenegarawanan. Menurutnya, nilai tersebut menjadi panduan utama bagi hakim konstitusi dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya
Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi menegaskan komitmennya menjadikan integritas sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugasnya ke depan.
Hal tersebut disampaikan dalam keterangannya di hadapan awak media usai pengucapan sumpahnya sebagai hakim konstitusi yang disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 10 April 2026.
“Tentunya ini adalah perjuangan bagi saya untuk selalu meningkatkan integritas dan kapasitas saya sebagai hakim konstitusi,” ujar Liliek.
Pengucapan sumpah Liliek sebagai hakim konstitusi dilakukan untuk menggantikan Anwar Usman yang telah mengakhiri masa tugasnya. Liliek pun menyampaikan bahwa amanah tersebut menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar baginya.
Dalam menjalankan tugas barunya, Liliek menekankan visi untuk mengawal konstitusi dengan menjunjung tinggi sifat kenegarawanan. Menurutnya, nilai tersebut menjadi panduan utama bagi hakim konstitusi dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya.
“Tentunya mengawal konstitusi Republik Indonesia, itu yang terutama. Tentu sifat kenegarawanan, itu yang menjadi panduan bagi kami sebagai hakim konstitusi,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Liliek juga memohon dukungan dan doa dari masyarakat agar dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik. “Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, mohon doanya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengawal konstitusi di Republik Indonesia,” ucapnya.
Tomohon ––INDOTIPIKOR.COM–MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus memastikan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto berjalan di seluruh daerah. Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan meninjau langsung program perumahan rakyat di Kota Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (9/4/2026) malam.
Mendagri melakukan peninjauan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Adapun titik peninjauan tersebut berada di Rumah Tapak Subsidi Perumahan Grazia Residence 2 Tomohon.
Dalam suasana khidmat, Mendagri bersama rombongan berdialog langsung dengan penghuni dan pemilik perumahan tersebut. Diketahui, pemilik perumahan tersebut merupakan atlet badminton nasional Greysia Polii.
“Kita tahu bahwa program perumahan ini salah satu program unggulan Bapak Presiden. Ini program prioritas,” ujar Mendagri dalam dialog yang berlangsung informal tersebut.
Mendagri mengatakan, pihaknya bersama Menteri PKP telah berkeliling ke sejumlah daerah untuk menyosialisasikan program tiga juta rumah. Ia berharap langkah serupa juga dapat diikuti oleh pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung implementasi program tersebut.
Dari sisi regulasi, Mendagri menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan aturan yang meminta Pemda menggratiskan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Dulu namanya IMB, Izin Mendirikan Bangunan, namanya PBG sekarang, sama kami sepakat sudah membuat dengan Pak Ara [aturan tentang PBG dan BPHTB bagi MBR] sudah ditanda tangan, itu juga kita nolkan juga,” katanya.
Aturan tersebut diharapkan dapat mempermudah penyediaan rumah bagi MBR maupun pengembang. Mendagri menambahkan, daerah perlu membantu menyukseskan implementasi program tersebut melalui kemudahan perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP). Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang terpacu untuk memiliki hunian layak.
Di sisi lain, Mendagri meyakini implementasi program perumahan tersebut akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah. Sebab, para pelaku usaha di sektor tersebut akan terdorong oleh dampak ekonomi yang ditimbulkan. Selain itu, secara tidak langsung hal tersebut juga akan memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini namanya terobosan kreatif win-win. Semuanya untung. Saya kira gitu,” tandasnya.
Usai melangsungkan kegiatan tersebut, Mendagri bersama rombongan melanjutkan peninjauan ke calon penerima bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Tomohon. Mereka menyimak sekaligus memastikan program tersebut tepat sasaran.
Cikeas ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bukan hanya memiliki tugas teknis, namun juga menjadi representasi instansi dalam menyampaikan informasi ke publik. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), membekali para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ATR/BPN dengan kemampuan komunikasi publik agar siap berperan sebagai garda terdepan yang tepercaya.
“Setiap ASN, khususnya di lingkungan ATR/BPN adalah humas. Dan, strategi komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Kita sebagai bagian ATR/BPN dituntut untuk mampu menyampaikan setiap informasi secara jelas agar pesan yang disampaikan benar-benar dipahami dan diterima oleh masyarakat.” ujar Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga (Kabag PMHAL) Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Bagas Agung Wibowo, dalam Ceramah Klasikal Latsar CPNS Gelombang 4 Tahun Anggaran 2025, di Cikeas, Jumat Jumat (10/04/2026).
Komunikasi tidak sebatas menyampaikan suatu informasi. Sebagai komunikator ada tugas lanjutan untuk memastikan pesan yang disampaikan bisa dipahami dan diterima publik. Pesan tersebut juga diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Kabag PMHAL menyebut, keberhasilan komunikasi publik akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program-program Kementerian ATR/BPN.
Di era digital, ASN sebagai humas juga menghadapi tantangan cepatnya perputaran informasi dan hoaks. Oleh karena itu, ASN juga diminta untuk meluruskan isu-isu yang kelur, sekaligus ikut membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang akurat.
“Media sosial saat ini menjadi sarana utama komunikasi publik. Saat memanfaatkannya, kita harus bijak dengan menyajikan konten yang informatif, relevan, dan benar-benar dibutuhkan masyarakat, khususnya terkait layanan ATR/BPN.” imbau Bagas Agung Wibowo.
Latsar kali ini diikuti oleh 326 peserta CPNS angkatan XXV-XXXII Gelombang 4 Tahun 2025. Peserta berasal dari berbagai unit teknis Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, serta Kantor Pertanahan (Kantah) di penjuru Indonesia. Adapun pelatihan ini dimoderatori oleh Widyaiswara Ahli Madya, Sukamto. (SG/SV)
JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—-Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung menegaskan bahwa integritas adalah fondasi utama bagi MA untuk mewujudkan visi sebagai badan peradilan yang agung.
Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia melalui Badan Pengawasan (Bawas) MA terus memperkuat integritas di lingkungan peradilan melalui pencanangan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2026.
Acara digelar di Gedung Sekretariat MA, Jakarta Pusat pada Kamis (9/4) yang dihadiri langsung oleh Ketua Kamar Pengawasan MA, Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.
Selain itu, pencanangan ini turut dihadiri Panitera MA, Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK), Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA), Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum), Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag), Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun). Serta para pejabat eselon II dan pimpinan tingkat banding dan pertama di lingkungan Mahkamah Agung RI.
Dalam sambutannya, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung menegaskan bahwa integritas adalah fondasi utama bagi MA untuk mewujudkan visi sebagai badan peradilan yang agung. Hal tersebut disampaikan dalam acara Pencanangan Implementasi SMAP Tahun 2026.
“Integritas hakim dan aparatur pengadilan adalah aspek mendasar untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung menuju badan peradilan yang agung. Oleh karena itu, Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya terus berupaya melakukan asesmen dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran perilaku hakim dan aparatur pengadilan untuk kemudian mencari jalan keluar dan menutup peluang tersebut,” ujar Prof. Yanto sebelum peresmian.
Juru Bicara MA itu menyadari bahwa lembaga peradilan rentan terhadap aktivitas penyuapan. Oleh karena itu, SMAP bersama program Pembangunan Zona Integritas dinilai sebagai solusi terbaik dan menjadi program unggulan Mahkamah Agung.
Hingga tahun 2025, tercatat sudah ada 48 pengadilan tingkat pertama yang menerapkan sistem ini. Berdasarkan evaluasi tiga tahun terakhir, implementasi SMAP memberikan dampak signifikan, terutama dalam memitigasi risiko pada bisnis proses utama pengadilan, mulai dari pelayanan perkara hingga tata kelola administrasi persidangan.
“Dengan melakukan deteksi potensi penyuapan pada kegiatan bisnis proses pelayanan perkara dan pada kegiatan tata kelola administrasi, persidangan administrasi perkara dan lain-lain yang ditindaklanjuti dengan mitigasi terhadap potensi tersebut, maka lambat laun aktivitas penyuapan itu akan tercegah, akan berkurang, bahkan akan hilang,” tegasnya.
Selain mencegah korupsi, SMAP juga bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola yang transparan dan akuntabel, meningkatkan efektivitas pengawasan internal, serta menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.
Memasuki tahun 2026, Mahkamah Agung melakukan langkah progresif dengan mendorong unit eselon 1 dan pengadilan tingkat banding untuk menerapkan SMAP secara mandiri. Kepaniteraan MA, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, dan Ditjen Badilmiltun tercatat telah memulai inisiasi sosialisasi dan pembangunan sistem tersebut.
Prof. Yanto menekankan bahwa SMAP seharusnya tidak dianggap sebagai beban kerja tambahan, melainkan sebuah nilai yang harus diinternalisasi.
“Sistem manajemen anti penyuapan bukanlah sesuatu yang menambah pekerjaan, akan tetapi sebagai upaya untuk menghadirkan roh atau jiwa anti penyuapan. Dalam bisnis proses pengadilan yang diperlukan hanya komitmen dan konsisten dari Bapak Ibu sekalian,” tambahnya.
Secara teknis, pembangunan SMAP menggunakan metode Plan-Do-Check-Action (PDCA). Tahapan ini melibatkan siklus berkesinambungan mulai dari perencanaan mitigasi risiko, pelaksanaan uji kepatuhan, audit internal, hingga tindakan korektif untuk memastikan nilai risiko korupsi menurun hingga batas yang dapat ditoleransi.
Sebagai bentuk perluasan, Badan Pengawasan MA kembali menunjuk 28 unit satuan kerja (satker) untuk mengimplementasikan SMAP pada tahun 2026. Daftar ini mencakup tiga Direktorat Jenderal (Badilum, Badilag, dan Badilmiltun), empat peradilan tingkat banding, serta 20 pengadilan tingkat pertama.
Prof. Yanto juga mengingatkan bahwa keberhasilan SMAP tidak diukur dari sekadar raihan formalitas, melainkan pada dampak nyata di lapangan.
“Saya perlu mengingatkan bahwa pelaksanaan SMAP bukan tentang selembar sertifikat saja tetapi lebih dari itu, penerapan SMAP harus menjadi katalisator yang dapat meningkatkan kepercayaan publik,” pesan Prof. Yanto kepada seluruh jajaran.
Sementara itu, Hakim Agung Kamar Pidana sekaligus Plt. Kepala Badan Pengawasan MA, Suradi, S.H.. S.Sos.. M.H. dalam kesempatan yang sama menyampaikan pihaknya terus mendorong pencanangan SMAP di Mahkamah Agung. Hingga tahun 2026 tercatat ada 77 satuan kerja atau 8,28 persen dari seluruh satker di lingkungan MA yang telah menerapkan SMAP.
“Meskipun demikian, jumlah tersebut masih tergolong sedikit. Oleh karena itu kami berharap ke depan semakin banyak satuan kerja yang dapat menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, tidak hanya pada unsur teknis peradilan tetapi juga satuan kerja lain di lingkungan Mahkamah Agung,” ujar Plt. Kepala Badan Pengawasan.
Adapun satker tahap pembangunan yaitu Kepaniteraan MA. Sementara untuk satker tahap pembangunan ulang yakni PN Bandung, PN Bogor, PN Pontianak, dan PN Bale Bandung. Untuk satker tahap evaluasi yaitu PN Palangkaraya, PN Tasikmalaya, PN Banyuwangi, PN Mojokerto, PN Malang, PN Tulungagung, PN Bantul, PA Jakarta Utara, PA Yogyakarta, PA Denpasar, PA Bogor, PA Tangerang, PTUN Surabaya, PTUN Yogyakarta, dan Dilmil II-09 Bandung, serta satker tahap evaluasi ulang yaitu PN Medan, PN Ternate, PN Makassar, PN Denpasar, PA Jakarta Pusat, PA Batam, dan PTUN Tanjung Pinang.
Untuk satker tahap paripurna yaitu PN Pangkal Pinang, PN Yogyakarta, PN Padang, PN Wates, Gorontalo, Klaten, Jambi, Pati, PA Jakarta Selatan, PA Makassar, PA Banjarmasin, PA Bantul, PA Magelang, PTUN Jakarta, PTUN Serang, PTUN Manado, dan Dilmil II-11 Yogyakarta. Sedangkan PN Jakarta Pusat, PN Semarang, PN Palembang, PN Sidoarjo, PN Ambon masuk ke dalam satker yang ditangguhkan.
Sementara satker dengan tahap pembangunan mandiri yaitu Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen Badilmiltun, PT Jakarta, PTA Jakarta, PT TUN Jakarta, Dilmilti III Surabaya, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur, PN Surabaya, PN Depok, PN Pekanbaru, PN Batam, PN Karawang, PN Lubuk Pakam, PN Sengkang, PA Jakarta Barat, PA Jakarta Timur, PA Surabaya, PA Bandung, PA Tanjung Karang, PA Jambi, PA Wonosari, PA Muara Bulian, PTUN Denpasar, PTUN Makassar, PTUN Pangkalpinang, dan Dilmil I-06 Banjarmasin.
Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp : MARINews
JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Liliek Prisbawono Adi mengucapkan sumpah jabatan sebagai hakim konstitusi di hadapan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto pada Jumat (10/4/2026) di Istana Negara, Jakarta.
Pengucapan sumpah ini disaksikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Sementara dari Mahkamah Konstitusi (MK), hadir Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur, Hakim Konstitusi Arsul Sani, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Adies Kadir, serta Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan.
Pengangkatan Liliek sebagai hakim konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Mahkamah Agung. Liliek menggantikan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang memasuki masa pensiun sebagai hakim konstitusi pada 6 April 2026 lalu.
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” ucap Liliek dengan lafaz yang baik, lancar, dan tenang.
Hakim konstitusi dengan tinggi badan 187 cm ini merupakan lulusan Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia pada 1992. Liliek menempuh pendidikan S2 Bidang Hukum Bisnis di Universitas Padjajaran, Bandung yang diselesaikannya pada 2013. Kemudian Liliek melanjutkan pendidikan doktoral bidang hukum Universitas Airlangga, lulus pada 2021.
Pria kelahiran Bojonegoro, 27 Oktober 1966 ini mengawali kariernya sebagai staf Pengadilan Negeri Karawang pada 1992 dan pada 1993 pernah pula sebagai Calon Hakim Pengadilan Negeri Karawang. Kiprah keilmuan dan praktik hukumnya juga pernah dibuktikan dengan menduduki jabatan sebagai Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Fak-Fak, Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan.
Selamat datang di Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi Liliek.
Selamat bertugas menjalankan amanah dengan seadil-adilnya.
JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEJAGUNG RI—Jumat 10 April 2026 di Kejaksaan Agung, telah dilaksanakan Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kegiatan hari ini merupakan sebuah kehormatan di masa pemerintahan yang dipimpin selama satu setengah tahun.
“Sampai saat ini, total uang tunai yang berhasil kita selamatkan adalah Rp31,3 triliun,” ungkap Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa nilai tersebut sangat besar sehingga dapat membantu memperbaiki 34.000 sekolah, 500.000 rumah rakyat berpenghasilan rendah. Penyelamatan keuangan negara ini juga dapat memberi manfaat bagi 2 juta masyarakat Indonesia.
Secara khusus, Presiden mengucapkan terima kasih kepada Satgas PKH. “Penghargaan saya yang sangat tinggi atas pengorbanan saudara. Negara kita sangat luas untuk memeriksa dan mengaudit di lapangan tidaklah mudah dan banyak menerima ancaman. Saya sangat menghargai pekerjaan dan pengorbanan Saudara-saudara,” imbuh Presiden.
Adapun jumlah penyerahan uang pada kegiatan hari ini senilai total Rp11.420.104.815.858 (sebelas triliun empat ratus dua puluh miliar seratus empat juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) yang masuk ke kas negara dengan rincian:
– Penagihan denda administratif di bidang kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp7.230.036.440.742 (tujuh triliun dua ratus tiga puluh miliar tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);
– Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan tindak pidana korupsi Kejaksaan RI Januari s.d. Maret 2026 senilai Rp1.967.867.845.912 (satu triliun sembilan ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
– Penerimaan setoran pajak (Januari s.d. April 2026) senilai Rp967.779.018.290 (sembilan ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
– Pendapatan negara melalui penyetoran pajak periode 28 Februari 2026 PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108.574.203.443 (seratus delapan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
– Hasil PNBP dari denda lingkungan hidup senilai Rp1.145.847.307.471 (satu triliun seratus empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah)
Selain itu, Satgas PKH juga berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan baik sektor perkebunan (sawit) dan sektor pertambangan, dengan rincian:
– Pada sektor perkebunan sawit, Satgas PKH sejak terbentuk pada Februari 2025 hingga hari ini berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 5.888.260,07 ha (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh koma nol tujuh hektar).
– Pada sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 10.257,22 ha (sepuluh ribu dua ratus lima puluh tujuh koma dua dua hektar).
Dari total hasil penguasaan kembali tersebut di atas, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada tahap VI kepada:
1. Diserahkan kepada Kementerian Kehutanan lahan kawasan hutan yang berupa kawasan hutan konservasi seluas 254.780,12 ha (dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh koma satu dua hektar) yang diantaranya meliputi:
– Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat seluas 149.198,09 ha (seratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan koma nol sembilan hektar);
– Taman Hutan Raya Lae Kombih di Subulussalam, Aceh seluas 510,03 ha (lima ratus sepuluh koma nol tiga hektar); serta
– Hutan Konservasi Kelompok Hutan Gunung Halimun Salak Bogor, Jawa Barat seluas 105.072 ha (seratus lima ribu tujuh puluh dua hektar).
2. Diserahkan kepada Kementerian/Lembaga terkait (dari Satgas PKH ke Kementerian Keuangan, Selanjutnya ke BPI Danantara, kemudian diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) berupa dengan total luasan 30.543,40 ha (tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tiga koma empat puluh hektar).
Untuk diketahui, sejak dibentuk pada Februari 2025 hingga saat ini, Satgas PKH telah berhasil melakukan Penyelamatan Keuangan dan Aset Negara, yang secara keseluruhan berasal dari penerimaan negara maupun nilai aset kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali, dengan total mencapai Rp371.100.411.043.235,74 (tiga ratus tujuh puluh satu triliun seratus miliar empat ratus sebelas juta empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen).
Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam kapasitasnya menyampaikan bahwa penegakan hukum yang lemah akan membuat negara kehilangan uang, kehilangan aset, kehilangan wibawa, dan kehilangan kemampuan untuk menyejahterakan rakyat.
“Sebaliknya, penegakan hukum yang kuat, cerdas dan terarah akan memperbaiki tata kelola, memulihkan kerugian negara, menyehatkan iklim usaha dan memberikan dampak nyata bagi ekonomi nasional,” imbuh Jaksa Agung.
Jaksa Agung juga menekankan bahwa penegakan hukum harus tegas dalam rangka menjaga stabilitas nasional.
“Negara tidak boleh kalah dari para mafia yang terus menghisap kekayaan hutan Indonesia. Kita pastikan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok tertentu,” pungkas Jaksa Agung.
Jakarta, 10 April 2026
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
Situbondo, –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS TNI––Masih dalam rangka nuansa memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Pasmar 2 Tahun Anggaran 2026, Diakhir rangkaian kegiatan latihan Pasmar 2 di Situbondo Komandan Pasmar 2 Mayjen TNI (Mar) Dr. Oni Junianto, S.A.P., M.M., memimpin langsung serangkaian kegiatan bhakti TNI AL dan bersih pantai di Pantai Merak, Situbondo. Acara ini merupakan wujud nyata kepedulian prajurit Korps Marinir terhadap pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir di sekitar area latihan tempur. (10/4/2026)
Mengawali kegiatan, Komandan Pasmar 2 bersama seluruh jajarannya turun langsung ke Pantai Merak dalam aksi bersih pantai. Dengan semangat kebersamaan, para prajurit dengan instansi terkait dan masyarakat memunguti sampah plastik, dedaunan kering, dan limbah lainnya yang berserakan di sepanjang bibir pantai. Aksi ini tidak hanya bertujuan untuk mempercantik pemandangan pantai, tetapi juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan laut.
Selain aksi bersih pantai, Pasmar 2 juga menyelenggarakan kegiatan bakti sosial untuk meringankan beban masyarakat sekitar. Komandan Pasmar 2 secara simbolis menyerahkan bantuan paket sembako dan alat masak dapur kepada warga yang membutuhkan. Melalui bantuan ini, diharapkan dapat memberikan semangat dan motivasi bagi masyarakat untuk terus bangkit dan meningkatkan kesejahteraan hidup.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan spiritual masyarakat, Pasmar 2 juga melakukan renovasi pada mushola yang terletak di sekitar Pantai Merak. Pembenahan infrastruktur juga dilakukan dengan menyediakan pompa sumur baru, guna memastikan ketersediaan air bersih yang layak bagi warga. Renovasi ini merupakan bentuk komitmen Pasmar 2 untuk terus berupaya memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
Dalam kesempatan ini, Komandan Pasmar 2 juga melakukan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan masyarakat sekitar. Beliau menghimbau kepada warga untuk terus menjaga kelestarian lingkungan pantai demi keberlangsungan hidup generasi mendatang. Pesan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, sehingga Pantai Merak dapat terus menjadi objek wisata yang asri dan berkelanjutan.
Kegiatan bhakti TNI AL dan bersih pantai di Pantai Merak, Situbondo ini merupakan bagian dari pembinaan teritorial Pasmar 2 di daerah pesisir pantai. Pasmar 2 akan terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan di sekitar tempat latihan Korps Marinir.
Tasikmalaya – –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS TNI—Semangat pembangunan infrastruktur kembali bergema di wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya. Ground Breaking Jembatan Perintis Garuda yang melintasi Sungai Ciseel resmi dilaksanakan pada Jumat, 10 April 2026, bertempat di Desa Karangjaya, Kecamatan Karangjaya. Kegiatan ini menjadi tonggak awal pembangunan jembatan yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Acara yang berlangsung mulai pukul 10.30 WIB hingga 11.45 WIB tersebut dihadiri sekitar 40 orang dari unsur Forkopimcam dan tokoh masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kasdim 0612/Tasikmalaya Mayor Czi Wawan Nurodin yang mewakili Dandim 0612/Tasikmalaya, Danramil 1210/Cineam Kapten Cke Agus Rahmat, Kapolsek Karangjaya, Pgs Dansub Denzibang 033/III Tasikmalaya Peltu Supriyadi, Camat Karangjaya Atang Sumardi, S.Kep., M.M., Kepala Desa Karangjaya Soni Ruswandi, staf desa, serta para Babinsa Koramil 1210/Cineam.
Harapan Besar bagi Konektivitas dan Perekonomian
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan pembacaan doa, dilanjutkan dengan sambutan dari Camat Karangjaya. Dalam sambutannya, Atang Sumardi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas realisasi program Jembatan Perintis Garuda di Sungai Ciseel.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat atas bantuan pembangunan jembatan ini. Semoga ke depan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta menjadi penghubung antara Desa Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Cidolog, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis,” ujarnya.
Sementara itu, Kasdim 0612/Tasikmalaya Mayor Czi Wawan Nurodin menegaskan pentingnya keberadaan jembatan sebagai sarana vital mobilitas masyarakat. Ia berharap pembangunan dapat berjalan lancar serta memperhatikan faktor keamanan dan kualitas konstruksi.
“Dengan dibangunnya Jembatan Perintis Garuda ini, diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat sebagai penghubung dua kecamatan dan dua kabupaten. Faktor keamanan selama proses pembangunan harus menjadi prioritas agar jembatan yang dibangun kokoh dan nyaman digunakan,” tegasnya.
Simbol Dimulainya Pembangunan
Prosesi peletakan batu pertama oleh Kasdim 0612/Tasikmalaya bersama Camat Karangjaya dan Kepala Desa Karangjaya menjadi simbol dimulainya pembangunan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi jembatan serta sesi foto bersama sebagai bentuk kebersamaan dan dukungan seluruh pihak.
Program Strategis Nasional
Berdasarkan keterangan pelapor, pembangunan Jembatan Perintis Garuda telah dimulai sejak 6 April 2026 dengan target penyelesaian pada awal Mei 2026. Jembatan ini merupakan bagian dari program Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, yang bertujuan meningkatkan konektivitas wilayah, mengurangi waktu tempuh perjalanan, serta menggerakkan roda perekonomian melalui kemudahan distribusi logistik antar desa dan kecamatan.
Keberadaan jembatan ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi, sekaligus memperkuat hubungan sosial dan ekonomi antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis.
Sinergi untuk Kelancaran Pembangunan
Agar proses pembangunan berjalan optimal, diperlukan koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, aparat TNI-Polri, serta seluruh elemen masyarakat. Sinergi ini menjadi kunci dalam memastikan pembangunan jembatan dapat selesai tepat waktu, aman, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Ground Breaking Jembatan Perintis Garuda di Sungai Ciseel bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan simbol harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan hadirnya infrastruktur ini, konektivitas antar wilayah semakin terbuka, mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah, dan roda perekonomian di kawasan selatan Tasikmalaya diharapkan semakin berkembang.
Kab. Ciamis, –INDOTIPIKOR.COM–MEDIA AWDI JABAR–— Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 Tahun 2025 secara resmi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam sebuah seremoni yang berlangsung khidmat di Aula Kodim 0613/Ciamis, Jumat (10/04/2026) pagi. Kegiatan ini menjadi penanda berakhirnya seluruh rangkaian pelaksanaan TMMD yang dipusatkan di Desa Sukamulya, Kecamatan Purwadadi.
Penyerahan hasil kegiatan diserahkan langsung oleh Dandim 0613/Ciamis Antonius Ari Widiono, S.Sos, M.Hum kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan diterima langsung oleh Bupati Ciamis H. Herdiat Sunarya.
Dalam sambutannya, Bupati Ciamis menegaskan bahwa program TMMD tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga membangun kekuatan sosial masyarakat.
“TMMD bukan sekadar membangun jalan, tetapi membangun kebersamaan dan masa depan desa. Inilah kekuatan utama dalam mendorong pembangunan yang merata hingga ke pelosok,” tegasnya.
Selama pelaksanaan TMMD ke-126, berbagai capaian pembangunan fisik berhasil direalisasikan secara menyeluruh, antara lain:
1.Jalan rabat beton Dusun Cikadongdong sepanjang 200 meter, lebar 2 meter, dan ketebalan 12 cm.
2.Jalan rabat beton Dusun Karangtengah sepanjang 275 meter, lebar 2,5 meter, dan ketebalan 12 cm.
3.Jalan rabat beton Dusun Karanganyar sepanjang 300 meter, lebar 2,5 meter, dan ketebalan 12 cm.
4.Jalan rabat beton Dusun Sukaharja sepanjang 200 meter, lebar 3 meter, dan ketebalan 10 cm.
5.Jalan rabat beton Dusun Karangtengah sepanjang 240 meter, lebar 2,5 meter, dan ketebalan 10 cm.
6.Jalan rabat beton Dusun Karanganyar sepanjang 170 meter, lebar 2,25 meter, dan ketebalan 12 cm.
7.Pembangunan 1 unit MCK.
8.Pembuatan sumur bor untuk kebutuhan air bersih.
9.Pembangunan 5 unit rumah tidak layak huni (rutilahu).
Selain itu, terdapat pula kegiatan tambahan yang mendukung pembangunan desa, yaitu:
1.Pembuatan septic tank komunal.
2.Pembangunan lapangan sepak bola.
3.Penanaman sekitar 1.000 batang pohon.
4.Pemberian bantuan penanganan stunting sebanyak 100 paket.
5.Penanaman padi seluas kurang lebih 1 hektare.
Tidak hanya pembangunan fisik, kegiatan non-fisik juga menjadi bagian penting dalam program TMMD melalui penyuluhan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan nilai-nilai gotong royong.
Bupati Ciamis menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan seluruh masyarakat yang telah berperan aktif dalam menyukseskan program tersebut.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI dan seluruh masyarakat, khususnya warga Desa Sukamulya, yang telah bekerja keras dan berpartisipasi aktif. Hasil pembangunan ini harus dijaga dan dimanfaatkan bersama,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan hasil pembangunan yang telah dicapai.
“Saya berharap seluruh hasil TMMD ini dapat memberikan manfaat nyata, meningkatkan akses ekonomi masyarakat, serta memperkuat konektivitas antar wilayah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan sebagai bagian dari jati diri masyarakat Tatar Galuh Ciamis.
“Kalaulah kita nilaikan, dari keterlibatkan masyarakat selama TMMD ke 126 Tahun 2025 kemarin bisa mencapai angka Rp. 200 jt, ini menjadi bukti budaya gotong royong antara masyarakat, pemerintah dan TNI yang masih kuat,” Ungkapnya.
“Gotong royong harus terus kita jaga sebagai budaya, karena dari situlah kekuatan pembangunan lahir,” tambahs sert pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ciamis, jajaran TNI dan Polri, perangkat daerah terkait, unsur kecamatan dan desa, serta tokoh masyarakat. Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan berita acara sebagai bentuk legalitas penyerahan hasil kegiatan, serta penyerahan kunci secara simbolis kepada penerima manfaat sebagai wujud nyata hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
