CIAMIS–INDOTIPIKOR.COM—Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Ciamis menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IX di Hotel Tyara Plaza, Sabtu (11/4/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menentukan arah kebijakan serta kepemimpinan partai untuk periode 2026–2031.
Muscab dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya perwakilan DPP PKB Idham Arsyad, perwakilan DPW PKB Jawa Barat Asep Syamsudin, anggota DPRD Jawa Barat Maulana Yusuf Erwinsyah, serta Ketua PCNU Ciamis KH. Arief Ismail Chowas. Kehadiran para tokoh tersebut memperkuat upaya konsolidasi internal partai di wilayah Ciamis dan sekitarnya.
Ketua DPC PKB Ciamis periode berjalan, Ai Ratna Intan Solihah, menyampaikan bahwa proses pemilihan ketua dilakukan melalui mekanisme usulan dan penunjukan, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh DPW dan DPP PKB.
“Seluruh kandidat akan melalui proses penilaian secara objektif sebelum DPP menetapkan ketua terpilih,” ujarnya.
Adapun lima nama yang masuk dalam bursa calon Ketua DPC PKB Ciamis yakni Ai Ratna Intan Solihah, Maulana Yusuf Erwinsyah, Suhendra, Dandeu Rifai Hielmy, dan Aji Rahmat.
Sementara itu, perwakilan DPP PKB, Idham Arsyad, mengapresiasi kinerja pengurus DPC PKB Ciamis selama periode sebelumnya yang dinilai telah menunjukkan komitmen dalam melayani masyarakat. Meski demikian, ia menekankan pentingnya peningkatan kinerja di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.
“Partai harus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kekuatan PKB bukan hanya pada jumlah kader, tetapi pada kontribusinya untuk rakyat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan Muscab secara serentak di berbagai daerah menjadi langkah strategis dalam memperkuat soliditas organisasi. Dengan konsolidasi yang kuat, PKB diharapkan mampu menghadapi dinamika politik ke depan secara lebih optimal.Editor (Yan.P/M.Robby).
Jakarta –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) di seluruh provinsi di Tanah Papua dan Provinsi Aceh, serta Dana Keistimewaan (Danais) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), harus bisa diawasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini disampaikan Mendagri pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan terkait Otsus Papua, Otsus Aceh, dan Keistimewaan DIY di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).
“Dana Otsus [kalau] betul-betul terpakai untuk hal yang sangat riil ini akan sangat bagus sekali, karena kita bisa mengontrol, pengawasan semua pihak,” katanya.
Mendagri menjelaskan, meskipun terjadi peningkatan capaian di sejumlah indikator makro pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tata kelola yang baik tetap perlu ditingkatkan agar implementasi dana Otsus dapat berjalan optimal.
Menurutnya, percepatan implementasi dapat dilakukan melalui sejumlah langkah. Di Tanah Papua, misalnya, melalui perbaikan persyaratan penyaluran. Sementara di Aceh, penguatan kewenangan dan kelembagaan perlu terus dioptimalkan. “Terutama masalah tata kelola, perencanaan, eksekusi, administrasi,” tambahnya.
Ia melanjutkan, pemerintah telah melakukan pengawasan dan supervisi untuk memastikan Dana Otsus dapat disalurkan secara tepat dan efektif. Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Ini upaya kita untuk membantu daerah Papua [yang] punya Dana Otsus, [masih] tergantung dari pusat, tapi terlambat penyaluran karena mekanisme administrasi, dan kita [bantu] selesaikan ,” jelasnya.
Mendagri juga menyoroti praktik baik (best practice) implementasi Danais di DIY yang menunjukkan tingkat penyerapan sangat tinggi, yakni di atas 95 persen. Hal ini mencerminkan perencanaan, eksekusi, tata kelola, serta kualitas sumber daya manusia yang baik.
Ia menambahkan, program-program yang menggunakan Danais di DIY juga dilengkapi dengan penandaan khusus. Misalnya pada kawasan Teras Malioboro, becak listrik, hingga program lumbung pangan yang mencantumkan logo Danais.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menginisiasi pelabelan tersebut sebagai bentuk transparansi sekaligus menunjukkan bahwa Danais dimanfaatkan untuk program yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita melihat bahwa Jogja ini bisa menjadi model bagaimana Dana Otsus, Dana Kekhususan, Dana Keistimewaan itu riil betul-betul memberikan manfaat dan terbuka, transparan,” tandasnya.
Sebagai informasi, Raker dan RDP yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Cheka Virgowansyah, Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Akmal Malik, serta anggota Komisi II DPR RI dari berbagai fraksi.
Jakarta,–INDOTIPIKOR.COM–MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— 13 April 2026 – Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif melalui kolaborasi internasional berbasis inovasi, teknologi, dan budaya. Upaya tersebut diwujudkan melalui audiensi Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Wamen Ekraf), Irene Umar, bersama delegasi Prancis dalam rangka program ICC Immersion Indonesia/Singapura pada 11-16 April 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Wamen Ekraf menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif global, terutama pada subsektor yang mengintegrasikan seni dan teknologi.
“Indonesia memiliki kekuatan besar pada talenta kreatif dan keberagaman budaya. Kami sangat terbuka untuk kolaborasi lintas negara, terutama yang menggabungkan seni, teknologi, dan pengalaman imersif. Ini sejalan dengan upaya kami menjadikan ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth,” ujar Irene Umar di Autograph Tower, Jakarta, Senin (13/4).
Irene Umar juga mendorong delegasi Prancis untuk memahami lebih dekat ekosistem ekonomi kreatif Indonesia melalui interaksi langsung dengan pegiat kreatif di sejumlah kota seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang pertukaran pengetahuan sekaligus memperkuat jejaring antar pelaku industri.
“Kami ingin kolaborasi ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi berlanjut menjadi kerja sama nyata, baik dalam bentuk co-production, residensi kreatif, maupun pengembangan IP bersama,” tambah Irene Umar.
Program ICC Immersion yang diinisiasi Kedutaan Besar Prancis di Indonesia melalui Institut Français d’Indonésie (IFI) bersama Business France ini melibatkan 12 perusahaan Prancis dari subsektor arsitektur dan museografi, pengalaman imersif dan gim, serta musik, warisan budaya, dan live events.
Direktur IFI, Jules Irrmann, menyampaikan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis dalam pengembangan industri kreatif di kawasan Asia Tenggara.
“Kami melihat Indonesia sebagai ekosistem kreatif yang sangat dinamis dengan talenta muda yang kuat. Program ini mempertemukan pelaku industri Prancis dengan mitra di Indonesia untuk mendorong lahirnya proyek bersama yang inovatif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, delegasi Prancis juga memaparkan pendekatan dan pengalaman mereka di bidang seni imersif, teknologi kreatif, produksi musik, serta pengelolaan museum dan warisan budaya sebagai referensi pengembangan proyek di Indonesia.
Audiensi ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama bilateral Indonesia–Prancis di bidang ekonomi kreatif, menyusul penandatanganan nota kesepaham (MoU) pada 2025 yang mencakup subsektor film, animasi, kriya, kuliner, fesyen, gim, dan desain.
Melalui audiensi ini, Kementerian Ekraf mendorong percepatan realisasi kerja sama dalam bentuk proyek bersama, pertukaran talenta, serta pengembangan inovasi yang relevan dengan kebutuhan industri kreatif global.
Kiagoos Irvan Faisal
Kepala Biro Komunikasi
Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
Jakarta,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Senin 13 April 2026
Pada akhirnya, hakim juga perlu menyadari satu hal penting: dunia manusia tidak pernah sepenuhnya pasti.
Setelah digempur oleh beragam materi filsafat dari para narasumber selama lima hari berturut-turut (6-10 April 2026). Pada sesi ke-15 yang merupakan sesi terakhir, ratusan hakim yang menjadi peserta Pelatihan Filsafat dan Keadilan, seakan diajak menepi, kembali ke ruang yang paling dekat namun sering luput, yaitu diri sendiri.
Ajakan itu dilakukan oleh filsuf muslim asal Indonesia, Fahruddin Faiz. Dengan gaya santai dan penjelasannya yang mudah dipahami, Gus Faiz, begitu biasa ia disapa, mengajak para hakim pada sesuatu yang sangat mendasar, sadar pada diri sendiri.
Sosok yang populer melalui kajian “Ngaji Filsafat” di Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta tersebut membuka dengan satu asumsi besar bahwa hakim juga manusia, makhluk yang memiliki kelebihan sekaligus keterbatasan. Karena itu, sebelum “membereskan” perkara di luar, seorang hakim perlu terlebih dahulu membereskan dirinya sendiri.
Kesadaran itu dimulai dari hal yang paling mendasar, mengenali bias dalam diri. Bagi penulis buku “Sebelum Filsafat” tersebut, setiap orang, termasuk hakim, terbentuk oleh cara berpikir tertentu, preferensi moral tertentu, bahkan konsep keadilan yang diyakini sejak lama. Tanpa disadari, semua itu bisa memengaruhi cara melihat perkara dan memutusnya.
Di sinilah pentingnya kewaspadaan. Apa yang dianggap adil oleh seseorang, belum tentu sama bagi orang lain. Tanpa kesadaran ini, seorang hakim bisa terjebak pada keyakinan bahwa dirinya paling benar, sekaligus menutup ruang bagi perspektif lain.
Hal yang sama juga berlaku pada kesan pertama (first impression). Penampilan, ekspresi, atau latar belakang seseorang kerap memicu penilaian awal yang tidak selalu objektif. Dalam ruang sidang, bias semacam ini harus dikenali, agar keadilan tidak lahir dari prasangka.
Namun menjadi manusia tidak hanya soal pikiran, tetapi juga emosi. Hakim bisa merasa marah, simpati, jengkel, atau iba. Emosi tidak mungkin dihilangkan, tetapi bisa dikenali dan dikendalikan. Setiap kali akan memutus perkara, penting bagi hakim untuk bertanya pada dirinya sendiri: apakah keputusan ini lahir dari pertimbangan yang jernih, atau sedang dipengaruhi oleh perasaan tertentu?
Dosen pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tersebut menambahkan bahwa selain emosi, proses berpikir juga perlu diuji. Apakah keputusan diambil secara utuh, atau justru terburu-buru? Apakah semua bukti dipertimbangkan secara adil, atau hanya yang sesuai dengan keyakinan pribadi? Tanpa kesadaran, seseorang bisa merasa objektif, padahal sedang terjebak dalam bias yang halus.
Lebih jauh, Faiz menyampaikan manusia tidak pernah hadir sebagai sosok yang sepenuhnya netral. Mengutip pemikiran Hans-Georg Gadamer, menurutnya cara berpikir seseorang dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari kondisi yang sedang dihadapi, lingkungan budaya, situasi zaman, hingga pengalaman hidup.
Hal yang sama bisa dinilai berbeda dalam konteks yang berbeda. Karena itu, memahami perkara tidak cukup hanya dengan membaca fakta, tetapi juga dengan melihat latar yang melingkupinya.
Di atas semua itu, ada dimensi yang lebih dalam: kesadaran etis dan spiritual. Dua orang bisa melakukan hal yang sama, tetapi dengan niat yang berbeda. Ada yang sekadar menjalankan tugas, ada pula yang sungguh ingin menegakkan keadilan.
Motif dan tujuan menjadi penentu arah. Apakah putusan ini hanya formalitas, atau bagian dari pengabdian kepada Masyarakat, bahkan kepada nilai-nilai yang lebih tinggi?
Pada akhirnya, hakim juga perlu menyadari satu hal penting: dunia manusia tidak pernah sepenuhnya pasti. Berbeda dengan dunia benda yang eksak, persoalan manusia bersifat cair, kompleks, dan penuh kemungkinan.
“Karena itu, setiap putusan selalu mengandung risiko salah” ujarnya.
Terkait hal tersebut, Faiz menegaskan bahwa kesadaran ini bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menumbuhkan kerendahan hati. Hakim yang bijaksana adalah hakim yang tidak mengabsolutkan keputusannya, terbuka terhadap koreksi, dan terus belajar dari setiap proses.
Sebab pada akhirnya, keadilan tidak hanya lahir dari kecanggihan berpikir, tetapi dari kejernihan hati dan kesadaran diri. Dan dari sanalah, makna sejati itu menemukan bentuknya, hakim juga manusia.
Untuk mendapatkan Barita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews
Jakarta,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI— Senin 13 April 2026
Pernyataan tersebut merupakan refleksi yang sangat mendalam mengenai etika profesional, terutama dalam organisasi yang bersentuhan dengan kepentingan publik dan supremasi hukum.
Kalimat tersebut membedakan secara tegas antara kemampuan teknis (efisiensi) dan kompas moral (integritas).
Berikut adalah pembedahannya secara lebih rinci:
1. Efisiensi: Doing Things Right
Efisiensi berkaitan dengan metode, proses, dan sumber daya. Dalam konteks organisasi media atau lembaga hukum:
* Optimalisasi: Bagaimana mencapai target dengan biaya, waktu, dan tenaga seminimal mungkin.
* Prosedur: Mengikuti SOP, aturan administratif, dan protokol teknis agar tidak ada pemborosan.
* Hasil: Fokus pada produktivitas dan keberlangsungan operasional (terutama di masa sulit secara ekonomi).
2. Integritas: Doing the Right Things
Integritas berkaitan dengan prinsip, nilai, dan keberanian moral. Ini melampaui sekadar mengikuti aturan:
* Substansi: Bukan sekadar “bagaimana” sesuatu dilakukan, tapi “apa” yang dilakukan dan “mengapa” itu dilakukan.
* Keadilan: Memilih langkah yang secara moral benar meskipun mungkin tidak efisien, lebih mahal, atau lebih berisiko secara politik.
* Transparansi: Menjaga kejujuran dan akuntabilitas publik di atas kepentingan golongan atau pribadi.
Sinergi dalam Organisasi
Ketika keduanya digabungkan, sebuah organisasi tidak hanya berjalan secara lincah (efisien), tetapi juga memiliki kehormatan dan kepercayaan publik (integritas).
Pesan ini kata Syamsul Bahri sangat relevan sebagai pengingat bahwa dalam memperjuangkan kesejahteraan atau kemajuan lembaga, cara-cara yang digunakan (efisiensi) tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kebenaran universal yang menjadi fondasi integritas
Jakarta,—INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI— Sabtu 11 April 2026
Harapan dan Pesan Moral Syamsul Bahri Ketum FORSIMEMA-RI tersebut mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi ekosistem media saat ini.
Untuk memajukan industri media sekaligus meningkatkan kesejahteraan wartawan, diperlukan transformasi yang melampaui sekadar produksi konten berita tradisional.
Berikut adalah beberapa pilar utama yang dapat memperkuat industri media dan dampaknya terhadap kesejahteraan jurnalis:
1. Diversifikasi Model Bisnis
Ketergantungan pada iklan konvensional kini semakin berisiko akibat dominasi platform digital global. Industri media perlu mengeksplorasi pendapatan alternatif, seperti:
* Model Langganan (Subscription): Membangun loyalitas pembaca melalui konten eksklusif dan mendalam.
* Event Organizers & Literasi: Mengadakan lokakarya, seminar, atau kolaborasi strategis dengan institusi hukum dan pemerintahan.
* Agensi Konten Kreatif: Memanfaatkan keahlian jurnalistik untuk membantu organisasi dalam menyusun narasi publik yang berkualitas.
2. Sinergi dengan Institusi Publik
Sinergi antara media dengan lembaga seperti Mahkamah Agung atau Pemerintah Daerah sangat krusial. Kerja sama ini bukan berarti menghilangkan daya kritis, melainkan membangun jalur komunikasi yang transparan. Hubungan yang profesional dan terintegrasi memungkinkan media mendapatkan akses informasi yang valid, yang pada gilirannya meningkatkan nilai jual dan kredibilitas publikasi tersebut.
3. Adaptasi Teknologi dan Kreativitas
Di tengah gempuran media sosial, jurnalis dituntut untuk tetap kreatif. Penguasaan alat digital untuk distribusi konten—seperti video pendek, podcast, atau infografis—menjadi kunci agar berita resmi tetap diminati oleh audiens milenial dan Gen Z. Media yang adaptif secara teknologi cenderung memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik.
4. Perlindungan dan Standar Profesi
Kesejahteraan tidak hanya soal gaji, tetapi juga mencakup:
Kepastian Hukum: Dukungan dalam menghadapi sengketa pemberitaan.
* Peningkatan Kompetensi: Pelatihan berkelanjutan agar wartawan memiliki nilai tawar (bargaining power) yang tinggi di industri.
* Implementasi Restorative Justice: Mendorong lingkungan kerja yang sehat dan perlindungan terhadap profesi jurnalis saat menjalankan tugas di lapangan.
Upaya FORSIMEMA-RI dalam menyuarakan pesan moral dan menjaga integritas profesi merupakan langkah strategis.
Industri yang sehat secara finansial dan berintegritas secara etik akan menciptakan ekosistem di mana jurnalis dapat bekerja dengan tenang, profesional, dan sejahtera.
Bogor,–INDOTIPIKOR.COM–MEDIA FORSIMEMA RI– Jawa Barat – Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung kembali menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Filsafat dan Keadilan bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara, Ad Hoc seluruh Indonesia dengan pemateri Rocky Gerung pada hari jumat (10/4).
Adapun dalam kesempatan ini, Rocky gerung menyampaikan materi kepada peserta pelatihan dengan dipandu oleh moderator Natsir dengan materi teori kritis tentang hukum. Dalam pemaparan yang disampaikan, Rocky gerung yang akrab disapa dengan panggilan Bung Rocky, mengajak peserta pelatihan untuk aktif berdiskusi dan menyampaikan pendapat. “Kita ingin membuat diktum baru, bahwa kelas di Mahkamah Agung harus berbicara sesuatu yang tidak dipikirkan orang, bukan mengulang dari materi kuliah.” ucap Rocky.
Rocky membuka diskusi mengenai “Apakah equality before the law subjek nya harus sama didepan hukum? atau hukum yang harus sama didepan subjek yang berbeda-beda?”
Selanjutnya Rocky menyampaikan contoh kasus, ketika hukum pidana dimulai dari inkuisisi, kemudian tumbuh problem, sekarang hukum pidana berdasarkan prinisp humanitarian, adanya mekanisme restoratif justice. “Oleh sebab itu, tidak ada lagi pidana itu,” ucapnya sebagai pemantik diskusi. “Pada akhirnya akan sepakat dengan logika, bahwa yang dimaksud pidana makin lama makin hilang pidana nya.” Tambahnya dalam materi diskusi.
Lebih lanjut, Rocky juga menyampaikan ilustrasi mengenai sebuah contoh kasus dalam perspektif Economic Analysis of Law, Richard A Posner.
“Ilustrasi di Ciawi, tahun lalu ditemukan fakta bahwa kejahatan terhadap perempuan, meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu diperlukan penambahan hukuman terhadap seorang pemerkosa. Jika pemerkosaan dihukum 5 tahun, sekarang dihukum 20 tahun. Oleh sebab itu, terdapat asumsi, jika hukuman dinaikan, maka jumlah kejahatan akan menurun.”
Satu tahun kemudian, muncul data baru, ternyata di ciawi, kejahatan terhadap perempuan meningkat dua kali lipat dari pada sebelumnya. Datang ke komunitas agama, kemudian bertanya, si pemerkosa sudah diancam hukuman mati, yang dilakukan adalah memerkosa sekaligus membunuh. Setiap kali ditambahkan, setiap tahun bertambah jumlah kejahatan. “Padahal jika kita pake teori posner, kita dapat menganalisis dari teori tersebut.” Ucap Roky.
“Bagi pemerkosa, jika ia hanya memerkosa dikenakan hukuman mati. maka sebagai mahluk ekonomi, akan berfikir, jika memerkosa, kemudian korban bercerita, maka akan dihukum mati. tapi jika memerkosa, sekaligus membunuh tidak ada saksi, dan ada kemungkinan untuk melarikan diri,” Ucap Rocky.
Oleh sebab itu, perlunya untuk Economic Analysis of Law. Sebab saat ini, kondisi di Indonesia, Economic Analysis of Law, diubah atau diterjemahkan judulnya menjadi analisis hukum terhadap masalah ekonomi. Padahal yang dimaksud Richard Posner adalah hukum yang dianalisis menurut analisis ekonomi.
JAKARTA —–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— BP BUMN terus memperkuat perannya agar BUMN dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memberi manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Komitmen ini mengemuka dalam rapat internal yang dipimpin Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, bersama jajaran pimpinan BP BUMN. Rapat tersebut membahas arah kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam mengawal transformasi BUMN agar semakin relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Dalam pembahasan itu, ditekankan bahwa BUMN tidak semata-mata dituntut untuk menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga perlu menghadirkan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Maka dari itu, penguatan peran BUMN didorong melalui kontribusi sosial, pengembangan talenta unggul, percepatan inovasi, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
BP BUMN memandang tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi penting dalam mendukung pencapaian Asta Cita. Melalui tata kelola yang kuat, BUMN diharapkan mampu menjalankan mandatnya dengan integritas, sekaligus memberi kontribusi yang semakin besar bagi kepentingan publik.
Dony Oskaria menyampaikan bahwa penguatan peran BUMN menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan global dan menjaga arah pembangunan yang inklusif. “BUMN harus menjadi motor penggerak yang tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga mampu memberikan dampak sosial yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.
Upaya ini menjadi bagian dari langkah transformasi yang berkelanjutan dari BP BUMN dalam mendukung dan mengawasi BUMN untuk aktif membangun ekosistem yang tangguh, adaptif, dan berorientasi ke depan, sehingga kehadirannya dapat memberi manfaat optimal bagi negara dan masyarakat.
JAKARTA –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN–– Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Muaythai Indonesia yang digelar di Hotel Bidakara, Jumat (10/4), berlangsung sukses dan penuh apresiasi terhadap kepemimpinan Ketua Umum PB MI, LaNyalla Mahmud Mattalitti. Rakernas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat prestasi sekaligus mendorong pengembangan industri olahraga muaythai di Indonesia.
Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menilai kepemimpinan LaNyalla membawa arah yang jelas bagi kemajuan muaythai nasional. Ia menegaskan bahwa muaythai memiliki potensi besar tidak hanya dalam prestasi, tetapi juga sebagai bagian dari industri olahraga dan sport tourism.
“Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak LaNyalla, muaythai bisa berkembang lebih luas, dari pembinaan hingga industri, serta memberi kontribusi bagi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
Erick juga menambahkan bahwa muaythai perlu terus diperkuat dari sisi pembinaan akar rumput sekaligus dikembangkan sebagai industri olahraga yang terintegrasi. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar meniru kesuksesan negara lain dalam menjadikan muaythai sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi dan pariwisata olahraga. Ia turut mengapresiasi Rakernas sebagai forum penting untuk evaluasi, introspeksi, serta menyusun strategi agar keseimbangan antara prestasi dan industri dapat berjalan seiring.
Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, Marciano Norman, turut memberikan penghargaan atas capaian prestasi PB MI di bawah kepemimpinan LaNyalla. Ia menekankan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran organisasi.
“Prestasi yang diraih menjadi bukti nyata kerja kolektif yang solid. Rakernas ini penting untuk evaluasi dan memastikan program ke depan berjalan lebih baik demi kemajuan atlet dan organisasi, yang penting semua harus berjalan sesuai dengan ADRT organisasi, ” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sapta Oktohari, menyampaikan keyakinannya terhadap kapasitas LaNyalla dalam memimpin organisasi di tengah dinamika yang ada. Ia juga mendorong peningkatan jumlah pertandingan sebagai bagian dari penguatan ekosistem muaythai.
“Saya percaya kepemimpinan Bang LaNyalla mampu menjaga soliditas organisasi. Yang terpenting, kita fokus meraih kemenangan untuk Indonesia di tingkat internasional,” ujarnya.
Rakernas ini sekaligus menjadi forum strategis untuk menyusun program kerja 2026–2027, memperkuat pembinaan atlet, serta mendorong muaythai sebagai olahraga berprestasi dan bernilai ekonomi.
Seluruh peserta Rakernas menyampaikan komitmen bersama untuk mendukung kepemimpinan LaNyalla Mattalitti dan memajukan muaythai Indonesia.
Sementara itu, Ketua Umum PB MI, LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan komitmen organisasi dalam meningkatkan prestasi dan pembinaan atlet, sekaligus membuka secara transparan dinamika internal yang tengah terjadi di tubuh organisasi.
Dalam keterangannya, LaNyalla mengungkapkan bahwa PB MI tetap menunjukkan capaian positif di tingkat internasional. Pada ajang SEA Games Thailand, tim muaythai Indonesia berhasil meraih satu medali perak dan empat medali perunggu dari enam nomor yang diikuti.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa pembinaan tetap berjalan. Bahkan seharusnya kita bisa meraih emas, namun ada faktor non-teknis yang tidak bisa kita kendalikan,” ujar LaNyalla.
Di sisi lain, LaNyalla juga secara terbuka menyinggung adanya dinamika internal organisasi, termasuk munculnya surat mosi tidak percaya dari sejumlah pengurus provinsi. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan telah dibantah dengan bukti program kerja yang telah dijalankan PB MI selama ini.
“Kami sudah menunjukkan seluruh bukti bahwa organisasi tetap berjalan dan program pembinaan dilaksanakan. Tuduhan tersebut tidak terbukti dan justru merugikan organisasi,” tegasnya.
Sebagai langkah organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), PB MI mengambil keputusan untuk membekukan kepengurusan provinsi yang dinilai melayangkan tuduhan tanpa dasar.
“Kami terpaksa mengambil langkah tegas dengan membekukan kepengurusan yang menyampaikan tuduhan tanpa bukti. Ini demi menjaga marwah organisasi dan keberlangsungan pembinaan,” lanjut LaNyalla.
Ia menambahkan bahwa sebagian peserta Rakernas yang hadir saat ini merupakan Pelaksana Tugas (Plt) yang ditunjuk secara sah sesuai ketentuan organisasi.
Lebih lanjut, PB MI menegaskan fokus ke depan adalah menjalankan agenda strategis tahun 2026, termasuk partisipasi dalam Pekan Olahraga Beladiri di Sulawesi Utara, penyelenggaraan Kejuaraan Nasional, serta persiapan menuju SEA Games Malaysia 2027.
LaNyalla juga meminta dukungan dari pemerintah, DPR RI, DPD RI, serta pemangku kepentingan olahraga nasional untuk memastikan pembinaan atlet berjalan optimal.
“Kami membutuhkan dukungan semua pihak agar pembinaan olahraga, khususnya muaythai, dapat terus berkembang dan menghasilkan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia,” tutupnya. (*)
Minahasa ––INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti meninjau progres realisasi sejumlah program perumahan rakyat di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Salah satu program yang ditinjau adalah rumah subsidi di Perumahan Subsidi Jaya Chidaatma Home Koka, Kabupaten Minahasa, Kamis (9/4/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Mendagri berdialog langsung dengan pengembang dan penghuni di kawasan perumahan. Bersama Menteri PKP dan Kepala BPS, Mendagri juga menyerap aspirasi dari para pengembang maupun penghuni. Salah satu fokus pembahasan adalah layanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mendagri menekankan pentingnya optimalisasi layanan tersebut melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Mal Pelayanan Publik itu sangat-sangat bermanfaat untuk percepatan izin ini. Karena kalau di Mal Pelayanan Publik itu harus dibuat outlet PBG, BPHTB,” ujar Mendagri.
Selanjutnya, Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan perizinan PBG dan BPHTB bagi MBR diberikan secara gratis. Ia menekankan kepada pemerintah daerah (Pemda) bahwa kebijakan tersebut tidak hanya menjadi bukti keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil, tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Ini kalau tanah ini kosong, kemaren kan kosong, hanya bayar pajak bumi aja, tapi kalau dibangun rumah begini mulai tahun depan selanjutnya dia bayar dua macam, pajak bumi dan bangunan. Makin banyak terbangun rumah, makin banyak PAD,” katanya.
Usai meninjau program tersebut, Mendagri bersama rombongan melanjutkan kunjungan ke Desa Tempang Dua, Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa. Rombongan meninjau langsung calon penerima bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Selain itu, rombongan juga menyaksikan simulasi tender rakyat.
Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program perumahan rakyat. Program tersebut, kata dia, merupakan bentuk perhatian besar Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat kecil.
“Bapak Presiden Prabowo menugaskan Pak Ara (Menteri PKP) spesifik ini dan saya membantu. Membantu beliau dengan berbagai peraturan-peraturan yang dipermudah, sehingga lebih mudah,” ungkap Mendagri.
Mendagri berharap semakin banyak Pemda dan masyarakat yang menerima manfaat dari program tersebut. Ia menekankan bahwa program tersebut tidak hanya membantu masyarakat kurang mampu, tetapi juga memiliki nilai ibadah.
“Bagi kami adalah ibadah. Membantu masyarakat yang kurang mampu, dengan hati yang tulus, itulah ibadah. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa,” tandasnya.
