JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—KEMENKO PMK,
Senin 02 Maret 2026

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa keselamatan jiwa menjadi prioritas tertinggi dalam persiapan Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 M, di tengah proyeksi 143,9 juta pergerakan masyarakat selama periode libur.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 M di Auditorium Mutiara, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, pada Senin (2/3/2026).

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, diperkirakan terdapat sekitar 143,9 juta pergerakan masyarakat selama periode Idulfitri tahun ini. Menko PMK mengatakan, pemerintah telah berupaya mendistribusikan mobilitas agar tidak terpusat pada satu waktu tertentu melalui pengaturan kebijakan yang terukur.

“Kita berusaha mengurangi tekanan dengan membuat rentang waktu libur yang lebih lebar, mengatur libur sekolah, serta menerapkan fleksibel working arrangement bagi para ASN, yang diharapkan dapat mengurangi beban pergerakan,” ujar Pratikno.

Selain pengaturan mobilitas, Menko PMK menuturkan tahun ini tetap harus waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Kondisi bencana di Sumatra masih belum pulih total. Beberapa kali muncul hujan kembali dan banjir kembali melanda wilayah-wilayah terdampak. Di luar wilayah itu, tingkat kewaspadaan tetap tinggi, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Bali, hingga Papua yang masih memiliki potensi curah hujan tinggi.

“Kita harus berusaha keras untuk menjaga keamanan, keselamatan jiwa adalah prioritas yang paling tinggi. Kita harus bersama-sama melakukan mitigasi bencana yang terintegrasi,” tegas Menko PMK.

Ia juga menekankan pentingnya keselamatan masyarakat dalam perjalanan, terutama bagi pengendara motor, serta pengamanan jalur-jalur vital yang menjadi titik krusial arus mudik dan balik.

“Fokus keselamatan, terutama sekali para pengendara motor. Pengamanan jalur vital juga harus menjadi perhatian bersama untuk pelayanan yang aman,” ujarnya.

Lebih lanjut, pelayanan selama periode mudik dan libur Idulfitri harus mengedepankan pendekatan humanis dan inklusif, dengan perhatian khusus kepada kelompok rentan.

“Selain aman, tentu saja juga nyaman. Kami harapkan pendekatan humanis dan inklusif, terutama sekali memberikan perhatian yang utama kepada kelompok-kelompok rentan, anak-anak, ibu hamil, lansia,” imbuhnya.

Menko PMK menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan layanan Idulfitri sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, penguatan deteksi dini, serta pengambilan keputusan berbasis data riil dan pengecekan lapangan secara berkelanjutan. Ia juga menekankan bahwa seluruh langkah ini merupakan komitmen bersama untuk keselamatan dan kelancaran masyarakat.

“Ini adalah komitmen kita bersama untuk menjamin layanan yang aman, nyaman, dan lancar. Dan kehadiran negara harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat melalui layanan yang humanis dan responsif,” pungkasnya.

Turut hadir dalam agenda tersebut, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Wakil Menko Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Waasops Panglima TNI Marsma TNI M. Taufiq Arasj, serta para perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Reporter:
Ustad Mangku Alam

JAKARTA –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN—– Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi meningkatkan kesiapsiagaan di seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Udara menyusul eskalasi konflik militer di kawasan Timur Tengah yang mengakibatkan penutupan wilayah udara di sejumlah negara, termasuk Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Iran. Situasi ini berdampak langsung pada operasional penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia.

Berdasarkan laporan pemantauan hingga Sabtu (28/02/2026) pukul 21.00 WIB, tercatat sebanyak delapan penerbangan internasional di tiga bandara utama (Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, dan Kualanamu) mengalami pembatalan atau penundaan. Hal ini berdampak pada total 2.228 penumpang, yang terdiri dari 1.644 Warga Negara Asing (WNA) dan 584 Warga Negara Indonesia (WNI).

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman menegaskan bahwa jajarannya telah melakukan langkah cepat dengan melakukan pembatalan perlintasan (pembatalan keberangkatan) baik secara manual maupun sistem bagi penumpang dan kru maskapai yang terdampak.

“Ditjen Imigrasi memastikan pelayanan keimigrasian di bandara tetap berjalan optimal dan kondusif. Fokus kami adalah menjaga kelancaran pelayanan, ketertiban pemeriksaan, serta kepastian prosedur bagi penumpang yang terdampak pembatalan atau pengalihan penerbangan,” tegas Yuldi. Ditjen Imigrasi telah menginstruksikan jajaran petugas Imigrasi di bandara untuk merespon situasi terkini penerbangan dengan langkah-langkah berikut:

* Menyesuaikan penempatan personel pada area kedatangan dan keberangkatan internasional sesuai dinamika penerbangan;
* Koordinasi intensif dengan otoritas bandara, maskapai, dan instansi terkait untuk menyikapi perubahan jadwal, perubahan rute dan pembatalan penerbangan;
* Melakukan monitoring perkembangan penerbangan secara berkelanjutan melalui kanal resmi dan sumber data penerbangan yang kredibel;
Kebijakan Penanganan Penumpang Terdampak dan Overstay

Ditjen Imigrasi juga telah menerbitkan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-133 tanggal 1 Maret 2026. Melalui surat tersebut, kantor imigrasi yang membawahi bandara diinstruksikan untuk:

* Memberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) dengan masa berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang apabila dibutuhkan sesuai ketentuan;
* Menerapkan tarif biaya beban Rp 0,00 (nol rupiah) bagi orang asing yang mengalami overstay akibat kondisi tersebut, dengan melampirkan surat keterangan/declaration dari Aviation Civil Authority (maskapai/otoritas bandara).
“Kami mengimbau penumpang internasional, khususnya rute yang terdampak transit kawasan Timur Tengah, untuk selalu mengecek status penerbangan melalui aplikasi resmi maskapai dan segera berkoordinasi dengan pihak maskapai maupun petugas bandara apabila membutuhkan pendampingan keimigrasian,” tutup Yuldi Yusman.

Sumber: Humas Direktorat Jenderal Imigrasi

Komunikasi Publik
Senin,02 Maret 2026