Parepare,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEM RI— Sulsel — Setelah melalui perjalanan panjang hingga tingkat Peninjauan Kembali, sengketa perdata bernilai miliaran rupiah akhirnya berujung damai di Pengadilan Negeri (PN) Pare-Pare. Pada Jumat,(13/03/2026) para pihak memilih jalan penyelesaian sukarela, yang menandai berakhirnya proses eksekusi yang sempat berlarut-larut.
Bertempat di kantor PN Pare-Pare, Juliana Nasir Tappi dan Hendra selaku pihak termohon eksekusi secara resmi menyerahkan aset berupa tanah dan bangunan ruko kepada pihak pemohon eksekusi Hj. Nur Insana Arifin. Penyerahan ini dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Sukarela yang disaksikan langsung oleh Ketua PN Pare-Pare Andi Musyafir, Panitera PN Pare-Pare Affandi, Juru sita PN Pare-Pare Ramli dan para kuasa hukum masing-masing pihak.
Kasus ini bermula dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Nur Insana Arifin yang berujung pada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Dalam amar putusan, para tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1,882 miliar. Namun, karena kewajiban tersebut tidak segera dipenuhi, pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke PN Pare-Pare. Proses eksekusi sempat menghadapi kendala administratif, termasuk kelengkapan dokumen kepemilikan objek sengketa, sebelum akhirnya dilanjutkan kembali pada tahun 2025.
Objek utama sarana penyelesaian perkara ini adalah sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Parepare. Berdasarkan hasil penilaian independen oleh Kantor Jasa Penilai Publik, nilai pasar properti tersebut mencapai sekitar Rp1,71 miliar, dengan nilai likuidasi sekitar Rp1,19 miliar. Aset inilah yang kemudian disepakati untuk diserahkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi. Dalam kesepakatan yang dicapai, pihak termohon sepakat menyerahkan objek sengketa secara sukarela di hadapan notaris pada hari yang sama. Sebagai konsekuensinya, pihak pemohon bersedia mencabut sita dan pemblokiran atas sejumlah aset lain milik termohon yang sebelumnya telah dibebani dalam proses eksekusi. Tak hanya itu, seluruh permohonan eksekusi dinyatakan selesai setelah kesepakatan dilaksanakan sepenuhnya. Kedua belah pihak juga menyatakan kesepakatan dibuat tanpa paksaan dan siap menempuh jalur hukum apabila terjadi pelanggaran di kemudian hari.
Penyelesaian ini menjadi penutup dari sengketa hukum yang telah berjalan sejak 2019 dan melalui berbagai tahapan peradilan. Ketua PN Pare-Pare Andi Musyafir kepada Redaksi Dandapala menyampaikan, “Keputusan untuk berdamai dinilai sebagai langkah strategis untuk mengakhiri konflik, sekaligus menghindari proses lelang eksekusi yang berpotensi merugikan kedua belah pihak, semoga upaya ini menjadi upaya terbaik bagi kedua belah pihak dan memulihkan hubungan antar pihak”.
Eksekusi damai ini sekaligus menunjukkan bahwa di tengah kompleksitas proses hukum, ruang untuk penyelesaian damai tetap terbuka bahkan di tahap akhir eksekusi. Sengketa yang mengeras oleh waktu dan putusan hukum itu pun luluh dalam satu kesepakatan, keadilan tak selalu harus berakhir dengan paksaan, melainkan dapat menemukan jalannya melalui kesadaran dan keikhlasan
Humas PN Pare-Pare – Dandapala Contributor
Selasa, 17 Mar 2026
JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM–MEDIA IMO INDONESIA—Oleh: Yakub F. Ismail
Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belakangan ini mendapat sorotan tajam masyarakat. Hal itu tidak lepas dari performa sejumlah perusahaan pelat merah yang mengalami kembang kempis di tengah ketatnya persaingan dunia usaha.
Berbagai langkah pun telah coba dilakukan pemerintah guna memperkuat daya tahan dan citra BUMN yang ada.
Salah satu terobosan penting yang sempat diambil pemerintah belum lama ini yakni dibentuknya Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) dengan tujuan untuk mengonsolidasikan dan mengoptimalkan aset negara, termasuk BUMN.
Kehadiran Danantara diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan negara, serta menarik investasi berkualitas tinggi.
Langkah pemerintah tidak berhenti di sana, terbaru, Presiden Prabowo Subianto melempar wacana tentang pengerahan utusan khusus untuk mengawasi kinerja BUMN.
Sepintas, wacana tersebut muncul bukan tanpa alasan. BUMN selama ini memegang peran vital sebagai mesin penggerak ekonomi nasional.
Sayangnya, dalam praktiknya tidak jarang tersandung persoalan tata kelola, efisiensi, hingga akuntabilitas.
Dalam konteks ini, gagasan untuk perlunya utusan khusus untuk mengawal BUMN menjadi relevan sebagai mata dan telinga Presiden.
Tujuannya sudah pasti untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan operasional BUMN tetap berada dalam koridor bisnis dan pelayanan yang benar.
Kehadiran utusan khusus ini tentu diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara kebijakan di tingkat elite dan realitas di lapangan.
Fungsi Utusan Khusus
Utusan khusus merupakan sebutan yang digunakan untuk merujuk pada individu yang mendapat perintah khusus dari pemegang otoritas tertentu. Dari sinilah kita mengenal istilah utusan khusus Presiden dan sebagainya.
Intinya, mereka yang ditunjuk menjadi utusan khusus biasanya mendapat mandat khusus untuk melaksanakan tugas-tugas terkait dari si pemberi utusan.
Dalam konteks utusan khusus untuk pengawasan BUMN yang diwacanakan Presiden, sejauh ini memang belum ada penjelasan yang lebih detail mengenai siapa saja yang diserahi mandat untuk melaksanakan utusan presiden tersebut.
Meski demikian, utusan khusus yang disampaikan Presiden Prabowo pada dasarnya dirancang sebagai instrumen strategis untuk melengkapi fungsi pengawasan formal yang telah ada, khususnya pada sektor BUMN.
Peran utama para utusan ini bukan untuk menggantikan lembaga-lembaga yang sudah ada, melainkan sebatas memperkuat efektivitas pengawasan melalui pendekatan yang lebih independen, adaptif, dan berbasis realitas lapangan.
Dalam menjalankan tugasnya, para utusan khusus yang diangkat Presiden memiliki fungsi sebagai penghubung langsung antara Presiden dan dinamika operasional BUMN.
Dengan demikian, para utusan khusus ini akan menjalankan tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan pemantauan kinerja secara periodik, mengidentifikasi potensi penyimpangan, celah masalah, serta memberikan rekomendasi berbasis data dan temuan lapangan.
Di samping itu, para utusan juga akan berperan sebagai agen transparansi, di mana kehadiran mereka dapat mendorong keterbukaan informasipublik, utamanya terkait capaian, tantangan, dan penggunaan sumber daya di tubuh BUMN.
Pada poin ini, utusan khusus tidak sekadar bekerja untuk Presiden, melainkan juga menjadi panjang tangan bagi kepentingan publik dalam mengawasi aset negara.
Hal ini menjadikan fungsi utusan khusus tidak hanya sebatas fungsi administratif, tetapi juga strategis, karena mengawal arah, menjaga integritas, dan memastikan bahwa BUMN benar-benar bekerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
Siapa Saja yang Layak?
Lantas, muncul pertanyaan, kira-kira siapa sosok yang layak ditunjuk sebagai utusan khusus Presiden untuk pengawasan BUMN?
Menimbang ini masih sebatas wacana, maka publik masih bertanya-tanya tentang siapa yang bakal direkrut untuk mengisi posisi tersebut.
Jika menggunakan pendekatan konvensional, maka mereka yang bakal ditunjuk sudah pasti berasal dari kalangan birokrat atau profesional internal.
Namun, di tengah dinamika perkembangan ekonomi yang semakin dinamis, pendekatan konvensional perlu diubah dan diperluas.
Pemerintah perlu melibatkan aktor-aktor di luar lingkar kekuasaan untuk ikut serta menghadirkan perspektif yang lebih objektif dan kritis.
Pelaku media, sebagai contoh, adalah pihak yang sangat potensial untuk dilibatkan dalam tugas-tugas baru dan krusial ini.
Mengapa pelaku media? Jawabannya, karena insan pers adalah mereka yang memiliki rekam jejak dalam mengungkap fakta dan membangun narasi berbasis data.
Para pegiat media juga sudah terbiasa bekerja dengan standar verifikasi yang ketat, kredibel, serta memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu publik.
Dengan latar belakang dan kompetensi yang dimiliki, insan media dapat berperan sebagai pengawas yang handal, objektif sekaligus komunikator yang efektif dalam mengungkap temuan kepada presiden dan publik.
Selain pelaku media, para influencer dan figur publik yang memiliki kredibilitas juga patut dipertimbangkan sebagai partisipan potensial.
Di era digital seperti sekarang ini, kehadiran para pemengaruh memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik dan mendorong akuntabilitas melalui platform media sosial.
Namun, yang harus diseleksi bukan sekadar popularitas, tetapi juga yang memiliki integritas, kapasitas analitis, dan rekam jejak dalam isu-isu kebijakan publik.
Kelompok berikutnya yang tidak kalah penting adalah para pengkritik kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal ini para akademisi, aktivis, dan pengamat independen.
Selama ini, mereka terkenal cukup vokal dalam menyuarakan opini publik. Para kelompok ini terkesan leluasa berbicara di hadapan publik.
Sayangnya narasi-narasi yang dibangun seringkali kontraproduktif dengan upaya pemerintah dalam membangun kredibilitas pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Kelompok ini sering berada di luar sistem, namun justru di situlah letak kekuatan yang mereka miliki. Seringkali mereka muncul dengan membawa argumentasi yang kuat dan mampu melihat celah dan kelemahan pemerintah.
Karena itu, dengan melibatkan mereka sebagai agen utusan khusus, maka pemerintah tidak hanya menunjukkan keterbukaan, tetapi juga keberanian untuk menguji sejauh mana kapasitas mereka berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional.
Adapun, terkait mekanisme penunjukan harus disertai dengan sistem evaluasi yang tegas, jelas dan transparan.
Para utusan khusus diberikan jangka waktu untuk melaksanakan tugas yang diberikan selama satu tahun sebagai periode uji coba.
Dalam kurun waktu tersebut, mereka harus mampu menunjukkan performa dan kontribusi nyata dalam meningkatkan transparansi dan kinerja BUMN.
Jika terbukti efektif dan produktif, maka masa tugas dapat diperpanjang hingga lima tahun sebagai bentuk apresiasi untuk menjaga kesinambungan program pengawasan.
Sebaliknya, jika ternyata mereka gagal untuk membuktikan kualitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, maka pemerintah wajib melakukan pergantian setelah tahun pertama sebagai bentuk evaluasi.
Dengan skema tersebut, diharapkan para utusan khusus tidak hanya tampil sebagai simbol, melainkan benar-benar berfungsi sebagai agen perubahan yang dinamis, konstruktif, dan akuntabel.
Penulis adalah Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia
JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEJAGUNG RI—Pelaksana Tugas (Plt.) Wakil Jaksa Agung Asep N. Mulyana mewakili Jaksa Agung ST Burhanuddin secara resmi melepas keberangkatan peserta program Mudik Bareng Jaksa Agung RI Tahun 2026 di Kantor Kejaksaan Agung pada Selasa, 17 Maret 2026.
Kegiatan ini merupakan inisiatif kolaboratif antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) sebagai bentuk nyata kepedulian sosial institusi kepada masyarakat dalam suasana bulan suci Ramadhan yang penuh berkah. Dalam sambutan tertulisnya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa mudik bukan sekadar perjalanan fisik untuk pulang ke kampung halaman, melainkan sebuah perjalanan batin untuk mempererat tali kasih dan silaturahmi dengan sanak saudara.
“Program tahunan ini dirancang sebagai solusi konkret untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah gejolak harga menjelang Lebaran, sekaligus menjadi upaya strategis dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan menyediakan sarana transportasi yang aman, nyaman, dan terorganisir,” ujar Jampidum mewakili Jaksa Agung.
Keberhasilan penyelenggaraan tahun ini didukung penuh oleh sinergi antarinstansi, di mana Kementerian Perhubungan memberikan dukungan sebanyak 12 unit bus, serta Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta melalui Bank Jakarta yang turut berkontribusi menyediakan 3 unit bus tambahan. Total 15 armada bus yang tersedia digunakan secara maksimal untuk mengangkut 671 penumpang terdaftar yang mengisi 660 kuota kursi yang disediakan.
Seluruh armada tersebut melayani 10 rute tujuan strategis yang membentang luas mulai dari Lampung, Cilacap, Kudus, Solo, hingga Surabaya, serta menjangkau berbagai titik di Yogyakarta dan Wonogiri melalui jalur lintas utama. Kolaborasi ini dimaknai bukan hanya sebagai penyediaan sarana transportasi semata, melainkan bukti hadirnya negara dan sektor perbankan dalam menjamin keselamatan serta kenyamanan mobilitas masyarakat.
Jaksa Agung memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia pelaksana serta para mitra kerja yang telah berdedikasi mewujudkan program ini sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.
Kepada para pemudik, Jaksa Agung melalui Jampidum menitipkan pesan agar senantiasa mengutamakan keselamatan selama di perjalanan dengan mematuhi arahan petugas, menjaga barang bawaan, serta tidak ragu untuk mengingatkan pengemudi jika bus melaju terlalu kencang.
Jaksa Agung berharap agar kegiatan positif ini dapat terus berlanjut di masa mendatang dengan jangkauan wilayah yang lebih luas, sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.
Melalui momentum ini, Jaksa Agung menegaskan bahwa Kejaksaan hadir tidak hanya dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga melalui aksi sosial yang menyentuh langsung kebutuhan mendasar masyarakat.
Jakarta, 17 Maret 2026
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
Bandung, –INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS TNI—– Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, S.E., M.M., secara resmi memberangkatkan kegiatan “Mudik Gratis Bersama Kodam III/Siliwangi 2026” bagi personel militer, PNS, beserta keluarga yang berlangsung di Makodam III/Siliwangi, Jalan Aceh No. 69, Kota Bandung, Selasa (17/03/2026).
Sebanyak 162 pemudik diberangkatkan menuju berbagai daerah di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, menggunakan empat unit kendaraan yang telah disiapkan oleh Kodam III/Siliwangi. Program tersebut merupakan bentuk kepedulian pimpinan terhadap kesejahteraan prajurit dan keluarganya dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.
Pangdam menegaskan bahwa program mudik gratis tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban prajurit sekaligus memberikan kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman.
“Manfaatkan momentum Hari Raya Idul Fitri ini untuk kembali kepada keluarga, saling bermaaf-maafan, dan mempererat silaturahmi. Mudah-mudahan kita semua kembali kepada fitrah dan menjadi pribadi yang lebih baik,” ucap Pangdam.
Mayjen TNI Kosasih mengingatkan kepada seluruh peserta mudik untuk tetap menjaga ketertiban dan kondisi kesehatan selama perjalanan, mengingat potensi kepadatan arus lalu lintas, terlebih di bulan Ramadan serta memberikan pesan moral kepada seluruh prajurit agar selalu menghadapi setiap permasalahan dengan bijak serta tidak mudah putus asa.
“Setiap orang pasti memiliki masalah, namun jangan pernah lari dari masalah. Hadapi dengan baik dan sampaikan secara berjenjang kepada pimpinan. Yakinlah bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya,” tegas Mayjen TNI Kosasih.
Pada kesempatan tersebut Pangdam mengajak seluruh prajurit untuk memanfaatkan sisa bulan Ramadan dengan meningkatkan ibadah dan memperbanyak sedekah, serta mendoakan agar seluruh peserta mudik dapat sampai tujuan dengan selamat dan kembali dalam keadaan sehat. (Pendam III/Siliwangi).
DEPOK–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KORPS POLRI—Momentum penting bagi generasi Bhayangkara muda kembali tercipta di Lapangan Mako Korbrimob Polri, Kelapadua, Depok, Senin (16 Maret 2026). Sebanyak 1.008 Perwira, Bintara, dan Tamtama Polri lulusan Tahun Anggaran 2025 resmi diterima sebagai bagian dari Korps Brimob Polri melalui rangkaian Tradisi Kehormatan yang dipimpin langsung oleh Dankorbrimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat.
Dihadiri Wadankorbrimob Polri Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, Teknisi KBRN Utama Tk. I Korbrimob Irjen Pol. Almas Widodo Kolopaking, Teknisi KBRN Utama Tk. I Korbrimob Brigjen Pol. Rudy Harianto, Danpas Pelopor Korbrimob Brigjen Pol. Gatot Mangkurat Putra P.J., Danpas Gegana Korbrimob Brigjen Pol. Mulyadi, Teknisi KBRN Utama Tk. II Korbrimob Brigjen Pol. Deonijiu De Fatima, Karorenminops Korbrimob Polri Kombes Pol. Yuri Karsono, para PJU Korbrimob Polri, serta personel yang terlibat.
Sebanyak 1.008 personel yang diterima terdiri dari lima Perwira Akpol, tiga Perwira SIPSS, 25 Bintara Polwan, 522 Bintara Polki, serta 453 Tamtama. Para Bhayangkara muda tersebut merupakan putra-putri terbaik bangsa yang telah menyelesaikan pendidikan dan kini siap mengabdikan diri di satuan elit Polri, Korps Brimob.
Rangkaian acara tradisi diawali dengan tanda dimulainya kegiatan melalui bunyi trompet, para Bhayangkara muda melaksanakan tradisi cium bumi Bhayangkara sebagai simbol kecintaan terhadap tanah air dan kesatuan. Prosesi dilanjutkan dengan perwakilan Bhayangkara muda maju ke depan untuk mengikuti inti tradisi penerimaan.
Dalam momen yang sarat makna tersebut, Dankorbrimob melaksanakan tradisi penyiraman air bunga sebagai simbol penyucian diri dan kesiapan moral para personel baru dalam mengemban tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.
Selanjutnya, para Bhayangkara muda melaksanakan penciuman Pataka Korps Brimob Polri “Satya Cakti Yanottama”, yang melambangkan kesetiaan, kehormatan, serta komitmen untuk mengabdikan diri secara profesional kepada institusi, masyarakat, bangsa, dan negara.
Dalam arahannya, Dankorbrimob menegaskan bahwa menjadi anggota Brimob bukan sekadar profesi, melainkan amanah besar yang mengandung tanggung jawab terhadap keamanan bangsa.
“Di pundak saudara terdapat harapan masyarakat, kepercayaan negara, dan kehormatan institusi. Pegang teguh nilai-nilai Satya Haprabu, setia kepada pimpinan, institusi, bangsa, dan negara,” pernyataan Dankorbrimob.
Beliau juga menyampaikan keyakinannya bahwa dengan semangat muda, tekad yang kuat, serta pembinaan yang berkelanjutan di Korbrimob, para Perwira, Bintara, dan Tamtama lulusan tahun anggaran 2025 akan mampu menjadi generasi penerus Brimob yang tangguh, profesional, modern, dan terpercaya.
Rangkaian tradisi kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada para Bhayangkara muda yang baru diterima, kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama di depan Gedung Mako Korbrimob sebagai simbol kebanggaan dan awal perjalanan pengabdian mereka di Korps Brimob Polri.
Tradisi ini menjadi tonggak awal bagi para personel baru untuk menapaki perjalanan panjang sebagai pasukan elite Polri yang senantiasa siap menghadapi berbagai tantangan tugas demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jakarta,—MEDIA INDOTIPIKOR.COM—Selasa 17 Maret 2026
Teuku Faizasyah adalah salah satu diplomat karier paling senior dan berpengaruh yang dimiliki Indonesia saat ini.
Meskipun lahir di Bandung, identitas “Bumi Rencong” melekat kuat padanya melalui garis keturunan sang ayah yang berasal dari Tringgadeng (Pidie Jaya) dan ibu dari Lhoknga (Aceh Besar).
Sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Juni 2023 sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Kerajaan Norwegia merangkap Republik Islandia, ia telah mencatatkan berbagai langkah strategis.
Berikut adalah rekam jejak dan fokus utama Teuku Faizasyah selama bertugas di Oslo:
1. Diplomasi Ekonomi dan Investasi Hijau
Sebagai negara dengan dana kekayaan negara (Sovereign Wealth Fund) terbesar di dunia, Norwegia adalah mitra kunci bagi Indonesia.
* Akselerasi Transisi Energi: Faizasyah memfokuskan diplomasi pada kerja sama energi terbarukan, terutama tenaga air (hydropower) dan energi angin, di mana Norwegia memiliki keahlian teknis tinggi.
* Investasi di IKN: Melanjutkan fondasi yang diletakkan pendahulunya, ia aktif melakukan pendekatan kepada investor Norwegia untuk berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan konsep green city.
* Perdagangan Karbon Pada Februari 2025, ia memfasilitasi dialog intensif terkait perdagangan karbon, di mana Norwegia menunjukkan ketertarikan besar untuk mendukung ekosistem karbon di Indonesia.
2. Penguatan Kerja Sama Iklim dan Kehutanan
Norwegia adalah mitra strategis Indonesia dalam isu lingkungan hidup.
Keberlanjutan MoU Iklim, Faizasyah memastikan kelanjutan kerja sama terkait penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan
Rehabilitasi Mangrove
Pada awal 2025, ia mengawal pembahasan potensi kerja sama baru dalam rehabilitasi mangrove, yang menjadi salah satu agenda prioritas lingkungan Indonesia di mata internasional.
3. Diplomasi Budaya dan Citra Bangsa
Mengingat latar belakangnya sebagai mantan Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik (IDP) sekaligus Juru Bicara Kemlu, ia sangat piawai dalam membangun citra positif Indonesia.
* Promosi Karya Anak Bangsa: Pada Februari 2025, ia berhasil mempromosikan film Indonesia hingga terpilih menjadi penutup di sebuah festival film internasional di Rotterdam dan mendapatkan sorotan positif di Oslo.
* Literasi Publik: Melalui platform digital dan wawancara media (seperti Radio Elshinta), ia aktif mengedukasi publik Indonesia mengenai keberhasilan Norwegia dalam mengelola Oil Fund sebagai referensi bagi pengelolaan dana abadi di tanah air.
Meski dibesarkan di Bandung, Faizasyah masih fasih berbahasa Aceh yang ia pelajari dari neneknya. Ia sering menggunakan kemampuan bahasanya ini saat pulang ke Aceh atau dalam pertemuan informal dengan tokoh-tokoh asal Aceh di perantauan.
Polda Jateng—INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KORPS POLRI—Kota Semarang | Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai kegiatan Safari Ramadan Kapolri yang digelar di Jawa Tengah pada Senin (16/3/2026) sore. Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi antara Polri dengan para ulama, tokoh lintas agama, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat.
Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB tersebut dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, didampingi sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri serta Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo bersama jajaran Polda Jateng. Turut hadir pula para tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, elemen mahasiswa, organisasi buruh, hingga komunitas ojek online yang memadati lokasi kegiatan.
Rangkaian acara diawali dengan tausiah dari ulama kharismatik KH Achmad Chalwani, pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan, Gebang, Purworejo. Dalam tausiah tersebut disampaikan bahwa hubungan antara keimanan dan keamanan masyarakat merupakan dua hal yang saling berkaitan dan saling menguatkan.
Menurutnya, kondisi keamanan yang terjaga akan membantu masyarakat menjalankan kehidupan beragama dengan lebih tenang. Sebaliknya, aparat yang memiliki landasan keimanan yang kuat akan mampu menjalankan tugas menjaga keamanan masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.
Usai tausiah, kegiatan dilanjutkan dengan buka puasa bersama yang berlangsung dalam suasana akrab antara jajaran Polri dan para tokoh masyarakat yang hadir. Momen ini menjadi ruang dialog yang memperkuat kebersamaan dan komunikasi antara Polri dengan berbagai elemen masyarakat.
INDOTIPIKOR.COM–MEDIA LOYALIS KEJAGUNG RI—Senin, 16 Maret 2026, Tim Penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti pada kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur di Jl. MT. Haryono no.22 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, terkait dugaan tindak pidana korupsi ketidakbenaran penambangan yang dilakukan oleh CV. AJI.
Dari hasil penggeledahan yang telah dilakukan selama kurang lebih 4 jam dimulai sejak pukul pukul 14.00 WITA, tim Penyidik berhasil mengamankan dan membawa sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang terkait dengan perkara yang ditangani, untuk selanjutnya dilakukan penyitaan oleh Tim Penyidik TIndak Pidana Khusus Kejati Kaltim guna proses penyidikan selanjutnya.
Adapun tujuan dilakukannya penggeledahan adalah untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti dalam rangka kepentingan pembuktian perkara serta guna membuat terang tindak pidana yang terjadi sebagaimana ketentuan pasal 112 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Samarinda, 16 Maret 2026.
KEPALA SEKSI PENERANGAN HUKUM,
CIAMIS–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEJAGUNG RI—Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H, Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis berhasil mengembalikan ratusan juta rupiah kerugian negara dari sejumlah perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Dana sebesar Rp607.424.000 tersebut berasal dari pembayaran uang pengganti serta denda para terpidana dalam tiga perkara korupsi. Seluruhnya telah resmi disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam prosesi yang digelar di Kantor Kejari Ciamis, Senin (16/3/2026).
Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis, Nova Fuspitasari, menjelaskan bahwa pengembalian uang negara tersebut merupakan hasil eksekusi putusan pengadilan terhadap para terpidana yang terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ia merinci, dana yang berhasil disetorkan berasal dari tiga perkara berbeda. Di antaranya kasus Jefri Prayitno, Direktur CV Amira Hasna Kreasi, yang menyetorkan uang pengganti sebesar Rp350 juta dari total kewajiban penggantian kerugian negara yang mencapai Rp2,3 miliar. Jefri sendiri dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara, dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sejak akhir 2025.
Sementara itu, dari perkara Yosep Saepudin, mantan Sekretaris Desa Sukaresik, negara menerima dana sebesar Rp171.539.000 yang sebelumnya telah disita oleh penyidik pada September 2024. Dana tersebut kini resmi dieksekusi sebagai bagian dari pengembalian kerugian negara setelah putusan pengadilan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada yang bersangkutan.
Adapun dalam perkara Samin, S.T. dan Iwan Setiawan, yang merupakan konsultan pengawas dari CV Arba, pihak keluarga menyerahkan dana sebesar Rp98.790.000. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp85,8 juta ditetapkan sebagai uang pengganti kerugian negara, sedangkan sisanya diperhitungkan sebagai pengurang pidana denda.
Nova menegaskan, selain memberikan efek jera melalui hukuman pidana, penanganan perkara korupsi saat ini juga difokuskan pada upaya pemulihan kerugian keuangan negara.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen kejaksaan untuk memastikan setiap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dapat dikembalikan dan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan pembangunan.
“Pengembalian uang negara ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk menarik kembali aset yang dirampas oleh pelaku korupsi. Dana tersebut akan kembali digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Momentum penyetoran dana hasil eksekusi perkara korupsi menjelang Idulfitri ini diharapkan menjadi peringatan bagi siapa pun agar tidak melakukan praktik korupsi, sekaligus menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga keuangan negara di Kabupaten Ciamis.Editor (Yan.P/M.Robby).
JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KORPS POLRI—16-03-2026–KILAS INFO–Perjalanan jauh menuju kampung halaman kini makin tenang, aman, dan nyaman berkat pengawalan teknologi mutakhir dari Polri. Demi memastikan kelancaran arus lalu lintas selama periode libur Lebaran, Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., meninjau langsung kesiapan Command Center Operasi Ketupat di KM 29 Tol Jakarta–Cikampek. Tahun ini, pengamanan arus mudik tidak hanya mengandalkan pergelaran personel fisik, tetapi juga didukung penuh oleh ekosistem teknologi cerdas yang terintegrasi secara nasional. Berbagai perangkat canggih telah disiagakan untuk memantau situasi secara real-time.
Mulai dari sistem Traffic Counting untuk menghitung volume kendaraan, Artificial Intelligence (AI) untuk analisis arus, Aplikasi K3I yang memuat peta digital jalur mudik komprehensif, hingga pengawasan udara melalui drone biasa dan drone ETLE. Bahkan, seluruh personel patroli kini telah dibekali kamera tubuh (bodycam) untuk memastikan pelayanan berjalan transparan. Dengan kecepatan analisa data dari Command Center ini, Polri dapat segera mengambil keputusan krusial seperti penerapan contraflow maupun one way secara akurat sebelum kepadatan terjadi. Polri Terus Berkomitmen Maksimal Memberikan #PengamananMudik2026 dan Pelayanan Hari Lebaran 1447 H
“Command Center mobile ini dilengkapi drone yang akan melihat titik-titik yang tidak terpantau CCTV. Dari situ kita bisa melakukan analisa data untuk mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan,” jelas Wakapolri.
