Jakarta,–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI–LOYALIS,–,Humas MA    Jum’at,08 Mei 2026

Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan merupakan bentuk komitmen PN Makassar dalam menghadirkan pelayanan hukum yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Pengadilan Negeri (PN) Makassar untuk pertama kalinya melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan yang dipusatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar pada Jumat (8/5). Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kerja sama antara PN Makassar dan Dinas Dukcapil Kota Makassar melalui aplikasi “SIPAKAINGE” yang sebelumnya telah diluncurkan oleh PN Makassar guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan sidang di luar gedung ini menjadi langkah inovatif dalam mendekatkan layanan peradilan kepada masyarakat, khususnya dalam perkara-perkara permohonan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

Sebelum persidangan dimulai, Wakil Ketua PN Makassar, Mashuri Effendi, bersama Kepala Dinas Dukcapil Kota Makassar memberikan sambutan di hadapan para peserta sidang dan tamu undangan.

Dalam sambutannya, Mashuri Effendi menyampaikan bahwa pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan merupakan bentuk komitmen PN Makassar dalam menghadirkan pelayanan hukum yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh pelayanan hukum dan administrasi kependudukan secara lebih cepat, mudah, dan efisien. Kehadiran aplikasi SIPAKAINGE menjadi salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang kami harapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Makassar”, ujarnya.

Ia juga berharap sinergi antara PN Makassar dan Dinas Dukcapil Kota Makassar dapat terus ditingkatkan demi mendukung pelayanan publik yang terpadu.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan menjadi contoh kolaborasi antarlembaga dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat”, tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kota Makassar Muh. Hatim menyampaikan apresiasi atas inisiatif PN Makassar dalam menghadirkan layanan sidang di luar gedung pengadilan yang dinilai mampu membantu masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan.

“Kami menyambut baik kerja sama ini karena masyarakat dapat langsung memperoleh kepastian hukum yang nantinya menjadi dasar dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Ini tentu sangat membantu masyarakat”, katanya.

Sidang yang dilaksanakan pada kesempatan tersebut terdiri atas tiga perkara permohonan dengan dipimpin oleh Subai selaku hakim, serta Rahmi Sahabuddin sebagai panitera pengganti. Pelaksanaan sidang berlangsung tertib dan lancar dengan dihadiri para pemohon serta jajaran dari PN Makassar dan Dinas Dukcapil Kota Makassar. Program ini diharapkan dapat semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses terhadap layanan hukum dan administrasi kependudukan secara terpadu.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Rahmi Sahabuddin

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Pelaksanaan sidang tersebut menegaskan bahwa perkara yang didakwakan kepada anggota militer memang tepat diperiksa dalam yurisdiksi peradilan militer.

Sidang perkara dugaan penyiraman air keras terhadap seorang aktivis, Andrie Yunus yang digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjadi sorotan publik.

Bukan hanya karena substansi perkara yang melibatkan prajurit TNI yakni Para Terdakwa Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetya dan Lettu Sami Lakka, melainkan juga harus dicermati karena proses persidangan yang berlangsung terbuka dan dapat diakses luas oleh masyarakat melalui siaran langsung platform YouTube.

Dilihat dari siaran Youtube Pengadilan Militer II-08 Jakarta, persidangan telah memasuki tahapan pembuktian, majelis hakim militer memeriksa jalannya perkara secara terbuka dengan agenda pemeriksaan saksi.

Persidangan berlangsung formal, tertib, dan memberi ruang bagi oditur militer, penasihat hukum, maupun majelis hakim untuk mendalami fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan.

Pelaksanaan sidang tersebut menegaskan bahwa perkara yang didakwakan kepada anggota militer memang tepat diperiksa dalam yurisdiksi peradilan militer.

Dalam sistem hukum Indonesia, kompetensi absolut peradilan militer telah diatur secara tegas untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI aktif. Dikarenakan subjek hukum dalam perkara tersebut merupakan anggota militer aktif, maka penyelesaian melalui mekanisme peradilan militer merupakan bentuk pelaksanaan prinsip hukum acara dan kompetensi absolut sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, persidangan tersebut juga sekaligus menampik tudingan segelintir pandangan bahwa persidangan akan berlangsung tertutup dan sulit diakses, sebaliknya memperlihatkan wajah keterbukaan lembaga peradilan militer yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Siaran langsung melalui kanal YouTube memungkinkan publik tidak hanya menyaksikan langsung dari ruang sidang, tetapi juga memantau jalannya proses persidangan dari berbagai daerah secara real time.

Langkah Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyiarkan persidangan secara terbuka dapat dipandang sebagai implementasi nyata prinsip persidangan terbuka untuk umum.

Transparansi tersebut, penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum, khususnya dalam perkara yang menyita perhatian masyarakat luas.

Tidak hanya itu, keterbukaan melalui platform digital juga memberi ruang partisipasi publik dalam mengawasi jalannya persidangan.

Publik dapat menilai langsung bagaimana majelis hakim memimpin persidangan, bagaimana pemeriksaan saksi dilakukan, hingga bagaimana para pihak menyampaikan argumentasinya di depan persidangan.

Model keterbukaan semacam ini menjadi penting dalam mewujudkan akuntabilitas lembaga peradilan modern.

Persidangan yang dapat diakses publik secara luas juga menunjukkan bahwa peradilan militer tidak berjalan tertutup sebagaimana anggapan sebagian masyarakat.

Sebaliknya, keterbukaan informasi melalui media digital justru memperlihatkan adanya komitmen terhadap transparansi proses peradilan, sekaligus memastikan masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya penegakan hukum secara objektif.

Fenomena ini sekaligus memperlihatkan bahwa transformasi digital dalam dunia peradilan tidak hanya terjadi pada lingkungan peradilan umum, tetapi juga mulai diterapkan secara progresif di lingkungan peradilan militer.

Dengan akses publik yang semakin luas terhadap proses persidangan, prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kontrol sosial terhadap jalannya peradilan pun semakin menguat.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: I Kadek Apdila Wirawan

Disiarkan Langsung Perkara Air Keras Aktivis, Dilmil Jakarta Transparan!

Jakarta, Humas MA
Jum’at, 08 Mei 2026

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Di hadapan puluhan hakim peserta Pelatihan Filsafat Hukum BSDK Mahkamah Agung, mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas menyerukan sebuah pesan tegas: aparat penegak hukum harus memiliki keberanian moral untuk mendobrak relasi patronase dan memastikan hukum hadir sebagai pelindung kemanusiaan, bukan alat pelanggeng kekuasaan.

Pelaksanaan hari ke-4 (empat) Pelatihan Filsafat Hukum, yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI, Kamis (7/5/2026), berlangsung dinamis dengan pembahasan tajam mengenai problem keadilan sosial, budaya patronase, dan tantangan penegakan hukum di Indonesia.

Sesi yang berlangsung pukul 08.30 hingga 11.30 WIB tersebut, menghadirkan Busyro Muqoddas sebagai narasumber utama. Busyro dikenal sebagai mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2010–2011, yang dilantik pada 20 Desember 2010 menggantikan Antasari Azhar. Selain dikenal sebagai tokoh anti korupsi nasional, ia juga memiliki rekam jejak panjang dalam isu reformasi hukum, hak asasi manusia, dan penguatan demokrasi.

Kegiatan yang dipandu moderator Effendi Mukhtar tersebut, menjadi ruang refleksi bagi para peserta pelatihan untuk menelaah kembali posisi hukum dalam menghadapi meningkatnya ketimpangan sosial dan degradasi moral dalam tata kelola negara.

Dalam paparannya, Busyro menyoroti kondisi nasional melalui data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang berada pada skor 34/100 dan menempatkan Indonesia pada peringkat 109 dunia. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan terjadinya penurunan kualitas etika dan moral dalam praktik politik maupun birokrasi pemerintahan.

“Kita sedang menghadapi state capture corruption, ketika kebijakan negara tersandera kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya di hadapan peserta pelatihan.

Ia menjelaskan bahwa kemiskinan struktural yang terjadi saat ini tidak dapat dipisahkan dari kebijakan yang gagal berpihak kepada rakyat. Kondisi tersebut, lanjutnya, berdampak pada melemahnya fungsi kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Pembahasan kemudian mengarah pada persoalan budaya birokrasi yang dinilai masih dibayangi pola feodalistik. Busyro menilai budaya “Bapakisme-Paternalistik” serta relasi “Hamba-Tuan” atau Kawulo-Gusti masih menjadi hambatan serius dalam mewujudkan keadilan substantif.

Menurutnya, kepatuhan tanpa sikap kritis dalam birokrasi justru membuka ruang lahirnya oligarki politik dan bisnis yang mempengaruhi arah kebijakan hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah. Budaya patronase tersebut dinilai berpotensi menggerus independensi lembaga dan menghambat lahirnya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik.

Sebagai contoh konkret, Busyro mengangkat persoalan kerusakan ekologis di wilayah tambang nikel Halmahera. Ia menyebut konsesi lahan tambang yang mencapai ratusan ribu hektare telah berdampak pada hilangnya puluhan ribu hektare hutan primer dalam kurun waktu singkat.

“Pembangunan tidak boleh mengorbankan kemanusiaan. Ketika masyarakat kehilangan ruang hidup, tercemar lingkungannya, dan tersingkir dari tanahnya sendiri, maka hukum harus hadir membela rakyat,” ujarnya.

Paparan tersebut memantik antusiasme peserta pelatihan dari berbagai lingkungan peradilan. Sejumlah hakim menyampaikan pandangan dan pengalaman empiris terkait problematika hukum di daerah masing-masing.

I Gede Ade Muliawan dari Pengadilan Negeri Purwakarta, menyoroti kompleksitas gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka. Sementara Nina Ratnasari dari Pengadilan Agama Pringsewu menegaskan pentingnya menjaga nilai keadilan substantif agar hukum tidak berhenti sebatas formalitas norma tertulis.

Peserta lainnya, Ratu Ayu Rahmi dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, mengangkat persoalan kelompok marginal dan masyarakat tertinggal sebagai bagian penting dalam penemuan hukum yang berkeadilan. Adapun Sobirin dari Pengadilan Agama Pemalang menyoroti dinamika regulasi poligami bagi aparatur sipil negara perempuan yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan kebijakan kedinasan.

Hingga sesi berakhir pada pukul 11.30 WIB, diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai tanggapan kritis dari peserta yang dijawab langsung oleh narasumber maupun moderator. Melalui pelatihan ini, para aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya memahami hukum secara tekstual, tetapi juga memiliki keberanian moral untuk menolak budaya feodal dan memperjuangkan keadilan yang berpihak pada martabat manusia serta kepentingan rakyat kecil.

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Aman

Jakarta, Humas MA
Jum’at, 08 Mei 2026

INDOTIPIKOR.COM-MEDIA FORSIMEMA RI—Dibalik sejarah pasca indonesia merdeka ada seseorang berasal dari aceh yang dijuluki Crazy Rich pada zamannya. Dia dikenal dengan panggilan Markam. Ia adalah sosok orang yang berpengaruh dibalik berdirinya Monas yang saat ini kita kenal sebagai ikon dari Kota Jakarta. Monas sebuah Monumen yang berdiri tegak dengan lidah api pada bagian puncaknya yang dilapisi lempengan emas.

Sosok Teuku Markam seorang Crazy Rich di era Soekarno dikenal memiliki kekayaan super dan sangat dikenal luas saat itu. Diketahui belakangan ini, dalam buku ‘Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia’ (1984), Ia adalah orang yang menyumbangkan emas 28 kg untuk pembangunan tugu api Monumen Nasional (Monas) yang merupakan karya dari arsitek Frederich Silaban.

Dikutip dalam buku ‘Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia’ (1984). Dalam buku itu disebutkan Teuku Markam lahir di Panton Labu pada 12 Maret 1924 dari keturunan bangsawan (uleebalang). Markam muda sempat memutuskan untuk berjuang angkat senjata melawan Belanda yang hanya ia jalankan selama 10 tahun.

Bahkan, ia termasuk dalam golongan perwira menengah, yakni berpangkat Kapten. Kemudian pada tahun 1957 dia memutuskan keluar dari militer dan terjun menjadi pengusaha. Bahkan dia mendirikan perusahaan PT Karkam, singkatan dari Kulit Aceh Raya Kapten Markam sebagaimana penulis kutip dalam buku yang ditulis oleh Richard Robinson dalam buku ‘Indonesia: The Rise of Capital’ (2009).

Diceritakan dalam buku tersebut bisnis Teuku Markam menjadi sumber untuk mengumpulkan sejumlah 28 kg emas yang ditempatkan di puncak Monumen Nasional (Monas) yang kala itu menjadi salah satu impian Soekarno dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Selain itu peran dari Teuku Markam ia juga ikut menyukseskan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika dengan bantuan sejumlah dana miliknya sampai-sampai ia dijuluki sebagai kabinet bayangan Soekarno.

Namun mirisnya setelah pergantian kekuasaan dari era Soekarno menuju Presiden Soeharto dia dipenjara selama 9 (sembilan) tahun. Saat itu dia menjalani proses tanpa ada persidangan dengan tuduhan sebagai koruptor serta tanpa bukti yang kuat ia dituduh sebagai Sukarnois, serta dituduh terlibat pemberontakan G30S PKI .

Sampai akhirnya ia dibui, untuk yang pertama kalinya ia dimasukkan di tahanan Budi Utomo, lalu dipindahkan ke Guntur, selanjutnya berpindah ke penjara Salemba lalu dipindah lagi ke tahanan Cipinang, dan terakhir dipindahkan ke tahanan Nirbaya, yang dikenal sebagai tahanan untuk politisi di kawasan Pondok Gede Jakarta Timur. Kemudian pada Tahun 1972 ia jatuh sakit dan terpaksa dirawat di RSPAD Gatot Subroto selama kurang lebih dua tahun.

Kemudian Teuku Markam baru bebas pada sekitar tahun 1974. Kemudian pada tahun yang sama saat itu zaman Soeharto keluarlah Keppres Nomor 31 Tahun 1974 yang isinya antara lain penegasan status harta kekayaan eks PT Karkam/PT Aslam/PT Sinar Pagi milik Markam diambil alih pemerintahan RI tahun 1966 dengan berstatus pinjaman sebagai modal negara di PT. PP Berdikari yang didirikan oleh Suhardiman dengan aset-aset yang dimilikinya disita oleh negara dan kemudian dialihkan kepada perusahaan baru.

Referensi :

Hasyim. “Teuku Markam, Pria Terkaya di Era Soekarno Penyumbang 28 Kg Emas”. Tribunnews.com. Diakses tanggal 2020-06-15.

Buku Tuhan, Pergunakanlah Hati, Pikiran dan Tanganku: Pledoi Omar Dani (2001).

Emas Monas & Kisah Perampasan Aset Markam untuk Negara

Eliyas E. Setyo – Dandapala Contributor
Jumat, 08 Mei 2026