JAKARTA–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA IMO INDONESIA—Oleh: Yakub F. Ismail

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto semenjak masa kampanye kini menjadi salah satu program andalan yang mengundang banyak sorotan.

Sejak program ini digulirkan, banyak narasi bermunculan, ada yang mendukung ide tersebut, namun tidak sedikit menolaknya.

Sementara, sebagian masih ingin melihat sejauh mana program tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan generasi masa depan bangsa.

Program ini digagas bukan tanpa alasan. Ia semula dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kualitas gizi anak bangsa yang selama ini menjadi masalah utama.

Selain itu, program ini juga diyakini menjadi simbol komitmen negara dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Namun, dalam praktiknya, MBG tidak lepas dari kritikan tajam. Besarnya anggaran yang dikucurkan memicu perdebatan mengenai prioritas fiskal di tengah kebutuhan pembangunan lain yang tak kalah mendesak.

Di lapangan, sederet masalah muncul seiring perealisasiannya, mulai dari kasus keracunan siswa hingga temuan ketidaklayakan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Situasi ini menempatkan MBG berada dalam pusaran nalar dan kritik, yakni antara harapan besar dan tantangan pelaksanaannya.

Publik akhirnya dihadapkan pada pertanyaan mendasar, apakah program ini layak untuk dilanjutkan demi menanda tonggak kemajuan bangsa? Atau, justru meninggalkan persoalan baru yang tak kalah serius dalam tata kelola kebijakan nasional.

Proyek Mercusuar Prabowo

Program MBG bisa dikatakan salah satu proyek mercusuar di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dikatakan demikian karena proyek ini menelan anggaran yang tidak kecil. Sejak awal program ini dirancang bukan sekadar kebijakan sosial biasa, tetapi sebagai wujud investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Dalam konteks pembangunan nasional, proyek ini diletakkan sebagai fondasi strategis untuk memastikan bahwa generasi muda Indonesia tumbuh dengan kondisi fisik yang prima dan kognitif yang optimal.

Secara nalar, MBG merupakan program yang bertolak dari realitas bahwa persoalan gizi masih menjadi problem serius di Indonesia.

Program ini lahir dari refleksi atas persoalan stunting, malnutrisi, dan ketimpangan akses terhadap makanan bergizi yang dialami anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Berdasarkan data empiris, persoalan tersebut masih ditemukan di berbagai daerah. Karena itu, Tanpa intervensi yang tepat dan sistematis, kondisi ini berpotensi menghambat perkembangan kualitas generasi masa depan.

Oleh karena itu, kehadiran program ini harus dilihat sebagai jalan keluar yang terukur dan dapat diterima secara logika.

Keunggulan program ini terletak pada pendekatannya yang menyasar kepada kelompok paling strategis, yaitu anak-anak usia sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh Indonesia.

Berdasrkan ilmu kesehatan, pada fase ini, asupan gizi memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan otak, daya tahan tubuh, serta kemampuan belajar anak.

Karena itu, melalui pemenuhan makanan bergizi secara rutin, negara sebenarnya tidak hanya berupaya meningkatkan kesehatan, melainkan juga mendukung penguatan kualitas pendidikan secara simultan.

Di samping itu, yang tidak kalah penting adalah bahwa urgensi MBG berkaitan erat dengan perwujudan visi besar Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai target tersebut, Indonesia wajib mempersiapkan generasi masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga sehat secara fisik dan mental.

Demikian, MBG dipandang sebagai instrumen penting dalam mendukung visi besar tersebut. Dalam kerangka ini, besarnya alokasi anggaran dapat dipahami dan dimaklumi sebagai bentuk keberanian dan komitmen negara untuk melakukan investasi sumber daya manusia jangka panjang.

Namun, mewujudkan semua itu bukan tanpa tantangan. Di tengah ekspektasi publik yang tinggi serta tuntutan akan implementasi yang sempurna, realisasi MBG bukan hanya berada dalam situasi penuh dinamika, tapi juga menghadapi ujian berat mengenai sejauh mana program ini dapat dipertanggungjawabkan di lapangan.

Permasalahan yang Muncul

Di tengah hasrat besar untuk menjadikan MBG sebagai ujung tombak kebijakan nasional, berbagai persoalan terus bermunculan dalam tahap implementasi.

Salah satu yang paling mengkhawatirkan dan seringkali mendapat sorotan tajam dari masyarakat adalah maraknya kasus keracunan siswa di beberapa daerah.

Insiden ini tidak hanya memicu kekhawatiran lebih luas mengenai kemanfaatan dari program tersebut. Akan tetapi, ia juga berpotensi mengguncang kepercayaan publik terhadap kesiapan pelaksanaan program secara menyeluruh.

Selain itu, sorotan juga tertuju pada kesiapan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belakangan dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar kelayakan.

Berbagai temuan dari tim peninjau lapangan, menunjukkan adanya persoalan seputar kapasitas gedung, masalah sanitasi, pengelolaan bahan makanan, hingga kualitas distribusi.

Hal itu menunjukkan bahwa masih terdapat celah serius dalam aspek teknis yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Idealnya, program berskala besar seperti MBG, setiap detail implementasi seharusnya menjadi tolok ukur yang menjadi penentu keberhasilan.

Hal yang tidak kalah ramai dari kritikan publik juga tertuju pada sisi fiskal. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program ini menimbulkan kekhawatiran mengenai beban keuangan negara.

Hal itu mendorong masyarakat menuntut agar pengelolaan anggaran dari proyek MBG ini dilakukan secara efisien dan transparan.

Munculnya penolakan sejumlah pihak terhadap program ini juga menjadi sinyal bahwa MBG, baik pada tataran konsep maupun praktik masih menyisakan banyak persoalan yang perlu dibenahi.

Menghadapi situasi semacam ini, hal yang dibutuhkan bukan sekadar pembelaan terhadap program, tetapi juga kesediaan untuk melakukan perbaikan yang konkret dan berkelanjutan.

Kaitannya dengan itu, salah satu langkah penting yang perlu diambil adalah melibatkan pendamping independen dalam proses pengawasan.

Insan pers, adalah kelompok profesional yang barangkali bisa dipertimbangkan sebagai pendamping program tersebut.

Keterlibatan pelaku media diyakini menjadi elemen krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas baik dari sisi implementasi program maupun dari segi pengeolaan anggaran.

Dengan fungsi kontrol sosial yang dimilikinya, pers diharapkan dapat membantu mengawal implementasi MBG agar tepat sasaran dan tepat guna.

Penulis adalah Direktur Eksekutif INISIATOR

Ciamis,- —–INDOTIPIKOR.COM—JABAR– Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya diposisikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga diarahkan menjadi pengungkit ekonomi daerah. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya dalam sidang paripurna DPRD Ciamis, Jumat (27/03/2026).

Dalam forum resmi tersebut, Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis berkomitmen mengoptimalkan program MBG agar memberikan dampak lebih luas, khususnya dalam memperkuat ekonomi lokal.

Menurutnya, pelaksanaan program harus dirancang tidak hanya berorientasi pada distribusi makanan, tetapi juga memperhatikan aspek pengadaan dan rantai pasok yang melibatkan potensi daerah.

“Program ini harus menjadi peluang bagi petani, peternak, dan pelaku usaha mikro di Ciamis untuk tumbuh dan berkembang,” ujar Herdiat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkab Ciamis akan melakukan koordinasi intensif terkait mekanisme pelaksanaan MBG, terutama dalam memastikan bahan baku berasal dari produksi lokal.

Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat sinergi antara sektor pertanian, peternakan, dan UMKM melalui pembinaan peningkatan kapasitas produksi serta fasilitasi kemitraan dengan penyedia program MBG.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam sidang yang membahas jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2025 tersebut, Herdiat juga menyinggung persoalan penghapusan peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan bahwa sejumlah peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat karena ketidaksesuaian data, seperti usia penerima yang berada di desil 6 hingga 10 serta ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data administrasi kependudukan. Padahal, bantuan PBI seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat pada desil 1 hingga 5 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sebagai langkah strategis, Pemkab Ciamis akan melakukan pembaruan data secara terpadu dengan melibatkan pemerintah desa, kelurahan, Dinas Sosial, serta pendamping sosial. Proses ini akan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIKS-NG milik Kementerian Sosial.

Melalui upaya tersebut, pemerintah daerah berharap penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan akuntabel, sekaligus mendukung efektivitas berbagai program kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis.

PROKOPIM CIAMIS

MAT ROBI SENTAER AWDI CIAMIS JABAR

Kab. Ciamis —–INDOTIPIKOR.COM-MEDIA AWDI JABAR– Bupati Ciamis H. Herdiat Sunarya menegaskan capaian pembangunan Kabupaten Ciamis sepanjang tahun 2025 bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata kerja kolektif pemerintah dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD saat memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, Kamis (26/03/2026).

Di hadapan anggota DPRD, Herdiat membeberkan bahwa sedikitnya 250 penghargaan berhasil diraih Kabupaten Ciamis, mulai dari tingkat provinsi hingga internasional. Capaian ini, menurutnya, menjadi indikator bahwa arah pembangunan daerah berjalan di jalur yang tepat.

“Ini bukan kerja satu pihak, tapi hasil kolaborasi seluruh elemen. Pemerintah daerah dan masyarakat bergerak bersama,” ujar Herdiat.

Rapat yang digelar di Aula Tumenggung Wiradikusumah DPRD tersebut juga menjadi panggung bagi Herdiat untuk menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dengan visi “Sinergi Mewujudkan Ciamis Maju dan Berkelanjutan”. Ia menyebut fase awal ini sebagai fondasi penting bagi arah pembangunan lima tahun ke depan.

Keuangan Daerah Solid, Realisasi Lampaui Target

Tak hanya bicara prestasi, Beliau juga menyoroti kinerja keuangan daerah yang menunjukkan tren positif. Pendapatan daerah bahkan melampaui target, mencapai lebih dari 101 persen.

Di sisi lain, belanja daerah terealisasi secara terkendali, mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Sementara sektor pembiayaan daerah juga berjalan optimal sesuai perencanaan.

Menurut Herdiat, stabilitas fiskal ini menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Indikator Pembangunan Menguat, Ekonomi Tumbuh

Dalam paparannya, Herdiat menekankan peningkatan sejumlah indikator makro yang menunjukkan kemajuan signifikan:

-IPM meningkat menjadi 74,33 poin
Angka kemiskinan turun ke 7,19%

-Pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,37%

-Sektor pertanian tumbuh signifikan hingga 10,85%

-Transportasi dan pergudangan ikut menguat

Meski tingkat pengangguran terbuka mengalami sedikit kenaikan, angkanya masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Sementara ketimpangan ekonomi tetap terkendali dalam kategori ringan.

“Ini menunjukkan pembangunan kita tidak hanya tumbuh, tapi juga relatif merata,” tegasnya.

121 Program Digulirkan, Pembangunan Terus Berjalan

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menjalankan ratusan agenda pembangunan yang terdiri dari 121 program, 227 kegiatan, dan 626 sub kegiatan.

Bupati Herdiat juga memastikan bahwa berbagai rekomendasi DPRD dari tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti sebagai bagian dari komitmen perbaikan berkelanjutan.

Dari WTP hingga Penghargaan ASEAN

Capaian prestasi Ciamis juga diperkuat dengan berbagai penghargaan bergengsi, di antaranya:

– Predikat kota kecil terbersih tingkat ASEAN

– Opini WTP dari BPK selama 12 kali berturut-turut
– Beragam penghargaan tingkat nasional dan provinsi

Namun baginya, penghargaan bukanlah tujuan akhir. “Prestasi ini adalah efek dari kerja keras, bukan target utama. Yang utama adalah manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Arah Jelas: Ciamis Maju dan Berkelanjutan

Menutup penyampaiannya, Herdiat menegaskan bahwa seluruh capaian ini akan menjadi pijakan untuk memperkuat pembangunan ke depan lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Ia pun mengajak seluruh elemen untuk terus menjaga sinergi demi mewujudkan Ciamis yang maju dan sejahtera.

“Semoga setiap langkah pembangunan yang kita lakukan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” Tandasnya.

PROKOPIM CIAMIS

MAT ROBI  SENTER AWDI CIAMIS JABAR