Parungponteng,–INDOTIPIKOR.COM—MEDIA LOYALIS TNI— 4 Agustus 2026 – Suasana penuh keakraban mewarnai kegiatan Satgas TMMD Ke-129 Kodim 0612/Tasikmalaya di Kampung Cilintung, Desa Parungponteng, Kecamatan Parungponteng, Selasa (4/8/2026). Usai melaksanakan kerja bakti membersihkan badan jalan yang akan diaspal, personel Satgas “diserang” oleh sekelompok ibu-ibu yang antusias meminta pemeriksaan kesehatan.
Tentu saja, “serangan” tersebut bukanlah ancaman, melainkan bentuk kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Satgas TMMD. Para ibu memanfaatkan kesempatan untuk memeriksakan kondisi kesehatannya kepada tim kesehatan yang turut mendukung pelaksanaan program TMMD.
Dengan ramah dan penuh kepedulian, personel kesehatan Satgas melayani pemeriksaan tekanan darah, konsultasi kesehatan, serta memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat, terlebih di tengah aktivitas gotong royong yang cukup menguras tenaga.
Kehangatan interaksi antara Satgas dan warga menjadi bukti bahwa TMMD bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga mempererat hubungan emosional antara TNI dan masyarakat. Kehadiran layanan kesehatan di lokasi kegiatan menjadi nilai tambah yang dirasakan langsung manfaatnya oleh warga.
Program TMMD Ke-129 terus menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, seperti peningkatan akses jalan, tetapi juga melalui pelayanan sosial dan kesehatan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Di balik semangat gotong royong membangun jalan di Kampung Cilintung, tersimpan kisah kedekatan TNI dan masyarakat. Antusiasme ibu-ibu memanfaatkan layanan kesehatan menjadi bukti bahwa TMMD hadir bukan sekadar membangun desa, tetapi juga menghadirkan kepedulian, pelayanan, dan harapan bagi warga.
Jakarta ––INDOTIPIKOR.COM—MEDIA FORSIMEMA RI— Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa kekeliruan dalam penerapan hukum acara maupun perbedaan penafsiran hukum dalam suatu putusan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Persoalan tersebut merupakan bagian dari ranah teknis yudisial yang penyelesaiannya ditempuh melalui mekanisme upaya hukum, bukan melalui penegakan etik.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Mahkamah Agung RI sekaligus Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H., dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI di Media Center Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Konferensi pers tersebut turut dihadiri Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H., Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, serta Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T., S.H., M.T., M.H., Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI.
Menurut Prof. Yanto, konferensi pers tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbedaan antara dugaan pelanggaran etik hakim dan persoalan teknis yudisial, sehingga tidak terjadi kekeliruan persepsi terhadap setiap laporan yang ditujukan kepada hakim.
“Kesalahan dalam penerapan hukum acara maupun perbedaan pendapat hakim dalam memutus suatu perkara merupakan bagian dari ranah teknis yudisial. Hal tersebut bukan merupakan pelanggaran etik yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,” tegas Prof. Yanto.
Prof. Yanto menjelaskan bahwa Mahkamah Agung sebelumnya telah menyiapkan siaran pers sebagai respons terhadap data dugaan pelanggaran KEPPH yang beredar di ruang publik. Namun, materi tersebut tidak dipublikasikan setelah pimpinan Komisi Yudisial (KY) memberikan klarifikasi atas data yang sebelumnya sempat disampaikan.
Menurutnya, Ketua Komisi Yudisial telah menyampaikan permohonan maaf secara kelembagaan kepada masyarakat dan kepada seluruh anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), yang kemudian diterima dengan baik oleh IKAHI sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan kelembagaan antara kedua institusi.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Yanto mengungkapkan bahwa hasil penelusuran menunjukkan sekitar 75 persen laporan yang sebelumnya disebut sebagai dugaan pelanggaran hakim ternyata berkaitan dengan penerapan hukum acara atau aspek teknis yudisial.
Selain itu, data tersebut merupakan catatan tahun 2025, sehingga tidak dapat dijadikan gambaran mengenai penanganan dugaan pelanggaran etik pada tahun 2026.
Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengimbau masyarakat agar tidak menganggap setiap laporan terhadap hakim sebagai pelanggaran kode etik. Sebagian besar laporan tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk ketidakpuasan para pihak terhadap proses atau hasil persidangan yang mekanisme penyelesaiannya telah tersedia melalui upaya hukum.
Prof. Yanto menjelaskan bahwa sistem peradilan Indonesia telah menyediakan mekanisme berjenjang untuk mengoreksi putusan yang dianggap kurang tepat.
Putusan pengadilan tingkat pertama dapat diperbaiki melalui banding, kemudian diuji kembali melalui kasasi di Mahkamah Agung, dan dalam kondisi tertentu masih dimungkinkan diajukan Peninjauan Kembali (PK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, menurutnya, masyarakat perlu membedakan secara tegas antara koreksi terhadap putusan melalui upaya hukum dengan penegakan kode etik hakim.
“Koreksi terhadap putusan dilakukan melalui mekanisme hukum yang telah disediakan undang-undang, sedangkan pelanggaran etik berkaitan dengan perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya. Keduanya memiliki dasar hukum, tujuan, dan mekanisme yang berbeda,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prof. Yanto menegaskan bahwa independensi hakim merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang harus dijaga oleh seluruh pemangku kepentingan.
Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”
Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa segala bentuk campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut Prof. Yanto, pengawasan terhadap hakim tetap merupakan bagian penting dalam menjaga integritas lembaga peradilan. Namun, pengawasan tersebut harus dilakukan secara profesional, objektif, dan proporsional tanpa memasuki ranah teknis yudisial yang menjadi kewenangan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
Komitmen Menjaga Integritas dan Independensi
Menutup konferensi pers, Prof. Yanto menegaskan bahwa Mahkamah Agung akan terus memperkuat sinergi dengan Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, sekaligus memastikan independensi kekuasaan kehakiman tetap terpelihara sesuai amanat konstitusi.
Ia menegaskan bahwa Mahkamah Agung tetap berkomitmen menerapkan prinsip zero tolerance terhadap setiap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Di sisi lain, Mahkamah Agung juga berkewajiban menjaga agar independensi hakim dalam menjalankan fungsi yudisial tidak terganggu oleh penilaian yang mencampuradukkan persoalan etik dengan aspek teknis peradilan.
“Pengawasan etik dan independensi hakim bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya justru harus berjalan beriringan agar peradilan Indonesia semakin berintegritas, profesional, dan dipercaya masyarakat,” pungkas Prof. Yanto.
Melalui konferensi pers ini, Mahkamah Agung berharap masyarakat semakin memahami perbedaan antara pelanggaran etik dan persoalan teknis yudisial. Pemahaman tersebut diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum masyarakat, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, serta mendukung terwujudnya sistem peradilan yang independen, berintegritas, profesional, dan berkeadilan.
Konferensi pers tersebut dihadiri sekitar 50 perwakilan media massa nasional. Sebanyak 30 media di antaranya berada di bawah koordinasi Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung (FORSIMEMA) yang dipimpin oleh Ketua Umum Syamsul Bahri dan Sekretaris Ali Hanafiah Simbolon.
Tampak hadir sejumlah wartawan yang rutin meliput di Mahkamah Agung, antara lain Richard Aritonang, Arianto, Odjon Sayuti, Jimmy Endey, Suryadi, Sena, Amri, Acin, Hoky, dan Juenda Hendra, bersama puluhan jurnalis dari berbagai media cetak, elektronik, televisi, dan media siber yang mengikuti seluruh rangkaian konferensi pers hingga berakhirnya sesi tanya jawab.
INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS PRESIDEN RI—Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menyambut Perdana Menteri (PM) Kerajaan Tailan, Anutin Charnvirakul, dalam kunjungan resmi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Agustus 2026. Kunjungan resmi tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan bilateral sekaligus memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Tailan.
Rangkaian kendaraan PM Anutin memasuki kawasan Istana Kepresidenan Jakarta dengan pengawalan kehormatan yang terdiri atas 17 pasukan motoris dan 120 pasukan berkuda. Pengawalan yang dimulai dari kawasan Monumen Nasional (Monas) tersebut menjadi simbol penghormatan Indonesia kepada pemimpin negara sahabat yang tengah melakukan kunjungan resmi.
Nuansa persahabatan juga terasa di halaman Istana Merdeka. Ratusan siswa sekolah dasar tampak antusias melambaikan bendera Indonesia dan Tailan sebagai bentuk sambutan hangat kepada PM Anutin. Penampilan Tari Sekar Sahitya Ayu dari Jawa Barat turut mewarnai prosesi penyambutan, menghadirkan kekayaan budaya Indonesia sebagai bagian dari diplomasi budaya dalam setiap penyambutan tamu negara.
Sesaat setelah tiba di sisi barat Istana Merdeka, Presiden Prabowo menyambut langsung PM Anutin dengan jabat tangan yang hangat. Suasana kemudian berubah khidmat ketika lagu kebangsaan Republik Indonesia dan Kerajaan Tailan diperdengarkan, disertai dentuman 19 kali tembakan meriam sebagai penghormatan tertinggi dalam tata upacara kenegaraan.
Selanjutnya, Presiden Prabowo bersama PM Anutin melakukan pemeriksaan Pasukan Jajar Kehormatan sebelum dilanjutkan dengan perkenalan delegasi resmi dari kedua negara.
Delegasi Indonesia yang mendampingi Presiden Prabowo terdiri atas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara/COO Danantara Dony Oskaria, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Tailan Hari Prabowo.
Setelah prosesi penyambutan selesai, kedua pemimpin menuju Ruang Kredensial, Istana Merdeka, untuk mengabadikan momen melalui sesi foto bersama. PM Anutin kemudian menandatangani buku tamu kenegaraan sebagai tradisi diplomatik yang menandai kunjungan resminya ke Indonesia.
Rangkaian pertemuan kemudian berlanjut secara lebih intensif melalui pertemuan tête-à-tête antara Presiden Prabowo dan PM Anutin. Pertemuan empat mata tersebut menjadi kesempatan bagi kedua pemimpin untuk bertukar pandangan mengenai berbagai isu strategis serta arah penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Tailan. Setelah itu, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Leaders’ Consultation Meeting bersama delegasi masing-masing negara.
Dalam pengantarnya pada Leaders’ Consultation Meeting, Presiden Prabowo terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat kepada PM Anutin atas amanah yang diterimanya sebagai PM Kerajaan Tailan. Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama strategis yang telah terjalin lama antara kedua negara.
“Yang Mulia, izinkan saya ingin mengucapkan selamat atas pemilihan dan penugasan Anda sebagai Perdana Menteri Kerajaan Tailan,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo turut menekankan bahwa Indonesia dan Tailan memiliki potensi besar sebagai dua negara dengan perekonomian yang kuat di kawasan ASEAN. Kesamaan karakteristik ekonomi dan komoditas unggulan dinilai menjadi modal penting untuk mempererat kemitraan kedua negara di masa mendatang.
“Saya pikir kita berdua memiliki ekonomi yang kuat sebagai bagian dari ASEAN. Kita memiliki jumlah populasi yang sangat besar, dan kita memiliki komoditas yang sama. Karet, timah, dan lainnya. Jadi, saya sangat optimis bahwa kita bisa memperbaiki hubungan kita di semua bidang,” tutur Presiden Prabowo.
Setelah itu, Presiden Prabowo dan PM Anutin menyampaikan pernyataan pers bersama mengenai hasil pembahasan kedua pemimpin, khususnya terkait upaya memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Tailan di berbagai bidang. Rangkaian kunjungan resmi kemudian ditutup dengan jamuan santap malam kenegaraan yang diselenggarakan Presiden Prabowo bagi PM Anutin dan delegasi Tailan di Istana Negara, Jakarta.
INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS PRESIDEN RI—PM Anutin: Indonesia dan Tailan Pilar Utama ASEAN, Perkuat Kerja Sama untuk Majukan Kawasan
Perdana Menteri (PM) Kerajaan Tailan Anutin Charnvirakul menegaskan bahwa Indonesia dan Tailan, sebagai dua pilar utama ASEAN, perlu terus mempererat kerja sama bilateral untuk mendorong perdamaian, stabilitas, dan kemajuan kawasan. Hal tersebut disampaikan PM Anutin dalam pengantarnya pada pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Agustus 2026.
“Sebagai dua negara yang merupakan pilar utama ASEAN, kita harus bekerja lebih erat untuk memperluas kerja sama bilateral dan mendorong kawasan kita maju,” ujar PM Anutin.
PM Anutin menyampaikan bahwa kunjungannya ke Indonesia melanjutkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke Tailan pada tahun sebelumnya, ketika kedua negara menyepakati peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis. Konsultasi Pemimpin Indonesia–Tailan yang kedua dinilainya menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kemajuan kerja sama sekaligus mempercepat penyelesaian sejumlah agenda bersama.
“Saya yakin peta jalan kemitraan strategis yang akan kita adopsi setelah pertemuan ini akan menjadi kerangka panduan untuk mengubah visi kita menjadi aksi konkret,” ungkapnya.
Dalam bidang politik dan keamanan, PM Anutin mendorong pertukaran kunjungan tingkat tinggi secara lebih rutin, termasuk pertemuan antara pemimpin kedua negara di sela-sela forum regional dan internasional. Ia juga mengusulkan agar Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Komisi Bersama tingkat menteri luar negeri untuk memastikan tindak lanjut konkret atas kesepakatan kedua negara.
Kerja sama pertahanan turut menjadi salah satu perhatian utama. Tailan mendorong kelanjutan latihan bersama, pertukaran informasi, keamanan maritim, dan pengembangan industri pertahanan. PM Anutin juga menyampaikan kesiapan Tailan memasok 36 kendaraan lapis baja amfibi beroda bagi Korps Marinir Indonesia serta mengundang perwakilan Indonesia menghadiri pameran pertahanan dan keamanan di Tailan pada November 2027.
Pada bidang keamanan, PM Anutin mengajak Indonesia memperkuat kerja sama dalam memberantas kejahatan lintas negara, terutama penipuan daring, perdagangan manusia, dan peredaran narkotika. Sejak tahun sebelumnya, Tailan telah memfasilitasi kepulangan lebih dari seribu warga Indonesia dari pusat-pusat penipuan daring di wilayah perbatasan.
“Tailan dan Indonesia harus mendorong kerja sama regional yang lebih kuat dalam ASEAN untuk menangani penipuan daring,” ucap PM Anutin.
Dalam bidang ekonomi, PM Anutin menyebut nilai perdagangan bilateral telah mencapai sekitar 20 miliar dolar AS. Namun, dengan besarnya perekonomian kedua negara, ia menilai masih tersedia ruang yang luas untuk meningkatkan perdagangan dan investasi melalui pembentukan Komite Perdagangan Bersama Indonesia–Tailan.
PM Anutin juga menawarkan penguatan kerja sama ketahanan pangan, termasuk penyediaan beras berkualitas, peningkatan perdagangan produk pertanian dan peternakan, serta peningkatan impor pupuk urea dari Indonesia dari sekitar 60 ribu ton menjadi 100 ribu ton per tahun. Selain itu, kedua negara didorong mempercepat kerja sama di sektor perikanan dan industri halal.
Pada bidang investasi, PM Anutin menyampaikan tingginya kepercayaan pelaku usaha Tailan terhadap Indonesia. Ia juga menilai keberhasilan investasi Lion Air di Tailan menjadi contoh positif bagi penguatan investasi dua arah serta pembangunan rantai nilai yang menghubungkan perekonomian kedua negara dengan jumlah penduduk gabungan lebih dari 350 juta jiwa.
Untuk memperluas kerja sama energi, PM Anutin mengusulkan pengaktifan kembali Forum Energi Tailan–Indonesia yang terakhir digelar pada 2014. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah untuk mengembangkan kolaborasi di bidang gas alam, batu bara, serta berbagai sumber energi masa depan.
INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS PRESIDEN RI—Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Tailan, Anutin Charnvirakul, beserta delegasi ke Indonesia menjadi momentum penting untuk makin memperkuat hubungan bilateral kedua negara sekaligus memperkokoh peran Indonesia dan Tailan dalam menjaga stabilitas kawasan ASEAN. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Agustus 2026.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pertemuan kali ini merupakan Leaders Consultation kedua sejak Indonesia dan Tailan meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada tahun lalu. Langkah tersebut menunjukkan komitmen kedua negara untuk terus mengembangkan kerja sama yang berorientasi pada masa depan.
“Ini merupakan Leaders Consultation, konsultasi pemimpin-pemimpin kedua sejak Indonesia dan Tailan meningkatkan status hubungan bilateral kita menjadi kemitraan strategis tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa kemitraan Indonesia dan Tailan terus berkembang dan berorientasi ke masa depan,” ucap Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pertemuan tersebut memiliki arti strategis mengingat Indonesia dan Tailan merupakan dua negara pendiri ASEAN sekaligus dua kekuatan ekonomi terbesar di kawasan. Oleh karena itu, hubungan yang erat antara kedua negara dinilai memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan Asia Tenggara.
“Kunjungan ini memiliki makna yang penting. Pertama, karena baik Indonesia dan Tailan adalah pendiri daripada ASEAN, juga kita, ekonomi kita kedua adalah ekonomi yang besar, sehingga hubungan antara kita sangat mempengaruhi keadaan di Asia Tenggara,” tutur Presiden Prabowo.
Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua pemimpin membahas secara komprehensif berbagai isu bilateral, regional, hingga global. Sebagai negara pendiri ASEAN, Indonesia dan Tailan menegaskan komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan, serta mendorong kemakmuran kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
“Sebagai negara pendiri ASEAN, Indonesia dan Tailan memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan, serta menciptakan kemakmuran bersama di kawasan ini,” ucap Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo menambahkan bahwa Indonesia dan Tailan juga sepakat memperkuat kerja sama politik dan keamanan, terutama dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan lintas negara, termasuk penanganan kejahatan daring (online scam) yang menjadi perhatian bersama.
“Indonesia dan Tailan harus terus memainkan peran kepemimpinan dalam memperkuat ketahanan dan relevansi ASEAN. Untuk itu kami sepakat mempererat kerja sama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam,” ujar Presiden Prabowo.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Tailan atas dukungan dalam memfasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Menurut Presiden, bantuan tersebut menjadi bukti nyata eratnya hubungan dan kerja sama kedua negara.
“Ini bantuan yang sangat berarti, ini membuktikan eratnya hubungan antara Indonesia dan Tailan. Sekali lagi Yang Mulia atas nama bangsa negara Indonesia saya ingin ucapkan terima kasih dan apresiasi saya yang sebesar-besarnya,” tutur Presiden Prabowo.
INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS ISTANA—Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Agustus 2026. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda kebangsaan, mulai dari persiapan Sidang Tahunan MPR Tahun 2026, peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun MPR, hingga penyampaian konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang tengah disusun MPR RI.
“Baru saja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Majelis Permusyawaratan Rakyat, diskusi dan pembicaraan berlangsung cukup intens, rileks, dan substantif. Kedatangan kami bertemu dengan Presiden, pertama, bagian dari silaturahmi kebangsaan dan konsultasi di antara para pemimpin lembaga negara,” ujar Ketua MPR Ahmad Muzani dalam keterangan persnya usai pertemuan.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua MPR menyampaikan, pimpinan MPR RI juga secara resmi mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2026 yang direncanakan berlangsung pada 14 Agustus 2026 mendatang. Pada sidang tersebut, Presiden dijadwalkan menyampaikan laporan tahunan mengenai kinerja lembaga-lembaga negara di hadapan Sidang MPR.
“Kedatangan kami pada hari ini mengundang kehadiran Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara untuk menyampaikan laporan tahunan atas kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden di hadapan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat,” ungkapnya.
Selanjutnya, Ahmad Muzani menuturkan, MPR RI turut mengundang Presiden menghadiri peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun MPR yang akan dipusatkan pada 29 Agustus 2026. Ketua MPR menyebut, dua momentum penting tersebut akan diperingati secara bersamaan.
“Kami juga mengundang Presiden dalam peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus, sekaligus hari ulang tahun MPR yang akan jatuh pada tanggal 29 Agustus. Dua peristiwa penting itu kami jadikan satu, rencana yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus,” katanya.
Dalam pertemuan itu, pimpinan MPR RI juga menyerahkan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara kepada Presiden Prabowo. Ahmad Muzani mengatakan bahwa konsep yang sebelumnya masih berupa draf tersebut kini telah disampaikan kepada Presiden untuk didiskusikan lebih lanjut sebagai bagian dari penyempurnaan substansi.
“Dalam kesempatan kali ini, kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara,” jelasnya.
Terkait pembahasan tersebut, Ketua MPR mengungkapkan bahwa Presiden pada prinsipnya mendukung penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai pedoman pembangunan nasional yang dapat menjadi arah lintas pemerintahan. Presiden juga menyerahkan mekanisme penetapan dokumen tersebut kepada MPR sesuai kewenangannya.
“Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan Pokok-Pokok Haluan Negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi,” tuturnya.
CIAMIS –—INDOTIPIKOR.COM— Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan pisah sambut Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Ciamis yang digelar pada Senin malam (3/8) bertempat di Mapolres Ciamis.
Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ciamis, para pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.
Momentum pergantian kepemimpinan di lingkungan Polres Ciamis tersebut menjadi ajang memperkuat komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Ciamis.
Dalam kesempatan itu, Bupati Herdiat menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kapolres Ciamis yang baru, AKBP Eko Iskandar, S.H., S.I.K., M.Si., sekaligus menyampaikan apresiasi kepada pejabat sebelumnya, AKBP H. Hidayatullah, S.H., S.I.K., atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Tatar Galuh.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Ciamis, kami mengucapkan selamat datang kepada Saudara AKBP Eko Iskandar beserta keluarga di Tatar Galuh Kabupaten Ciamis,” ucapnya.
“Semoga kehadiran saudara membawa keberkahan, mendapatkan kesan yang baik, serta senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah SWT,” harapnya.
Bupati menuturkan bahwa Kabupaten Ciamis dikenal sebagai daerah yang aman, damai, dan kondusif. Kondisi tersebut, menurutnya, merupakan hasil dari sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Polri, TNI, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat.
Ia mencontohkan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang berlangsung aman, tertib, dan damai sebagai bukti nyata bahwa kolaborasi lintas sektor di Kabupaten Ciamis telah berjalan dengan baik.
“Keamanan dan ketertiban yang kita rasakan saat ini merupakan hasil kerja sama semua pihak. Karena itu, mari kita bangun koordinasi, sinergitas, dan kebersamaan yang semakin kuat antara Polres Ciamis, Pemerintah Daerah, Forkopimda, serta seluruh stakeholder agar Kabupaten Ciamis tetap menjadi daerah yang aman, damai, dan kondusif,” tegasnya.
Menurut Herdiat, tantangan dalam menjaga keamanan masyarakat ke depan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, komunikasi yang baik, koordinasi yang intensif, serta kolaborasi yang solid menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang tetap stabil dan kondusif.
Pada kesempatan yang sama, Bupati juga menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang tinggi kepada AKBP H. Hidayatullah beserta keluarga atas pengabdian selama memimpin Polres Ciamis.
Ia menilai hubungan yang terjalin antara Polres Ciamis dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis selama ini telah berjalan sangat harmonis dan memberikan kontribusi besar terhadap terciptanya suasana yang aman bagi masyarakat.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Ciamis, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada AKBP H. Hidayatullah beserta keluarga atas koordinasi, sinergitas, dan kebersamaan yang telah terjalin dengan sangat baik selama menjabat sebagai Kapolres Ciamis,” ungkapnya.
Bupati pun mengajak seluruh tamu undangan untuk mendoakan agar segala pengabdian, tenaga, dan pemikiran yang telah dicurahkan AKBP H. Hidayatullah selama bertugas di Kabupaten Ciamis menjadi amal ibadah dan mendapat balasan pahala dari Allah SWT.
“Semoga Allah SWT membalas segala dedikasi dan pengabdian beliau selama bertugas di Kabupaten Ciamis, serta senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan, dan kesuksesan dalam karier maupun amanah yang diemban di tempat tugas yang baru,” tuturnya.
Makassar –—INDOTIPIKOR.COM— Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menggelar Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) di Kota Makassar, Senin (3/8/2026). Mengusung tema “Ketahanan Ekonomi Nasional Pengusaha Indonesia di Tengah Fragmentasi Global”, forum nasional tersebut dihadiri ratusan pelaku usaha dari berbagai sektor dan daerah di Indonesia.
Salah satu peserta yang hadir adalah Zulkifli Thahir, S.E., M.AP, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Ikatan Media Online (IMO) Indonesia, yang mewakili asosiasi pengusaha media.
Menurut Zulkifli, Rakerkonas APINDO merupakan forum strategis untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antarpelaku usaha dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global.
“Pertemuan seperti ini sangat penting karena menjadi ruang bagi para pelaku usaha untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, serta merumuskan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha di tengah dinamika ekonomi global,” ujarnya.
Ia berharap Rakerkonas APINDO tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi dan langkah nyata yang berdampak positif terhadap penguatan dunia usaha di Indonesia.
“Hasil forum ini diharapkan melahirkan berbagai terobosan yang dapat memperkuat daya saing pelaku usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha di daerah,” katanya.
Zulkifli juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, organisasi pengusaha, asosiasi badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional.
Menurutnya, industri media sebagai bagian dari ekosistem usaha memiliki peran strategis dalam mendukung iklim investasi yang sehat melalui penyebaran informasi yang akurat, edukatif, dan konstruktif.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Dunia usaha membutuhkan ekosistem yang saling mendukung, termasuk peran media sebagai mitra strategis dalam membangun optimisme, menyebarluaskan informasi, dan mengawal pembangunan ekonomi,” pungkasnya. (*)
JAKARTA ——INDOTIPIKOR.COM-MEDIA LOYALIS KEMENTERIAN— BP BUMN bersama Danantara terus mematangkan arah transformasi BUMN melalui penyusunan peta strategi lima tahun sebagai pedoman dalam membangun perusahaan negara yang lebih sehat, kompetitif, dan berorientasi pada penciptaan nilai.
Pada Senin (3/8), Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menggelar rapat internal bersama Danantara Asset Management (DAM) untuk membahas peta strategi transformasi BUMN sebagai arah pengelolaan perusahaan negara dalam lima tahun ke depan. Pembahasan difokuskan pada tahapan implementasi transformasi, penyelarasan prioritas di setiap fase, serta strategi memastikan seluruh BUMN bergerak dalam satu arah menuju tata kelola yang lebih modern dan berorientasi pada penciptaan nilai.
“Setiap tema ini akan turun ke seluruh perusahaan BUMN. Tema konsolidasi, people development, corporate culture, innovation, hingga value creation harus menjadi arah bersama,” ujar Dony, mengutip akun resmi BP BUMN.
Melalui roadmap tersebut, BP BUMN bersama Danantara berkomitmen mempercepat transformasi BUMN secara menyeluruh, mulai dari penguatan fundamental bisnis, pengembangan talenta, pemanfaatan teknologi, hingga peningkatan daya saing global. Upaya ini diharapkan mampu menghadirkan BUMN yang lebih efisien, inovatif, serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Peta strategi lima tahun tersebut disusun secara bertahap, dimulai dengan konsolidasi dan restrukturisasi, dilanjutkan dengan penguatan people development dan corporate culture, percepatan inovasi serta pemanfaatan teknologi, penciptaan nilai (value creation) melalui aksi korporasi dan kemitraan strategis, hingga pencapaian target kinerja global.
Melalui tahapan tersebut, BP BUMN bersama Danantara menargetkan lahirnya BUMN Indonesia yang semakin tangguh, berdaya saing tinggi, dan mampu bersaing di tingkat dunia, termasuk masuk dalam jajaran Fortune 500.
Kendari –—INDOTIPIKOR.COM— Panglima Garuda untuk Rakyat (GUNTUR) Halu Oleo Sulawesi Tenggara (Sultra), Rusman Patawari, S.K.M., M.K.M., menyatakan dukungan penuh terhadap Program Sekolah Garuda yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis dalam mempersiapkan generasi unggul Indonesia di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM).
Menurut Rusman, Program Sekolah Garuda merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan.
“Program ini bentuk komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto dalam membangun fondasi Indonesia Emas 2045 melalui penguatan pendidikan. Ini bukan sekadar pembangunan sekolah, tetapi membangun pusat lahirnya calon-calon ilmuwan, innovator, dan talenta terbaik bangsa,” ujar Rusman dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).
Ia menyambut baik terpilihnya Sulawesi Tenggara sebagai salah satu provinsi penyelenggara Program Sekolah Unggul Garuda pada tahun 2026. Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi momentum penting bagi daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mempercepat pembangunan SDM unggul.
“Kami bangga Sultra dipercaya menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Sekolah Garuda. Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melahirkan generasi yang memiliki kapasitas akademik, berkarakter, dan inovatif bagi pembangunan daerah maupun nasional,” katanya.
Rusman menilai Indonesia membutuhkan lebih banyak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Penguasaan STEM akan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan daya saing bangsa.
Karena itu, GUNTUR Halu Oleo Sultra mengajak seluruh pemangku kepentingan: pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas pendidikan, hingga masyarakat luas, untuk bersama-sama menyukseskan Program Sekolah Garuda.
“Dukungan terhadap Sekolah Garuda adalah investasi bagi masa depan Indonesia. Sinergi seluruh elemen bangsa sangat diperlukan agar program ini mampu melahirkan generasi unggul yang siap memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa,” tutup Rusman.
