CIAMIS,Ciamis News,//indotipikor– Ikatan Keluarga Nasabah BMT Miftahussalam (IKRAM) meminta kejelasan dan pertanggungjawaban atas dana nasabah yang hingga kini belum terselesaikan. Persoalan tersebut menjadi pokok pembahasan dalam audiensi IKRAM dengan Kepala Desa Handapherang, Rabu, (11/11/2026).
Menurut Ketua IKRAM, Dr Daryaman, dalam audiensi tersebut, IKRAM menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari klarifikasi riwayat keterlibatan Kepala Desa Handapherang dalam kepengurusan dan pengelolaan BMT Miftahussalam hingga komitmen konkret untuk menyelesaikan dana nasabah yang nilainya diperkirakan mencapai Rp8,5 miliar.
“Berdasarkan catatan IKRAM, data sementara yang dihimpun, dana nasabah yang belum terselesaikan mencapai kurang lebih Rp8.500.000.000 (delapan miliar lima ratus juta rupiah). Sementara itu, operasional BMT Miftahussalam diketahui telah berhenti sejak Januari 2024,” ujar Daryaman.
Dikatakan Daryaman, dalam audiensi tersebut, IKRAM meminta Kepala Desa Handapherang memberikan penjelasan terbuka mengenai riwayat keterlibatannya sebagai mantan pengurus dan/atau pengelola BMT Miftahussalam selama kurang lebih 11 tahun.
“Klarifikasi yang diminta meliputi riwayat jabatan dan masa tugas dalam struktur organisasi, tugas dan kewenangan selama menjabat, kondisi keuangan lembaga, penyebab berhentinya operasional BMT, hingga keberadaan dan pengelolaan dana nasabah yang belum dikembalikan,” tambah Daryaman.
IKRAM juga meminta penjelasan mengenai tanggung jawab para pihak yang pernah terlibat dalam kepengurusan maupun pengelolaan BMT Miftahussalam. Termasuk kemungkinan pertanggungjawaban pribadi apabila berdasarkan bukti dan ketentuan hukum terdapat tindakan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian nasabah.
“Selain meminta klarifikasi, IKRAM mendesak adanya langkah konkret untuk mendorong penyelesaian dana nasabah. Salah satunya meminta kejelasan tindak lanjut atas komitmen penyelesaian dana sebesar Rp8,5 miliar,” ujar Daryaman menambahkan.
IKRAM juga mendorong seluruh pihak yang pernah terlibat dalam pengelolaan BMT agar membuka informasi secara transparan dan mempertanggungjawabkan tugas serta kewenangannya.
Tidak hanya sebatas penjelasan lisan, IKRAM meminta agar hasil audiensi dituangkan dalam berita acara dan ditindaklanjuti melalui kesepakatan tertulis. Kesepakatan tersebut diharapkan memuat langkah penyelesaian, pihak-pihak yang bertanggung jawab, nominal dana yang menjadi komitmen penyelesaian, serta batas waktu pelaksanaannya.
Perwakilan IKRAM menegaskan bahwa audiensi tersebut bukan dimaksudkan untuk menciptakan konflik ataupun menyudutkan pihak tertentu. Kehadiran mereka merupakan upaya memperjuangkan hak nasabah sekaligus mencari jalan keluar atas persoalan yang telah berlangsung cukup lama.
Bagi para nasabah, persoalan BMT Miftahussalam bukan sekadar masalah administrasi atau angka keuangan. Lebih dari itu, terdapat hak masyarakat, kepercayaan, serta hasil jerih payah yang selama ini telah dipercayakan kepada lembaga tersebut.
IKRAM berharap Kepala Desa Handapherang dapat mengambil peran sesuai kapasitas dan kewenangannya untuk mendorong penyelesaian persoalan tersebut secara terbuka dan bertanggung jawab.
IKRAM menegaskan, apabila tidak ada kejelasan dan komitmen penyelesaian yang dapat dipastikan pelaksanaannya, pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum melalui mekanisme yang tersedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Melalui audiensi ini, IKRAM berharap persoalan BMT Miftahussalam tidak berhenti pada dialog dan janji, tetapi menghasilkan kepastian penyelesaian serta pemulihan hak-hak para nasabah.
MT RB
